BAB I PENDAHULUAN. didunia teknik industri dan perdagangan tetapi juga dalam perkembangan hukum

9

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Perkembangan zaman pada saat ini mengalami kemajuan yang sangat pesat, tidak hanya didunia teknik industri dan perdagangan tetapi juga dalam perkembangan hukum. Perkembangan hukum pada masa ini terbukti dengan mulai direvisi dan diperbaharuinya beberapa peraturan perundang-undangan yang dipandang sudah tidak relevan lagi dengan perkembangan dan

kebutuhan masyarakat saat ini, misalnya, Undang-Undang Tentang

Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang tentang Otonomi Daerah yang telah direvisi beberapa kali. Tertib masyarakat dapat tercapai apabila hukum bersifat dinamis dan mengikuti perkembangan kebutuhan masyarakat. Peraturan perundang-undangan yang merupakan produk hukum harus mampu mengatur hal-hal yang saat ini memang dibutuhkan oleh masyarakat, karena hukum dibentuk untuk menjamin terciptanya ketertiban dalam masyarakat. Menurut Mochtar Kusumaatmadja tujuan pokok dan pertama dari hukum adalah ketertiban. 1 Maka dari pada itulah, produk hukum yaitu peraturan perundang-undangan yang sudah tidak relevan lagi segera direvisi dan diperbaharui agar sejalan dengan perkembangan masyarakat dan memenuhi kebutuhan masyarakat pada masa kini. Menurut Gustav Radbruch 2, tujuan hukum adalah untuk mencapai keadilan, kemanfaatan dan memberikan kepastian hukum. Salah satu tujuan dari hukum

adalah memberikan

manfaat bagi masyarakat, dan oleh karena itulah hukum harus dinamis dan sesuai dengan

1

Soedikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar (Yogyakarta: liberty, 1985), hlm. 80. Muhammad Husni, Dalam Kuliah Penyelesaian Sengketa Alternatif (Alternatif Dispute Resolution), Medan, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2008. 2

9 Universitas Sumatera Utara

10

perkembangan pada masa ini agar tercapailah tujuan hukum yang dimaksud yaitu bermanfaat bagi masyarakat dalam rangka penciptaan ketertiban dalam tatanan kehidupan bermasyarakat. Konstitusi yang merupakan dasar berpijak peraturan perundang-undangan lainnya yaitu Undang-Undang Dasar 1945 pun telah empat kali diamandemen. Hal ini dilakukan sebagai bentuk penyesuaian hukum terhadap perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat saat ini. Meskipun begitu, pembaharuan produk hukum tidaklah dilakukan dengan tergesa-gesa dan sewenang-wenang. Pembaharuan produk hukum tersebut dilakukan dengan sangat hatihati sehingga tidak mengakibatkan terjadinya tumpang tindih hirarki peraturan perundangundangan dan pertentangan antara peraturan perundang-undangan yang satu dengan peraturan perundang-undangan lainnya serta tidak mengakibatkan kekacauan dalam penerapannya. Perkembangan kebutuhan masyarakat atas pembaharuan hukum menimbulkan banyak fenomena-fenomena hukum yang muncul pada saat ini. Salah satunya adalah pengajuan upaya hukum peninjauan kembali (PK)/Herziening yang diajukan oleh jaksa, padahal selama ini masyarakat melihat dan mengetahui bahwa upaya hukum peninjauan kembali (PK)/Herziening hanya dapat diajukan oleh terpidana, penasehat hukumnya ataupun ahli warisnya. 3 Hal tersebut jelas diatur dalam Hukum Acara Pidana Indonesia melalui KUHAP bahwa upaya hukum peninjauan kembali (PK)/Herziening dilakukan oleh terpidana (dapat juga diajukan melalui penasehat hukumnya) ataupun ahli warisnya. Upaya hukum peninjauan kembali (PK)/Herziening oleh jaksa telah berulang kali dilakukan Di Indonesia, dan hakim agung di Mahkamah Agung pun telah beberapa kali mengabulkan upaya hukum peninjauan kembali (PK)/Herziening oleh jaksa tersebut. Bermula dari kasus Muchtar Pakpahan pada tahun 1996 dan sejak saat itulah beberapa jaksa menjadikan hal tersebut sebagai salah satu acuan untuk dapat mengajukan upaya hukum

3

Pasal 263 ayat (1) Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.


11

peninjauan kembali (PK)/Herziening oleh jaksa. Upaya hukum peninjauan kembali (PK)/Herziening yang diajukan oleh jaksa semakin menarik perhatian publik dan masyarakat ketika upaya hukum peninjauan kembali (PK)/Herziening yang diajukan oleh jaksa terekspose melalui media massa yaitu pada kasus pembunuhan aktifis HAM, Munir dan puncaknya adalah upaya hukum peninjauan kembali (PK)/Herziening oleh jaksa yang terjadi pada kasus Tjoko Tjandra dan Syahril Sabirin. Kasus-kasus tersebut sempat sangat menarik perhatian masyarakat. Hingga saat ini tercatat ada beberapa putusan yang menerima/mengabulkan pengajuan upaya hukum peninjauan kembali (PK)/Herziening oleh jaksa, antara lain : 4

1. No. 55 PK/Pid/1996 (Muchtar Pakpahan – Perkara Penghasutan), 2. No. 03 PK/Pid/2001 (Ram Gulumal – Perkara pemalsuan akte Gandhi Memorial School) 3. No. 15 PK/Pid/2006 (Soetiyawati – Perkara Perusakan Barang berupa kunci rumah, pintu rumah, kusen dan pintu wc) 4. No. 109 PK/Pid/2007 (Polycarpus – Pembunuhan alm. Munir) 5. No. 07 PK/Pidsus/2009 (Sjahril Sabirin) 6. No. 12 PK/Pidsus/2009 (Joko S Tjandra).

Masalah pengajuan permohonan upaya hukum peninjauan kembali (PK)/Herziening oleh jaksa juga sempat disidangkan di Mahkamah Konstitusi dan menghasilkan Putusan MK No. 16/PUU/VI/2008.

Begitu

peliknya

masalah

upaya

hukum

peninjauan

kembali

(PK)/Herziening yang diajukan oleh jaksa sehingga menimbulkan kontroversi diberbagai kalangan. Karena begitu hebohnya, mengakibatkan sempat diadakannya pembahasan diskusi-

4

Krupuk kulit, Putusan PK Syahril Sabirin dan Joko S Tjandra, 24 Agustus 2009, http://krupukulit.wordpress.com/, diakses pada tanggal 17 November 2009 pukul 10.00 Wib.


12

diskusi publik yang disiarkan melalui media massa dan dicantumkan dalam media cetak yang membahas mengenai upaya hukum peninjauan kembali (PK)/Herziening oleh jaksa. Hal ini tentu menjadi tugas bagi para aparat penegak hukum dan para calon sarjana hukum untuk menjelaskan kepada masyarakat bagaimana sebenarnya upaya hukum peninjauan kembali (PK)/Herziening dalam tatanan hukum Indonesia. Tentunya pengajuan upaya hukum peninjauan kembali (PK)/Herziening oleh jaksa ini menimbulkan banyak tanya bagi banyak kalangan, mulai masyarakat awam bahkan bagi para ahli hukum dan aparat penegak hukum sendiri. Kontroversi dan Perdebatan mengenai boleh atau tidaknya jaksa mengajukan upaya hukum peninjauan kembali (PK)/Herziening masih menjadi tanda tanya dan oleh karena itulah penulis hendak menganalisa beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pengajuan upaya hukum peninjauan kembali (PK)/Herziening, menganalisa putusan Hakim Agung yang berkaitan dengan pengajuan upaya hukum peninjauan kembali (PK)/Herziening oleh jaksa untuk kemudian dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di dalam hukum pidana Indonesia saat ini, dan penulis tidak hanya menganalisa dari aspek produk hukum tetapi juga melihat dari tujuan hukum itu sendiri apakah pengajuan upaya hukum peninjauan kembali (PK)/Herziening oleh jaksa merupakan perwujudan keadilan, bermanfaat bagi masyarakat sesuai dengan perkembangan kehidupan saat ini dan menjamin adanya kepastian hukum. Alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa tujuan hidup bernegara bagi bangsa Indonesia adalah “untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan


13

ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial” 5. Berdasarkan bunyi alinea keempat tersebut, maka hal apapun yang dilakukan dalam rangka kehidupan berbangsa haruslah mengarah pada tujuan tersebut. Lantas apakah Putusan Mahkamah Agung

yang

menerima pengajuan upaya hukum peninjauan kembali

(PK)/Herziening oleh jaksa merupakan perwujudan dari pelaksanaan cita-cita/tujuan kehidupan berbangsa dan bernegara sebagaimana yang dimaksudkan dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tentu perlu kajian lebih dalam mengenai pembahasan tersebut. Pelaksanaan upaya hukum peninjauan kembali (PK)/Herziening oleh jaksa ini dipandang oleh penulis sebagai bukti perkembangan hukum di Indonesia. Hal yang sangat mencolok ini kemudian menarik perhatian penulis untuk mengkaji mengenai aturan yuridis tentang upaya hukum peninjauan kembali (PK)/Herziening oleh jaksa, serta menganalisa putusan Putusan MA RI No. 55 PK/Pid/1996, Putusan MA RI No. 109 PK/Pid/2007 dan Putusan MA RI No. 07 PK/Pidsus/2009, dengan harapan agar tulisan yang ditulis oleh penulis akan bermanfaat bagi perkembangan kemajuan hukum pidana di Indonesia.

