BAB I PENDAHULUAN. ekonomi, walaupun keadaan ekonominya telah pulih tetapi relatif lambat

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG MASALAH Indonesia merupakan salah satu negara yang pernah mengalami krisis ekonomi, walaupun keadaan ekonominya telah pulih tetapi relatif lambat pertumbuhannya jika dibandingkan dengan negara-negara tetangga. Pembangunan Indonesia dapat tercapai apabila didukung dengan pembiayaan dari dalam negeri maupun luar negeri. Pembiayaan tersebut diperoleh dari penerimaan yang dimiliki oleh negara.Penerimaan negara Indonesia bersumber dari kekayaan alam, pajakpajak, bea dan cukai, penerimaan negara bukan pajak dan hasil perusahaan negara. Pajak merupakan salah satu penerimaan terbesar bagi Indonesia dari semua sumber penerimaan negara tersebut. Salah satu jenis pajak yaitu pajak penghasilan (PPh), yang dapat dikenakan langsung kepada wajib pajak yang terdiri dari orang pribadi, warisan, badan, bentuk usaha tetap menurut UU No.36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan. Beban dan tanggung jawab untuk merealisasikan penerimaan negara yang bersumber dari penerimaan pajak mengharuskan Direktorat Jendral Perpajakan melakukan reformasi aturan-aturan di bidang perpajakan. Undang-undang tentang pajak penghasilan telah mengalami perubahan dari tahun ke tahun, yang terakhir yaitu Undang-undang No.36 tahun 2008. Perubahan keempat atas Undang-undang No.7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan.DPR telah mengesahkan rancangan Undang-undang PPh ini menjadi UU pada tanggal 2 September 2008.UU PPh

1

2

tersebut mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2009. Pemerintah berharap UU ini akan menciptakan lingkungan ekonomi yang baik dan kompetitif.Sampai dengan tahun pajak 2008 tarif Pajak Penghasilan Badan yang diatur dalam pasal 17 UU No.17 tahun 2002 adalah tarif proporsional dengan struktur sebagai berikut : 1. Lapisan penghasilan kena pajak sampai dengan Rp 50.000.000,- tarif pajaknya 10% 2. Lapisan penghasilan kena pajak sampai dengan Rp 50.000.000,- s.d Rp 100.000.000,- tarif pajaknya 15% 3. Lapisan penghasilan kena pajak diatas Rp 100.000.000,- tariff pajaknya 30%

Mulai tahun pajak 2009, dalam UU No.36 tahun 2008 pasal 17 menyatakan bahwa wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap adalah sebesar 28% dan akan menjadi 25% pada tahun 2010.Jadi berapapun penghasilan kena pajaknya tarif yang dikenkan adalah sebesar 28% atau 25%.Pengesahan UU No.36 tahun 2008 semakin mewajibkan perseorangan ataupun badan usaha memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan membayar pajak penghasilan. Jika dibandingkan negara-negara lainnya di ASEAN, tarif pajak di Indonesia masih cukup besar sementara penerimaan pajaknya masih sangat minim. Dengan menurunnya tarif pajak tersebut diharapkan akan menjaring lebih banyak wajib pajak dan dapat mendorong pembentukan modal dan memicu iklim investasi yang baik. Setiap perusahaan membutuhkan pendanaan, pemenuhan dana tersebut berasal dari sumber internal maupun eksternal. Keputusan pendanaan menjadi pertimbangan bagi manager keuangan untuk memilih sumber

3

dana dari hutang atau menerbitkan saham yang digunakan oleh perusahaan sebagai struktur modalnya. Dalam kenyataannya perusahaan di Indonesia yang menggunakan utang sebagai struktur modal usahanya. Para ahli berpendapat bahwa kenaikan nilai perusahaan terjadi karena pembayaran bunga atas utang merupakan pengurang pajak sehingga laba yang mengalir kepada investor semakin besar. Dalam hal ini, secara tidak langsung pajak memiliki keterkaitan dengan struktur modal.Walaupun pajak bukan faktor utama yang diperhatikan untuk keputusan pendanaan dalam suatu perusahaan, tetapi pada dasarnya pajak merupakan hal tang tidak dapat dihindari oleh siapapun termasuk perusahaan. Hal ini yang mendasari peneliti untuk mengetahui pengaruh struktur modal PT. Wiharta Prametal terhadap pajak penghasilan badan terutang perusahaan. Berdasarkan uraian diatas, diajukan judul : “PENGARUH STRUKTUR MODAL

TERHADAP

PPh

BADAN

TERUTANG

PT.

WIHARTA

PRAMETAL GRESIK”

1.2 RUMUSAN MASALAH Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah adalah apakah struktur modal PT. Wiharta Prametal berpengaruh terhadap pajak penghasilan badan terutang perusahaan.

1.3 TUJUAN PENELITIAN Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh struktur modal terhadap pajak penghasilan badan PT. Wiharta Prametal.

4

1.4 MANFAAT PENELITIAN Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah : a. Manfaat Praktis 1. Penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi dalam mengambil kebijakan pendanaan dalam struktur modal dengan mempertimbangkan aspek pajak. 2. Dapat menjadi bahan pertimbangan dalam mengambil kebijakan pajak yang mendorong peningkatan investasi di Indonesia. b. Manfaat Teoristis Penulis berharap dapat menerapkan ilmu yang telah diperoleh selama mengikuti perkuliahan. Penelitian ini sangat bermanfaat bagi penulis dalam memberikan pengetahuan tentang struktur modal pada perusahaan dan perpajakan serta aplikasinya di lapangan.

BAB II TELAAH PUSTAKA

2.1 LANDASAN TEORI 2.1.1. TEORI DASAR PAJAK 1. Pengertian Pajak Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH, Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbale (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk mambayar pengeluaran umum. Menurut Feldmann, Pajak adalah Prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa, tanpa adanya kontraprestasi dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum. Menurut Smeet, Pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum dan yang dapat dipaksakan tanpa adanya kontra-prestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal individual, maksudnya adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Menurut Soeparman Soemahamidjaya, Pajak adalah Iuran wajib berupa barang atau uang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan normanorma hukum guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.

5

6

Menurut Brotodihardjo, dengan mengutip pendapat dari Andriani menyebutkan bahwa pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terhutang oleh yang wajib membayarnya menurut peratiran-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung 5 dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah membiayai pengeluaranpengeluaran

umum

berhubung

dengan

tugas

negara

untuk

menyelenggarakan pemerintahan. Dari definisi diatas, dapat disimpulkan nahwa pajak memiliki unsurunsur: 1. Iuran dari rakyak kepada negara Yang berhak memungut pajak hanyalah negara.Iuran tersebut berupa uang (bukan barang) 2. Berdasarkan Undang-Undang Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan Undang-Undang serta aturan pelaksanaannya. 3. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditnjuk.Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukan kontraprstasi individual oleh pemerintah. 4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

7

2. Fungsi Pajak Menurut Prof. Dr. Mardiasmo, MBA, Ak (2009), terdapat dua fungsi pajak yaitu budgetair dan regulerend.Penjelasannya adalah sebagai berikut : a. Fungsi budgetair, dimana pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya. b. Fungsi mengatur (regulerend), Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksnaan pemerintah dalam bidang social dan ekonomi. Contoh : 

Pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras.



Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah untuk mengurangi gaya hisup konsumtif.



Tarif pajak untuk ekspor sebesar 0% untuk mendorong ekspor produk Indonesia di pasar dunia.

3. Asas-asas perpajakan Menurut Adam Smith sebagaimana dikutip oleh Nurmantu (2003), mengemukakan 4 (empat) asas yang disebut sebagai four maxims atau four canons, diantaranya adalah equity, certainty, convenience dan efficiency, yang akan dijelaskan dibawah ini : a. Equity adalah supaya tekanan pajak antara subjek pajak masingmasing hendaknya dilakukan seimbang dengan kemampuannya, yaitu seimbang dengan penghasilan yang dinikmatinya dibawah perlindungan negara.

8

b. Certainty, dimaksudkan supaya pajak yang harus dibayar seseorang harus terang dan pasti tidak dapat dimulur-mulur atau ditawartawar. c. Convenience, dimaksuskan supaya

dalam memungut pajak

pemerintah hendaknya memperhatikan saat-saat yang paling bail bagi pembayar pajak. d. Efficiency, dimaksudkan supaya pemungutan pajka hendaknya dilaksanakan

sehemat-hematnya,

jangan

sampai

biaya-biaya

memungut lebih tinggi daripada pajak yang dipungut. 4. Sistem Pemungutan Pajak Sistem pemungutan pajak menurut

Mardiasmo (2009) terbagi

menjadi official Assesment System, Self Assesment System dan with holding system.Penjelasan dari ketiga system pemungutan pajak tersebut adalah sebagai berikut : a. Official Self Assesment Adalah suatu system pemungutan yang member wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Ciri-cirinya : 

Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus

9



Wajib pajak bersifat pasif



Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus

b. Self Assesment System Adalah suatu system pemungutan pajak yang member wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Ciri-cirinya : 

Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak sendiri



Wajib pajka aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.



Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi

c. With Holding system Adalah suatu sytem pemungutan pajak yang member wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) Cirri-cirinya : 

Wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan wajib pajak

10

5. Jenis Pajak Menurut Mardiasmo (2009), pajak dapat diklasifikasikan menurut golongan yang terdiri dari pajak langsung dan tidak langsung, berdasarkan sifatnya terdiri dari pajak subjektif dan pajak objektif, sedangkan menurut lembaga pemungutannya pajak terdiri pajak pusat dan pajak daerah, yaitu : a. Menurut golongannya 1. Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain Contoh : pajak penghasilan 2. Pajak tidak langsung, yaitu pajka yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh : pajak pertambahan nilai b. Menurut sifatnya 1. Pajak subjektif, pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh : Pajak penghasilan 2. Pajak Objektif, pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh : pajak pertambahn nilai dan pajak penjualan atas barang mewah c. Menurut Lembaga Pemungutannya 1. Pajak pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.

11

Contoh : pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah, pajak bumi dan bangunan, dan Bea materai 2. Pajak daerah, pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak daerah terdiri atas : 

Pajak provinsi, contoh : pajak kendaraan bermotor dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor



Pajak Kabupaten.kota, contoh : pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan

6. Tarif Pajak Menurut Mardiasmo (2009), tariff pajak terdiri dari : a. Tarif sebanding/proporsional Tarif pajak berupa prosentase yang tetap terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga pajak yang terutang proporsional terhadap besarnya nilai yang dikenai pajak. Contoh : Untuk menyerahkan barang kena pajak di dalam daerah pabean akan dikenakan pajak pertambahan nilai sebesar 10% b. Tarif tetap tariff berupa jumlah yang tetap (sama) terhadap berapapun jumlah yang dikenai pejak sehinggan besarnya pajak yang terutang tetap

12

Contoh : Besarnya tariff bea materai untuk cek dan bilyet

giro dengan nilai

nominak berapapun adalah Rp. 1.000.000,c. Tarif Progresif Prosentase tariff yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar. Contoh : pasal 17 UU pajak penghasilan

2.1.2. PAJAK PENGHASILAN 1. Pengertian Pajak Penghasilan Pajak penghasilan termasuk dalam kategori pajak subjektif, artinya pajak dikenakan karena ada subjeknya yakni yang telah memenuhi criteria yang telah ditetapkan dalam peraturan perpajakan.Apabila tidak ada subjek pajaknya maka jelas tidak dapat dikenakan pajak penghasilan. Menurut Early Suandy dalam bukunya hukum pajak (2005), pajak penghsilan adalah pajak yang dikenakan terhadap penghasilan dapat dikenakan secara berkala dan berulang-ulang dalam jangka waktu tertentu baik masa pajak mapun tahun pajak. Sedangkan menurut Siti Resmi (2005), Pajak penghsilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima yang dapat dikenakan secara berkala dan berulang-ulang dalam jangka waktu tertentu dalam suatu tahun pajak.

13

2. Subjek Pajak Penghasilan Subjek pajak dapat diartikan sebagai orang yang dituju oleh UndangUndang untuk dikenakan pajak.Pajak penghasilan dikenakan terhadap subjek pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Jika ditinjau dari lembaga pemungutannya maka pajak penghasilan dikategorikan sebagai subjek pajak, dengan pengertian bahwa pajak penghasilan ini berpangkal atau mendasarkan pada subjek pajaknya.Yang dimaksud dengan subjek pajak (Dr. Nur Hidayat .,SE .,ME .,Ak .,BKP) antara lain : a. Orang Pribadi Orang pribadi subjek pajak dapat bertempat tinggal atau berada di Indonesia atau di luar Indonesia b. Warisan yang belum terbagi sebagai suatu kesatuan menggantikan yang berhak Subjek pajak warian yang belum terbagi sebagi suatu kesatan merupakan subjek pajak pengganti menggantikan mereka yang berhak yaitu ahli waris.Ketika warisan ini sudah terbagi maka pewarisnyalah yang merupakan subjek pajak.

14

c. Badan Pengetian “badan” mengacu pada ketentuan Undang-Undag ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Badan adalah sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan, baik melakukan usaha ataupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, BUMN atau BUMD dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, dana pensiun, perkumpulan, yayasan, koperasi, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi sejenis, lembaga dan bentuk usaha tetap. Badan sebagi subjek pajak merupakan perkumpulan yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan untuk memperoleh penghasilan dan/atau memberikan jasa kepada anggota. Perkumpulan mencakup pula asosiasi, persatuan, penghimpunan atau ikatan dari pihakpihak yang mempunyai kepentingan yang sama.Surat edaran Direktur Jendral

Pajak

Nomor

SE26/Pj.42/1999

tanggal

21

Juni

1999

menyebutkan bahwa partai politik juga termasuk subjek pajak. d. Bentuk Usaha Tetap Yang dimaksud bentuk usaha tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam waktu 12 bulan, serta badan yang tidak didirikan dan tidak berkedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia. Bentuk usaha tetap ini ditentukan sebagai subjek pajak tersendiri, terpisah dari badan.

15

Dari segi lokasi subjek pajak penghasilan dapat dibedakan menjadi 2 yaitu subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri. Subjek pajak dalam negeri terdiri atas orang pribadi, badan dan warisan yang belum terbagi. Sedangkan subjek pajak luar negeri terdiri atas orang pribadi dan badan. Subjek pajak dalam negeri adalah orang pribadi yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia lebih dari 183 hari (tidak harus berturutturut) dalm jangka waktu 12 bulan atau orang pribadi yang dalam satu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat bertempat tinggal di Indonesia, badan yang didirikan atau berkedudukan di Indonesia kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi criteria : 1. Pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan 2. Pembiayaannya bersumber dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) atau anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 3. Penerimaannya dimasukkan dalam anggaran pemerintah pusat dan daerah 4. Pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara.

16

Selain itu, warisan yang belum terbagi sebagai suatu kesatuan menggatikan yang berhak dapat juga diklasifikasikan sebagai subjek pajak dalam negeri. Subjek pajak luar negeri adalah orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan untu menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. Selain badan yang tidak didirikan dan tidak berkedudukan di Indonesia yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui usaha tetap di Indonesia juga termasuk sebagai subjek pajak luar negeri. Bentuk usaha tetap merupakan bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia kurang dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan serta badan yang tidak didirikan atau tidak bertempat tinggal di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan usaha.Yang termasuk dalam pengertian bentuk usaha tetap adalah (1) tempat kedudukan manajemen, (2) cabang perusahaan, (3) kantor perwakilan, (4) gedung kantor, (5) pabrik, (6) bengkel, (7) gudang, (8) ruang utnuk promosi dan penjualan, (9) pertambangan dan penggaalian sumber alam, (10) wilayah kerja pertambangan minyak dan gas bumi, (11) perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan atau perhutanan, (12) proyek kontruksi, instalasi atau proyek perakitan, (13) pemberian jasa dlam bentuk apapun oleh pegawai atau orang lain sepanjang dilakukan lebih dari 60 hari alam jangka waktu 12 bulan, (14) orang atau badan yang bertindak selaku agen yang kedudukannya tidak

17

bebas, (15)

agen atau pegawai dari perusahaan asuransi yang tidak

didirikan dan tidak berkedudukan di Indonesia yang menerima premi asuransi atau menanggung resiko di Indonesia, (16) computer, agen elektronik, atau peralatan otomatis yang dimiliki, disewa, dan digunakan oleh peyelenggara transaksi elektronik untuk menjalankan kegiatan usaha melalui internet. Perbedaan antara subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri Tabel 2.1 Perbedaan Subjek Pajak Dalam Negeri dan Subjek Pajak Luar Negeri

Subjek Pajak Dalam Negeri

Subjek Pajak Luar Negeri

Dikenakan pajak atas penghasilan, Dikenakan

pajak

hanya

atas

baik yang diterima atau diperoleh penghasilan

yang

berasal

dari

dari dalam maupun luar negeri Dieknakan

pajak

sumber penghasilan di Indonesia

berdasarkan Dikenakan

penghasilan netto

pajak

berdasarkan

penghasilan bruto

Tarif yang digunakan adalah tarif Tarif yang digunakan adalah tarif UU PPh pasal 17

UU PPh pasal 26

Wajib menyampaikan SPT

Tidak wajib menyampaikan SPT

18

3. Objek Pajak Penghasilan Objek pajak penghasilan dapat diartikan sebagi sasaran pengenaan pajak dan untuk menghitung pajak terutang. Yang menjadi objek pajak penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak baik yang berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan bentuk apapun. Penghasilan yang menjadi objek pajak dapat dikelompokkan menjadi 4 bagian : a. penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja b. penghasilan dari usaha atau kegiatan c. penghasilan dari modal atau penggunaan harta d. penghasilan lain-lain yaitu penghasilan yang tidak dapat masuk dalam 3 kelompok tersebut Selain itu penghasilan juga dapat dikelompokkan menjadi penghasilan yang dikenakan pajak tidak final dan pajak final. Objek pajak penghasilan yang dikenakan pajak tidak final antara lain : 1. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima/diperoleh termasuk gaji, upah, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun atau imbalan dalam bentuk lain. Jika penggantian atau imbalan dapat diakui sebagai penghasilan

