1
BAB I PENDAHULUAN
1.1
Latar Belakang Dalam konteks perkembangan industri kepariwisataan dewasa ini
ditengarai terdapat pergeseran orientasi, dari mass tourism menuju ke alternative tourism. Terjadinya perubahan orientasi pasar saat ini mengarah kepada pola wisata yang lebih menekankan kepada penghayatan dan penghargaan terhadap aspek kelestarian alam, lingkungan dan budaya (enviromentally and cultural sensitives), dalam bentuk
alternative tourism
(mencakup di
dalamnya
pengembangan skala-skala kecil wilayah potensial). Indikator keberhasilan pembangunan pariwisata yang menganut asas berkelanjutan tidak semata diukur dari perspektif ekonomi (meningkatnya devisa) yang dilegitimasi oleh lamanya kunjungan (lenght of stay) serta eksploitasi lingkungan alam untuk pariwisata, namun perlu dilandasi dengan visi kelestarian dan pemberdayaan, yang mengarah pada kelestarian sumberdaya alam dan lingkungan serta penghargaan pada nilainilai sosiokultural kemasyarakatan 1 Pariwisata Indonesia adalah pariwisata yang berasal dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat, untuk itu dalam perencanaan pengembangan pariwisata harus melibatkan masyarakat setempat (lokal) khususnya yang berada di sekitar
1
http://www.menlh.go.id/pengembangan-wisata-ramah-lingkungan-berbasismasyarakat/ 1
2
destinasi wisata, karena masyarakat setempat merupakan pemilik dan lebih mengetahui desinasi tersebut (Ridwan, 2012). Salah satu bentuk perencanaan yang partisipatif dalam pembangunan pariwisata adalah dengan menerapkan pariwisata berbasis masyarakat atau Community Based Tourism (CBT) sebagai pendekatan pembangunan. Definisi CBT yaitu: bentuk pariwisata yang memberikan kesempatan kepada masyarakat lokal untuk mengontrol dan terlibat dalam manajemen dan pembangunan pariwisata, masyarakat yang tidak terlibat langsung dalam usaha pariwisata juga mendapat keuntungan, dengan pemberdayaan secara merata serta distribusi keuntungan kepada komunitas di pedesaan/pesisir dan pulau-pulau kecil. Dengan demikian Community Based Tourism (CBT) merupakan suatu pendekatan pembangunan pariwisata yang menekankan pada peran aktif masyarakat lokal (baik yang terlibat langsung dalam industri pariwisata maupun tidak). Pelibatan tersebut dalam bentuk memberikan kesempatan (akses) dalam manajemen dan pembangunan pariwisata yang berujung pada pemberdayaan masyarakat, termasuk dalam pembagian keuntungan dari kegitan pariwisata. Gagasan tersebut sebagai wujud perhatian yang kritis pada pembangunan pariwisata yang seringkali mengabaikan hak masyarakat lokal di daerah tujuan wisata (Hadiwijoyo, 2012) Dalam Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata No: KM.67/ UM.001/MKP/2004, Tentang Pedoman Umum Pengembangan Pariwisata di Pulau-Pulau Kecil, dijelaskan tentang prinsip-prinsip pengembangan pariwisata yang salah satunya disinggung tentang prinsip partisipasi masyarakat. Dimana proses pelibatan masyarakat, baik secara aktif maupun pasif, harus dimulai sejak
3
tahap perencanaan hingga tahap pengelolaan dan pengembangan. Hal ini akan menumbuhkan tanggung jawab dan rasa memiliki yang akan menentukan keberhasilan dan keberlanjutan pengembangan pariwisata di pulau-pulau kecil tersebut. Kontribusi yang cukup besar dari sektor pariwisata, menyebabkan pemerintah menjadikan sektor pariwisata sebagai sektor pendukung pembangunan nasional dan penggerak ekonomi rakyat. Potensi wisata yang cukup besar serta sarana yang relatif tersedia di Indonesia diharapkan dapat mengembangkan dan memaksimalkan potensi yang dimilikinya dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini kemudian menjalar pada pemerintahan di daerah, termasuk Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Terbitnya Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 Jo. Undang – Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Otonomi Daerah dan Undang – Undang Nomor 25 tahun 1999 Jo. Undang – Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah merupakan peluang emas bagi pemerintah Kota Makassar untuk mengelola berbagai potensi daya tarik wisata sebagai sumber pendapatan daerah dan perluasan kesempatan kerja. Pemerintah Kota Makassar diharapkan dari kesiapan, kemampuan teknis dan pengelolaannya dapat memberi konstribusi positif pada sektor pariwisata. Pada tahun 2012 yang lalu, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan sempat menawarkan kerja sama pengelolaan dua pulau yang berada di perairan Makassar kepada manajemen Changi Airport Group. Dua pulau tersebut, yakni Samalona dan Kodingareng Keke. Penawaran itu dilakukan Gubernur Sulawesi Selatan