B. Rumusan Masalah 1. Bagaimana Pengaturan hukum mengenai upaya hukum peninjauan kembali (PK)/Herziening dalam peraturan Perundang-undangan di Indonesia ? 2. Apakah Jaksa Penuntut Umum berwenang untuk mengajukan upaya hukum peninjauan kembali (PK)/Herziening Menurut Peraturan perundang-undangan di Indonesia ?

5

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945


14

3. Mengapa Mahkamah Agung RI menerima/mengabulkan upaya hukum peninjauan kembali (PK)/Herziening yang diajukan oleh Jaksa ?

C. Tujuan dan Manfaat Penulisan Adapun tujuan dari penulisan ini adalah : 1. Untuk mengetahui dan memahami bagaimanakah Pengaturan hukum mengenai upaya hukum peninjauan kembali (PK)/Herziening dalam peraturan perundangundangan di Indonesia. 2. Untuk mengetahui apakah Jaksa Penuntut umum berwenang untuk mengajukan upaya hukum peninjauan kembali (PK)/Herziening menurut peraturan perundangundangan di Indonesia 3. Untuk mengetahui alasan-alasan yang dijadikan landasan berpijak oleh Hakim Agung dalam menerima/mengabulkan upaya hukum peninjauan kembali (PK)/Herziening yang diajukan oleh Jaksa. Selain untuk mencapai tujuan, penulisan ini juga diharapkan dapat bermanfaat secara umum yaitu bagi perkembangan kemajuan hukum di Indonesia. Secara khusus, penulisan skripsi ini diharapkanakan dapat memberikan manfaat sebagai berikut : 1. Secara teoritis Hasil penelitian yang kemudian dituangkan dalam skripsi ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan Hukum pidana di Indonesia secara umum, dan Hukum Acara Pidana mengenai upaya hukum peninjauan kembali (PK)/Herziening secara khusus. 2. Secara Praktis Penelitian yang tertuang dalam penulisan skripsi ini diharapkan bermanfaat bagi praktisi hukum di Indonesia terutama bagi jaksa, advocat, dan para Hakim Agung, sehingga 14 Universitas Sumatera Utara

15

penegakkan hukum dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya. Selain itu, diharapkan juga akan bermanfaat bagi pemerintah dan masyarakat umum secara luas guna menjawab kontroversi yang ada selama ini.

D. Keaslian penulisan Penulisan karya ilmiah ini berjudul “Tinjauan Yuridis Mengenai Upaya Hukum Peninjauan Kembali (PK)/Herziening yang Diajukan Oleh Jaksa (Analisa terhadap putusan Putusan MA RI No. 55 PK/Pid/1996, Putusan MA RI No. 109 PK/Pid/2007, Putusan MA RI No. 07 PK/Pidsus/2009)”, pada dasarnya penulis membuatnya dengan melihat pada sendisendi perkembangan hukum saat ini dan mengaitkannya dengan dasar-dasar hukum yang bersumber dari berbagai literatur. Penulisan karya ilmiah ini ditulis dengan menggunakan literatur-literatur dan bahan bacaan dari berbagai macam referensi yang diperoleh penulis dari perpustakaan maupun toko buku dan beberapa diantaranya diperoleh dari internet serta beritaberita yang tersiar melalui media masa. Penulis dapat menjamin keaslian penulisan karya ilmiah ini, penulis telah memastikan bahwa di Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara tidak ada judul karya ilmiah yang dalam hal ini dimaksudkan untuk skripsi yang sama dengan apa yang ditulis oleh penulis. Keaslian tulisan ini adalah murni dari hasil karya penulis tanpa menjiplak karya tulis milik orang lain. E. Metode Penelitian Sebelum membahas mngenai hal-hal yang berhubungan dengan metode penelitian yang dipakai dalam penulisan skripsi ini, terlebih dahulu penulis paparkan pengertian dari penelitian hukum, menurut Soerjono Soekanto, “Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode,sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Disamping itu 15 Universitas Sumatera Utara

16

juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap factor hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul didalam gejala yang bersangkutan.” 6 Hal-hal yang berkaitan dalam metode penelitian pada penulisan skripsi ini antara lain : 1. Jenis penelitian Dalam metode penelitian hukum dikenal ada dua jenis penelitian yaitu penelitian hukum empiris dan penelitian hukum normative. Penelitian hukum empiris adalah penelitian terhadap identifikasi hukum, dan efektivitas hukum (kaidah hukum, penegak hukum, sarana atau fasilitas, kesadaran hukum masyrakat) dan penelitian perbandingan hukum. Sedangkan penelitian hukum normative adalah penelitian yang membahas doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum. 7 Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum normative dimana dilakukan penelitian terhadap studi kasus yang kemudian membahasnya dengan menggunakan bahan bacaan yang diperoleh dari berbagai sumber. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normative, yaitu penelitian yang mengacu pada norma hukum yang berlaku berupa doktrin dan asas dalam ilmu hukum. Penelitian hukum normatif dilakukan dengan membahas penelitian terhadap : 8 a.

Asas-asas hukum, yaitu suatu penelitian hukum yang bertujuan untuk menemukan asas hukum atau doktrin hukum positif yang berlaku;

b.

Penelitian terhadap sistematika hukum yang dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan tertentu atau hukum tertulis;

6

Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 18. Ibid, hlm. 24. 8 Ibid, hlm. 24-27. 7


17

c.

Penelitian terhadap sinkronisasi hukum, yang menjadi objek penelitian adalah sampai sejauh mana hukum positif tertulis yang ada sinkron atau serasi satu sama lainnya.

Penulis melakukan penelitian yuridis normatif terhadap ketiga aspek tersebut diatas, namun lebih menekankan penelitian pada sinkronisasi hukum yaitu aturan-aturan yang berkaitan dengan upaya hukum peninjauan kembali (PK)/Herziening. 2. Sifat penelitin Penelitian ini bersifat Deskriptif Analitis, yaitu metode penelitian yang dipakai untuk menggambarkan suatu kondisi atau keadaan yang sedang terjadi atau berlangsung yang tujuannya agar dapat memberikan data seteliti mungkin mengenai objek penelitian sehingga mampu menggali berdasarkan teori-teori hukum yang ada. 9 Dalam penulisan ini hal tersebut dilakukan dengan menguraikan kasus pengajuan upaya hukum peninjauan kembali (PK)/Herziening oleh jaksa terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. 3. Sumber Data Penelitian Data adalah bahan yang dipakai dalam suatu penelitian. Data sangat berperan penting dalam suatu penelitian demi penemuan terbaru. Sumber data dalam penelitian terbagi menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh peneliti langsung dari sumber pertama, yakni perilaku individu atau masyarakat. Sedangkan data sekunder adalah data yang tidak diperoleh dari sumber pertama. Data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian, laporan, makalah, surat kabar dan lainlain. 10

9

Ibid, hlm. 223.

10

Edi Ikhsan, Metode Penelitian Hukum (Medan: Fakultas Hukum USU, 2008), hlm. 29.


18

Data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini terdiri dari Data Sekunder, yaitu data yang tidak diperoleh dari sumber pertama secara langsung, 11 yang meliputi bahan hukum Primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum Tertier.

