BAB I PENDAHULUAN
1.1
Latar Belakang Masalah Pajak merupakan element penting dalam pembangunan suatu negara.
Tanpa pajak, sebagaian besar kegiatan negara sulit untuk dapat dilaksanankan (Diana Sari, 2013:40). Selanjutnya Diana Sari menyatakan, sebagai sumber pendapatan negara, penggunaan uang pajak meliputi mulai dari membiayai pengeluaran-pengeluaran negara sampai dengan membiayai berbagai proyek pembangunan. Pembangunan sarana umum seperti jalan, jembatan, sekolah, kantor polisi, rumah sakit atau puskesmas dibiayai dengan menggunakan uang yang berasal dari pajak. Setiap warga negara mulai saat dilahirkan sampai dengan meninggal dunia, menikmati fasilitas atau pelayanan dari pemerintah yang semuanya dibiayai dengan uang yang berasal dari pajak . Pajak juga digunakan untuk mensubsidi barang-barang yang sangat dibutuhkan masyarakat dan juga membayar utang negara ke luar negeri. Pajak juga digunakan untuk membantu Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) baik dalam hal pembinaan maupun dalam permodalan. Dengan demikian jelas bahwa peranan penerimaan pajak bagi suatu negara menjadi sangat dominan dalam menunjang jalannya roda pemerintahan dan pembiayaan pembangunan. Pelaksanaan pembangunan di segala bidang berlangsung secara berkesinambungan dan ditujukan untuk kemakmuran rakyat. Pemerintah Pusat melalui otonomi daerah memberi wewenang kepada Pemerintah Daerah untuk
1
sepenuhnya mengatur rumah tangganya sendiri termasuk dalam hal pengelolaan keuangan untuk membiayai keperluan daerah. Ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 perubahan atas Undang-Undang No 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai salah satu upaya untuk memberikan kewenangan yang lebih besar kepada daerah dalam perpajakan dan retribusi sehingga mampu meningkatkan kemandirian daerah dalam hal pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang berasal dari aktivitas pengelolaan potensi asli daerah baik dari pungutan pajak daerah, retribusi daerah dan pengelolaan kekayaan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu penerimaan pemerintah daerah yang utama dan sangat penting berasal dari pajak daerah. Menurut ketentuan umum Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang- Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah,bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak yang berlaku di Indonesia dapat dibedakan menjadi Pajak Pusat dan Pajak Daerah, dimana Pajak Pusat adalah pajak yang dikelola oleh Pemerintah Pusat yang dalam hal ini sebagian dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dibawah Kementerian Keuangan, sementara Pajak Daerah adalah pajak yang dikelola oleh Pemerintah Daerah baik di tingkat 2
Propinsi maupun Kabupaten/Kota. Salah satu objek Pajak Daerah yang dikelola oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Badung adalah Pajak Parkir yang dikenakan atas penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan oleh orang pribadi atau badan yang didasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Badung dari sektor pajak parkir tiga tahun terakhir dapat dilihat dari pada tabel berikut: Tabel 1.1 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Parkir Kabuaten Badung Tahun Anggaran 2011-2013 Tahun
Target Penerimaan Pajak
Realisasi Penerimaan Pajak
Anggaran
Parkir (Rp.)
Parkir (Rp.)
2011
2.500.000.000,00
2.732.549.807,00
2012
3.120.000.000,00
7.375.874.861,00
2013
6.120.000.000,00
8.531.587.175,82
Sumber Data : Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Badung,2015 Realisasi penerimaan Pajak Parkir dari tahun 2011-2013 selalu melampaui target. Hal ini membuktikan bahwa Pajak Parkir sangat potensial untuk dikembangkan di Kabupaten Badung. Sebagaimana diketahui bahwa parkir adalah jenis usaha penjualan jasa pelayanan yang mempunyai keterkaitan sangat erat dan saling menunjang dengan dunia perdagangan yang menghasilkan Pendapatan Asli Daerah. Berdasarkan uaraian di atas, maka yang menjadi rumusan masalah adalah “Seberapa besar kontribusi Pajak Parkir pada Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Badung tahun 2011-2013”.
3
1.2
Tujuan Penelitian Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka
tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui kontribusi Pajak Parkir pada Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Badung tahun 2011-2013.
1.3
Kegunaan Penelitian Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai
berikut : 1) Kegunaan Teoretis : Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan mendapat wawasan keilmuan bagi peneliti dan mahasiswa terkait kontribusi Pajak Parkir pada Pendapatan Asli Daerah, serta dapat mengetahui dan memahami bagaimana pelaksanaan Pajak Parkir itu sendiri. 2) Kegunaan Praktis: Sebagai sumbangan pemikiran dan masukan bagi Pemerintah Kabupaten
Badung
khususnya
Dinas
Pendapatan
Daerah
Kabupaten Badung dalam pengambilan keputusan mengenai keberadaan sektor pajak parkir yang memiliki potensi cukup besar di Kabupaten Badung.
4
1.4
Sistematika Penulisan Sistematika penulisan dalam tugas akhir ini, disusun sebagai berikut : Bab I
Pendahuluan Bab ini menjelaskan tentang informasi umum yaitu: latar belakang masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian dan sistematika penulisan.
Bab II
Kajian Pustaka Bab ini berisi teori berupa pengertian dan definisi yang diambil dari beberapa kutipan buku. Bab ini juga menjelaskan fungsi pajak, jenis-jenis pajak, dan definisi lainnya yang berkaitan dengan penelitian.
Bab III
Metode Penelitian Bab ini menyajikan lokasi penelitian, obyek penelitian, jenis dan sumber data, serta teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian.
Bab IV
Pembahasan Hasil Penelitian Bab ini menjelaskan gambaran umum daerah, deskripsi hasil penelitian serta pembahasan hasil penelitian yang sudah dilakukan.
5
Bab V
Simpulan dan Saran Bab ini berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian serta saran-saran yang dapat dijadikan rujukan dalam memahami persoalan dalam penelitian.
6
