BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Ditengah-tengah perkembangan dunia usaha saat ini, tepatnya yang terjadi awal millennium ke- 21 dimana bisnis di Indonesia tumbuh dengan pesat, para pelaku bisnis mulai bermain di berbagai macam segmen pasar.1 Fenomena tersebut tidak hanya memacu semangat pelaku bisnis dalam partai besar namun juga mempengaruhi pelaku bisnis usaha kecil (UKM). Untuk mendukung kegiatan tersebut dibutuhkan ketersediaan lahan yang memadai, hal ini merupakan sesuatu yang wajib mengingat lahan atau area tempat usaha merupakan bagian dari modal dasar yang akan sangat menentukan operasional usaha tersebut, oleh sebab itu bagi pelaku usaha area yang strategis sangatlah penting demi lancarnya kegiatan usaha tersebut. Berbicara masalah area yang stratergis untuk membangun suatu usaha, maka para pelaku usaha lebih memilih area-area yang bersinggungan dengan masyarakat, misalnya lahan-lahan di tepi jalan ataupun lahan-lahan yang dekat dengan area pemukiman masyarakat2.Area tersebut dipilih karena konsumen yang akan dituju adalah masyarakat umum yang bermukim di sekitar tempat usaha.
1
Karimah Patriady, dalam www.karimahpatriady.wordpress.com/ , diakses 20 agustus
2013. 2
Hasil wawancara dengan, Dedi Indrianto, Leni Purnama Sari, Zulfa Hendri dan Yudi, pelaku usaha dari berbagai segmen, 22 Agustus 2013.
2
Selain itu area tepi jalan dan pemukiman masyarakat juga di anggap sebagai bagian dari promosi yang akan menunjang kegiatan usaha. Prinsip mencari lahan tempat membuka usaha yang dipakai oleh pelaku usaha tersebut secara tidak langsung menghendaki area-area yang dekat dengan pemukiman-pemukiman masyarakat, oleh karena itu tidak heran jika saat sekarang ini sudah banyak kita temui baik toko, tempat hiburan dan lokasi-lokasi bisnis lain yang kita temui di tengah-tengah pemukiman masyarakat, bahkan tidak jarang sebuah kawasan pemukiman di rubah menjadi bisnis, misalnya saja pencucian sepeda motor dan mobil yang sekarang ini cukup menjamur di Kota Padang. Hampir di setiap sudut kota ada saja orang yang membuka usaha ini. Tak perlu keterampilan khusus untuk buka usaha ini.Asalkan ada lahan yang cukup luas, mesin kompresor, air dan tempat meletakan kendaraan, usaha sudah bisa dijalankan. Setiap usaha pencucian sepeda motor dan mobil, baik berukuran besar maupun kecil harus ada izin usaha maupun izin HO -nya, dengan melengkapi dokumen - dokumen membuat seseorang merasa nyaman dan tenang dalam berusaha serta pelaku usaha tak merasa khawatir dari gangguan apa pun, Untuk mengantisipasi segala permasalahan mengenai gangguan akibat kegiatan bisnis tersebut maka pemerintah daerah di masing-masing daerah telah menetapkan aturan hukum yang mengatur mengenai izin terhadap kegiatan yang berpotensi menimbulkan gangguan ini yaitu Izin Gangguan atau juga disebut izin HO (Hinder Ordonantie).
3
Pemerintah Kota Padang telah membentuk Peraturan Daerah Kota Padang No. 15 Tahun 2011 tentang Izin Gangguan3, didalam Pasal 2 Perda tersebut dijelaskan bahwa izin gangguan dimaksudkan sebagai instrument pengaturan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian atas kegiatan usaha yang akan dilakukan. Izin sebagaimana
dimaksud
diharapkan
akan
memberikan
kepastian
dalam
pengurusan dan perolehan tempat usaha, memberikan perlindungan bagi masyarakat dan mewujudkan tertib usaha baik ditinjau dari segi tata ruang dan hubungannya dengan kelestarian lingkungan. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 Perda izin gangguan tersebut sangat jelas bahwa izin gangguan yang diselenggarakan lebih difokuskan kepada upaya pencegahan terhadap dampak negatif berdirinya suatu usaha. Dalam hal pendirian tempat usaha pencucian kendaraan bermotor ini misalnya disini target yang akan dicapai adalah kebersihan lingkungan sosial, dengan berdirinya tempat usaha pencucian kendaraan bermotor tersebut akan sangat mempengaruhi keadaan lingkungan sekitar bahkan dengan adanya tempat usaha pencucian kendaraan bermotor disekitar daerah permukiman ditakutkan akan merusak lingkungan akibat limbah cair dari cucian yang dihasilkan dari cucian kendaraan bermotor mengandung zat kimia dan tidak terdapat aliran atau parit dalam pembuangan limbah pencucian kendaraan bermotor tersebut.
