BAB I PENDAHULUAN
A.
Latar Belakang Masalah Kejahatan timbul sejak manusia ada dan akan selalu ada selama manusia
hidup dan mendiami bumi ini. Masalah kejahatan bukan hanya menyangkut masalah pelanggaran norma hukum saja, tetapi juga melanggar norma-norma yang lain, misalnya norma agama, norma susila, dan lain-lain. Di dalam realita kehidupan manusia kejahatan merupakan suatu permasalahan yang tidak akan pernah ada habisnya. Apalagi seperti keadaan sekarang di negara kita ini yang perekonomiannya sedang merosot, banyak perusahaan yang gulung tikar bahkan diancam kebangkrutan. Untuk mengatasinya, banyak perusahaan-perusahaan yang mengurangi jumlah karyawannya agar perusahaan tersebut tetap berdiri. Dengan adanya hal yang demikian maka secara tidak langsung telah menambah jumlah pengangguran. Hal ini membuat timbulnya niat seseorang untuk melakukan kejahatan karena mereka terhimpit oleh kebutuhan hidup sehingga mereka melakukan aksi kejahatan. Abduslsyani menjelaskan dalam bukunya: Pada saat ini kejahatan semakin beragam dan terus berkembang di dalam kehidupan masyarakat. Bukan saja pada masyarakat yang sudah maju, namun juga terdapat pada masyarakat yang sedang berkembang. Hal ini merupakan akibat dari perkembangan teknologi dan perkembangan sosio kultural dan politik. Semakin beragamnya kejahatan tersebut, menuntut akan kemampuan hukum, baik perangkat Perundang-undangan maupun aparat penegak hukum. Telah kita ketahui bersama bila jumlah pengangguran bertambah besar dan sulit untuk memperoleh pekerjaan, sedangkan mereka harus tetap memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari maka mereka cenderung untuk melakukan suatu kejahatan. Hal ini dapat
1
diketahui melalui pemberitaan di media cetak maupun media elektronik mengenai meningkatnya kejahatan yang terjadi akhir-akhir ini.1 Selain jumlah pengangguran yang dapat menyebabkan suatu kejahatan adalah juga mengenai pemalsuan. Pemalsuan yang dilakukan biasanya berupa pemalsuan uang, merek bahkan yang akhir-akhir ini sering terjadi adalah pemalsuan surat. Surat yang biasanya dipalsukan adalah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB). Dalam kenyataannya kejahatan itu akan selalu dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Kejahatan yang terjadi di daerah yang satu tidak selalu sama dengan kejahatan yang terjadi di daerah lain. Bahkan kejahatan itu tidak saja terjadi di kota-kota besar, melainkan kota-kota kecil seperti Kota Pasuruan di mana sekarang ini banyak terjadi kejahatan. Salah satu bentuk kejahatan di kota Pasuruan adalah kejahatan curanmor. Pada saat ini kejahatan curanmor sudah tertata rapi dan juga mempunyai jaringan yang terorganisir, misalnya ada pelaku yang melakukan pencurian dan ada penadah dari barang hasil curian tersebut. Dengan semakin terorganisirnya kejahatan curanmor, maka tidak hanya terbatas sampai pencurian kendaraan bermotornya saja melainkan sampai pemalsuan surat-surat kendaraan bermotor, seperti STNK dan BPKB yang bentuknya menyerupai aslinya seolah-olah kendaraan itu bukan hasil curian. Semua itu dilakukan untuk menunjang praktek pencurian kendaraan bermotor.
1
Abdulsyani, 1987, Sosiologi Kriminalitas, Penerbit Remadja Karya Bandung, Halaman 37.
