BAB I PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG Negara – negara dunia pasca perang dunia II gencar melaksanakan pembangunan guna memperbaiki perekonomian negaranya yang hancur serta memajukan kesejahteraan penduduknya yang terbengkalai dikarenakan perang dunia tersebut. Upaya – upaya pembangunan ini dilakukan dengan banyak hal, dimana salah satunya adalah dengan cara mengeksploitasi sumber daya alam dan lingkungan. Kebutuhan hidup yang terus meningkat semakin menambah kompleksnya masalah lingkungan hidup. Permasalahan lingkungan hidup kini telah menjadi salah satu masalah yang paling mendesak yang dihadapi oleh negara – negara di dunia saat ini. Salah satu prioritas dalam kerangka kerja perserikatan bangsa – bangsa dan juga badan – badan internasional lainnya adalah mengenai lingkungan hidup. 1 Dalam perkembangan sejarah manusia telah ditemukan banyak alat bantu yang memudahkan pekerjaan manusia. Semenjak masa revolusi industri inilah maka kerusakan lingkungan dimulai. Perkembangan yang pesat dari kegiatan pembangunan seringkali menimbulkan dampak yang sangat besar terhadap kualitas lingkungan hidup. Perkembangan ini seiring juga dengan perkembangan masyarakat yang semakin sadar akan hak – haknya, diantaranya adalah hak atas
1
J.G. Starke, Pengantar Hukum Internasional (An Introduction To International Law) Jilid 2, Cet. 1, diterjemahkan oleh Bambang Iriana djajaatmaja (Jakarta : Sinar Grafika, 1992), hal. 592
Universitas Sumatera Utara
lingkungan hidup yang lebih baik dan sehat (Right To a Decent Environment). 2 Seiring
dengan peningkatan kesadaran
masyarakat
tersebut, mendorong
munculnya tuntutan agar berbagai aktifitas pembangunan dapat dijalankan secara lebih bertanggung jawab dan selaras dengan lingkungan hidup, melalui suatu perencanaan, pelaksanaan dan pengembangan yang menjalankan prinsip – prinsip pelestarian daya dukung lingkungan, sehingga dampak – dampak buruk yang sekiranya muncul dapat diantisipasi, dikurangi atau dihilangkan. Ada kalanya tanpa kita sadari pembangunan yang kita lakukan telah menimbulkan kerusakan lingkungan yang paling parah, apabila pembangunan itu dilakukan dengan cara – cara yang dalam jangka pendek ataupaun jangka panjang dapat merusak lingkungan. Pengalaman telah menunjukkan, pembangunan dapat dan telah mempunyai dampak negatif terhadap lingkungan. Karena itulah rencana pembangunan yang ada harus diwaspadai sehingga terciptalah suatu pola pembangunan yang mempunyai wawasan lingkungan. Para pemerhati lingkungan melihat bahwa masalah konservasi alam dan pencemaran lingkungan hidup adalah dua maslah yang sangat kompleks, dimana keduanya membutuhkan kesadaran manusia untuk mengatasinya. 3 Hal ini disebabkan adanya pertentangan dalam hal masalah eksploitasi sumber daya alam dengan
perdagangan,
yang
mana
perdagangan
pada
initnya
adalah
mengeksploitasi sesuatu untuk kebutuhan pasar, sedangkan lingkungan menganut konsep yang sama sekali berbeda.
2
Achmad Sentosa et al. , Penerapan Atas Tanggung Jawab Mutlak (Strict Lability) di bidang lingkungan hidup, (Jakarta : Indonesian Center For Environment Law (ICEL), 1997), hal 11 3 Robert C. Paehlke, Environmentalism and The Future Of Progresive Politics, (Massachusetts : Yale University Press, 1989), hal. 13
Universitas Sumatera Utara
Polusi udara, merupakan salah satu hal yang utama dan merupakan salah satu
bentuk kerusakan lingkungan. Salah satu penyebab polusi udara adalah
kebakaran hutan yang terjadi dalam skala besar hingga menimbulkan dampak kerusakan lingkungan hidup. Peristiwa – peristiwa kebakaran hutan yang terjadi pada dasawarsa 1980 dan 1990an dipandang sebagai sebuah malapetaka lingkungan regional, karena asap yang berasal dari kebakaran hutan itu telah menimbulkan dampak lingkungan dan kesehatan yang serius tidak saja terhadap masyarakat di negara yang di dalam yurisdiksinya kebakaran hutan terjadi, tetapi juga terhadap masyarakat di negara – negara lain. Gejala ini lazim disebut sebagai pencemaran udara lintas batas (Transboundary Air Pollution).4 Kebakaran hutan yang terjadi di dalam yurisdiksi Indonesia merupakan salah satu kontributor terjadinya pencemaran udara lintas batas. Selain karena dampak negatifnya terhadap kesehatan manusia, masyarakat internasional juga amat prihatin terhadap akibat –akibat ekologis dari peristiwa kebakaran hutan di Indonesia, terutama mengingat bahwa hutan di Indonesia merupakan salah satu sistem hutan tropis di dunia yang sangat bernilai jika dilihat dari luas dan kekayaan kandungan keanekaragaman hayatinya. Karena itulah maka masyarakat internasional berusaha bekerjasama guna untuk menanggulangi peristiwa ini. Dalam hukum internasional, kedaulatan negara menjadi unsur yang paling penting dan utama. Yurisdiksi suatu negara telah dibatasi dengan perbatasan teritorial yang jelas. Dengan demikian suatu negara memiliki kedaulatan penuh atas aktivitas – aktivitas di wilayahnya. Namun konsep ini ternyata mulai dipertanyakan ketika suatu negara dalam kegiatannya menimbulkan dampak yang 4
