BAB I PENDAHULUAN. Di zaman sekarang asuransi memegang peranan penting dalam

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Di zaman sekarang asuransi memegang peranan penting dalam memberikan kepastian proteksi bagi manusia yang bersifat komersial maupun bukan komersial. Asuransi dapat memberikan proteksi terhadap kesehatan, pendidikan, hari tua, harta benda maupun kematian. Salah satu kebutuhan hidup yang tak kalah penting di era globalisasi ini adalah kebutuhan akan jasa asuransi. Hal inilah yang mendorong berkembang pesatnya perusahaan asuransi. Banyaknya penduduk yang khawatir akan jaminan keselamatan hidupnya. Berdasarkan kenyataan tersebut banyak bermunculan perusahaan-perusahaan asuransi yang menawarkan berbagai jenis polis, salah satunya pada saat sekarang ini yaitu Sunlife Financial. Seorang manusia di dalam suatu masyarakat sering menderita suatu kerugian karena akibat dari suatu peristiwa yang tidak terduga semula, misalnya mendapat kecelakaan dalam perjalanan di darat, di laut atau di udara. Kalau kerugian ini hanya kecil sehingga dapat ditutup dengan uang simpanan, maka kerugian itu tidak begitu terasa. Lain halnya apabila uang simpanan tidak mencukupi untuk kerugian itu, maka orang akan betul-betul menderita. Untuk itulah, jaminan-jaminan perlindungan terhadap keadaan-keadaan tersebut di atas sangat diperlukan oleh setiap masyarakat yang ingin mengantisipasi apabila keadaan di luar dugaan yaitu risiko yang terjadi.

Universitas Sumatera Utara

Risiko tidak lain adalah beban kerugian yang diakibatkan karena suatu peristiwa di luar kesalahannya, misalkan : rumah seseorang terbakar sehingga pemiliknya mengalami kerugian. Inilah resiko yang harus ditanggung pemiliknya. Risiko diartikan pula sebagai kerugian yang tidak pasti (uncertainty of financial loss); di dalamnya terdapat dua unsur, yaitu ketidakpastian dan kerugian. Karena besarnya resiko ini dapat diukur dengan nilai barang yang mengalami peristiwa di luar kesalahan pemiliknya, resiko ini dapat dialihkan pada perusahaan asuransi kerugian dalam bentuk pembayaran klaim asuransi. Pengalihan resiko ini diimbangi dalam bentuk pembayaran premi pada perusahaan asuransi kerugian (penanggung) setiap bulan atau tahun., bergantung pada perjanjian yang tertuang dalam polis. Manfaat peralihan resiko inilah yang diperoleh konsumen (tertanggung).1 Perkembangan dunia dewasa ini ditandai dengan arus globalisasi di segala bidang yang membawa dampak cukup besar bagi perkembangan perekonomian Indonesia. Tingkat perkembangan ekonomi dunia dewasa ini ditandai dengan globalisasi di segala bidang yang diiringi pula oleh tingginya tingkat mobilitas penduduk, lalu lintas uang dan barang dalam arus perdagangan serta semakin pesatnya pertarungan bisnis. Di sisi lain beban tugas pemerintah semakin berat karena semakin tingginya tuntutan peningkatan kesejahteraan rakyat. Asuransi dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, 1

Yusuf Shofie, Perlindungan Konsumen dan Instrumen-instrumen Hukumnya, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2003), Halaman 179.


kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan atau tanggung jawab hukum pihak ke tiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.2 Dalam industri jasa yang paling banyak diatur lewat regulasi pemerintah adalah yang bergerak di bidang sektor jasa keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat, seperti pada perbankan dan asuransi. Salah satu yang semakin berkembang

seiring

dengan

meningkatnya

kemakmuran

rakyat

adalah

perkembangan industri asuransi . Dewasa ini industri asuransi telah menjadi suatu bidang usaha atau bisnis yang menarik dan mempunyai peranan yang tidak kecil dalam kehidupan ekonomi maupun dalam pembangunan ekonomi terutama dalam bidang pendanaan . Perkembangan usaha asuransi tidak hanya memberi dampak positif pada pemegang polis, perusahaan asuransi dan mereka yang terlibat didalamnya, tetapi juga memberikan kenikmatan pada seluruh anggota masyarakat. Hal ini dapat dilihat pada dana yang dikumpulkan oleh perusahaan asuransi melalui penarikan premi bagi pemegang polis yang oleh perusahaan asuransi akan di investasikan lebih lanjut di bidang bidang bisnis yang produktif. Investasi tersebut akan sangat berperan dalam meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi yang hasilnya dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. Seiring dengan perkembangan bisnis asuransi yang semakin cepat maka perusahaan pun mulai meningkatkan layanannya dengan menciptakan layanan yang cepat, efisien dan efektif.