19

bagi penerimaannya maka bagi pemberi, penggantian atau imbalan tersebut dapat diakui sebagai biaya. 2. Hadiah dari undian atau pekerjaan/kegiatan dan penghargaan termasuk dalam pengertian “hadiah” adalah hadiah dari undian, pekerjaan dan kegiatan sedangkan yang dimaksud dengan penghargaan adalah imbalan yang sehubungan dengan kegiatan tertentu. 3. Laba usaha merupakan penjualan yang telah dikurangi dengan harga pokok penjualan dan biaya lainnya 4. Keuntungan karena penjualan dan pengalihan harta termasuk : 

Keuntungan karena penngalihan harta kepada peseroan, pesekutuan, dan badan lain sebagai pengganti saham atau penyertaan modal



Keuntungan karena penglihan harta kepada pemegang saham, sekutu atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan atau badan lainnya



Keuntungan karena likuiditas, penggabungan, peleburan, pemekaran,

pemecahan,

pengambilalihan

usaha

atau

reorganisasi dengan nama dan dlam bentuk apapun. 

Keuntungan karena pengalihan harta hibah, bantuan atau sumbangan kecuali diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan atau badan pendidikan, badan social atau pengusaha kecil termasuk

20

koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, kepemilikan, pekerjaan atau penguasaan antara pihak-pihak yang brsangutan. 

Keuntungan karena penjualan dari pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda surut serta dalam pembiayaan serta permodalan dalam perusahaan petambangan.Keuntungan karena penjualan dan pengalihan harta muncul apabila harga jual atas harta lebih tinggi dari nilai buku. Harga jual yang dipakai sebagian dasar menilai keuntungan adalah harga pasar.

5. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak. 6. Biaya termasuk premium, diskonto dan imbalan lain karena jaminan pengembalian utang.Pemium timbul apabila obligasi dijual diatas nilai nominalnnya. Premium merupakan penghasilan pagi pihak yang menjual obligasi sedangkan diskonto merupakan penghasilan dari pihak yang membeli diskonto. 7. Deviden, dengan nama dan bentuk apapun termasuk deviden dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian SHU koperasi 8. Royalti atau imbalan atas penggunaan hak 9. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta 10. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala 11. Keuntungan karena pembebasan utang kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah

21

12. Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing 13. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva 14. Premi asuransi 15. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan ari anggotanya yang terdiri atas wajib pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas 16. tambahan kekayaan netto yang berasal dari penghsilan yang belum kena pajak 17. Penghasilan dari uaha berasis syari’ah 18. Imbalan bunga sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan 19. Surplus Bank Indonesia 4. Undang-undang yang mengatur pajak penghasilan Pajak penghasilan (PPh) di Indonesia diatur pertama kali dengan UndangUndang Nomor 7 tahun 1983 dengan penjelasan pada lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1983 Nomor 50.Selanjutnya berturut-turut : a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991 b. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994 c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 d. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 5. Pajak Penghasilan Badan Menurut Djoko Muljono (2007), kewajiban pajak subjektif badan yang didirikan atau bertempat di Indonesia dimulai pada saat badan tersebut

22

didirikan atau bertempak kedudukan di Indonesia dan berakhir pada saat dibubarkan atau tidak lagi berkedudukan di Indonesia. Tarif dan dasar pengenaan pajak penghasilan badan :

Pada tahun 2009, untuk menghitung Pajak Penghasilan (PPh) Perusahaan atau lebih dikenal dengan sebutan PPh Badan menggunakan tarif yang berbeda dari tahun sebelumnya. Jika pada tahun-tahun sebelumnya digunakan tarif progresif, maka untuk tahun 2009 dan seterusnya digunakan tarif tetap.

Ada beberapa tarif yang diterapkan, sesuai dengan kondisi perusahaan. Tarif-tarif tersebut adalah sebagai berikut :

1. Tarif PPh pasal 17 ayat (1) huruf b = 28%

Perusahaan menggunakan tarif ini jika peredaran (bruto) usahanya lebih dari 50 miliar.

Contoh : PT. FGH selama tahun 2009 peredaran bruto-nya sebesar 55 miliar, penghasilan bersihnya/ Penghasilan Kena Pajak (PhKP) sebesar 4 miliar. Maka PPh terutang :

= 28% X Rp 4.000.000.000

= Rp 1.120.000.000

2. Tarif PPh pasal 17 ayat (2b) = (28%-5%)

23

Perusahaan menggunakan tarif ini jika perusahaan tersebut merupakan perusahaan terbuka (perusahaan yang sahamnya diperjual-belikan di pasar modal). Dengan catatan saham yang diperdagangkan adalah 40% dari total saham keseluruhan. Berapapun Peredaran brutonya, tarifnya adalah seperti di atas =(28% - 5%) X PKP

Contoh : PT. IJK Tbk adalah anggota BEJ dan saham yang diperdagangkan di pasar modal sebesar 50% dari total saham. Pada tahun 2009 PT. IJK Tbk peredaran brutonya Rp 45 miliar dan penghasilan Kena Pajak Rp 2 miliar maka PPh terutang : = (28% - 5%) X Rp 2 miliar

= 460.000.000

3. Tarif PPh pasal 31e Perusahaan menggunakan tarif ini jika peredaran bruto tidak lebih dari 50 miliar dan tidak tercatat sebagai perusahaan terbuka. Penghitungan tarifnya ada dua macam, yaitu : a. 50% X 28%

Perusahaan menggunakan tarif ini jika peredaran bruto <= 4,8 miliar.

contoh : PT. LMNperedaran bruto selama tahun 2009 adalah Rp 3 miliar dan Penghasilan Kena Pajak Rp 900.000.000 = 50% X 28% X Rp 900.000.000 = Rp 126.000.000 b. (50% X 28%) X PKP yg memperoleh fasilitas + (28% X PKP tidak memperoleh fasilitas)

24

PKP tidak memperoleh Fasilitas = PKP - PKP yg memperoleh Fasilitas contoh : PT. OPQ peredaran bruto tahun 2009 sebesar Rp 40 miliar, dan penghasilan kena pajak Rp 5 miliar. maka PPh terutang : PKP yg memperoleh fasilitas = (4.800.000.000 / 40.000.000.000) 5.000.000.000

= 600.000.000 PhKP tdk memperoleh fasilitas= 5 miliar - 600 juta = Rp 4.400.000.000

PPh Terutang : = (50% X 28% X 600.000.000) + (28% X 4.400.000.000) = 1.316.000.000

b. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2000 Tarif tunggal sebesar 28 % untuk tahun pajak 2009.Yang menjadi dasar pengenaan pajak penghasilan adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2008 prubahan keempat atas Unang0Unang Nomor 7 Tahun 1983. c. Sesuai dengan Tarif Pasal 17 Undang Undang PPh, maka tarif penghitungan PPh Badan untuk tahun pajak 2010 ini adalah tarif tunggal sebesar 25% dari Penghasilan Kena Pajak. d. Sesuai dengan pasal 31E UU PPh tersebut terdapat fasilitas atas

besarnya tarif pajak PPh badan ini : Wajib Pajak badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp 50.000.000.000,00 (lima

25

puluh miliar rupiah) mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b dan ayat (2a) yang dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp. 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah).

2.1.3. KONSEP MODAL Menurut Atmaja (2002), modal adalah dana yang digunakan untuk membiayai pengadaan aktiva dan operasi perusahaan. Modal terdiri dari itemitem yang ada disisi kanan suatu neraca yaitu utang, saham preferen, saham biasa dan laba ditahan. Menurut Thomas.C modal adalah suatu aktiva dengan umur lebih dari satu tahun dan tidak diperdagangkan dalam kegiatan sehari-hari. Dari kedua pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa modal adalah dana yang digunakan untuk membiayai pengadaan aktiva dan operasi perusahaan yang tidak diperdagangkan sehari-hari.

26

2.1.4. STRUKTUR MODAL 1. Pengertian Struktur Modal Menurut

Husnan (2000), modal adalah perbandingan antara

sumber jangka panjang yang bersifat modal sendiri dan pinjaman. Struktur modal dapat juga didefinisikan sebagai pertimbangan atau perbandingan antara utang jangka panjang dengan modal sendiri (Riyanto,2009). Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa struktur modal adalah perbandingan antara utang janga panjang dengan modal sendiri.

