BAB I PENDAHULUAN
1.1
Latar Belakang Indonesia merupakan negara berkembang dengan memiliki badan usaha
sendiri yang bergerak dalam berbagai bidang. Badan usaha yang berada langsung dibawah pemerintahan disebut dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Badan Usaha Milik Negara memegang peranan yang cukup penting dalam perekonomian Indonesia. BUMN berperan dalam menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat karena semua ekonomi, potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang ada, dikuasai oleh negara dan dialokasikan pengelolaannya oleh negara kepada organisasi, badan usaha, dan individu untuk kesejahteraan rakyatnya. Diperlukan adanya peningkatan kinerja BUMN agar terciptanya kepercayaan publik. Tujuan didirikannya BUMN menurut UU No. 19 Tahun 2003 adalah yang pertama untuk memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya, kedua untuk mengejar keuntungan, ketiga untuk menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak, keempat untuk menjadi perintis kegiatankegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi, dan yang terakhir untuk turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada
1
2
pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat. Dari semua tujuan tersebut dapat dilaksanakan dengan baik melalui kinerja perusahaan yang baik. Kinerja perusahaan yang baik membutuhkan informasi yang dapat memberikan gambaran dalam menilai dan memprediksi kemampuan perusahaan dalam memberikan tingkat pengembalian bagi pemegang saham. Informasi tersebut dapat diperoleh dari laporan keuangan perusahaan. Penyajian laporan keuangan merupakan kewajiban manajemen BUMN sebagai wujud tanggung jawab sebagai pengelola BUMN. Manajemen sebagai pengelola BUMN lebih banyak mengetahui informasi dan prospek BUMN dibanding pemegang saham. Tetapi informasi yang disampaikan sering kali tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Hal ini akan mempengaruhi pengambilan keputusan oleh pemegang saham. Kinerja perusahaan menggambarkan bagaimana cara dan berapa banyak sumber daya keuangan yang tersedia untuk menjalankan kegiatan produksi perusahaan. Kinerja perusahaan juga berhubungan dengan bagaimana sumber daya keuangan tersebut digunakan untuk mencapai tujuan perusahaan. Globalisasi memunculkan adanya persaingan ketat antar perusahaan. Perusahaan saling berlomba untuk memaksimalkan kinerja perusahaannya karena kinerja perusahaan yang baik akan menarik investor untuk menanamkan modal di perusahaan tersebut. Adanya tambahan modal dari investor akan menciptakan prospek yang lebih besar bagi masa depan perusahaan.
3
Kinerja BUMN yang kurang baik akan menyebabkan semakin tertinggalnya dan sulit bersaing dengan perusahaan swasta maupun perusahaan asing, terlebih bagi BUMN yang sudah Go Public dapat menyebabkan harga sahamnya tidak akan meningkat bahkan cenderung akan menurun. Kinerja BUMN yang kurang baik secara tidak langsung akan menyebabkan pendapatan negara berkurang dan berdampak juga bagi kesejahteraan masyarakat, mengingat BUMN sebagai salah satu penyedia kebutuhan baik berupa barang ataupun jasa bagi pemenuhan masyarakat. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang begitu pesat menuntut pola kahidupan manusia sebagai makhluk yang dinamis pun turut berubah dalam arti yang positif. Dampak dari arus globalisasi ekonomi yang secara langsung dirasakan oleh kita adalah semakin ketatnya persaingan yang terjadi di dunia bisnis sehingga tiap-tiap entitas usaha terus berpacu untuk melancarkan strategi bisnis yang tepat agar dapat tetap bertahan dan bisa bersaing dengan entitas lain. Dengan keadaan saat ini, khususnya dalam dunia ekonomi, corporate governance telah dianggap penting. Pernyataan tersebut telah menegaskan kedudukan penting perusahaan-perusahaan dalam menjalankan peranan mereka dalam kehidupan ekonomi dan sosial kita. Penerapan Good Corporate Governance (GCG) sangat penting artinya karena secara langsung akan memberikan arahan yang jelas bagi perusahaan untuk memungkinkan
pengambilan
keputusan
secara
bertanggung
jawab
dan
memungkinkan pengelolaan perusahaan secara lebih amanah, sehingga dapat
4
meningkatkan nilai perusahaan dan kepercayaan dari mitra usaha. GCG merupakan struktur yang oleh stakeholder, pemegang saham, komisaris dan manajer menyusun tujuan perusahaan dan sarana untuk mencapai tujuan tersebut dan mengawasi kinerja (Wahyudin Zarkashi,2008; 35). GCG sendiri memiliki beberapa fungsi penting, diantaranya adalah untuk menambah dan memaksimalkan nilai perusahaan guna memenangkan kompetisi global, menghindari fraud dan KKN, mendorong terciptanya pasar yang efisien, transparan dan konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang berlandaskan pada prinsip-prinsip GCG. Menurut Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor : PER -01/MBU/2011 untuk menjalankan sistem GCG harus sesuai dengan prisip-prinsip dari GCG itu sendiri, yaitu. Prinsip keterbukaan (transparency), akuntabilitas (accountability), tanggungjawab (responsibility) independensi (independency), dan kewajaran (fairness). Selain harus dengan berdasar pada prinsip-prinsip yang telah ditetapkan, berjalannya sebuah sistem GCG juga bergantung pada kualitas dari sumber daya mansuia (SDM) di suatu perusahaan sebagai pelaksana sistem GCG tersebut. Dengan melaksanakan GCG, menurut Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI) (2001:4) ada beberapa manfaat yang bisa diperoleh, antara lain: 1) Meningkatkan kinerja perusahaan melalui terciptanya proses pengambilan keputusan yang lebih baik, meningkatkan efisiensi operasional perusahaan serta lebih meningkatkan pelayanan kepada stakeholders.