4
Syahrul Yasin Limpo dalam pertemuan dengan manajemen Changi Airport Group di Rumah Jabatan Gubernur. Gubernur berharap, pulau ini akan dikelola bersama antara Pemerintah Provinsi dan Changi Airport Group. Namun penawaran tersebut masih dipertimbangkan oleh pihak Changi Airport (http://www.seputarindonesia.com/ edisicetak/content/view/473969/) Tawaran pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan ke investor dalam pengelolaan menjadi keuntungan tersendiri dalam pengembangan pariwisata di Pulau Samalona. Namun patut dipertimbangkan karena disadari bahwa penanaman investasi padat modal yang cenderung tidak berpihak terhadap pertumbuhan ekonomi berskala kecil dan tidak menguntungkan bagi masyarakat lokal, maka pengembangan pariwisata berbasis masyarakat bisa dijadikan sebagai alternatif pengembangan pariwisata di pulau tersebut. Pada bulan Desember 2013 lalu, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kota Makassar hendak menjadikan Samalona menjadi kawasan wisata yang profesional. Masyarakat lokal akan diberdayakan, rumah penduduk diperbaiki, dan berbagai pelatihan. Kepala Dinas Pariwisata Kota Makassar, Rusmayani Madjid berharap Samalona menjadi andalan wisata Kota Makassar selain dari 11 pulau lainnya yang akan dikembangkan. (Disparekraf Kota Makassar, 2013) Berdasarkan informasi dari masyarakat setempat bahwa pada tahun 1970 hingga pertengahan 1980, kunjungan wisatawan mulai ada dan pada saat itu Pulau Samalona belum menjadi daerah tujuan wisata. Awalnya mata pencaharian warga adalah nelayan, akan tetapi satu-persatu nelayan beralih profesi melayani kebutuhan pengunjung. Masyarakat saat ini menyediaka jasa di bidang
5
kepariwisataan dengan pengetahuan dan keterampilan yang relatif terbatas (Wawancara, 14 Agustus 2014). Kemampuan sumberdaya manusia yang terbatas di bidang pengelolaan pariwisata menjadi isu utama dalam pengembangan pariwisata Pulau Samalona. Hal tersebut telihat dari penataan pantai dan fasilitas penunjang yang tidak tertata rapi. Selain itu, jarangnya pelatihan tentang kepariwisatan, terutama hospitality services kepada masyarakat setempat, sehingga dalam memberikan pelayanan ke wisatawan belum maksimal. Pulau Samalona merupakan salah satu destinasi wisata di Kota Makassar selain Pulau Kayangan dan pulau-pulau lain yang berada di daerah teritorial Kota Makassar. Karena itu perlunya strategi yang efektif guna pengembangan wisata Pulau Samalona dengan memberdayakan masyarakat lokal sebagai pelaku industri pariwisata (pemilik, pengelola dan karyawan) sehingga destinasi pariwisata Pulau Samalona menjadi bagian dari sumber penghidupan bagi masyarakat lokal. Pulau Samalona merupakan destinasi pariwisata yang potensial untuk dikembangkan karena mengingat letak geografisnya berada tidak jauh dari pusat Kota Makassar sehingga memudahkan wisatawan untuk berkunjung ke destinasi tersebut. Oleh karena itulah, maka untuk ke depan agar mampu bersaing, perlu dirumuskan secara matang suatu konsep pariwisata berbasis masyarakat yang berpihak pada kepentingan dan kesejahteraan masyarakat. Penelitian-penelitian yang dilakukan sebelumnya hanya meneliti tentang potensi kelautan dan perikanan Pulau Samalona dan sekitarnya yang terfokus pada jenis-jenis karang dan biota-biota laut yang ada di sekitar pulau, dan belum ada
6
strategi pengelolaan yang tepat sedangkan penelitian yang khusus fokus pada pengembangan sektor kepariwisataan dan yang berpihak kepada kepentingan masyarakat lokal dianggap perlu diteliti. Dari penjelasan latar belakang tersebut, maka arah penelitian ini tentang “Strategi Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat di Pulau Samalona, Makassar”.