Takdir Rahmadi, “Aspek-Aspek Hukum Kebakaran Hutan” Jurnal Hukum Lingkungan (Agustus 1999) hal. 84
Universitas Sumatera Utara
merugikan negara lain atau wilayah lain di luar yurisdiksi negara tersebut. Indonesia sebagai subjek hukum internasional adalah pemegang hak dan kewajiban menurut hukum internasional, juga sebagai negara tempat terjadinya kebakaran hutan yang turut merugikan negara lain. Daerah di Indonesia yang rawan terhadap kebakaran hutan termasuk daerah hutan dimana pepohonannya telah dibuka dan juga lahan. Area seperti ini dapat ditemukan di hampir seluruh Propinsi Indonesia. Dengan meningkatnya kegiatan ekonomi di pulau – pulau terluar Indonesia, kebakaran hutan menjadi suatu hal yang umum, dan terjadi tiap tahunnya. Berita media menyebutkan bahwa sekitar 1.200 kebakaran hutan telah terdeteksi di Kalimantan dan Sumatera. Biaya ekonomi akibat kebakaran ini telah jauh melampaui kerusakan lahan hutan. Hal yang sama mengenai kasus – kasus kebakaran hutan juga terjadi di beberapa negara – negara Asean seperti Malaysia, Philipina, Thailand, dan Vietnam. Dan beberapa negara tersebut di atas, mengalami kebakaran hutan yang cukup besar, seperti di Sabah, Malaysia pada tahun 1982 – 1983 sekitar 1 juta hektar tanah dilaporkan terbakar yang diperkirakan disebabkan kemarau yang berkepanjangan yang menjadi penyebab utama kebakaran di Kalimantan. Menyadari akan berbahayanya dampak dari kebakaran hutan bagi kelangsungan lingkungan, maka mulailah masyarakat internasional membuat peraturan – peraturan guna mencegah terjadinya pencemaran udara lintas batas. Hal ini pertama kali dilakukan oleh negara – negara kawasan Eropa Barat dan Timur, serta Amerika Utara dengan menyepakati dan mengikatkan diri pada The Geneva Convention on the Long Range Transboundary Air Pollution, pada tahun
Universitas Sumatera Utara
1979. Selain itu negara – negara yang tergabung dalam ASEAN juga membuat kesepakatan ASEAN Agreement on the Conservation of Nature and Natural Resources pada tahun 1985.
B. PERUMUSAN MASALAH Perkembangan masyarakat dengan sendirinya akan mengakibatkan perubahan – perubahan terhadap pola hidup manusia itu sendiri terhadap lingkungan hidup. Siapa yang menyangka bahwa kebakaran hutan yang terjadi di wilayah suatu negara selain menimbulkan dampak buruk baik bagi lingkungan hidup atau masyarakat negara itu sendiri, juga merusak lingkungan dan kesehatan masyarakat negara lain. Oleh karena itu pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah : 1. Bagaimanakah pengertian dari polusi udara lintas batas yang disebabkan oleh kebakaran hutan dan bagaimana dampaknya bagi manusia? 2. Bagaimanakah pengaturan mengenai polusi udara lintas batas dalam konteks konvensi internasional? 3. Bagaimanakah penanganan masalah – masalah polusi udara lintas batas dalam ASEAN?
C. TUJUAN DAN MANFAAT PENULISAN Tujuan dan manfaat dari penulisan skripsi ini adalah : 1. Memperoleh pengertian dan gambaran terhadap pengaturan mengenai polusi udara lintas batas yang disebabkan oleh kebakaran hutan menurut pandangan Hukum Internasional
Universitas Sumatera Utara
2. Mendapatkan pengertian yang lebih mendalam tentang polusi udara lintas batas negara yang disebabkan oleh kebakaran hutan di dalam negara – negara Anggota ASEAN 3. Untuk mengetahui tentang pelaksanaan peraturan tentang polusi udara lintas batas di negara – negara Anggota ASEAN
D. KEASLIAN PENULISAN
Penulis didalam merumuskan perumusan skripsi ini didasarkan atas inisiatif sendiri dengan melihat beberapa kasus yang pernah terjadi ataupun yang sedang dibicarakan baik masyarakat internasional maupun nasional. Didalam penulisan skripsi yang berjudul “UPAYA – UPAYA ASEAN DALAM MENGHADAPI POLUSI UDARA LINTAS BATAS NEGARA YANG DISEBABKAN OLEH KEBAKARAN HUTAN” adalah asli tulisan penulis sendiri, karena menurut data yang ada pada administrasi fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan, khususnya pada Depertemen jurusan Hukum Internasional menyatakan bahwa tulisan dengan judul yang sama belum pernah diangkat dan di ulas oleh para pihak lain. Apabila ada tulisan yang hampir mirip, mungkin hanya dari segi redaksi saja, karena muatan / substansinya jelas berbeda dengan karya ilmiah ini.