2
Sebagai contoh kasus terjadi pada Achmad Djainudin, 50 tahun, warga Jl. Kenanga I/25 Bangil, Pasuruan. Ia terlibat kasus pemalsuan surat-surat kendaraan bermotor, yaitu Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB). 2 Untuk memperjelas uraian di atas, maka di bawah ini disajikan data kuantitatif yang berhubungan dengan permasalahan yang terjadi, yaitu: Tabel 1.1. Kasus Pemalsuan Surat-Surat Kendaraan Bermotor Tahun 2011-2012 Tahun 2011 Tahun 2012 Jenis Kendaraan Jumlah Jenis Kendaraan Jumlah Roda 2 19 Roda 2 21 Roda 4 0 Roda 4 1 Sumber: Data Humas-SAMSAT-Pasuruan/13, Jl. Sultan Agung No 80 Dari Tabel 1.1., diketahui dari tahun 2011 ke tahun 2012 terjadi fluktuasi peningkatan kasus pemalsuan surat-surat kendaraan bermotor baik roda 2 dan roda 4 di SAMSAT Pasuruan. Fluktuasi peningkatan dapat menjadi indikasi bahwa modus operandi dan upaya penanggulangan tindak pidana pemalsuan surat-surat kendaraan bermotor selama ini tidak stabil. Oleh karena itu, salah satu alasan peneliti memilih SAMSAT Pasuruan disebabkan karena kasus pemalsuan surat-surat kendaraan bermotor akan semakin terus meningkat. Alasan lainnya adalah kemudahan mendapatkan data dan melakukan observasi (survei) atau riset di SAMSAT Pasuruan.
2
Wawancara dengan Mujiono (Humas SAMSAT Pasuruan), tanggal 5 Maret 2014.
3
Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) adalah suatu instansi yang mempunyai tugas dan wewenang dalam penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK), Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor (STCK), Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB), Tanda Coba Kendaraan Bermotor (TCKB) dan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) serta Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas jalan (SWDKLLJ). Dengan demikian tidak cukup POLRI saja dalam memecahkan kasus ini dan menemukan sindikatnya, tetapi dibutuhkan bantuan dari pihak lain seperti SAMSAT. Hal inilah yang membuat penulis untuk mengangkat masalah pemalsuan surat-surat kendaraan bermotor dalam suatu karya ilmiah (skripsi) dengan judul “PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT-SURAT KENDARAAN BERMOTOR” (Studi di SAMSAT Pasuruan)”. B.
Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang di atas, maka dalam penelitian ini dapat
dirumuskan permasalahan seperti berikut: 1. Bagaimana modus operandi pelaku dalam melakukan tindak pidana pemalsuan surat-surat kendaraan bermotor di SAMSAT Pasuruan? 2. Bagaimana penanggulangan tindak pidana pemalsuan surat-surat kendaraan bermotor di SAMSAT Pasuruan?
4
C.
Tujuan Penelitian 1. Untuk mengetahui modus operandi pelaku dalam melakukan tindak pidana pemalsuan surat-surat kendaraan bermotor di SAMSAT Pasuruan. 2. Untuk mengetahui penanggulangan tindak pidana pemalsuan surat-surat kendaraan bermotor di SAMSAT Pasuruan.
D.
Manfaat dan Kegunaan Penelitian
D.1. Manfaat Penelitian 1. Manfaat Teoritis a. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan referensi tentang modus operandi dan penanggulangan tindak pidana pemalsuan suratsurat kendaraan bermotor. b. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum pidana pada khususnya. c. Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi di bidang karya ilmiah serta bahan masukan bagi penelitian sejenis di masa yang akan datang. 2. Manfaat Praktis Manfaat praktis dari penelitian hukum ini adalah sebagai berikut: a. Untuk memberikan wawasan dan pengetahuan bagi masyarakat luas mengenai penanggulangan tindak pidana pemalsuan surat-surat kendaraan bermotor.