3.1. Bahan Hukum Primer adalah semua dokumen yang mengikat keberlakuannya dan ditetapkan oleh pihak-pihak yang berwenang, contohnya segala macam bentuk peraturan perUndang-undangan, (sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 10 Undang-undang No. 10 Tahun 2004), bahan hukum yang tidak dikodifikasi seperti hukum adat dan kebiasaan, yurisprudensi dan traktat. Dalam penulisan skripsi ini bahan hukum primernya antara lain UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang No. 19 Tahun 1964 jo Undang-Undang No. 14 tahun 1970 jo Undang-Undang No. 35 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No. 13 Tahun 1965 tentang Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Mahkamah Agung, Undang-undang No. 10 Tahun 2004, Perma No. 1 Tahun 1969, Perma No . 1 tahun 1980 Tentang Peninjauan Kembali Putusan yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap, Putusan MK No. 16/PUU/VI/2008 Tentang Ketentuan Pihak-pihak yang Bersangkutan dapat Mengajukan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung Tidak Bertentangan dengan Undang-UndangDasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta beberapa putusan Mahkamah Agung yang mengabulkan upaya hukum peninjauan kembali (PK)/Herziening oleh Jaksa.

11

Ibid.


19

3.2. Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang menjelaskan tentang bahan hukum primer, yaitu semua dokumen yang merupakan sumber informasi dan bahan referensi yang berasal dari media cetak dan media masa. Contohnya buku, artikel-artikel yang termuat dalam internet, koran dan majalah

3.3. Bahan hukum tertier adalah bahan hukum yang dapat memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, bahan hukum tertier seperti kamus, ensiklopedia dan lain sebagainya.

4. Tehnik pengumpulan data Tehnik pengumpulan data dilakukan untuk mengumpulkan data dalam menyelesaikan penelitian ini, maka dilakukanlah study pustaka (library research) atau penelitian keperpustakaan. Penelitian pustaka ini dilakukan dengan menelaah buku-buku, artikel-artikel ilmiah dan peraturan perUndang-undangan yang berlaitan dengan permasalahan yang ada pada skripsi ini. selain itu teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan mencari dan menelaah artikel-artikel dan peraturan perundang-undangan dari internet.

5. Analisis data Penelitian sosial umumnya mengenal dua macam analisis data yaitu analisis kualitatif dan analisis kuantitatif. Analisi kualitatif sering disebut dengan analisis penelitian yang mencari informasi sedalam-dalamnya dan sebanyak-banyaknya tentang aspek yang diteliti, dan mengkaji objek secara utuh. Sedangkan analisis kuantitatif pada dasarnya penyorotan terhadap usaha pemecahan yang dilakukan dengan upaya-upaya yang banyak didasarkan pada aspek pengukuran yang ketat yang dilakukan dengan memecahkan objek penelitian kedalam


20

unsur-unsur tertentu untuk kemudian ditarik suatu generalisasi yang seluas mungkin ruang lingkupnya. 12 Penelitian yang kemudian dituangkan dalam skripsi ini tidak hanya mengumpulkan data, dalam penulisan skripsi ini data yang telah diperoleh kemudian di analisis. Berdasarkan sifat penelitian yang menggunakan metode penelitian bersifat deskriptif analisis maka analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yaitu mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. 13

F. Tinjauan Pustaka 1. Pengertian Upaya Hukum dan Sejarah Mengenai Upaya Hukum Peninjauan Kembali (PK)/Herziening

1.1. Pengertian Upaya Hukum Demi keadilan dan kebenaran maka putusan hakim harus dapat diperbaiki atau dibatalkan jika dalam putusannya terdapat kekhilafan atau kekeliruan. Oleh karena itu hukum menyediakan sarana atau upaya perbaikan atau pembatalan putusan guna mencegah atau memperbaiki kekhilafan atau kekeliruan putusandan sarana atau upaya tersebut dinamakan sebagai upaya hukum. Upaya hukum merupakan hak dari pihak yang berkepentingan, karena itu pula pihak yang bersangkutan sendiri yang harus aktif dengan mengajukannya kepada pengadilan yang diberi kekuasaan untuk itu jika ia menghendakinya. Pada kenyataan sata ini upaya hukum adalah cara atau jalan yang ditempuh oleh pihak-pihak yang berkepentingan dalam memperjuangkan kepentingannya demi mendapatkan apa yang diharapkannya. 12 13

Ibid, hlm. 43-44. Zainuddin Ali, op.cit, hlm. 224.


21

Menurut Ibadur Rahman, yang dimaksud dengan upaya hukum ialah suatu usaha setiap pribadi atau badan hukum yang merasa dirugikan haknya atau atas kepentingannya untuk memperoleh keadilan dan perlindungan atau kepastian hukum, menurut cara-cara yang ditetapkan dalam undang-undang. 14

1.2. Sejarah Mengenai Upaya Hukum Peninjauan Kembali (PK)/Herziening Upaya hukum peninjauan kembali (PK)/Herziening merupakan salah satu upaya hukum yang banyak menuai kontroversi oleh karenanya patutlah bila upaya hukum peninjauan kembali disebut sebagai upaya hukum luar biasa. Mencuatnya persoalan mengenai upaya hukum peninjauan kembali dimulai sejak terjadinya kasus Sengkon dan Karta yang terjadi di Jawa Barat pada tahun 1977, kisah Sengkon dan Karta tentu masih melegenda hingga saat ini. Pada tahun 1974 telah terjadi perampokan dan pembunuhan terhadap pasangan suamiisteri Sulaiman-Siti Haya di Desa Bojongan, Bekasi. Beberapa saat setelah kejadian tersebut, Polisi menangkap Sengkon dan Karta dan menetapkan keduanya sebagai tersangka. Sengkon dan Karta menolak menandatangani berita acara pemeriksaan. Tapi lantaran tak tahan menerima siksaan polisi, keduanya lalu menyerah. Hakim Djurnetty Soetrisno lebih mempercayai cerita polisi ketimbang bantahan kedua terdakwa. Maka pada Oktober 1977, Sengkon divonis 12 tahun penjara, dan Karta 7 tahun. Putusan itu dikuatkan Pengadilan Tinggi Jawa Barat.15 Dalam dinginnya tembok penjara mereka bertemu seorang penghuni penjara bernama Gunel, keponakan Sengkon, yang lebih dulu dibui lantaran kasus pencurian. Sewaktu

14

Ibadur Rahman, Upaya Hukum, 26 November 2009, http://id.netblog.com/m-ibadurrahman/blog/blogid=12684. diakses pada 24 Februari 20.00 Wib. 15 Joe, Sengkon dan Karta, Sebuah Ironi Keadilan, 26 April 2009, http://dekade80.blogspot.com, diakses pada tanggal 24 Februari 2010 pukul 19.24 Wib.


22

Sengkon sedang sekarat di LP Cipinang, seorang narapidana bernama Gunel merasa iba. Dengan jujur dan merasa berdosa ia minta maaf kepada Sengkon yang harus mendekam di penjara karena perbuatan yang tidak dilakukannya. Gunel kemudian mengaku bahwa ia bersama teman-temannya telah membunuh Sulaiman dan Siti Haya, bukan Sengkon dan Karta. Pengakuan Gunel, yang masuk LP Cipinang karena kasus lain itu, akhirnya diketahui media massa. Waktu itu para petinggi hukum dan para pelaksana di lapangan sigap. DPR juga ikut campur tangan. Media massa berpartisipasi aktif. Dan akhirnya Kejaksaan Agung lalu mengajukan Penangguhan Pelaksanaan Menjalani Hukuman bagi Sengkon dan Karta. Akhirnya, pada Oktober 1980, Gunel dijatuhi hukuman 12 tahun penjara. Meski begitu, hal tersebut tak lantas membuat Sengkon dan Karta bisa bebas. Sebab sebelumnya mereka tak mengajukan banding, sehingga vonis dinyatakan telah berkekuatan hukum tetap. 16 Untung ada Albert Hasibuan, pengacara dan anggota dewan yang gigih memperjuangkan nasib mereka. Akhirnya, pada Januari 1981, Ketua Mahkamah Agung (MA) Oemar Seno Adji memerintahkan agar keduanya dibebaskan lewat jalur peninjauan kembali. 17 Berada di luar penjara tidak membuat nasib mereka membaik. Karta harus menemui kenyataan pahit keluarganya kocar-kacir entah ke mana. Dan rumah dan tanah mereka yang seluas 6.000 meter persegi di Desa Cakung Payangan, Bekasi, telah amblas untuk membiayai perkara mereka. Sementara Sengkon harus dirawat di rumah sakit karena tuberkulosisnya makin parah, sedangkan tanahnya yang selama ini ia andalkan untuk menghidupi keluarga juga sudah ludes dijual. Tanah itu dijual istrinya untuk menghidupi anak-anaknya dan membiayai dirinya saat diproses di polisi dan pengadilan. Walau hanya menanggung beban seorang istri dan tiga anak, Sengkon tidak mungkin meneruskan pekerjaannya sebagai petani,

16

Bachtiar Sitanggang, Hakikat Peninjauan Kembali atas Suatu Perkara Pidana, 3 Februari 1997, http://www.Kompasonline.com, diakses pada 24 Februari 2010 pukul 19.30 Wib. 17 Joe, op.cit.