E. TINJAUAN KEPUSTAKAAN
Didalam menyelesaikan skripsi ini penulis banyak mengambil ataupun mengumpulkan bahan-bahan yang berkaitan dengan pokok bahasan dari berbagai
Universitas Sumatera Utara
macam sumber yang dapat dipercaya dan dapat dipertanggung jawabkan, hal itu dilakukan demi keakuratan uraian ilmiah serta bukan daya imajinasi penulis sendiri. Bahan-bahan tersebut diperoleh berdasarkan Library Research yaitu : mengambil data kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum baik primer maupun sekunder, berupa konvensi-konvensi dan peraturan perundang-undangan baik nasional maupun internasional, seperti Konvensi Geneva 1979 (The Convention on Long – Range Transboundary Air Pollution), PP No. 4 tahun 2001, ASEAN Cooperation Plan On Transboundary Air Pollution 1995, ASEAN Environmental Education Plan 2000 – 2005, ASEAN Agreement Transboundary Haze Pollution 2002, dan ASEAN Agreement on the Conservation of Nature and Natural Resources 1985 serta buku-buku yang memberikan informasi, dan internet juga literatur yang ditulis oleh para ahli hukum untuk dapat digunakan sebagai pedoman didalam pembahasan.
F. METODE PENULISAN
Dalam penulisan ini digunakan metode penelitian kepustakaan, yaitu suatu cara pengumpulan data yang bersumber dari bahan-bahan kepustakaan dimana mengunakan buku-buku, majalah, dan peratuaran perundang-undangan baik nasional maupun internasional yang berisi mengenai polusi – polusi udara yang disebabkan oleh kebakaran hutan yang terjadi di Asia serta upaya – upaya ASEAN dalam menghadapi polusi udara tersebut, untuk mengetahui dan memberikan penilaian terhadap keberhasilan atau ketidakberhasilan dari upaya – upaya yang dilakukan oleh negara – negara ASEAN dalam menghadapi polusi
Universitas Sumatera Utara
udara lintas batas tersebut, baik dalam hal kerjasama maupun dalam hal perjanjian – perjanjian mengenai polusi udara tersebut yang dibuat dan telah disepakati oleh negara – negara ASEAN. Data yang digunakan adalah data sekunder dengan alat pengumpulan data berupa studi dokumen. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif.
G. SISTEMATIKA PENULISAN Dalam sistematika penulisan ini, penulis ingin menjabarkan secara singkat mengenai isi dari skripsi ini. Skripsi ini dibagi dalam lima bab. Bab – bab tersebut secara singkat adalah : BAB I
Pendahuluan Dalam BAB I dikemukakan tentang apa yang menjadi latar belakang
permasalahan, tujuan yang hendak dicapai dalam ruang lingkup pembahasan, metode penelitian, serta sistematika penulisan. BAB II
Karakteristik
Polusi
Udara
Lintas
Batas
Negara
Yang
Disebabkan Oleh Kebakaran Hutan Dalam BAB II ini dibahas mengenai sumber – sumber polusi udara, polusi udara yang disebabkan oleh kebakaran hutan dan penyebab serta dampak dari kebakaran hutan itu sendiri BAB III
Pengaturan Polusi Udara Lintas Batas Negara Dalam Lingkup Hukum Internasional
BAB III ini membahas mengenai pengaturan polusi udara lintas batas yang ada dalam lingkup internasional, dimana peraturan yang paling sering digunakan
Universitas Sumatera Utara
adalah Geneva Convention on Long – Range Transboundary Air Pollution tahun 1979 BAB IV
Pengaturan Asean Dalam Menghadapi Polusi Udara Lintas Batas Negara
Dalam BAB IV ini membahas mengenai bagaimana ASEAN menghadapi masalah polusi udara lintas batas yang terjadi di negara – negara anggotanya dengan melakukan beberapa bentuk kerjasama. Selain itu juga akan dibahas mengenai peraturan – peraturan tentang polusi udara karena kebakaran hutan dalam beberapa negara anggota ASEAN, dimana salah satunya adalah Indonesia sendiri. BAB V
Penutup
BAB V ini berisi kesimpulan dan saran – saran tentang penanggulangan polusi udara lintas batas yang disebabkan oleh kebakaran hutan agar tidak merusak lingkungan hidup.
Universitas Sumatera Utara