2. Komponen Struktur Modal Menurut Warsono (2003) Struktur modal suatu perusahaan secara umum terdiri dari dua komponen yaitu hutang jangka panjang dan modal sendiri.Diuraikan sebagi berikut : a. Hutang jangka panjang Menurut Keown (2004) hutang jangka panjang meliputi pinjaman dari Bank atau sumber lain yang meminjamkan uang untuk waktu jangka panjang lebih dari 12 bulan.Pinjamn hutang jangka panjang dapat berupa pinjaman berjangka (pinjman yang digunkan untuk membiayai kebutuhan modal kerja permanen, untuk melunasi hutang lain atau membeli masin dan peralatan) dan penerbitan obligasi (hutang yang diperleh melalui penjulan surat-surat obligasi ditentukan nilai normal, bunga per tahun dan jangka waktu pelunasan obligasi tersebut).

27

b. Modal Sendiri Modal sendiri atau ekuitas merupakan modal jangka panjang yang diperoleh dari pemilik perusahaan atau pemegang saham. Modal sendiri diharapkan tetap berada dalam perusahaan untuk jangka waktu yang tidak terbatas sedangkan modal pinjaman memiliki jatuh tempo. Terdapat 2 (dua) modal saham sendiri sebagaimana dijelaskan sebagai berikut : 1. Modal saham preferen Saham preferen meberikan para pemegang sahamnya beberapa hak istimewa yang menjaikannya lebih senior atau lebih diprioritaskan daripada pemegang saham biasa. Oleh karena itu perusahaan tidak mamberikan saham preferen dalam jumlah yang banyak 2. Modal Saham Biasa Pemilik perusahaan adalah pemegang saham biasa yang menginvestasikan

uangnya

dengan

harapan

mendapat

pengembalian dimasa yang akan datang. Pemegang saham biasa kadang-kadang disebut pemilik residual sebab mereka hanya menerima sisa setelah seluruh tuntutan atas pendapatan dan asset terpenuhi.

28

3. Teori Struktur Modal Menurut Houtson (2001) teori mengenai struktur modal modern bermula 25

pada tahun 1958 ketika profesor Franco Modigliani dan Profesor Merton Miller (yang selanjutnya kita sebut MM) mempublikasikan apa yang disebut sebagai artikel keuangan yang paling berpengaruh yang pernah ditulis. Berdasarkan serangkaian asumsi yang sanga membatasi MM membuktikan bahwa nilai suatu perusahaan tidak sepengaruhi struktur modalnya. Dengan perkataan lain hasil-hasil MM menyatakan bahwa tidak terjadi masalah 26

bagaimana perusahaan mebiayai operasinya, jadi struktur modal tidak relevan. Tetapi studi MM didasarkan pada sejumlah asumsi yang tidak relistis antara lain : 

Tidak ada biaya broker (pialang)



Tidak ada pajak



Tidak ada biaya kebangkrutan



Para investor dapat meminjam dengan tingkat suku bunga yang sama seperti manajemen mengenai peluan investasi perusahaan dimasa yang akan datang



EBIT tidak dipengaruhi oleh penggunaan utang

4. Faktor Penentu Struktur Modal Menurut Moeldjadi (2006) penentu struktur modal perlu mempertimbangkan beberapa hal yang dapat dijelaskan dalam uraian sebagai berikut : a. Tujuan perusahaan Jika tujuan manager adalah memaksimumkan kemakmuran/kekayaan para pemegang saham maka struktur modal yang optimal adalah yang

29

dapat memaksimumkan nilai pasar perusahaan. Sedangkan apabila tujuan manager adalah memaksimumkan keamanan pekerjaannya maka struktur modal yang optimal adalah laverage (rata-rata) perusahaan lain dalam satu industri. b. Tingkat laverage perusahaan yang sama dalam satu industry c. Kemampuan dana intern Penentuan dana intren adalah tingkat pertumbuhan pendapatan.Tingkat pertumbuhan

pendatan

yang

tinggi

memungkinkan

menejemen

memperoleh dana yang lebih besar daripada laba ditahan yang akan mengurangi dana pinjaman. d. Pemusatan pemilikan dan pengendalian suara apabila saham yang ada dalam suatu perusahaan hanya dimiliki oleh sejumlah kecil pemilik maka manager akan segan untuk mengeluarkan saham baru. e. Batas Kredit Usaha manajemen menyesuaikan laverage dengan yang lain dipegaruhi oleh sikap kreditor terhadap perusahaan tersebut. f. Besarnya perusahaan Suatu perusahaan yang berukuran besar lebih mudah memperoleh pinjaman jika dibandingan perusahaan kecil g. Pertumbuhan aktiva perusahaan Pertumbuhan

aktiva

dapat

dijadikan

indicator

bagi

kesempatan

pengembangan perusahaan pada waktu yang akan datang sebab dpat

30

memberikab gambaran bagi kebutuhan dana secara total dalam perusahaan. h. Stabilitas Earning Berhubung variabilitas earning dapat menjadi ukuran resiko bisnis suatu perusahaan maka calon kreditor cenderung memberikan pinjaman kepada perusahaan yang mempunyai earning yang relatif stabil. i. Biaya Modal Sendiri Karena biaya modal sendiri dapat merefleksikan harga saham maka turun naiknnya saham akan menunjukkan harapan bagi equity financing yang murah/mahal yang dapat mengakibatkan

dept financing menjadi

kurang/lebih menarik. j. Biaya Utang Jika biaya utang lebih besar dari rentabilitas maka penambahan utang akan membawa efek unfavourable bagi rentabilitas modal sendiri. k. tarif Pajak karena pembayaran bunga merupakan tax-deducatible bagi perusahaan maka dep-financing akan lebih menarik daripada equity financing.Dengan demikian

tariff pajak dan resiko laverage dihipotesiskan mempunyai

hubungan yang positif. l. Perkiraan tingkat Inflasi Perkiraan tingkat inflasi akan mempengaruhi permintaan dan penawaran dana.Dalam keadaan inflasi yang tinggi perusahaan menyenangi deptfinancing m. Kemampuan dana sumber utang

31

Penawaran dana secara aggregate terutama dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah.Berkurangnya ketersediaan dana ekstern mengakibatkan deptfinancing menjadi lebih mahal n. Kebiasaan umum di pasar modal Kebiasaan yang kaku di pasar modal misalnya investor hanya menyenangi surat-surat berharga yang dikeluarkan oleh Bank, perusahaan asuransi dan public utility akan menyulitkan perusahaan untuk segera mengubah struktur modalnya. o. Struktur Aktiva Apabila komposisi aktiva suatu perusahaan bersifat capital-intensive maka yang diutamakan adalah equity-financing. Artinya modal pinjaman hanya merupakan pelengkap terutama untuk memenuhi kebutuhan dana bagi modal kerja.

E.KETERKAITAN ANTAR VARIABEL 1. Debt to Asset Ratio ( DAR) dengan pengungkapan PPh badan terutang Debt to Asset Ratio ( DAR) adalah ratio yang mengukur seberapa besar jumlah aktiva yang dibiayai oleh hutang jangka panjang. Suatu perusahaan yang memiliki ratio hutang (laverage) akan memiliki nilai lebih tinggi jika dibandingkan dengan perusahaan tanpa memiliki laverage. Kenaikan nilai perusahaan terjadi karena pembayaran bunga atas utang merupakan pengurang pajak sehingga laba yang mengalir kepada investor menjadi semakin besar (Brigham dan Houson, 2001).

32

Keuntungan atau manfaat pajak yang akan didapat oleh perusahaan juga dapat diperoleh dari aktiva tetap yang berupa biaya depresiasi atas aktiva tetap yang dapat dikurangkan sebagai biaya dalam menghitung laba kena pajak sebagai mana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2000 tentang pajak penghasilan.Biaya depresiasi yang tinggi akan menggambarkan bahwa perusahaan mempunyai jaminan aktiva yang tinggi untuk melakukan penambahan utang karena aktiva tetap akan berpengaruh positif dengan tungkat bunga. Berdasarkan keterkaitan antar variabel antara DAR dengan pajak penghasilan terutang maka hipotesis yang diajukan yaitu Debt to Asset Ratio (DAR) berpengaruh signifikan terhadap pajak penghasilan badan terutang.

2. Debt to Equity Ratio (DER) dengan pengungkapan PPh badan terutang Debt to Equity Ratio (DER) yaitu suatu perbandingan antara seluruh nilai hutang denagn total ekuitas.rasio ini menunjukkan prosentase penyediaan dana oleh pemegang saham terhadap pemberi pinjman. Semakin tinggi rasio semakin semakin rendah pendanaan perusahaan yang disediakan oleh pemegang saham. Dari perspektif kemampuan membayar kewajiban jangka panjang, semakin rendah rasio akan senakin baik kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka panjang. Berdasarkan keterkaitan antar variabel antara DER dengan pajak penghasilan terutang maka hipotesis yang diajukan yaitu Debt To Asset Ratio (DER) berpengaruh signifikan terhadap pajak penghasilan terutang.

33

Struktur modal yang digunakan dalam penilitian ini untuk mengetahui seberapa besar pengaruhnya terhadap PPh badan terutang dengan Debt to Asset Ratio (DR) dan Debt to Equity Ratio (DER).Hubungan antar variabel bahwa terdapat pengaruh pajak dengan struktur modal juga sesuai dengan penelitian.