23

karena sakit TBC terus merongrong dan terlalu banyak bekas luka di badan akibat siksaan yang dideranya. 18 Sementara itu Sengkon dan Karta juga mengajukan tuntutan ganti rugi Rp 100 juta kepada lembaga peradilan yang salah memvonisnya. Namun Mahkamah Agung menolak tuntutan tersebut dengan alasan Sengkon dan Karta tidak pernah mengajukan permohonan kasasi atas putusan Pengadilan Negeri Bekasi pada 1977. Sebelum KUHP dibentuk dan disahkan pada Tahun 1981 peninjauan kembali telah ada diatur. Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, pengaturan mengenai PK pertama kali diatur dalam UU No. 19 Tahun 1964 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yaitu dalam pasal 15. 19

Pasal 15 Terhadap putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dapat dimohon peninjauan kembali, hanya apabila terdapat hal-hal atau keadaan-keadaan, yang ditentukan dengan Undang-undang. Penjelasan Pasal 15 Pasal ini mengatur tentang peninjauan kembali putusan pengadilan atau herziening. Peninjauan kembali putusan merupakan alat hukum yang istimewa dan pada galibnya baru dilakukan setelah alat-alat hukum lainnya telah dipergunakan tanpa hasil. Syarat-syaratnya ditetapkan dalam Hukum Acara. Pada umumnya, peninjauan kembali putusan hanya dapat dilakukan, apabila terdapat nova, yaitu fakta-fakta atau keadaan-keadaan baru, yang pada waktu dilakukan peradilan yang dahulu, tidak tampak atau memperoleh perhatian. Setelah diundangkannya UU No. 19/1964 tersebut, tak selang berapa lama keluar UU No. 13 Tahun 1965 tentang Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Mahkamah Agung sebagai turunan dari UU 19/1964. Dalam UU ini kemudian dipertegas kembali

18

Ibid. Krupuk Kulit, Dilema Peninjauan Kembali Oleh Jaksa - Catatan Atas Putusan MA, 7 November 2008, http://krupukkulit.wordpress.com, diakses pada tanggal 24 Februari 2010 pukul 19.30 Wib. 19


24

mengenai adanya lembaga Peninjauan Kembali, tak kurang dari 2 pasal yang menyatakan instrumen hukum ini, yaitu pada Pasal 31 dan pasal 52. 20 Pasal 31 Terhadap putusan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dapat dimintakan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung sesuai dengan ketentuan yang diatur dengan Undang-undang. Pasal 52 Mahkamah Agung mengadili tentang putusan-putusan yang dimohon peninjauan kembali untuk masing-masing lingkungan peradilan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Undang-undang. Dari dua pasal di atas terlihat bahwa pengaturannya masih terlalu minim. Atas kondisi ini kemudian MA mengeluarkan Surat Edaran (SEMA) No. 6 Tahun 1967 tentang Permohonan Peninjauan Kembali Putusan/Gugatan Secara “Request-Civiel. Inti dari SEMA ini adalah menginstruksikan kepada pengadilan-pengadilan untuk tidak menerima permohonan PK, karena hingga saat itu belum ada undang-undang yang mengatur mengenai persyaratan, tata cara dan lain sebagainya. Namun mengingat ternyata cukup banyaknya permohonan yang diajukan ke pengadilan akhirnya dua tahun kemudian MA mencabut SEMA tersebut dan mengatur mengenai persyaratan dan tata cara permohonan PK melalui PERMA No. 1 Tahun 1969 (tanpa judul). PERMA yang terdiri dari 8 pasal ini kemudian yang menjadi kerangka dasar pengaturan mengenai PK selanjutnya, baik PK dalam hukum acara pidana maupun peradilan lainnya. 21 Khusus mengenai PK dalam perkara pidana diatur dalam pasal 3 dan 4 Perma tersebut. Pasal 3 Mahkamah Agung dapat meninjau kembali atau memerintahkan ditinjaunya kembali suatu putusan pidana yang tidak mengandung pembebasan dari semua tuduhan yang telah memperoleh kekuatan Hukum yang tetap,atas dasar alasan: a. apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan sesuatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang menyolok;

20

Ibid. 21

Ibid.


25

b. apabila dalam putusan itu terdapat keterangan-keterangan itu dianggap terbukti, akan tetapi ternyata satu sama lain bertentangan; c. apabila terdapat keadaan-keadaan baru, sehingga menimbulkan pertimbangan mendalam bahwa apabila keadaan-keadaan itu diketahui pada waktu sidang yang masih berlangsung putusan yang akan dijatuhkan akan mengandung pembebasan terpidana melepaskan dari segala tuntutan atas dasar bahwa perbuatan yang di tuduhkan itu tidak merupakan tindak pidana, tidak dapat diterimanya perkara yang diajukan oleh jaksa kepada pengadilan atau penetapan ketentuan-ketentuan pidana lain yang lebih ringan; d. apabila dalam putusan itu suatu perbuatan yang dituduhkan telah dinyatakan sebagai terbukti, akan tetapi tanpa ketentuan bahwa pernyataan terbukti itu diikuti oleh suatu pemidanaan.

(1)

(2) (3)

(4)

(5)

(6)

Pasal 4 Permohonan peninjauan kembali suatu putusan pidana yang telah memperoleh kekuatan Hukum yang tetap harus diajukan oleh terpidana atau pihak yang berkepentingan atau oleh Jaksa Agung. Permohonan peninjauan kembali suatu putusan pidana tidak dibatasi dengan suatu jangka waktu. Permohonan harus diajukan secara tertulis,dengan menyebutkan sejelas jelasnya alasan yang diajukan dasar permohonan itu dan dimasukkan di kepanitraan Pengadilan tingkat pertama yang telah memutus perkaranya. Apabila pemohon tidak dapat menulis, maka ia diperbolehkan menguraikan permohonannya secara lisan di hadapan Ketua Pengadilan tersebut, yang akan memuat catatan tentang permohonan itu. Ketua Pengadilan itu selekas-lekasnya mengirim surat permohonan atau catatan tentang permohonan lisan itu beserta berkas perkaranya kepada Ketua Mahkamah Agung disertai dengan pertimbangannya. Mahkamah Agung akan memberi putusan setelah mendengar pendapat Jaksa Agung.

Dari pasal 3 di atas terlihat bahwa tedapat kesamaan antara pasal tersebut dengan pasal 263 UU No. 8 Tahun 1981. Berbeda dengan pasal 263 KUHAP dalam Perma ini memang diatur secara tegas bahwa Jaksa, khususnya Jaksa Agung memiliki kewenangan juga untuk mengajukan PK (Pasal 4 ayat 1), namun tanpa menjelaskan dalam hal apa kewenangan tersebut dimungkinkan. Namun Perma ini sendiri ternyata tak berumur lama, karena tiga bulan kemudian MA mengeluarkan SEMA No. 18 Tahun 1969 yang pada intinya menunda pelaksanaan Perma tersebut hingga batas waktu yang tidak ditentukan.