2

Undang-Undang No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian


Salah satu upaya untuk menciptakan efisiensi tersebut, perusahaan asuransi menyiapkan draft-draft perjanjian dalam polis asuransinya, dalam bentuk tercetak dan menjadikan kontrak atau perjanjian menjadi baku. Dalam situasi kontrak yang diciptakan dalam keadaan tercetak dan diupayakan dalam bentuk baku oleh perusahaan asuransi, sering terjadi pihak konsumen menjadi pihak yang lemah. Dewasa ini, banyak perusahaan-perusahaan asuransi yang menawarkan berbagai jenis polis asuransi yang dapat digunakan atau dimiliki oleh setiap masyarakat, salah satunya seperti yang terdapat pada Sunlife Financial Indonesia. Salah satu produk polis asuransi yang ditawarkan adalah Bancassurance. Bancassurance merupakan suatu produk patungan atau kerjasama antara Bank Penerbit kartu kredit atau rekening tabungan dengan suatu Perusahaan Asuransi. Dalam hal ini, Bank bertugas untuk menjual dengan direct atau tele marketing dan proses pembayaran untuk itu dapat dilakukan dengan autodebet credit card atau rekening tabungan. Sedangkan perusahaan Asuransi, bertugas dalam segala hal yang berhubungan dengan Polis Asuransi, dimulai dari penerbitan polis, claim asuransi, perubahan polis, pemulihan polis, dan lain-lain. Berkembang pesatnya usaha-usaha

pertanggungan

atau

perasuransian

di

Indonesia,

baik

itu

pertanggungan kerugian atau pertanggungan jiwa yang diselenggarakan pemerintah atau swasta menuntun masyarakat untuk mengerti akan tujuan dan manfaat dari salah satu bentuk polis asuransi pada Sunlife Financial Indonesia yaitu Bancassurance. Produk Bancassurance memiliki beberapa varian, mulai dari asuransi pendidikan, asuransi kesehatan, asuransi jiwa, asuransi kecelakaan, sampai dengan investasi.


Bisnis Perasuransian di Indonesia hampir sama tuanya dengan bisnis perbankan. Nama-nama perusahaan asuransi jiwa, seperti Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 tergolong perusahaan asuransi yang cukup dikenal masyarakat. Nama-nama beken lainnya, seperti Dharmala Manulife, Lippo Life, New Hampshire Agung, Asuransi Cigna Indonesia, Asuransi Astra Buana, Asuransi Jiwa Buana Putra, Sewu New York Life, dan sebagainya, tak mau kalah dalam persaingan bisnis ini. Sayangnya, jika dibandingkan dengan industri perbankan, industri perasuransian kurang banyak mendapat perhatian konsumen. Sebagian besar konsumen cenderung memisahkan sebagian penghasilannya untuk disimpan di bank daripada digunakan untuk asuransi. Konsumen masih sering merasakan bahwa asuransi tak melindungi aktivitasnya, bahkan cenderung merugikannya meskipun kesan itu tak semuanya benar.3 Seperti gambaran yang telah dipaparkan di atas, maka sering timbul permasalahan yang berupa perilaku para pengusaha cenderung menyalahfungsikan ide efisiensi dan kecepatan pelayanan, yang melatarbelakangi penyiapan draft-draft perjanjian asuransi dalam bentuk tercetak, menjadi kontrakkontrak yang secara situasional atau teknis diupayakan bersifat baku dengan tujuan untuk melindungi kepentingan setiap pelaku usaha, termasuk untuk melindungi pihak pengusaha dari potensi-potensi kerugian atau kewajibankewajiban lain yang secara

normal, sebenarnya masih merupakan konsekuensi

yang harus ditanggungnya. Dalam penjelasan atas undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, disebutkan antara lain bahwa faktor utama yang menjadi 3

Yusuf Shofie, Ibid., Halaman 187.