2.2 PENELITIAN TERDAHULU Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu No.

1.

Peneliti

Alat Analisis

Nur

Variabel yang digunak an Debt To

Regresi

Wachidah

Asset

Linear

Yulianti

Ratio

Berganda

(2011)

Persamaan

Perbedaan

Variabel Debt To

Menggunakan

Analisa data

Asset Ratio tidak

variabel debt to

dengan data

asset rasio

kuantitatif

Hasil Penelitian

memiliki pengaruh terhadap pph terutang sehingga jika perusahaan meningkatkan atau menurunkan DAR nya maka tidak akan membawa dampak apapun terhadap pajak penghasilan

34

terutang 2.

Mutria

a. Modal

Regresi

Lisa

sendiri

Linear

Septiani

b. Hutang

Berganda

(2010)

a. Tidak ada

Modal sendiri,

Analisa data

hubungan

hutang

dengan data

linear antara

jangka

kuantitatif

jangka

modal sendiri

panjaang

panjan

dengan pajak

dan jangka

g

penghasilan

pendek

terutang b. Terdapat hubungan linear antara hutang jangka panjang dengan pajak penghasilan terutang.

35

2.3 KERANGKA KONSEPTUAL Dengan adanya pemikiran bahwa perusahaan yang memiliki ratio hutang (laverage) akan memiliki nilai tinggi jika dibandingkan dengan perusahaan tanpa memiliki laverage, banyak perusahaan di Indonesia yang menggunaan hutang sebagai struktur modal usahanya. Para ahli berpendapat bahwa kenaikan nilai perusahaan terjadi karena pembayaran bunga atas hutang merupakan pengurang pajak sehingga laba yang mengalir kepada investor menjadi semakin besar. Hal ini yang menjadikan penulis ingin meneiti apakah ada pengaruh dari strutur modal terhadap pajak penghasilan badan terutang perusahaan. Dalam penelitian ini menggunakan variabel struktur modal yaitu Debt To Asset Ratio (DAR) dan Debt To Equity Ratio (DER).

BAB III METODELOGI PENELITIAN 3.1 JENIS PENELITIAN Penelitian ini adalah penelitian eksperimen yaitu suatu penelitian yang berusaha mencari pengaruh variabel tertentu terhadap variabel lain dalam kondisi terkontrol secara ketat. Dalam penelitian ini penulis memilih PT. Wiharta Prameta sebagai tempat untuk melakukan riset. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, yaitu data yang langsung diperoleh dari lapangan yaitu berupa laporan keuangan persahaan dari tahun 2010 sampai dengan 2012

3.2 DESKRIPSI POPULASI DAN PENENTUAN SAMPEL Populasi dan penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan purposive sampling yaitu sampel bertujuan. Menurut Dwi Prayitno (2008), populasi adalah suatu kelompok atau kumpulan subjek atau objek yang akan dikenai generalisasi hasil penelitian, sedangkan sampel adalah bagian dari populasi yang akan diteliti..Populasi yang digunakan dalam sampel penelitian ini adalah PT. Wiharta Prametal sebagai sampel. Kriteria yang akan dijadikan sampel dalam penelitian ini adalah : a. perusahaan yang tahun fiskal laporan keuangannya berakhir di bulan desember c. Perusahaan memiliki indicator-indikator variabel dependen dan independen dalam laporan keuangannya

36

37

3.3 VARIABEL dan DEFINISI Menurut Nur Indriantoro (2002) definisi operasional adalah penentuan construct sehinnga menjadi variabel yang dapat diukur. Dalam penelitian ini terdapat 2 variabel yaitu variabel bebas dan terikat sebagaimana dijelaskan sebagai berikut : a. Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau menjadi penyebab bagi variable lain b. Variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi atau disebabkan oleh variabel lain.Namun suatu variabel tertentu dapat sekaligus menjadi variabel bebas dan terikat. Adapun variabel-variabel dalam penelitian ini terdiri dari variabel independen atau bebas (X) yaitu Debt to Asset Ratio (DAR) dan Debt to Equity Ratio (DER). Sementara variable dependen atau terikat (Y) yaitu pajak penghasilan badan terutang . Berikut ini adalah definisi operasional dari variabel yang diteliti : a. Debt to Asset ratio (DAR) X1 : merupakan ratio hutang jangka panjang dengan asset yaitu bahwa pendanaan perusahaan untuk membeli asset menggunakna hutang jangka panjang. Menurut Sawir (2003) rasio ini diperoleh dengan membandingkan jumah hutang jangka panjang dengan jumlah asset, LDAR =

Hutang Jumlah asset

38

Besarnya hasil perhitungan DAR menunjukkan besarnya total hutang yang dapat dijamin dengan total aktiva atau menunjukkan besarnya dana yang disediakan kreditor terhadap aktiva total yang dimiliki perusahaan. Semakin tinggi nilai DAR maka resiko perusahaan akan semakin besar karena hutang menimbulkan beban bunga tetap pada perusahaan. b. Debt to Equity Ratio (DER) = X2 merupakan rasio hutang dengan ekuitas yang didefinisikan sebagai proporsi total hutang dengan modal sendiri .Rasio ini diperoleh dengan membandingkan antara total hutang dengan modal sendiri DER = Debt Equity

Semakin tinggi rasio ini menunjukkan semakin tingginya resiko kegagalan yang mungkin terjadi pada perusahaan, begitu juga sebaliknnya semakin rendah rasio ini menunjukkan semakin rendah pula kegagalan yang mukin terjadi pada perusahaan. c. Pajak penghasilan terutang = Y, pajak penghasilan badan adalah pajak yang dikenakan terhadap penghasilan, dapat dikenakan secara berkala dan berulang-ulang dalam jangka waktu tertentu baik masa pajak maupun tahun pajak terhadap penghasilan suatu badan. 3.4 TEKNIK PENGUMPULAN DATA DAN INSTRUMEN PENELITIAN Untuk mendapatkan data yang menunjang dalam penelitian ini, penulis melakukan pengumpulan data dengan cara sebagai berikut :

39

Teknik pengumpulan data secara umum adalah suatu cara atau prosedur san proses pengumpulan data dan informasi dilapangan yang akan digunakan untuk menjawab masalah penelitian. Oleh kerena itu validitas instrumen pengumpulan data serta kualifikasi pengumpulan data sangat diperlukan untuk memperoleh sata yang berkualitas. Semakin valid sebuah instrumen pengumpul data, semakin valid juga data yang yang diperoleh.Instrumen penelitian merupakan alat yang digunakan oleh peneliti untuk memperoleh atau mengumpulkan data dari satu objek tertentu.Sebagian besar data yang diperoleh diambil dari laporan keuangan perusahaan tahunan (annual report) yang tersedia di perusahaan. Menurut Nur Irdiantoro, data sekunder merupakan data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui perantara. Data sekunder umumnya merupakan bukti, catatan atau historis yang telah tersusun dalam arsip (data dokumenter) yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan. Dalam penelitian ini sumber data sekunder yang digunkan berasal dari penelusuran informasi pada laporan keuangan seperti neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan serta literature, jurnal dan internet.

3.5 TEKNIK ANALISA DATA Setalah berhasil mengumpulkan data, maka data tersebut untuk selanjutnya dianalisis. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis deskripstif kuantitatif tanpa menggunakan analisis statistik, yaitu menganalisis, mengumpulkan dan

40

melihat penerapan perhitungan rasio untuk mengetahui pengaruh struktur modal terhadap Pajak penghasilan Badan PT. WIHARTA PRAMETAL. Adapun langkah-langkahnya yaitu: 1. Pengumpulan data keuangan yang diperlukan (Neraca, Laporan Laba/Rugi) yang berkaitan dengan permasalahan melalui dokumentasi data maupun wawancara dengan pejabat terkait. 2. Melakukan pemilihan metode-metode akuntansi yang sesuai dengan peraturan perpajakan. 3. Menghitung seakurat mungkin beban pajak yang harus ditanggung perusahaan. 4. Menghitung rasio likuiditas, solvabilitas, rentabilitas untuk mengetahui pengaruhnya terhadap pajak penghasilan badan perusahaan.