3
Selanjutnya disebut Perda Izin Gangguan
4
Dari uraian diatas maka penulis merasa tertarik untuk membuat suatu tulisan yang menyangkut tentang prosedur administrasi pemberian izin gangguan (HO) Pelaksanaan Peraturan Daerah No 15 Tahun 2011 tentang Izin dengan judul “Pelaksanaan Gangguan (HO) Terhadap Pelaku Usaha Pencucian Kendaraan Bermotor di Kota Padang Padang.
B. Rumusan Masalah Dari uraian di atas maka penulis merumuskan beberapa permasalahan yang akan menjadi pokok pembahasan dalam penulisan ini, yaitu 1. Bagaimana proses pemberian izin gangguan (HO) berdasarkan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 15 tahun 2001 tentang Izin Gangguan terhadap usaha pencucian kendaraan bermotor dikota dikota Padang? 2. Apakah kendala dalam pemberian izin gangguan (HO) terhadap usaha pencucian kendaraan bermotor dikota Padang? 3. Bagaimana tindakan pemerintah kota Padang terhadap pelaku usaha pencucian kendaraan bermotor yang tidak memiliki izin usaha pendirian tempat usaha pencucian kendaraan bermotor dikota Padang?
C. Tujuan penelitian Dalam suatu kegiatan penelitian pasti terdapat suatu tujuan yang jelas hendak dicapai.Tujuan penelitian ini adalah untuk memberi arahan dalam melangkah
5
sesuai dengan maksud penelitian. Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian ini adalah: 1. Untuk mengetahui proses pemberian izin gangguan (HO) berdasarkan Peraturan Daerah No 15 tahun 2011 tentang Izin Gangguan terhadap Pelaku usaha pencucian kendaraan bermotor dikota Padang 2. Untuk mengetahui kendala dalam penerbitan izin gangguan (HO) terhadap pendirian tempat usaha pencucian kendaraan bermoror dikota Padang 3. Untuk mengetahui tindakan yang dilakukan pemerintah terhadap pelaku usaha yang tidak memiliki izin gangguan (HO) terhadap pendirian usaha pencucian kendaraan bermotor di kota Padang.
D. Manfaat Penelitian Penulisan ini diharapkan dapat memperkaya ilmu pengetahuan yang memberi manfaat bagi masyarakat serta memberikan sumbangan dalam pengembangan ilmu hukum khususnya pada bidang administrasi negara, sedangkan bagi penulis sendiri manfaat yang dapat diambil adalah sebagai berikut: 1. Manfaat Teoritis a. Merupakan salah satu sarana bagi penulis untuk mengumpulkan data sebagai bahan penyusunan skripsi guna melengkapi persyaratan untuk
6
mencapai gelar Sarjana dibidang Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Andalas. b. Untuk memberikan sumbangan pemikiran dalam mengembangkan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya. c. Untuk mendalami teori-teori yang telah penulis peroleh selama menjalani kuliah strata satu di Fakultas Hukum Universitas andalas. 2. Manfaat Praktis, a.Denagan penulisan skripsi imi diharapkan dapat meningkatkan dan mengembangkan kemampuan penulis dalam bidang hukum sebagai bekal untuk terjun kedalam masyarakat nantinya b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu pihak-pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti.
ode Penelitian E. Met Metode Untuk memperoleh hasil yang maksimal sesuai dengan judul yang telah ditetapkan maka diusahakan memperoleh data yang relevan.Penelitian ini merupakan suatu kegiatan yang bertujuan memperoleh jawaban atau penjelasan mengenai suatu gejala yang diamati.4 Adapun metode penelitian yang akan penulis lakukan adalah: 1. Metode Pendekatan.