26

Setahun kemudian UU No. 19/1964 digantikan oleh UU No. 14 tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Kembali masalah PK dicantumkan dalam UU ini, yaitu dalam pasal 21 (rumusan pasalnya dapat dilihat dibagian sebelumnya). Dalam pasal 21 ini khususnya bagian penjelasan dijelaskan bahwa untuk perkara pidana PK dapat diajukan oleh terpidana atau ahli warisnya. Namun seperti halnya UU sebelumnya, UU ini juga tidak mengatur secara detil persyaratan dan tata cara permohonan PK tersebut. Atas terbitnya UU kekuasaan kehakiman yang baru tersebut Mahkamah Agung langsung menerbitkan lagi Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 1971. Perma ini intinya membatalkan berlakunya Perma No. 18/1969. Pembatalan tersebut dikarenakan pada masa itu sedang dibahas rancangan undang-undang yang akan mengatur hukum acara termasuk Peninjauan Kembali, sehingga MA berpandangan bahwa sebaiknya pelaksanaan pemeriksaan PK menunggu terbitnya UU tersebut. Namun hingga tahun 1976 ternyata rancangan undangundang yang dimaksudkan tak kunjung terbit, hal ini kemudian mendorong MA untuk mencabut Perma No. 1 Tahun 1971 dan memberlakukan kembali Perma No. 18/1969 melalui Perma No. 1 Tahun 1976. Pada tahun 1980 mengingat ternyata belum terbit juga undang-undang yang akan mengatur hukum acara peninjauan kembali MA berinisiatif untuk mengadakan rapat kerja dengan DPR mengenai masalah ini. Dalam rapat tersebut disepakati untuk sementara pengaturan PK diatur dalam Perma. Untuk itu maka MA menerbitkan Perma No. 1 Tahun 1980. Dilihat dari pengaturannya Perma ini jauh lebih komperhensif dari Perma sebelumnya, yaitu Perma No. 1/1969. Jika Perma No. 1/1969 hanya mengatur 8 pasal dalam Perma 1/1980 ini terdapat 23 Pasal.


27

Salah satu perbedaan substansial dari Perma 1/1980 dengan Perma 1/1969 ini adalah dihapuskannya alasan PK karena adanya kekeliruan atau kekhilafan yang menyolok, baik dalam perkara Pidana maupun perkara Perdata. Pasal 9 (1) Mahkamah Agung dapat meninjau kembali suatu putusan pidana yang mengandung pemidanaan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap atas dasar alasan: a. apabila dalam putusan-putusan yang berlainan terdapat keadaan-keadaan yang dinyatakan terbukti, akan tetapi ternyata satu sama lain bertentangan; b. apabila terdapat suatu keadaan, sehingga menimbulkan persangkaan yang kuat, bahwa apabila keadaan itu diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, putusan yang akan dijatuhkan akan mengandung pembebasan terpidana dari tuduhan, pelepasan dari tuntutan hukum atas dasar bahwa perbuatan yang dituduhkan itu tidak dapat dipidana, pernyataan tidak diterimanya tuntutan jaksa untuk menyerahkan perkara ke persidangan pengadilan atau penetapan ketentuan-ketentuan pidana lain yang lebih ringan. (2) Atas dasar alasan yang sama Mahkamah Agung dapat meninjau kembali suatu putusan pidana yang menyatakan suatu perbuatan yang dituduhkan sebagai terbukti, akan tetapi tanpa ketentuan bahwa pernyataan itu diikuti oleh suatu pemidanaan. Pasal 10 (1) Permohonan peninjauan kembali suatu putusan pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap harus diajukan oleh Jaksa Agung, oleh terpidana atau pihak yang berkepentingan. Pasal 16 Apabila terpidana meninggal dunia sebelum diajukan permohonan peninjauan kembali, permohonan tersebut dapat diajukan oleh yang berkepentingan termasuk ahli warisnya atau Jaksa Agung. Berdasarkan ketentuan di atas terlihat bahwa memang jaksa, khususnya Jaksa Agung memiliki kewenangan untuk mengajukan PK, namun tetap tanpa kejelasan untuk alasan yang mana Jaksa Agung dapat mengajukan PK. Jika dilihat dari pasal 9 terkesan bahwa khusus mengenai PK karena adanya novum (ayat 1 b) hak ini hanya dimiliki oleh terpidana dan ‘pihak yang berkepentingan’, namun jika dikaitkan dengan pasal 16 terlihat bahwa Jaksa


28

Agung memiliki hak juga untuk mengajukan PK atas dasar novum namun demi kepentingan terpidana itu sendiri. 22 “Kesan bahwa kewenangan PK oleh Jaksa Agung dimungkinkan justru demi kepentingan terpidana itu sendiri dapat terlihat juga dari ketentuan lainnya yaitu dalam pasal 11 dan 12. Dalam pasal 11 ini disebutkan bahwa dalam hal permohonan PK diajukan oleh Jaksa Agung maka permohonan tersebut (sekedar) diberitahukan juga kepada terpidana. Namun apabila permohonan diajukan oleh terpidana maka Jaksa Agung memberikan kesimpulan / pendapat atas permohonan tersebut (pasal 12). Tentunya jika Jaksa Agung dapat mengajukan PK yang dapat memberatkan terpidana maka terpidana juga diberikan hak untuk mengajukan pendapat atau kesimpulan atas permohonan dari Jaksa Agung tersebut, namun ketentuan semacam ini tidak terdapat dalam Perma ini. Sehingga dapat ditafsirkan bahwa kewenangan PK oleh Jaksa Agung dimungkinkan semata-mata demi kepentingan terpidana itu sendiri, atau karena alasan sebagaimana diatur dalam pasal 9 ayat 2, yang memang hanya mungkin diajukan oleh Jaksa Agung.Usia Perma ini ternyata tak berapa lama, karena setahun kemudian akhirnya terbit UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dalam KUHAP ini beberapa ketentuan yang sebelumnya terdapat dalam baik Perma No. 1/1969 maupun 1/1980 menjadi hilang, yaitu kewenangan Jaksa Agung untuk mengajukan PK, termasuk kewenangannya dalam mewakili kepentingan terpidana itu sendiri sebagaimana diatur dalam pasal 16 Perma 1/1980. Penghapusan kewenangan Jaksa tersebut juga terlihat dalam definisi Upaya Hukum yang diatur dalam pasal 1 KUHAP, dalam huruf 12 dinyatakan : Upaya hukum adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur-dalam undang-undang ini. Namun dengan dihapuskannya kewenangan Jaksa untuk mengajukan PK tersebut menyisakan satu soal, siapa yang mungkin untuk mengajukan PK dengan alasan sebagaimana diatur dalam pasal 263 ayat 3.”23 Setelah berlakunya KUHAP tesebut MA tidak pernah menerbitkan Perma maupun SEMA yang mengatur mengenai Peninjauan Kembali khususnya yang mengatur mengenai PK dalam perkara pidana Pada tanggal 15 Oktober 1997 Pemerintah dan DPR menerbitkan UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Entah apakah UU ini terpengaruh dari kejadian PK dalam kasus Muchtar Pakpahan atau tidak namun kenyataannya dalam ketentuan mengenai PK dalam perkara Pidana Militer seakan terjadi beberapa perbaikan yang lebih jelas. Hal ini terlihat dari

22 23

Ibid. Ibid.


29

disisipkannya kata “oditur” dalam pasal 248 ayat 3 UU 31/1997, serta dalam pasal 1 huruf 41 a UU ini. 24 a. dalam Hukum Acara Pidana Militer, hak terdakwa atau Oditur untuk tidak menerima putusan pengadilan tingkat pertama/pengadilan tingkat pertama dan terakhir atau tingkat banding atau tingkat kasasi yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana atau ahli warisnya atau Oditur untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali putusan pengadilan yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini; Dengan pengaturan pasal 1 huruf 41 a dan pasal 248 ayat 3 tersebut menjadi jelas, bahwa (setidaknya) dalam peradilan pidana militer, oditur militer memiliki kewenangan untuk mengajukan permohonan PK, namun kewenangan tersebut terbatas apabila “…dalam putusan itu suatu perbuatan yang didakwakan sudah dinyatakan terbukti tetapi tidak diikuti oleh suatu pemidanaan.” (pasal 248 ayat 3). Pengaturan PK dalam UU 31/1997 di atas seakan menjadi jembatan antara rumusan PK dalam KUHAP yang diatur dalam pasal 263 s/d 268 dengan Perma-Perma sebelumnya yang secara eksplisit menyatakan bahwa Jaksa khususnya Jaksa Agung memiliki kewenangan untuk mengajukan PK. Namun demikian dalam UU ini pun ternyata pengaturan mengenai tata cara permohonan tersebut, khususnya apabila Oditur yang mengajukan PK serta bagaimana ketentuan selanjutnya ternyata tidak terjawab juga dalam UU ini.