BAB IV PENYAJIAN DAN ANALISA DATA

4.1 PENYAJIAN DATA 4.1.1 Sejarah Perusahaan PT. Wiharta Prametal adalah Produsen Building material yang berdiri sejak tahun 1982 sebagai trading dan distributor dengan menyewa pabrik di kawasan margomulyo, Surabaya denagn nama UD. Samudera Luas dan penjaualannya mencapai seluruh wilayah Indonesia. Pada tahun 2002 berkembang menjadi produsen building material seperti rangka atap baja ringan, railing tangga minimalis, rangka plafon, genteng metal, dan produk terbaru pipa stainless steel. Tahun 2010 UD. Samudera Luas berkembang menjadi PT. Wiharta Prametal telah resmi membnagun sebuah pabrik di kawasan insudtri legundi. Perusahaan ini berbadan hukum Perseroan Terbatas (PT) dengan NPWP no. 01.568.740.3-609.000 4.1.2 Lokasi Perusahaan PT. Wiharta Prametal berlokasi di Jl. Raya Legungi KM 3,8 Ds. Karangandong, Legundi, Gresik. 4.1.3 Struktur Perusahaan Dalam setiap perusahaan, struktur organisasi perusahaan merupakan hal yang sangat penting sebab struktur organisasi mencerminkan sepenuhnya gambaran tentang kewenangan, tanggung jawab dan kesatuan komando dalam perusahaan. Dengan adanya struktur

41

42

organisasi perusahaan, maka pemimpin perusahaan dapat mengetahui penjabaran dari fungsionaris mana yang bertanggung jawab untuk suatu kegiatan tertentu yang ada di perusahaan. Struktur organisasi sendiri di bedakan menjadi 2 (dua) yaitu sebagai berikut : a. Organisasi dengan Sistem Sentralisasi Adalah suatu sistem yang menghendaki wewenang dan pengendalian yang dipegang oleh perusahaan pusat. b. Organisasi dengan Sistem Desentralisasi Adalah suatu upaya-upaya yang mendelegasikan ke tingkat yang lebih rendah. Sistem yang di pakai pada perusahaan ini adalah sistem desentralisasi,

karena

perusahaan

menganggap

dengan

sistem

desentralisasi ini, persatuan wewenang pada perusahaan dianggap lebih mudah dan efisien.

Gambar 4.1 Struktur Organisasi PT. WIHARTA PRAMETAL President Director

Manager

Marketing Manager

IGGI Marketing Coordr.

ISSI Marketing Coord.

SL Marketing Coord.

IGGI Sales

ISSI Sales

SL Sales

Operational / Plant Manager

Showroom & Depo Coord.

Production Division

Engineering Division

Rep. & Maint Produ ction

IGGI Sales Counter

ISSI Sales Counter

SL Sales Counter

Truss

Pipa Motif Slitting & Cutting

Work shop

Project

Wire

Roof

Sumber : Data Perusahaan

Document Control

Sekretaris

Railling Tangga UPVC

Supply Division

R&D Division

Estim ator

Steel Door

Purch. Division

Desi gn

PPIC

Rolling Door

F&A Manager

Office Manager

IGGI

IT Division

IT Division WH

HRD/GA Manager

IT Division

Logist ik

Ship.

ISSI

43 SL

QC

44

Berdasarkan struktur organisasi di atas, maka dapat diuraikan mengenai fungsi dan tugas dari masing-masing bagian. Berikut adalah fungsi dan tugas dari masing-masing bagian yang terlibat pada PT. Wiharta Prametal. a. Direktur Uraian tugas dari seorang direktur adalah 1. Mengawasi dan mengontrol segala kegiatan perusahaan. 2. Menetapkan kebijakan, keputusan dan tujuan perusahaan. 3. Bertanggung jawab atas segala yang terjadi dengan perusahaan termasuk didalamnya resiko kerugian. 4. Memberikan arahan, intruksi, kepada bawahan/karyawan. b. Manager Uraian dan tugas dari general manager antara lain: 1. Mengelola kegiatan perusahaan, mengkoordinasi seluruh kegiatan perusahaan dalam kegiatan yang terpadu untuk mencapai tujuan perusahaan. 2. Menetapkan prosedur kerja intern perusahaan. 3. Memberikan laporan berkala kepada direktur. c. F & A Manager Uraian tugas dan tanggung jawab bendahara umum antara lain: 1. Menyimpan dan mengeluarkan dana perusahaan atas intruksi direktur dan general manager.

45

2. Bertanggung jawab atas segala yang terjadi yang menyangkut keuangan perusahaan. 3. Mengatur kebutuhan mengenai keuangan perusahaan sesuai dengan skedul perusahaan.

d.

Sekretaris Uraian tugas dan tanggung jawab sekretaris antara lain: 1.

Bertanggung jawab penuh kepada

general

manager atas

kelancaran tugas sehari-hari. 2.

Mengagendakan surat-surat yang masuk sebelum diajukan kepada direktur.

3.

Menyampaikan kepada department yang bersangkutan dengan keperluan surat yang masuk.

4.

Mengarsip surat-surat yang masuk.

e. Manager operasional Uraian tugas dan tanggung jawab manager operasional antara lain: 1. Memimpin dan mengawasi seluruh tugas-tugas operasional serta bertanggung jawab atas resiko dari kegiatan operasional. 2. Memberikan laporan kepada general manager atas kegiatan operasional perusahaan. f. Manager personalia Uraian tugas dan tanggung jawab manager personalia antara lain :

46

1.

Memimpin dan mengawasi segala kegiatan kerja personalia dan bertanggung jawab sepenuhnya kepada general manager atas kegiatan personalia perusahaan.

2.

Memberikan laporan kerja bagian personalia kepada general manager.

3.

g.

Memberikan motivasi dan arahan kepada karyawan (personalia)

Manager pemasaran Uraian tugas dan tanggung jawab manager pemasaran antara lain: 1.

Mengambil kebijakan dan keputusan penjualan atas persetujuan general manager.

2.

Bertanggung jawab penuh atas kegiatan penjualan produk perusahaan.

3.

Memberikan laporan kepada general manager atas kegiatan pemasaran perusahaan.

h. Staff Personalia Uraian tugas dan tanggung jawab dari staff personalia antara lain : 1. Memeriksa kelengkapan syarat Administasi calon pekerja ( data lengkap pelamar pekerjaan). 2. Menyiapkan dan memeriksa daftar hadir karyawan. 3. Melaporkan data absensi pada atasan dan untuk diserahkan pada bagian pembayaran.

47

i. Akuntansi atau perpajakan Uraian tugas dan tanggung jawab bagian akuntansi atau perpajakan antara lain : 1. Menyusun laporan keuangan perusahaan berupa laporan laba rugi, neraca dan laporan arus kas. 2. Menyusun laporan keuangan fiskal untuk keperluan perpajakan. 3. Menghitung, memungut,

membayar dan melaporkan pajak

penghasilan setiap bulan. 4. Mengisi SPT masa pajak penghasilan. 5. Mengisi SPT tahunan pajak penghasilan badan. j. Staff Pemasaran Uraian tugas dan tanggung jawab staff pemasaran antara lain: 1. Merencanakan

dan

melaksanakan

kegiatan

penjualan

dan

pemasaran agar tercapai jumlah penjualan sesuai dengan target yang telah direncanakan. 2. Bertanggung jawab terhadap penawarn harga yang diberikan kepada pelanggan dan melaporkan kepada manajer pemasaran. 3. Bertanggung jawab terhadap kelengkapan dokumen-dokumen export.

48

k. Staff Produksi Uraian tugas dan tanggung jawab staff produksi adalah sebagai berikut : 1. Melaksanakan administrasi bidang produksi yaitu memproduksi barang sesuai perintah manajer operasional. 2. Mempersiapkan perlengkapan dan peralatan teknik produksi.

4.1.4 Tujuan Perusahaan Tujuan yang di tetapkan oleh suatu perusahaan merupakan alat ukur bagi keberhasilan perusahaan tersebut, demikian pula dengan PT. Wiharta Prametal didalam menjalankan aktivitasnya juga mempunyai tujuan yang dapat di golongkan menjadi dua bagia yaitu : a. Tujuan jangka pendek Tujuan jangka pendek adalah suatu tujuan yang akan dicapai oleh perusahaan dalam jangka waktu yang relative pendek. Tujuan jangka pendek yang hendak di capai perusahaan antara lain: 1. Mempunyai distributor-distributor disetip kota di pulau Jawa dan Indonesia Timur 2. Memberikan harga yang kompetitif 3. Meningkatkan pelayanan kepada custumor

49

b.

Tujuan jangka panjang Tujuan jangka panjang adalah suatu tujuan yang akan di capai dalam jangka waktu yang relative panjang. Tujuan jangka panjang yang hendak dicapai perusahaan antara lain: Menjadi perusahaan building material yang terkemuka dan terpercaya di Indonesia

4.1.5 Aktifitas Produksi Gambar 4.2 Aktifitas Produksi Barang (ISSI Railling Tangga) PT. Wiharta Prametal Pembelian Bahan Baku (Plat besi, kayu dan Plat Stainless)

Bentuk Sesuai tipe Tiang

Finishing Produk

Rakit sesuai Tipe Tiang

Packing

50

Gambar 4.3 Aktifitas Produksi Barang (ISSI Rolling Door, UPVC, Steel Door) PT. Wiharta Prametal

Proses Pengukuran Lokasi

R n D Lokasi

Finish Product

Proses Operasional Prodduksi

Packing

Gambar 4.4 Aktifitas Produksi Barang (IGGI) PT. Wiharta Prametal

Proses Pembelian Bahan Baku (Plat galvalum)

Proses Operasional Produksi

Packing

Finish Product

Gambar 4.5 Aktifitas Produksi Barang (SL) PT. Wiharta Prametal

Proses Pembelian Bahan Baku (Plat galvalum)

Finish Product

Proses Operasional Produksi (Slitter)

Packing

Proses Pembentukan Pola

Proses Poles

51

4.1.6 Penjualan Perusahaan ini menjual produknya masih dalam lingkup Nasional. Jadi dari wilayah barat, tengah dan timur.