5
b. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat dan aparat kepolisian dalam menangani dan mencegah tindak pidana pemalsuan surat-surat kendaraan bermotor. c. Untuk meningkatkan kemampuan analisa dan pola pikir yang ilmiah, serta pengujian aplikatif atas ilmu yang diperoleh penulis selama studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. D.2. Kegunaan Penelitian 1. Bagi Penulis Penulisan hukum ini diharapkan dapat menjadi pijakan baru di bidang ilmu hukum dalam rangka menambah pengetahuan dan wawasan tentang studi kasus yang diteliti oleh penulis, sekaligus sebagai syarat akademik untuk memperoleh gelar kesarjanaan (S1) di bidang ilmu hukum. 2. Bagi Masyarakat Melalui penulisan hukum ini, diharapkan dapat memberikan gambaran yang konkrit atas studi kasus yang diteliti oleh penulis, sehingga masyarakat mampu memahami dan terpacu untuk bersama-sama menegakkan hukum yang seadil-adilnya sekaligus mencegah tindak pidana pemalsuan suratsurat kendaraan bermotor. 3. Bagi Aparat Penegak Hukum Sebagai salah satu bahan informasi, masukan, dan bahan pertimbangan bagi aparat penegak hukum khususnya Kepolisian untuk menilai kebijaksanaan tentang modus operandi pelaku dalam melakukan tindak 6
pidana pemalsuan surat-surat kendaraan bermotor yang telah dilakukan dan yang akan dilakukan. Hal ini perlu agar aparat Kepolisian dapat dengan cepat mengetahui cara penangulangannya. 4. Bagi Mahasiswa Penulisan hukum ini diharapkan dapat dijadikan bahan bagi para mahasiswa untuk menambah pengetahuan baru mengenai studi kasus yang diangkat. Dengan demikian para mahasiswa khususnya mahasiswa jurusan ilmu hukum dapat memberikan kontribusi positif dalam penegakan hukum di Indonesia sebagai pengabdian konkrit di tengah masyarakat kelak. E.
Metode Penelitian
E.1. Pendekatan Penelitian ini menggunakan metode pendekatan3 bersifat Yuridis Sosiologis. Yuridis artinya melihat apa hukumnya (law in the book) dan sosiologis artinya melihat bagaimana kenyataannya (law in action). Pendekatan yuridis sosiologis dimaksudkan untuk mempelajari dan meneliti hubungan timbal balik antara hukum dengan lembaga sosial yang lain.4 Penelitian ini mencoba menelusuri secara mendalam (in depth) dan nyata terhadap sebuah fenomena penerapan hukum pidana dari konteks sosial. 5 Untuk melakukan penjelasan atas permasalahan yang diteliti beserta hasil penelitian yang diperoleh dalam hubungannya aspek-aspek hukumnya serta mencoba mempelajari realitas empiris dalam masyarakat. Dalam hubungan ini
3
Soerjono Soekanto. 1982. Pengantar Penelitian Hukum (Cet II). Jakarta. CV. Rajawali. Hal. 6. Ibid. 5 Bambang Waluyo. 1991. Penelitian Hukum dalam Praktek. Jakarta. Sinar Grafika. Hal. 16. 4
7
karakteristik
khusus
dari
analisis-analisis
hukum
mencoba
untuk
menghubungkan antara hukum dan perilaku sosial.6 E.2. Lokasi Penelitian Sesuai dengan obyek penelitian yang diangkat penulis, lokasi penelitian dalam penulisan hukum ini adalah SAMSAT Pasuruan yang beralamat di Jalan Sultan Agung Nomor 80 Pasuruan- Jawa Timur. E.3. Jenis Data 1. Data Primer Data primer “adalah jenis data dalam bentuk dokumen tertulis, file, informasi, pendapat dan lain-lain yang diperoleh dari sumber yang utama/ pertama.”7 Dalam penulisan hukum ini, data primer yang digunakan oleh penulis lebih kepada data hasil wawancara berupa informasi dan dokumendokumen tertulis dari sumber-sumber utama terkait dengan pemalsuan suratsurat kendaraan bermotor. Sumber utama terkait dalam penelitian ini ialah pihak yang dianggap representatif sesuai dengan obyek yang diteliti penulis, yakni mengenai pemalsuan surat-surat kendaraan bermotor. Dalam penelitian ini, penulis lebih banyak menggunakan data yang bersumber pihak SAMSAT Pasuruan, baik dalam bentuk wawancara maupun file dokumen. 2. Data Sekunder Data sekunder “adalah jenis data yang diperoleh dari dokumen tertulis,
6
Ronny Hanitijo Soemitro. 1990. Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri. Jakarta. Ghalia Indonesia. Hal. 34. 7 _____. 2012. Pedoman Penulisan Hukum. Malang. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Hal. 18.