2. Macam-Macam Bentuk Upaya Hukum dalam Hukum Pidana Indonesia Hukum pidana sebagai hukum publik yang berhubungan dengan kepentingan umum masyarakat luas tentu menjadi hukum yang didambakan masyarakat untuk dapat memberikan manfaat bagi masyarakat yaitu menciptakan suasana yang tertib dan aman. Dalam pelaksanaannya melalui hukum acara pidana, upaya hukum dalam penegakkan hukum pidana dapat dibedakan menjadi dua yaitu upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa,. 24

Ibid.


30

2.1.

Upaya hukum biasa tercantum dalam Bab XVII yang terdiri dari: -

Pemeriksaan banding

-

Pemeriksaan kasasi

2.1.1 Pemeriksaan Banding Pemeriksaan banding diatur dalam Bab XVII KUHAP yaitu Pasal 233 sampai dengan 243. Banding merupakan upaya hukum yang diajukan oleh terpidana atau kuasa hukumnya atau penuntut

umum terhadap putusan Pengadilan tingkat pertama dengan alasan tidak

puasnya terpidana/kuasa hukumnya atau penuntut umum atas putusan hakim pada Pengadilan Negeri sebagai peradilan tingkat pertama yang dipandang tidak mencerminkan rasa keadilan. Menurut M. Yahya Harahap, pengertian banding dapat ditinjau dari beberapa segi yaitu : 25 1) Segi Institusi Peradilan a) Pemeriksaan Tingkat kedua dan tingkat terakhir b) Pengadilan Negeri merupakan peradilan tingkat pertama dan Pengadilan Tinggi senagai Peradilan tingkat kedua untuk pemeriksaan perkara banding 2) segi yuridisnya a) Dari segi yuridis formal, pemeriksaan banding merupakan upaya yang dapat diminta oleh pihak yang berkepentingan, supaya putusan peradilan tingkat pertama diperiksa lagi dalam peradilan tingkat banding. b) Sifatnya merupakan upya hukum biasa, upaya hukum bandingsecara formal diperbolehkan oleh Undang-Undangsebagai upaya hukum biasa. Prosedur dan proses pemeriksaan tingkat banding adalah pemeriksaan

25

M.Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Jakarta: Sinar Grafika, 1985), hlm 428.


31

yang secara umum dan konvensional dapat diajukan terhadap setiap putusan peradilan tingkat pertama tanpa terkecuali. c) Upaya hukum banding merupakan hak,permintaan/permohonan banding merupakan bagi terpidana dan penuntut umum, maka terserah kepada para pihak apakah mereka mau atau tidak memanfaatkan haknya tersebut. 3) Segi tujuan, maksud dan tujuan pemeriksaan tingkat banding adalah : a) Memperbaiki kekeliruan putusan tingkat pertama b) Mencegah kesewenangan dan penyalahgunaan jabatan c) Pengawasan terciptanya keseragaman penerapan hukum. Upaya hukum banding diperiksa oleh Pengadilan Tinggi sebagai judex facti. Artinya pemeriksaan diulang untuk semua aspek tapi pemeriksaan tersebut tanpa kehadiran para pihak sekalipun kehadiran itu dimungkinkan. 26 Pengajuan permohonan upaya hukum banding harus dilakukan dalam tenggang waktu tujuh hari setelah putusan dijatuhkan atau setelah putusan diberitahukan kepada terpidana yang tidak hadir (Pasal 233 ayat (1) dan (2) KUHAP). Bila masa tenggang waktu tujuh hari dilewatkan tanpa diajukan banding, maka para pihak yang bersangkutan dianggap telah menerima hasil putusan hakim pada pengadilan tingkat pertama (Pasal 234 ayat (2) KUHAP). Terhadap pengajuan permohonan upaya hukum banding terdapat beberapa pengecualian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 67 KUHAP. Pengecualian tersebut antara lain : 1) Putusan bebas (vrijspraak); 2) Lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut kurang tepatnya penerapan hukum (onslaag); 26

Luhut M.P. Pangaribuan, Hukum Acara Pidana, Surat-surat Resmi diPengadilan Oleh Advokat (Jakarta: Djambatan, 2002), hlm. 86.


32

3) Putusan Pengadilan dalam acara cepat. Pada pokoknya, banding memiliki dua tujuan yaitu : 1) Menguji putusan pengadilan tingkat pertama tentang ketepatannya; 2) Untuk pemeriksaan baru untuk keseluruhan perkara itu, oleh karena itu banding sering disebut juga dengan revisi. 27 Namun pada kenyataan saat ini, terhadap putusan hakim yang mnyetakan terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum yang menyangkut kurang tepatnya penerapan hukum telah dapat diajukan banding. Pengecualian terhadap hal tersebut sebagaiman yang dimaksud dalam Pasal 67 KUHAP telah disimpangi.

2.1.2 Pemeriksaan Kasasi Kasasi berarti pembatalan, yaitu salah suatu tindakan Mahkamah Agung sebagai pengawas tertinggi atas putusan-putusan Pengadilan-pengadilan lain. 28 Kasasi merupakan Suatu pembatalan terhadap putusan hakim pada Pengadilan Tinggi karena putusannya dianggap tidak memenuhi rasa keadilan baik bagi pihak terpidana maupun pihak penuntut umum. Menurut Andi hamzah , “tujuan kasasi adalah untuk menciptakan kesatuan penerapan hukum dengan jalan membatalkan putusan yang bertentangan dengan Undang-Undang atau keliru dalam menerapkan hukum.” 29 Perundang-undangan Belanda, menyatakan bahwa alasan untuk melakukan kasasi antara lain : 30

1) Apabila terdapat kelalaian dalam acara (Vormverzuim); 2) Peraturan hukum tidak dilaksanakan atau ada kesalahan pada pelaksanaannya; 27 28

Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), hlm. 287. Mr. Wirjono Prodjodikoro, Hukum Atjara Pidana di Indonesia (Bandung: Vorkink-Van Hoeve),

hlm. 104.

29 30

Andi Hamzah, Op.cit., hlm. 292 Ibid.


33

3) Apabila tidak dilaksanakan cara melakukan peradilan menurut cara yang ditentukan Undang-undang. Menurut Pasal 244 dan Pasal 248 KUHAP, pemeriksaan pada tingkat kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung atas permintaan para pihak dengan alasan untuk menentukan : 1) Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan namun tidak sebagaimana harusnya; 2) Apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-undang; 3) Apakah Pengadilan melampaui batas wewenangnya atau tidak. Upaya Hukum Kasasi merupakan suatu upaya yang dilakukan atas penolakan terhadap putusan Pengadilan Tinggi sebagai pengadilan tingkat banding. Lain halnya dengan banding yang diajukan ke pengadilan tinggi, kasasi diajukan dan diperiksa oleh hakim agung di Mahkamah Agung. Pengajuan permohonan untuk pemeriksaan kasasi diajukan dalam tenggang waktu empat belas hari sesudah putusan pengadilan yang dimintakan kasasi itu diberitahukan kepada terpidana (Pasal 245 ayat (1) KUHAP).

2.2.