5
2) Mempermudah diperolehnya dana pembiayaan yang lebih murah dan tidak rigid (karena faktor kepercayaan) yang pada akhirnya akan meningkatkan corporate value. 3) Mengembalikan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia. 4) Pemegang saham akan merasa puas dengan kinerja perusahaan karena sekaligus akan meningkatkan shareholder’s value dan deviden. Khusus bagi BUMN akan dapat membantu penerimaan bagi APBN terutama dari hasil privatisasi. Buruknya kinerja perusahaan dalam suatu perusahaan akan berdampak buruk pula pada keberlangsungan perusahaan tersebut, Seperti beberapa kasus yang disajikan dalam tabel berikut : TABEL 1.1 Daftar Kasus yang Berkaitan Dengan Good Corporate Governance dan Kinerja Keuangan Perusahaan TAHUN 2014
SUMBER
KASUS
Kompas.com
BI memperketat implementasi GCG di 4 Bank yaitu PT Bank Mega Tbk. (MEGA), PT Bank Jawa Barat dan Banten Tbk. (BJBR), PT Bank Panin Tbk. (PNBP), dan PT Bank Mestika Dharma Tbk. permasalahan ini terjadi karena kelemahan dalam konteks GCG di 4 Bank tersebut.
6
2014
BPK
Pemeriksaan kinerja BPK semester I dilakukan atas 16 objek pemeriksaan, terdiri atas : 1. 9 objek pemeriksaan pemerintah pusat 2. objek pemeriksaan pemerintah provinsi 3. 4 objek pemeriksaan pemerintah kabupaten/kota 4. 2 objek pemeriksaan BUMN. Hasil pemeriksaan kinerja Semester I Tahun 2014 menemukan 6 kasus ketidakhematan / ketidakekonomisan senilai Rp77,90 miliar, 5 kasus ketidakefisienan, dan 173 kasus ketidakefektifan senilai Rp419,59 miliar. Hasil pemeriksaan kinerja juga mengungkapkan adanya 45 kasus kelemahan pengendalian intern yang mempengaruhi kehematan/ekonomi, efisiensi, dan efektivitas, serta 10 kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundangundangan senilai Rp42,28 miliar.
2014
BPK
Pada Semester II Tahun 2014, BPK melakukan pemeriksaan terhadap 37 objek pemeriksaan BUMN dan badan lainnya meliputi 4 objek pemeriksaan laporan keuangan, 8 objek pemeriksaan kinerja, dan 25 objek pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Hasil pemeriksaan atas objek pemeriksaan BUMN dan badan lainnya mengungkapkan 493 temuan yang di dalamnya terdapat 702 permasalahan senilai Rp8,66 triliun. Permasalahan tersebut meliputi 251 kelemahan sistem pengendalian intern dan 451 ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan senilai Rp8,66 triliun.