8
file, rekaman, informasi, pendapat dan lain-lain yang diperoleh dari sumber kedua (buku, jurnal, hasil penelitian terdahulu, dan lain-lain).”8 Dalam penulisan hukum ini, data sekunder yang digunakan oleh peneliti berupa dokumen-dokumen tertulis, informasi, dan pendapat-pendapat dari sumber-sumber lain (diluar sumber utama dalam data primer) yang berhubungan dengan obyek penelitian. E.4. Teknik Pengumpulan Data Dalam rangka memenuhi kebutuhan data untuk menunjang analisa penulis dalam penulisan hukum ini, pengumpulan data dilakukan dengan beberapa cara: 1.
Wawancara Yaitu melakukan wawancara langsung terhadap responden dan
dalam hal ini bagian KAUREG IDEN SAMSAT Pasuruan yang menangani masalah registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor. Dalam penelitian ini wawancara dilakukan dengan model bebas terpimpin, yaitu dengan mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan sebagai pedoman tetapi masih dimungkinkan adanya variasi-variasi pertanyaan yang disesuaikan dengan situasi wawancara. Nara sumber dalam interview ini adalah petugas yang bertugas di SAMSAT pasuruan. Sedangkan untuk sampel diambil dari petugas SAMSAT Pasuruan dan Kepala Urusan Registrasi Dan Identifikasi (KAUREG IDEN) SAMSAT Pasuruan yang menangani urusan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor. Nara sumber dalam penelitian terdiri atas:
8
Ibid.
9
a. Kepala Unit SAMSAT Pasuruan (Bapak Mujiono). b. KAUREG IDEN SAMSAT Pasuruan (Bapak Yusuf). c. Bagian Arsip SAMSAT Pasuruan (Ibu Yeyen, Ibu Mira, Ibu Heni, Ibu Emmy). d. Bagian Operator Sistem SAMSAT Pasuruan (Bapak Habey). 2. Dokumentasi Yaitu dengan jalan melakukan pencatatan-pencatatan atau mengcopy terhadap data dari SAMSAT Pasuruan. 3.
Kepustakaan Merupakan pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang
berasal dari berbagai sumber yang telah dipublikasikan. Kepustakaan yang dimaksud dalam penulisan ini adalah berupa buku-buku ilmu hukum, artikel hukum, karya ilmu hukum, jurnal hukum yang berkaitan dengan pemalsuan surat-surat kendaraan bermotor. E.5. Teknik Analisa Teknik analisa data dalam penulisan hukum ini adalah deskriptif kualitatif. Di dalam studi keilmuan hal yang demikian lazim digunakan dalam “paradigmatic point of view”. Seluruh penelitian kualitatif mempunyai kecenderungan untuk mendeskripsikan dan membuat jelas fenomena sosial yang penuh makna oleh cara pandang atau paradigma.9 “Metode kualitatif yaitu sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis yang
9
Sanapiah Faisal. 1990. Penelitian Kualitatif Dasar-dasar dan Aplikasi. Malang. Y. A3. Hal. 2.