Upaya Hukum luar biasa tercantum dalam Bab XVIII yang terdiri dari: -

Pemeriksaan kasasi demi kepentingan hukum

-

Pemeriksaan peninjauan kembali putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap

2.2.1 Pemeriksaan Kasasi Demi Kepentingan Hukum Kasasi demi kepentingan hukum dalam peraturan lama telah diatur bersama dengan kasasi biasa dalam Pasal 17 Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1950 Tentang Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa kasasi dapat dilakukan atas permohonan pihak yang berkepentingan atau


34

atas permohonan Jaksa Agung karena dengan jabatannya. Dengan pengertian bahwa kasasi atas permohonan Jaksa Agung hanya semata-mata untuk kepentingan hukum dengan tidak dapat merugikan pihak-pihak yang berkepentingan. Maka hanya didibedakan kasasi pihak dan kasasi karena jabatan Jaksa Agung. Kasasi karena jabatan inilah yang yang sama dengan kasasi demi kepentingan hukum sebagai upaya hukum luar biasa menurut KUHAP. 31 Kasasi demi kepentingan hukum diajukan bila sudah tidak ada lagi upaya hukum yang dapat dipakai, semacam upaya terakhir. Permohonan kasasi diajukan oleh Jaksa Agung kepada Mahkamah Agung melalui panitera pada pengadilan yang telah memutus perkara terkait dalam tingkat pertama, disertai risalah yang menjadi landasan, kemudian panitera meneruskan kepada yang berkepentingan. Hal ini sebagamana yang diatur dalam Pasal 260 KUHAP. Salinan keputusan Mahkamah Agung disampaikan kepada Jaksa Agung dan kepada pengadilan yang bersangkutan disertai berkas perkara (Pasal 261 KUHAP). Pada umumnya, kasasi demi kepentingan hukum sama saja dengan kasasi biasa . Hanya saja dalam kasasi demi kepentingan hukum keberadaan penaehat hukum tidak lagi dilibatkan. 32

2.2.2 Pemeriksaan Peninjauan Kembali Putusan yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum yang Tetap (PK)/Herziening Pada dasarnya upaya hukum peninjauan kembali (PK)/Herziening tidak jauh berbeda dengan upaya hukum pemeriksaan kasasi dalam hal pengajuannya, yaitu sama-sama diajukan ke Mahkamah agung selaku badan peradilan tertinggi di Indonesia yang memutusnya melalui Pengadilan Negeri. Bedanya hanya terletak pada waktu pengajuan permohonannya. Bila 31 32

Ibid, hlm. 297. Ibid, hlm. 298.


35

permohonan pemeriksaan kasasi diajukan dalam tenggang waktu empat belas hari setelah putusan diterima oleh para pihak, maka dalam peninjauan kembali tidak dikenal adanya batasan waktu dalam pengajuan permohonannya. Peninjauan kembali merupakan upaya hukum yang terakhir yang dapat dilakukan dalam pemeriksaan perkara pidana. Upaya hukum peninjauan kembali (PK)/Herziening dilakukan terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap terhadap semua putusan Pengadilan baik Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi maupun Mahkamah Agung. Upaya hukum peninjauan kembali (PK)/Herziening tidak adapat diajukan terhadap putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum (menurut Pasal 263 ayat (1) KUHAP). Biasanya peninjauan kembali diajukan setelah adanya putusan kasasi atas suatu perkara pidana. Ketentuan dalam Pasal 263 ayat (2) KUHAP menyatakan pengajuan upaya hukum peninjauan kembali (PK)/Herziening dilakukan secara tertulis dengan alasan-alasan sebagai berikut : a) Apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima atau terhadap perkaraitu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan; b) Apabila dalam pelbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti itu, ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain. c) Apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.


36

Sesuai dengan hal tersebut diatas, syarat formil permohonan peninjauan kembali adalah adanya surat permintaan pengajuan peninjauan kembali yang memuat alasan yang menjadi dasar permohonan peninjauan kembali. Alasan yang mendasari pengajuan peninjauan kembali telah diuraikan diatas. Namun pada dasarnya alasan pokok yang dapat menjadi dasar pengajuan permohonan peninjauan kembali adalah : 33 a) Apabila terdapat keadaan baru atau novum. Keadaan baru yang dapat menjadi landasan permintaan adalaha keadaan baru yang mempunyai sifat dan kualitas yang menimbulkan dugaan kuat sebagai berikut : 1) Jika seandainya keadaan baru itu diketahui atau ditemukan dan dikemukakan pada waktu siding berlangsung, dapat menjadi faktor dan alasan untuk menjatuhkan putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau 2) Keadaan baru itu jika ditemukan dan diketahui pada waktu siding berlangsung dapat menjadi alasan dan factor untuk menjatuhkan putusan yang menyatakan tuntutan penuntut umm tidak dapat diterima, atau 3) Dapat dijadikan alasan dan factor untuk menjatuhkan putusan dengan menerapkan ketentuan pidana yang lebih ringan. b) Apabila dalam pelbagai putusan terdapat saling pertentangan yakni apabila : 1) Pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, 2) Kemudian pernyaaan tentang terbuktinya hal atau keadaan itu dijadikan sebagai dasar dan alasan putusan dalam suatu perkara,

33

M.Yahya Harahap, op.cit, hlm. 598.


37

3) Akan tetapi dalam putusan perkara lain hal atau keadaan yang dinyatakan terbukti itu saling bertentangan antara putusan yang satu dengan yang lainnya. c) Apabila terdapat kekhilafan yang nyata dalam putusan, hal ini tentu menunjukkan bahwa hakim hanyalah manusia biasa ciptaan Allah yang maha Besar, sehingga manalah mungkin hakim tidak pernah berbuat kesalahan maupun kekeliruan terkait dalam pengambilan putusan pada perkara-perkara yang ditanganinya. Alasan diperbolehkannya pengajuan upaya hukum peninjauan kembali (PK)/Herziening sebagaimana yang diatur dalm Pasal 263 ayat (2) KUHAP tersebut sejalan dengan alasan pengajuan upaya hukum peninjauan kembali (PK)/Herziening menurut PERMA No. 1 Tahun 1980, berdasarkan Pasal 9 ayat (1) PERMA No. 1 Tahun 1980 alasan diperbolehkannya mahkamah Agung melakukan peninjauan kembali terhadap putusan pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap adalah : a) Apabila dalam

putusan-putusan yang berlainan terdapat keadaan-keadaan yang

dinyatakan terbukti, akan tetapi satu sam lain bertentangan. b) Apabila terdapat suatu keadan, sehingga menimbulkan persangkaan yang kuat, bahwa apabila keadan itu diketahui pada waktu siding masih berlangsung, putusan yang akan dijatuhkan akan mengandung pembebasan terpidana dari tuduhan, pelepasan dari tuntutan hukum atas dasar bahwa perbuatan yang akan dijatuhkan itu tidak dapat dipidana, pernyataan tidak diterimanya tuntutan jaksa untuk menyerahkan perkara ke persidangan pengadilan atau penerapan ketentuan-ketentuan pidana lain yang lebih ringan. Pasal 9 ayat (2) PERMA No. 1 Tahun 1980 dijelaskan bahwa atas dasar alasan yang sama Mahkamah agung dapat meninjau kembali suatu putusan pidana yang menyatakan suatu


38

perbuatan yang dituduhkan sebagai terbukti akan tetapi tanpa ketentuan bahwa pernyataan terbukti itu diikuti oleh suatu pemidanaan.

3. Makna dari Upaya hukum peninjauan kembali (PK)/Herziening sebagai Upaya Hukum Luar Biasa dalam Hukum Pidana Indonesia Kata peninjauan kembali diterjemahkan dari kata “Herziening”, Mr. M. H. Tirtaamijaya menjelaskan herziening adalah sebagai jalan untuk memperbaiki suatu putusan yang telah menjadi tetap-jadinya tidak dapat diubah lagi dengan maksud memperbaiki suatu kealpaan hakim yang merugikan si terhukum…, kalau perbaikan itu hendak dilakukan maka ia harus memenuhi syarat, yakni ada sesuatu keadaan yang pada pemeriksaan hakim, yang tidak diketahui oleh hakim itu…, jika ia mengetahui keadaan itu, akan memberikan putusan lain. 34 Upaya hukum peninjauan kembali (PK)/Herziening merupakan salah satu dari upaya hukum luar biasa dalam hukum pidana Indonesia. Upaya hukum peninjauan kembali (PK)/Herziening dilakukan terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Peninjauan kembali sebagai upaya hukum luar biasa diatur dalam Bab XVIII bagian kedua Pasal 263 sampai dengan Pasal 269 KUHAP yang merupakan penjabaran lebih jauh dari Pasal 23 Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 Jo Undang-UndangNo. 35 Tahun 1999 Jo. Undang-undang No. 4 tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Upaya hukum peninjauan kembali disebut sebagai upaya hukum luar biasa adalah karena upaya hukum yang terakhir yang dapat ditempuh terhadap pemeriksaan suatu perkara. Upaya Hukum merupakan cara yang dapat dilakukan dalam pemeriksaan perkara yang diajukan ke pengadilan dengan harapan akan tercapainya tujuan hukum yaitu memperoleh keadilan mendapatkan manfaat atas penegakkan hukum yang diharapkan serta menjamin adanya

34

Ibadur Rahman, op.cit.


