1
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah Perkembangan pembangunan di suatu negara selalu mendapatkan prioritas utama. Saat ini, di Indonesia pembangunan ekonomi terus diupayakan, pengaturan arah pembangunan tersebut tertuang dalam bentuk Program yang diatur dalam Undang–Undang yaitu Program Pembangunan Nasional. Menurut Sumodisastro, visi pembangunan sebagai suatu usaha baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun swasta baik warga negara, berkelompok dan bahkan dengan kerja sama antar negara dapat digolongkan dalam lima kategori1: 1. 2. 3. 4. 5.
1
Masyarakat Tradisional Prasyarat untuk take-off (tinggal landas) Saat-saat take-off (tinggal landas) Gerak menuju kemenangan dan Jaman konsumsi-massa tinggi (high mass-comsumption),
Hardjanto Sumodisastro, 1993, Pembangunan Ekonomi Indonesia dan Kapita Selekta, PT.Gunung Agung, Jakarta, hlm 87.
2
Menurut Fakih Konsep demikian merupakan konsep pembangunan yang biasa disebut sebagai the five-stage scheme berdasarkan teori Pertumbuhan Ekonomi menurut W.W. Rostow yang teorinya mempengaruhi model pembangunan di hampir semua Dunia Ketiga. Menurut teori ini, sebuah masyarakat modern yang dicita-citakan akan dapat tercapai apabila tersedia modal. Modal harus diusahakan melalui penggalian investasi, salah satunya adalah dengan penarikan investasi modal asing2. Menurut Fakih, pembangunan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar (basic needs)3. Hal tersebut dapat dipenuhi oleh negara berkembang jika terhadap negara berkembang; dalam hal ini negara Dunia Ketiga, dilakukan redistribusi kredit internasional sehingga mereka mendapatkan modal, fasilitas dalam hal processing, transportasi dan kemudahan ekspor, memperbanyak bantuan luar negeri dan mempermudah kredit dengan melalui pajak internasional yang otomatis4. Jika dikaitkan dengan permasalahan ekonomi, Indonesia sebagai negara berkembang, bukan rahasia jika Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang sering menghadapi masalah kredit macet. Keberadaan kredit macet dalam dunia perbankan merupakan suatu penyakit kronis yang sangat mengganggu dan mengancam sistem
2
Mansour Fakih, 2001, Sesat Pikir Teori Pembangunan dan Globalisasi, Insist Press dan Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm 55-56 3 Ibid hlm 64. 4 Ibid hlm 69-70.
3
perbankan Indonesia yang harus diantisipasi oleh semua pihak terlebih lagi keberadaan bank mempunyai peranan strategis dalam kegiatan perekonomian Indonesia. Dalam praktik perbankan jalas terbukti bahwa penyebab kredit bukan saja dari debitur, tetapi dapat pula berasal dari pihak bank selaku kreditur atau bank yang tidak menjalankan prudential banking (prinsip kehati-hatian bank) gabungan dari keduanya peran para pejabat pemerintah lewat praktik nepotisme dalam menghancurkan sistem perbankan Indonesia dengan demikian terjadinya kredit macet dapat saja terjadi karena hal-hal seperti: ulah debitur yang berusaha untuk mengelak pengembalian kredit yang telah diterima atau dengan segala cara berusaha menghambat pengembalian kredit yang telah diterimanya melalui upaya hukum biasa atau upaya hukum luar biasa; Kepala bagian Kredit bank yang bersangkutan kurang cermat menilai harga objek jaminan sehingga kredit pada waktunya tidak dapat ditagih; Kredit sengaja dibiarkan membangkak oleh pihak bank oleh karena harga tanah yang dijaminkan diprediksi akan naik dan pada waktunya nanti diperkirakan akan tertutup dan bunga akan masuk; Surat perjanjian kredit tidak memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian juga dalam suami/istri debitur tidak ikut menandatangani akad kredit atau akte pemberian jaminan kredit/surat kuasa untuk memasang hipotik; Penyebab kredit macet intern dan
4
ekstern lainnya, kenakalan dari pimpinan bank sendiri seperti mendanai perusahaan grup sendiri yang dilarang oleh UU Perbankan, perubahan kebijakan moneter dan pengaruh ekonomi luar negeri juga menambah kredit macet seperti devaluasi dan lain-lain. Lebih jauh sebenarnya bentuk-bentuk ingkar janji (Wanprestasi) dari pihak debitur adalah: tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan; melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan; melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat; melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya. Hal penting yang menjadi persoalan adalah penyelesain kredit macet seringkali diselesaikan melalui pengadilan padahal apabila dilihat secara mendalam, penyelesaian melalui peradilan menyisakan banyak permasalahan baru, diantaranya adalah besarnya biaya penyelesaian perkara dan lamanya waktu proses peradilan serta sistem peraturan perundangan yang seharusnya menyelesaikan masalah tersebut ternyata
justru berperan menimbulkan
kendala lainnya. Untuk itulah peneliti mengambil judul Kendala Penyelesaian Hukum Terhadap Masalah Kredit Macet Perbankan Melalui Penyelesaian Pengadilan.