2015
Cnnindonesia Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang tidak melakukan transparansi dan akuntabilitas dana pada program kegiatan kemitraan dan bina lingkungan (PKBL) pada tahun 2014. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan bahwa program kemitraan dan bina lingkungan yang
7
dilaksanakan pada tahun 2014 memegang dana Rp. 143 triliun dan masih bersisa sebanyak Rp. 193,44 miliyar dari total 23 program kemitraan dan bina lingkungan yang diaudit oleh BPK. 2015
Detik.com
Tercatat, sebanyak 26 perusahaan pelat merah masih rugi. Total kerugian dari 26 BUMN tersebut ialah Rp 11,7 triliun. ternyata tidak semuanya memiliki kinerja keuangan 'kinclong' alias mampu meraih laba bersih sepanjang tahun 2014. Dari 26 BUMN yang rugi, terdapat 3 BUMN yang sudah go public yaitu PT. Antam Tbk rugi Rp. 775 Milyar, PT. Krakatau Steel Tbk rugi Rp. 2,59 milyar, dan PT. Garuda Indonesia rugi Rp. 4,62 Milyar
2015
Detik.com
Kinerja Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) kian tertekan. Hingga 31 Agustus 2015, IHSG sudah merosot 13,7%. Ini bukan angka yang kecil. Kemilau saham-saham BUMN pun mulai pudar. dari 20 emiten BUMN yang dianalisa, hampir seluruhnya mencatatkan kinerja negatif. Ini menjadi rapor merah BUMN. Dari 20 emiten yang saya lihat ini terus terang data-datanya miris. Raportnya merah BUMN tahun ini, jadi harus ada perhatian pemerintah
Fenomena di atas menggambarkan bahwa belum baiknya kinerja perusahaan di beberapa BUMN di Indonesia. Dengan fakta tersebut, sudah terlihat jelas bahwa kinerja perusahaan selama ini tidak menerapkan prinsip-prinsip GCG, karena dari kasus tersebut sudah dipaparkan secara tidak langsung bahwa BUMN diatas tidak melaksanakan prinsip GCG. Dengan adanya penurunan kinerja yang
8
bedampak pada penurunan laba serta nilai saham BUMN, berarti perusahaan terebut sudah tidak lagi berjalan sesuai standar kinerja perusahaan yang seharusnya. Salah satu faktor penyebab terjadinya penurunan kinerja BUMN adalah karena perusahaan tersebut yang tidak menerapkan sistem GCG di perusahaannya. Penurunan kinerja perusahaan di BUMN seharusnya tidak terjadi jika perusahaan tersebut menerapkan GCG di perusahaan tersebut. Melihat fenomena yang terjadi di Indonesia tersebut terbukti adanya ketidak optimalan kinerja dari sistem GCG di perusahaan milik negara. Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, diduga Good Corporate Governance berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan, penulis bermaksud untuk melalukan sebuah penelitian yang hasilnya adalah skripsi yang berjudul “PENGARUH PENERAPAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP KINERJA KEUANGAN PERUSAHAAN” (Studi Empiris Pada Perusahaan BUMN Yang Terdaftar di BEI Tahun 2014).
1.2
Identifikasi masalah Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka penulis
mengidentifikasikan permasalahan sebagai berikut : 1) Bagaimana penerapan Good Corporate Governance di perusahaan BUMN. 2) Bagaimana kinerja keuangan di perusahaan BUMN.
9
3) Apakah Good Corporate Governance berpengaruh terhadap kinerja keuangan di perusahaan BUMN.
1.3
Maksud dan Tujuan Penelitian Maksud penelitian ini adalah untuk mengumpulkan data dan informasi yang
diperlukan mengenai penerapan Good Corporate Governance (GCG) dan kinerja perusahaan, sehingga dapat diketahui pengaruh penerapan GCG terhadap kinerja perusahaan. Adapun tujuan penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui penerapan Good Corporate Governance di perusahaan BUMN. 2) Untuk mengetahui kinerja keuangan di perusahaan BUMN. 3) Untuk mengetahui pengaruh penerapan Good Corporate Governance terhadap kinerja keuangan Perusahaan BUMN.
1.4
Kegunaan Penelitian Penelitian ini dilakukan dengan harapan dapat memberikan manfaat baik
secara langsung maupun tidak langsung bagi semua pihak yang berkepentingan antara lain: 1. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan serta pengetahuan bagi akademisi mengenai Good Corporate Governance terhadap kinerja keuangan perusahaan serta dapat dijadikan referensi dalam melakukan penelitian lebih lanjut tentang masalah yang sama.
10
2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi para pembaca seperti investor, badan otoritas pasar modal, dan para analis keuangan lainnya mengenai relevansi kinerja keuangan perusahaan yang di pengaruhi oleh Good Corporate Governance.
1.5
Lokasi Penelitian Untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan dalam penyusunan
skripsi ini, maka penulis melakukan penelitian pada perusahaan 20 BUMN yang terdaftar di BEI tahun 2013-2015. Adapun penelitian dilakukan dari bulan Agustus 2016 sampai dengan selesai.