39

kepastian hukum terhadap penegakan hukum tersebut. Sedangkan peninjauan kembali adalah salah satu dari upaya hukum yang dilakukan terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, peninjauan kembali dilakukan bila diketemukan adanya novum atau keadaan atau peristiwa baru yang sebelumnya tidak pernah diketemukan, dimana penemuan novum tersebut diduga dapat mempengaruhi perubahan putusan yang dijatuhkan. Sedangkan menurut Bachtiar Sitanggang, herziening atau peninjauan kembali adalah suatu putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atas suatu perkara pidana, berhubung dengan ditemukannya fakta-fakta yang dulu tidak diketahui oleh hakim yang akan menyebabkan dibebaskannya terpidana dari tuduhan. 35 Berdasarkan ketentuan Pasal 264 ayat (3) dan Pasal 268 ayat (1) dan ayat (3) KUHAP maka dapatlah ditarik kesimpulan bahwa peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap memiliki ruang lingkup tertentu, adapun ruang lingkup tersebut antara lain : a) Peninjauan kembali Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat dilakukan oleh terpidana atau ahli warisnya. b) Peninjauan kembali putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap hanya dapat dilakukan terhadap putusan yang memberikan pidana kepada terpidana. c) Terhadap putusan bebas atau vrijspraak dan putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum atau onslag van alle rechtsvervolging tidak dapat diajukan peninjauan kembali. d) Permohonan pengajuan peninjauan kembali tidak dibatasi dengan suatu jangka waktu. 35

Bachtiar Sitanggang, Hakikat Peninjauan kembali Atas Suatu Perkara Pidana, Indonesia-P Kompas Online, www.hamline.edu/apakabar/basisdata, , diakses pada tanggal 27 November 2009 pada pukul 13.30 wib.


40

e) Permintaan peninjauan kembali atas suatu putusan tidak menangguhkan ataupun menghentikan pelaksanaan dari putusan yang telah dijatuhkan tersebut. Berdasarkan uraian diatas sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 263 ayat (1) KUHAP maka

yang

dapat

mengajukan

permohonan

upaya

hukum

peninjauan

kembali

(PK)/Herziening adalah terpidana atau kuasa hukumnya atau ahli warisnya. Namun pada kenyataannya telah terjadi paradigma baru dalam perkembangan hukum saat ini. dimana pengajuan permohonan upaya hukum peninjauan kembali (PK)/Herziening telah dilakukan oleh jaksa dan diterima oleh Mahkamah Agung. Hal ini tentu menjadi pembahasan yang pro dan kontra dalam masyarakat, sebagian orang menganggap bahwa pengajuan permohonan peninjauan kembali oleh jaksa merupakan hal yang melampaui batas koridor hukum acara pidana di Indonesia, karena KUHAP sudah mengatur sebagaimana yang diatur dalam Pasal 263 ayat (1). Hal ini semakin menunjukkan bahwa upaya hukum peninjauan kembali (PK)/Herziening merupakan upaya hukum yang luar biasa. Namun pihak jaksa dan Hakim Agung mempunyai landasan mengapa jaksa diperbolehkan untuk mengajukan upaya hukum peninjauan kembali (PK)/Herziening. Pengajuan upaya hukum peninjauan kembali (PK)/Herziening oleh jaksa sudah dilakukan sejak tahun 1996 yaitu pada kasus Mochtar Pakpahan sebagaimana dalam putusan Mahkamah Agung No. 55 PK/Pid/1996. Adapun yang dijadikan sebagai landasan diperbolehkannya jaksa mengajukan upaya hukum peninjauan kembali (PK)/Herziening adalah dengan menafsirkan beberapa hal sebagai berikut ; a) Pasal 244 KUHAP hanya menegaskan “Putusan bebas” tidak dapat dimintakan kasasi. Dalam praktik ketentuan Pasal 244 KUHAP telah diciptakan aturan baru berupa putusan bebas murni tidak dapat dimintakan kasasi, putusan bebas tidak


41

murni dapat dimintakan kasasi dan hal ini dijadikan sebagai yurisprudensi konstan. b) Pasal 23 Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 Jo Undang-Undang No. 35 Tahun 1999 Jo. Undnag-undang No. 4 tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman dimana pihak berkepentingan ditafsirkan adalah kejaksaan yang tentunya berhak memohon pemeriksaan peninjauan kembali pada Mahkamah Agung. c) Pasal 263 ayat (3) KUHAP dimana ditafsirkan Pasal ini ditujukan pada jaksa karena jaksa adalah pihak yang paling berkepentingan agar putusan hakim diubah sehingga putusan yang berisi pernyataan keasalahan terpidana, tetapi tidak diikuti pemidanaan dapat diubah dengan diikuti pemidanaan terhadap terpidana. d) Berdasarkan asas legalitas serta penerapan asas “keseimbangan hak asasi” antara kepentingan perseorangan dan kepentingan umum, bangsa, dan Negara dilain pihak. Atas dasar keseimbangan penerapan hak asasi tersebut, maka disamping perseorangan (terpidana) juga kepentingan umum yang diwakili oleh kejaksaan dapat mengajukan peninjauan kembali. e) Mahkamah Agung sebagai badan peradilan tertinggi bertugas membina dan menjaga agar semua Undang-Undangditerapkan secara tepat dan adil. Oleh karena itu, terjadi kekosongan hukum dalam KUHAP, maka Mahkamah Agung akan menciptakan

hukum sendiri (yurisprudensi) untuk menjamin adanya

kepastian hukum.


42

Hal-hal tersebutlah yang dijadikan sebagai landasan guna menampung kekurangan pengaturan mengenai hak atau wewenang jaksa untuk mengajukan upaya hukum peninjauan kembali (PK)/Herziening dalam perakra pidana. 36

G. Sistematika Penulisan Sistematika penulisan memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai hal yang akan penulis bahas dalam penulisan skripsi ini, yaitu menguraikan isi penulisan dalam lima bab, dengan sistematika sebagai berikut : BAB I

Pendahuluan, bab ini berisi uraian mengenai latar belakang yang merupakan alasan mengapa penulis mengangkat masalah ini sebagai bahan penelitian untuk kemudian dituangkan dalam penulisan skripsi. Selain latar belakan pada bab ini juga berisikan rumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan, keaslian penulisan, metode penelitian, tinjauan pustaka dan serta sistematika penulisan.

BAB II

Menguraikan tentang bagaimana pengaturan terhadap upaya hukum peninjauan kembali (PK)/Herziening dalam peraturan perUndang-undangan di Indonesia dan sinkronisasi antara peraturan perUndang-undangan tersebut dalam hal mengatur upaya hukum peninjauan kembali (PK)/Herziening.

36

Lilik Mulyadi, Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana dan Permasalahannya (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007), hlm. 250.


43

BAB III

Membahas dan menjelaskan tentang Kejaksaan Republik Indonesia dalam perspektif Hukum di Indonesia, khusunya peran Jaksa dalam menegakkan hukum di Indonesia yang merupakan alasan bagi Jaksa untuk mengajukan upaya hukum peninjauan kembali (PK)/Herziening.

BAB IV

Memaparkan landasan berpijak yang dijadikan pertimbangan oleh hakim untuk menerima/mengabulkan

pengajuan

upaya

hukum

peninjauan

kembali

(PK)/Herziening oleh jaksa.

BAB V

Berisi kesimpulan dan saran. Bab ini merupakan bab terakhir dalam skripsi ini. Kesimpulan yang dimuat adalah kesimpulan atas hal yang dibahas dan diuraikan dalam bab-bab sebelumnya. Kesimpulan ini merupakan hasil akhir atau jawaban atas permasalahan yang ada dalam penulisan skripsi ini. Setelah meneliti dan menuangkan dalam tulisan maka penulis mengajukan saran-saran yang merupakan usulan terhadap kekurangan dikesimpulan dan pembahasan, saran ini diharapkan menjadi masukan bagi perkembangan kemajuan hukum acara pidana di Indonesia. Saran tersebut juga diharapkan dapat bermanfaat sebagai masukan bagi akademisi maupun masyarakat bahkan aparat penegak hukum.


BAB I PENDAHULUAN. didunia teknik industri dan perdagangan tetapi juga dalam perkembangan hukum

Recommend Documents