52

4.2 Penyajian Data 4.2.1 Interpretasi Data Tabel 4.1 Laporan Neraca Komersial PT. Wiharta Prametal Per 31 Desember 2012 (DALAM RUPIAH) AKTIVA AKTIVA LANCAR 8,809,040.00 KAS 320,062,688.02 BANK 3,694,393,326.40 PIUTANG USAHA 66,107,114.40 PIUTANG LAIN-LAIN 1,647,540,059.97 PERSEDIAN BAHAN BAKU & BAHAN PEMBANTU 190,967,426.57 PERSEDIAN BARANG SETENGAH JADI 43,453,555.00 PERSEDIAN BARANG JADI 5,971,333,210.36 JUMLAH AKTIVA LANCAR ………………………… AKTIVA TETAP : 1,597,553,316.80 MESIN 551,025,167.20 KENDARAAN 19,968,800.00 INVENTARIS KANTOR INVENTARIS PABRIK

22,597,636.37 2,191,144,920.37 (837,273,331.28)

AKM. PENYUSUTAN AKTIVA TETAP 1,353,871,589.09 NILAI BUKU AKTIVA TETAP ……………………………

7,325,204,799.45 TOTAL AKTIVA ………………………………………… KEWAJIBAN DAN MODAL

53 HUTANG JANGKA PENDEK 6,204,154,124.00 HUTANG USAHA HUTANG KENDARAAN

30,915,840.00 55 108,120,601.60

HUTANG BIAYA 17,719,172.00 HUTANG PAJAK 6,360,909,737.60 JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK ………… MODAL 578,577,037,00 MODAL SAHAM 385,571,024,85 LABA USAHA S/D TAHUN 2012 7,325,204,799.45 TOTAL KEWAJIBAN DAN MODAL ……..........................

Sumber : data diolah

54

Tabel 4.2 Laporan Neraca Komersial PT. Wiharta Prametal Per 31 Desember 2011 (DALAM RUPIAH) AKTIVA AKTIVA LANCAR 7,047,232.00 KAS 256,050,150.42 BANK 2,955,514,661.12 PIUTANG USAHA 52,885,691.52 PIUTANG LAIN-LAIN 1,318,032,047.97 PERSEDIAN BAHAN BAKU & BAHAN PEMBANTU 152,773,941.26 PERSEDIAN BARANG SETENGAH JADI 34,762,844.00 PERSEDIAN BARANG JADI 4,777,066,568.29 JUMLAH AKTIVA LANCAR ………………………… AKTIVA TETAP : 1,278,042,653.44 MESIN 440,820,133.76 KENDARAAN 15,975,040.00 INVENTARIS KANTOR INVENTARIS PABRIK

18,078,109.09 1,752,915,936.29 (669,818,665.02)

AKM. PENYUSUTAN AKTIVA TETAP 1,083,097,271.27 NILAI BUKU AKTIVA TETAP …………………………… 5,860,163,839.56 TOTAL AKTIVA ………………………………………… KEWAJIBAN DAN MODAL HUTANG JANGKA PENDEK 4,963,323,299.20 HUTANG USAHA 24,732,672.00 HUTANG KENDARAAN 86,496,481.28 HUTANG BIAYA

55

14,175,337.60 HUTANG PAJAK 5,088,727,790.08 JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK ………… MODAL 462,861,629.00 MODAL SAHAM 308,574,420.48 LABA USAHA S/D TAHUN 2011 5,860,163,839.56 TOTAL KEWAJIBAN DAN MODAL ……..........................

Sumber : data diolah

56

Tabel 4.3 Laporan Laba/Rugi Komersial PT. Wiharta Prametal Per 31 Desember 2012 (DALAM RUPIAH) PENDAPATAN 8,786,997,861.60 PENJUALAN HARGA POKOK PENJUALAN (8,245,720,619.48) HARGA POKOK PENJUALAN LABA BRUTO ……………………………........... BIAYA USAHA BIAYA OPERASIONAL :

541,277,242.12

11,389,476.00 BIAYA PENGIRIMAN 15,532,960.00 BIAYA BBM, TOL, PARKIR 11,454,880.00 BIAYA SPARE PART KENDARAAN 68,878,145.90 BIAYA PENYUSUTAN KENDARAAN 107,255,461.90

BIAYA ADMINISTRASI DAN UMUM : 202,800,000.00 GAJI KARYAWAN KANTOR 18,800,000.00 BIAYA HONORARIUM JASA KONSULTAN 28,320,000.00 BIAYA JASA MANAJEMEN 3,175,360.00 BIAYA KEPERLUAN KANTOR 30,725,986.40 BIAYA TELEPON 39,592,000.00 BIAYA PDAM 144,000.00 BIAYA BAHAN BANGUNAN 148,000.00 BIAYA INVENTARIS KANTOR BIAYA ADM BANK

13,628,493.10 2,958,833.33

BIAYA PENYUSUTAN INVENTARIS 90,463,711.20 BIAYA LAIN-LAIN 430,756,384.03

57 (538,011,845.93)

TOTAL BIAYA USAHA.........................................

3,265,396.19 LABA / ( RUGI ) USAHA 213,603,154.83 PENDAPATAN SELISIH KURS 216,868,551.02 LABA / ( RUGI ) NETTO SEBELUM PAJAK ……………… (58,542,284.00) PAJAK PENGHASILAN LABA / ( RUGI ) NETTO SETELAH PAJAK ………………

197,907,833.78

Tabel 4.4 Laporan Laba/Rugi Komersial PT. Wiharta Prametal Per 31 Desember 2011 (DALAM RUPIAH) PENDAPATAN 7,029,598,289.28 PENJUALAN HARGA POKOK PENJUALAN (6,596,576,495.59) HARGA POKOK PENJUALAN LABA BRUTO ……………………………........... BIAYA USAHA BIAYA OPERASIONAL :

433,021,793.69

9,111,580.8 BIAYA PENGIRIMAN 12,426,368.0 BIAYA BBM, TOL, PARKIR 9,163,904.0 BIAYA SPARE PART KENDARAAN 55,102,516.7 BIAYA PENYUSUTAN KENDARAAN 85,804,369.5

BIAYA ADMINISTRASI DAN UMUM : 162,240,000.0 GAJI KARYAWAN KANTOR 15,040,000.0 BIAYA HONORARIUM JASA KONSULTAN 22,656,000.0 BIAYA JASA MANAJEMEN

2,540,288.0 BIAYA KEPERLUAN KANTOR 24,580,789.1 BIAYA TELEPON 31,673,600.00 BIAYA PDAM 115,200.0 BIAYA BAHAN BANGUNAN 118,400.0 BIAYA INVENTARIS KANTOR BIAYA ADM BANK

10,902,794.5 2,367,066.7

BIAYA PENYUSUTAN INVENTARIS 72,370,969.0 BIAYA LAIN-LAIN 344,605,107.2 TOTAL BIAYA USAHA.........................................

(430,409,476.7) 2,612,317.0

LABA / ( RUGI ) USAHA 170,882,523.9 PENDAPATAN SELISIH KURS 173,494,840.8 LABA / ( RUGI ) NETTO SEBELUM PAJAK ……………… (46,833,827.2) PAJAK PENGHASILAN 126,661,013.6 LABA / ( RUGI ) NETTO SETELAH PAJAK ………………

59

Tabel 4.5 Perhitungan Pajak Penghasilan PT. Wiharta Prametal Per 31 Desember 2012 Laba Komersial Koreksi Fiskal Positif - Biaya Honorarium Jasa Konsultan - Biaya Jasa manajemen Koreksi Fiskal Negatif - Pendapatan Selisih Kurs

Rp. 216,868,551.02 Rp. 18,800,000.00 Rp. 23,320,000.00 (Rp. 213,603,154.83)

Laba fiskal Penghasilan Kena Pajak : 1. PKP yang memperoleh fasilitas (4,800,000,000.00 : 216,868,551.02) x Rp. 45,385,396.19

(Rp. 171,483,154.83) Rp. 45,385,396.19

= Rp. 1,004,525,094.51

2. PKP yang tidak memperoleh Fasilitas : Rp. 45,385,396.19 - Rp. 1,004,525,094.51

(Rp. 959,139,698.32)

PPH Terutang : 50 % x 25 % x Rp. 1,004,525,094.51 Pajak penghasilan terutang

Rp. 125,565,636.813 Rp. 125,565,637

60

Tabel 4.6 Perhitungan Pajak Penghasilan PT. Wiharta Prametal Per 31 Desember 2011 Laba Komersial Koreksi Fiskal Positif - Biaya Honorarium Jasa Konsultan - Biaya Jasa manajemen Koreksi Fiskal Negatif - Pendapatan Selisih Kurs