10
berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati seteliti mungkin tentang manusia, keadaan, atau gejala-gejala lainnya.”10 Adapun pertimbangan menggunakan metode kualitatif didasarkan atas pertimbangan, yaitu: 1. Penyesuaian penelitian kualitatif lebih mudah, apabila berhadapan dengan kenyataan obyektif dalam masyarakat. 2. Metode ini mengajukan secara langsung hakekat hubungan antara peneliti dan responden. 3. Metode ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama dan pola-pola nilai yang dihadapi. Sifat deskriptif penelitian ini bukan dalam arti yang sempit, artinya dalam memberi gambaran tentang fenomena yang ada dilakukan sesuai dengan metode penelitian. Fakta-fakta yang ada digambarkan dengan suatu evaluasi dan interpretasi dan pengetahuan umum, karena fakta tidak akan mempunyai arti tanpa interpretasi evaluasi dan pengetahuan umum. Di samping bersifat deskriptif analisis, penelitian ini juga bersifat eksplanatoris, karena peneliti akan menjelaskan hubungan kausal antara variabel-variabel melalui pengujian hipotesa. E.6. Sistematika Penulisan Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari 4 (empat) bab. Masing-masing bab terbagi dalam beberapa sub bab sehingga mempermudah pembaca untuk memahami secara lebih detail mengenai uraian yang dikemukakan dalam tiap bab.
10
Ibid.
11
BAB I
: PENDAHULUAN Pada bab ini diuraikan mengenai latar belakang masalah yang mendorong penelitian tentang peran SAMSAT dalam upaya pencegahan dan penanggulangan pemalsuan suratsurat kendaraan bermotor meliputi; latar belakang, rumusan permasalahan, tujuan, manfaat dan metode penelitian yang digunakan.
BAB II
: TINJAUAN PUSTAKA Bab ini berisi berbagai kajian pustaka yang berhubungan dengan studi kasus penelitian sebagai landasan teoritik untuk melakukan analisa dalam penelitian ini. Bagian pertama bab ini menguraikan tinjauan umum tentang Tindak Pidana; yang terdiri dari pengertian tindak pidana, unsur-unsur
tindak
pidana,
subyek
tindak
pidana,
perumusan tindak pidana, dan jenis tindak pidana. Bagian selanjutnya dari bab ini ialah mengenai kewenangan Kepolisian; yang terdiri dari tugas dan kewenangan Kepolisian, penyelidikan dan penyidikan, yang terakhir ialah mengenai penyidik dan penyidikan. Bagian yang ketiga dalam bab ini menguraikan mengenai tinjauan sistem administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT). Dan bagian terakhir bab ini mengenai penanggulangan tindak pidana dan macam-macam pemalsuan surat. 12
BAB III
: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Bab ini menjabarkan hasil peneletian sekaligus analisa dan pembahasan berdasarkan data-data yang telah dikumpulkan selama proses penelitian berlangsung berdasarkan metode metode analisa deskriptif kulaitatif. Bagian pertama bab ini membahas mengenai gambaran umum lokasi dan objek penelitian yang terdiri dari; gambaran umum lokasi penelitian; struktur organisasi SAMSAT Pasuruan; realita kasus pemalsuan surat-surat kendaraan bermotor di wilayah SAMSAT Pasuruan. Bagian yang kedua membahas mengenai modus operandi pemalsuan surat-surat kendaraan bermotor di samsat pasuruan, yang terdiri dari; dokumen asli tapi data-datanya yang palsu atau fisik kendaraan yang palsu (asli tapi palsu); dokumen palsu tapi data-datanya asli (sesuai dengan kendaraan bermotor). Bagian ketiga dalam bab ini membahas mengenai upaya penanggulangan tindak pidana pemalsuan surat-surat kendaraan bermotor di SAMSAT pasuruan; yang terdiri dari upaya
preventif
yang dilakukan oleh samsat Pasuruan dalam tindak pidana pemalsuan kendaraan bermotor; upaya penindakan pelaku pemalsuan surat-surat kendaraan bermotor di samsat Pasuruan.
13
BAB IV
: KESIMPULAN DAN SARAN Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran sesuai dengan pengumpulan data dan hasil analisa dari bab sebelumnya.
14