4
Afiruddin, M , M. 2012. Metode Penelitian Kualitatif, Bandung: Pustaka Setia. Hlm 36
7
Dalam pembedahan setiap masalah penulis akan menggunakan pendekatan yuridis
sosiologis,
yaitu
pendekatan
penelitian
yang
melihat
dan
menghubungkannya dengan kenyataan yang terjadi dilapangan.5 Selanjutnya dalam tulisan ini penulis akan meneliti pemberian izin gangguan (HO) terhadap pendirian tempat usaha pencucian kendaraan bermotor dikota Padang pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMP2T) Kota Padang. 2. Sifat penelitian Penelitian ini bersifat deskriptif, penelitian yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, untuk menentukan penyebaran suatu gejala atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala gengan gejala lain dalam masyarakat.6 Karena dari hasil penelitian ini diharapkan diperoleh gambaran yang menyeluruh tentang pemberian izin gangguan (HO) dikota Padang yang benar. 3. Jenis dan Sumber data Berikut adalah jenis data yang penulis gunakan dalam penulisan ini : a. Data primer Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari lapangan melalui wawancara yakni dengan menggunakan wawancara semi terstruktur terhadap instansi terkait seperti Badan Penanaman Modal dan Pelayanan
5 Amiruddin dan Zainal Asikin. 2004. Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Rajagrafindo Persada, hlm 100 6 Nomensen Sinamo,S.H., M.H. 2009. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: PT. Bumi Initama Sejahtera. hlm 34
8
Perizinan Terpadu (BPMP2T) kota Padang. Dalam hal ini penulis menggunakan teknik pengambilan sampel dengan caranon rondomdengan membentuk purposive sampling,7 oleh karena itu penulis memilih beberapa orang respoden yaitu: a) Pejabat yang berasal dari kantor Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMP2T) kota Padang. b) Beberapa orang masyarakat kota Padang b. Data sekunder Data sekunder adalah data yang diolah dan didapat dalam keadaan siap terbuat dan dipergunakan segera, baik bentuk dan isi data sekunder telah dibentuk dan diisi peneliti peneliti terdahulu, sehingga peneliti kemudian tidak mempunyai pengawasan terhadap pengumpulan, pengolahan, analisa maupun konstruksi data. Data tersebut bersumber dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Oleh karena itu adapun bahan hukum yang penulis gunakan adalah: a) Bahan hukum primer, yaitu : 1) Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. 2) Undang-undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
7
Amiruddin dan Zainal Asikin. 2004. Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Rajagrafindo Persada, hlm 106.
9
3) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 27 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penetapan izin gangguan di Daerah. 4) Perda Kota Padang No. 15 Tahun 2011 Tentang Izin Gangguan. 5) Peraturan Walikota Padang No. 39 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Perda kota Padang No 15 tahun 2011 tentang Izin Gangguan. b) Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer yang dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder ini terdiri dari semua tulisan yang tidak terbentuk perarutan perudang-undangan, seperti: buku-buku atau literature, hasil penelitian, jurnal hukum atau jurnal umum, hasil seminar, symposium dan lokakarya,
diktat
dan
catatan
kuliah,
majalah
yang
dapat
dipertanggungjawabkan muatannya dan media masa lainnya baik elektronik maupun cetak c) Bahan hukum tertier yaitu bahan hukum yang memberi informasi, petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum data sekunder merupakan penelitian perpustakaan (library research) yakni berupa penelitian terhadap bahan hukum terkait, seperti peraturan perundangan, bukubuku, jurnal dan sebagainya. Data ini diambil dari perpustakaan seperti:
10
1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas. 2) Perpustakaan Pusat Universitas Andalas. 3) Buku-buku yang penulis miliki 4. Teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah : a. Wawancara yaitu situasi peran antara pribadi bertatap muka (face–to-face), ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan- pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada seseorang informan8. Metode wawancara yang digunakan adalah metode semi terstruktur, yaitu suatu metode wawancara dimana pertanyaan yang akan ditanyakan telah tersusun secara terstruktur, namun kalau ada opsi yang berkembang dan berguna sekali untuk peneliti terkait dengan masalah yang diteliti, maka peneliti akan menanyakan langsung kepada informan ataupun responden tersebut. b. Studi dokumen, merupakan langkah awal dari setiap penelitian hukum (baik normatif maupun sosiologis), karena penelitian hukum bertolak dari premis normatif. Studi dokumen bagi penelitian hukum meliputi studi bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan
8
Fred N. Kerlinger dalam Amirudin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006 hal 82 , hal 82
11
hukum tertier. Setiap bahan hukum ini harus diperiksa ulang validitas dan realiabilitasnya, sebab hal ini sangat menentukan hasil suatu penelitian.9 5. Pengolahan dan analisis data Pada pengolahan data dilakukan beberapa proses yaitu : a) Editing yaitu meneliti kembali catatan-catatan data yang diperoleh untuk memastikan catatan itu sudah cukup baik dan dapat disiapkan untuk proses berikutnya10
dengan
melewati
proses
editing
di
harapkan
dapat
meningkatkan mutu kehandalan data yang hendak di analisis. b) Coding, merupakan usaha mengklasifikasi jawaban responden berdasarkan macamnya. Aktifitas ini sudah memasuki tahap pengorganisasian data, karena kegiatanya adalah memberikan kode terhadap jawaban Informan ataupun responden sesuai dengan kategori masing-masing. Setelah dilakukan pengolahan data maka dilanjutkan dengan proses analisis data. Dalam hal analisis data, penulis menggunakan metode analisis kualitatif. Step pertama dalam analisa adalah membagi data atas kelompok atau kategori-kategori yang sesuai dengan masalah penelitian, sehingga kategori tersebut dapat mencapai tujuan penelitian dalam memecahkan masalah. Dengan
9
Amirudin dan Zainal Asikin, ibid, hlm 68 Bambang sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, Rajawali Pers, Jakarta, tahun 2002,
10
hlm 125.
12