Rp. 173,494,840.80 Rp. 15,040,000.00 Rp. 22,656,000.00 (Rp. 170,882,523.90)

Laba fiskal Penghasilan Kena Pajak : 1. PKP yang memperoleh fasilitas (4,800,000,000.00 : 173,494,840.80) x Rp. 40,308,316.90 2. PKP yang tidak memperoleh Fasilitas : Rp. 40,308,316.90- Rp. 1,115,191.208.15 Pajak Terutang 50% x 25 % Rp. 1,115,191,208.15 Pajak Penghasilan Terutang

(Rp. 133,186,523.90) Rp. 40,308,316.90

= Rp. 1,115,191.208.15

(Rp. 1,074,882,891.25) Rp. 139,398,901.018 Rp. 139,398,900

61

Tabel 4.7 Laporan Laba/Rugi Fiskal PT. Wiharta Prametal Per 31 Desember 2012 keterangan

laporan komersial

koreksi perusahaan Positif

Negatif

laporan Fiskal

PENDAPATAN

penjualan

-8,245,720,619.48

8,786,997,861.60 8,245,720,619.48

541,277,242.12

541,277,242.12

BiayaPengiriman

11,389,476.00

11,389,476.00

BIAYA BBM, TOL, PARKIR BIAYA SPARE PART KENDARAAN BIAYA PENYUSUTAN KENDARAAN

15,532,960.00

15,532,960.00

11,454,880.00

11,454,880.00

68,878,145.90

68,878,145.90

GAJI KARYAWAN KANTOR

202,800,000.00

202,800,000.00

BIAYA HONORARIUM JASA KONSULTAN

18,800,000.00

18,800,000.00

BIAYA JASA MANAJEMEN

28,320,000.00

28,320,000.00

HPP laba bruto

8,786,997,861.60

biaya Operasional :

BIAYA ADMINISTRASI DAN UMUM :

BIAYA KEPERLUAN KANTOR

0.00 0.00

3,175,360.00

3,175,360.00

BIAYA TELEPON

30,725,986.40

30,725,986.40

BIAYA PDAM

39,592,000.00

39,592,000.00

BIAYA BAHAN BANGUNAN

144,000.00

144,000.00

BIAYA INVENTARIS KANTOR

148,000.00

148,000.00

BIAYA ADM BANK BIAYA PENYUSUTAN INVENTARIS

13,628,493.10

13,628,493.10

2,958,833.33

2,958,833.33

BIAYA LAIN-LAIN

90,463,711.20

90,463,711.20

538,011,845.93

490,891,845.93

TOTAL BIAYA USAHA.........................................

3,265,396.19

47,120,000.00

50,385,396.19

PENDAPATAN SELISIH KURS

213,603,154.83

213,603,154.83

0.00

LABA / ( RUGI ) NETTO SEBELUM PAJAK ………………

216,868,551.02

260,723,154.83

50,385,396.19

-125,565,637.00

(125,565,637.00)

-

91,302,914.02

135,157,517.83

50,385,396.19

LABA / ( RUGI ) USAHA

PAJAK PENGHASILAN LABA / ( RUGI ) NETTO SETELAH PAJAK ………………

62

Tabel 4.8 Laporan Laba/Rugi Fiskal PT. Wiharta Prametal Per 31 Desember 2011 keterangan

laporan komersial

koreksi perusahaan Positif

laporan Fiskal

Negatif

PENDAPATAN

penjualan HPP laba bruto

7,029,598,289.28 6,596,576,495.59

7,029,598,289.28 6,596,576,495.59

433,021,793.69

433,021,793.69

biaya Operasional : BiayaPengiriman

9,111,580.80

9,111,580.80

12,426,368.00

12,426,368.00

9,163,904.00

9,163,904.00

55,102,516.70

55,102,516.70

GAJI KARYAWAN KANTOR

162,240,000.00

162,240,000.00

BIAYA HONORARIUM JASA KONSULTAN

15,040,000.00

BIAYA JASA MANAJEMEN

22,656,000.00

BIAYA BBM, TOL, PARKIR BIAYA SPARE PART KENDARAAN BIAYA PENYUSUTAN KENDARAAN BIAYA ADMINISTRASI DAN UMUM :

BIAYA KEPERLUAN KANTOR

15,040,000.00 22,656,000.00

0.00 0.00

2,540,288.00

2,540,288.00

BIAYA TELEPON

24,580,789.10

24,580,789.10

BIAYA PDAM

31,673,600.00

31,673,600.00

115,200.00

115,200.00

BIAYA BAHAN BANGUNAN BIAYA INVENTARIS KANTOR

118,400.00

118,400.00

BIAYA ADM BANK BIAYA PENYUSUTAN INVENTARIS

10,902,794.50

10,902,794.50

2,367,066.70

2,367,066.70

BIAYA LAIN-LAIN

72,370,969.00

72,370,969.00

430,409,476.80

392,713,476.80

TOTAL BIAYA USAHA.........................................

2,612,316.89

47,120,000.00

40,308,316.89

PENDAPATAN SELISIH KURS

170,882,523.90

170,882,523.90

0.00

LABA / ( RUGI ) NETTO SEBELUM PAJAK ………………

173,494,840.79

218,002,523.90

40,308,316.89

-139,398,900.00

(139,398,900.00)

-

197,907,833.78

78,603,623.90

40,308,316.89

LABA / ( RUGI ) USAHA

PAJAK PENGHASILAN LABA / ( RUGI ) NETTO SETELAH PAJAK ………………

63

Tabel 4.9 Perhitungan Rasio Struktur Modal PT. Wiharta Prametal Tahun 2013 Rasio Struktur Modal DAR

Rumus

Tahun 2013

Total Hutang x 100% Total Asset

7,951,137,172.00 X 100% 9,156,505,999.32

Total Hutang x 100% Total Ekuitas

= 0.86 7,951,137,172.00 X 100% 1,205,368,827.32

DER = 6,6

Tabel 4.10 Perhitungan Rasio Struktur Modal PT. Wiharta Prametal Tahun 2012 Rasio Struktur Modal DAR

Rumus

Tahun 2012

Total Hutang x 100% Total Asset

6,360,909,737.60 X 100% 7,325,204,799.45

Total Hutang x 100% Total Ekuitas

= 0,86 6,360,909,737.60 X 100% 964,295,061.85

DER = 6,6

64

Tabel 4.11 Perhitungan Rasio Struktur Modal PT. Wiharta Prametal Tahun 2011

Rasio Struktur Modal DAR

Rumus

Tahun 2011

Total Hutang x 100% Total Asset

5,088,727,790.08 5,860,163,839.56

Total Hutang x 100% Total Ekuitas

= 0,86 5,088,727,790.08 771,436,049.48

X 100%

X 100%

DER = 6,6

Dari perhitungan rasio struktur modal diatas sebagian asset PT. WIHARTA PRAMETAL dibeli dengan menggunakan hutang. Dan resiko perusahaan mengalami kegagalan semakin besar karna prosentase rasio DER nya besar.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 KESIMPULAN Berdasarkan hasil penelitian pengaruh debt to asset ratio dan debt to equity ratio terhadap pph badan terutang PT. Wiharta Prametal dari tahun 2011-2013 dan hasil uraian analisis serta pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan : bahwa perusahaan tersebut kurang efektif dalam memilih pendanaan. Sebagian besar assetnya dibeli dengan hutang sehingga perputaran modal kurang efektif bagi perusahaan

5.2 SARAN Berdasarkan kesimpulan yang diuraikan di atas, penulis memberikan beberapa saran dari penelitian sebagai berikut : a. Penelitian ini dapat menjadi pengetahuan mengenai pengaruh struktur modal terhadap pph badan terhutang.

65

66

b. Perusahaan dapat menentukan kebijakan pendanaan dalam struktur modalnya dalam mempertimbangkan aspek peerpajakn dan laba yang dihasilkan perusahaan itu sendiri. c. Dari penelitian ini pemerintah dapat mengambil kebijakan-kebijakan dalam penentuan pajak penghasilan badan terutang pada perusahaan yang dapat meningkatkan penerimaan negara dan meningkatkan kesejahteraan rakyat yang digunakan dari penerimaan pajak tersebut.

67

DAFTAR PUSTAKA

Dumairy. Matematika terapan untuk Bisnis dan Ekonomi. Yogyakarta. Penerbit BPFE.1995 Fatimah, Siti Irma. 2012 “Analisa Pengaruh Struktur Modal Sendiri dan Hutang Jangka Panjang terhadap Pajak Penghasilan Terutang stusi kasus perusahaan kimia yang terdaftar di BEI tahun 2003-2007”.

Jakarta.

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Gunadi. Panduan Komperhensif Pajak Penghasilan. Jakarta. Penerbit Bee Media. 2010 Hidayat,Nur. Pemeriksaan Pajak. Jakarta. Penerbit Elex Media. 2013 Mardiasmo. Perpajakan Edisi Revisi 2011 .Yogyakarta: Penerbit Andi. 2011 UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.