1.2
Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang permasalahan, maka dalam kajian ini lebih
difokuskan pada upaya pengembangan pariwisata di Pulau Samalona dengan lebih mengedepankan konsep pengembangan pariwisata berbasis masyarakat, sehingga diharapkan mampu memberikan manfaat yang signifikan untuk kesejahteraan masyarakat setempat secara merata dan berkelanjutan. Permasalahan tersebut dapat dipahami dengan menjawab sejumlah pertanyaan penelitian yang diformulasikan sebagai berikut: 1. Bagaimanakah potensi dan daya tarik yang menunjang pengembangan pariwisata berbasis masyarakat di Pulau Samalona? 2. Bagaimanakah
bentuk-bentuk
partisipasi
masyarakat
dalam
pengembangan pariwisata berbasis masyarakat di Pulau Samalona? 3. Bagaimanakah strategi pengembangan pariwisata berbasis masyarakat di Pulau Samalona, Makassar?
7
1.3 Tujuan Penelitian 1.3.1 Tujuan Umum Untuk
mengkaji
mengenai
pengembangan
pariwisata
berbasis
masyarakat di Pulau Samalona, maka penelitian ini dilakukan terhadap aktivitas pariwisata di Pulau Samalona ditinjau dari potensi dan daya tarik serta pengembangannya dalam pemberdayaan masyarakat lokal. 1.3.2 Tujuan Khusus 1. Mengidentifikasi potensi dan daya tarik wisata di Pulau Samalona dan sekitarnya terkait dengan pengembangan pariwisata berbasis masyarakat. 2. Mengkaji sejauh mana partisipasi masyarakat lokal dalam pengembangan pariwisata berbasis masyarakat di Pulau Samalona, Kota Makassar. 3. Memformulasikan strategi pengembangan pariwisata berbasis masyarakat di Pulau Samalona, Kota Makassar. 1.4 Manfaat Penelitian 1.4.1
Manfaat Praktis Sebagai bahan masukan kepada Pemerintah Kota Makassar dalam
mengambil kebijakan pengembangan pariwisata berbasis Masyarakat di Pulau Samalona dan sebagai sumber informasi bagi instansi terkait dalam perencanaan dan pengembangan pariwisata berbasis masyarakat di Pulau Samalona. Dengan harapan Pulau Samalona dapat memberikan nilai dan manfaat bagi masyarakat lokal.
8
1.4.2
Manfaat Teoritis Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pengembangan ilmu
pengetahuan yang berhubungan dengan pengembangan pariwisata berbasis masyarakat di Pulau Samalona dan sekitarnya. serta dapat menjadi referensi bagi penelitaian ilmiah selanjutnya. sebagai bahan rujukan (literatur) dalam kajian lebih lanjut mengenai strategi pengembangan pariwisata berbasis masyarakat.