5
B. Rumusan Masalah Berdasarkan uraian latar belakang sebagaimana tersebut di atas, maka yang menjadi masalah adalah sebagai berikut : 1. Bagaimana proses penyelesaian di pengadilan terhadap masalah kredit macet perbankan ? 2. Mengapa
penyelesaian
masalah
kredit
macet
perbankan
melalui
pengadilan menimbulkan kendala? 3. Bagaimana seharusnya hukum memberikan penyelesaian kredit macet perbankan?
C. Tujuan Penelitian Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah ; 1. Untuk mengetahui proses litigasi terhadap masalah kredit macet perbankan. 2. Untuk mengetahui sebab-sebab Timbulnya kendala penyelesaian masalah kredit macet perbankan melalui litigasi 3. Untuk mengetahui hukum seharusnya memberikan penyelesaian kredit macet perbankan
6
D. Keaslian Penelitian Penelitian tentang kendala yang dihadapi dalam Penyelesaian Kredit Macet Melalui Pengadilan ini merupakan penelitian yang baru karena penulis belum menemukan penelitian serupa dengan pokok masalah yang sama. Adapun penulisan terhadap kredit macet perbankan terdapat dalam beberapa ulasan namun yang menjadi fokus penulis adalah berkaitan dengan kendala penyelesaiannya melalui pengadilan.
E. Kegunaan Penelitian Berdasarkan data dan informasi yang mendukung guna memperoleh gambaran yang jelas, penelitian ini diharapkan memberikan kegunaan baik secara teoritis maupun praktis, yaitu : 1. Manfaat secara Teoritis. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan : a. Agar dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam dalam menentukan klausul penyelesaian kredit bermasalah pada perjanjian kredit perbankan. b. Agar dapat digunakan sebagai masukan mengenai penyelesaian hukum secara tuntas terhadap penyelesaian kredit macet
7
2. Manfaat secara Praktis. a.
Untuk memberikan kontribusi bagi praktek penyelengaraan kredit dan penyelesaian kredit bermasalah melalui pengadilan.
b.
Untuk memberikan masukan bagi berkembangnya kajian dalam ilmu hukum, terutama hukum perdata dan hukum ekonomi mengenai penyelesaian kredit bermasalah melalui pengadilan.
F. Jadwal Penelitian Adapun jadwal penelitian yang direncanakan adalah sebagai berikut : Bulan
Bulan
Bulan
Bulan
Agustus
September
Oktober
November
Bimbingan
Persiapan Pengumpulan Data Pengolahan Data Analisis Data Penulisan Laporan
1
2
x
x
3
4
1
2
3
x
x
x
x
x x
4
1
2
3
4
1
2
3
4
x
x
x
x
x
x
X
x
x
x
x
x
X
x X x
x
8
G. Sistematika Penulisan Laporan Adapun Sistematika Penulisan laporan penelitian ini adalah terdiri dari lima bab yang disusun berurutan dan berkaitan satu sama lain, lebih jelasnya adalah diurai dibawah ini : Bab I :
Pendahuluan Yang terdiri dari beberapa Sub bab, yaitu Latar belakang, permasalahan, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematikan penulisan tesis.
Bab II :
Tinjauan Pustaka Penulisan akan menerangkan secara singkat mengenai pengertian dan teori berkaitan dengan pengadilan sebagai tempat penyelesaian sengketa hukum, kredit macet sebagai sengketa hukum, kredit macet, perjanjian kredit dan teori perbankan serta tinjauan teori terhadap halhal lain yang berkaitan.
Bab III :
Metode Penelitian
Bab IV :
Pembahasan hasil penelitian Pada bab ini akan diuraikan permasalahan dan pembahasan hasil penelitian berupa sub bab yang menjelaskan proses litigasi terhadap masalah kredit macet perbankan, sub bab yang menjelaskan sebab-
9
sebab penyelesaian masalah kredit macet perbankan melalui litigasi menimbulkan kendala, serta sub bab tentang bagaimana seharusnya hukum memberikan penyelesaian kredit macet perbankan?. Bab V :
Penutup Penulis akan menarik kesimpulan serta memberikan saran-saran dan pendapat terhadap permasalahan terkait.