kelemahan konsumen adalah tingkat kesadaran konsumen akan haknya masih rendah. Konsumen cenderung belum memiliki pengetahuan tentang haknya. Hal ini terutama disebabkan oleh rendahnya pendidikan konsumen. Oleh karena itu, Undang-undang Perlindungan Konsumen dimaksudkan menjadi landasan hukum yang kuat bagi pemerintah dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat untuk melakukan upaya pemberdayaan konsumen melalui pembinaan dan pendidikan konsumen.4 Pentingnya perlindungan hukum bagi konsumen disebabkan posisi tawar konsumen yang lemah. Perlindungan hukum terhadap konsumen mensyaratkan adanya pemihakan kepada posisi tawar yang lemah (konsumen). Perlindungan hukum bagi konsumen adalah suatu masalah yang besar, dengan persaingan global yang terus berkembang. Perlindungan hukum sangat dibutuhkan dalam persaingan dan banyaknya produk serta layanan yang menempatkan konsumen dalam posisi tawar yang lemah. Perlindungan hukum bagi konsumen dalam bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh Negara. 5 Di samping itu, penulis merasakan masih sedikit informasi yang penulis ketahui tentang Perlindungan Hukum bagi pemegang Polis Bancassurance yang terdapat pada Sunlife Financial Indonesia ini, oleh sebab itulah penulis memilih asuransi jenis ini sebagai penambah pengetahuan tentang perlindungan konsumen asuransi. Selain itu juga untuk memenuhi kewajiban menyelesaikan sebuah karya tulis dalam bentuk skripsi yang dapat disumbangkan kepada almamater.

4 Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. 5

Abdul Hakim Barkatullah, Hak hak Konsumen, (Bandung : Nusa Media, 2010), Halaman. 23.


Selain itu, kemungkinan juga masih banyak masyarakat awam yang belum mengetahui tentang Perlindungan Hukum bagi para pemegang polis asuransi jenis Bancassurance, untuk itulah penulis merasa tertarik untuk memilih judul tersebut sebagai bahan skripsi.

B. Perumusan Masalah Suatu pengajuan permasalahan bertujuan untuk membatasi ruang lingkup permasalahan agar tidak melebar sehingga akan mengaturkan tujuan pembahasan, yang dapat dikatakan bahwa pembahasan dapat menjawab permasalahan tersebut. Sehubungan dengan tingkah laku dari pelaku usaha yang tersebut di atas, dapat dirumuskan pokok permasalahan, yaitu : 1.

Bagaimanakah sistem perlindungan hukum yang diterapkan dan diberikan oleh Sunlife Financial Indonesia terhadap pemegang polis Bancassurance?

2.

Bagaimanakah bentuk penyelesaian klaim dan ganti kerugian yang diberikan oleh Sunlife Financial kepada pemegang polis Bancassurance yang dirugikan?

C. Tujuan dan Manfaat Penulisan Penulisan dalam rangka penyusunan skripsi ini mempunyai tujuan yang hendak dicapai, sehingga penulisan skripsi ini diharapkan akan lebih terarah serta dapat mengenai sasarannya. Adapun tujuan utama dari penulisan skripsi ini antara lain adalah sebagai sarana untuk melengkapi tugas akhir dalam memenuhi syarat akademik untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.


Terkait dengan permasalahan yang hendak dibahas dalam penulisan ini, maka tujuan yang lain yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah : 1.

Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh Sunlife Financial Indonesia terhadap para pemegang polis Bancassurance.

2.

Untuk mengetahui pelaksanaan terhadap penyelesaian klaim dan ganti kerugian konsumen antara Sunlife Financial Medan dengan pemegang polis Bancassurance serta bentuk pemberian ganti rugi yang diberikan kepada pemegang polis Bancassurance yang dirugikan. Sedangkan manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dari penulisan skripsi

ini adalah sebagai berikut : 1.

Secara teoritis Skripsi ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi perkembangan

ilmu pengetahuan secara umum dan ilmu hukum secara khususnya dan lebih khususnya lagi mengenai perkembangan di bidang asuransi dan khususnya perlindungan konsumen. 2.

Secara praktis Diharapkan skripsi ini bermanfaat bagi kalangan praktisi dan pengusaha

Perusahaan Asuransi terutama dalam pemberian perlindungan hukum agar setiap konsumen pemegang polis dapat terhindar dari segala kerugian atau kewajiban yang melebihi tanggung jawab yang dibebankan kepadanya.

D. Keaslian Penulisan Berdasarkan penelusuran pada perpustakaan Universitas Sumatera Utara, khususnya Fakultas Hukum, di dapati bahwa “Aspek Perlindungan Hukum bagi


Pemegang Polis Bancassurance (produk kerjasama antara Bank dan Perusahaan Asuransi)“, belum pernah ada yang meneliti dan dijadikan sebagai objek penulisan skripsi sebelumnya. Penulisan skripsi ini adalah asli dari ide, gagasan, pemikiran, dan usaha Penulis sendiri dengan adanya bantuan dan bimbingan dari dosen pembimbing Penulis, tanpa adanya penipuan, penjiplakan, atau hal-hal lainnya yang dapat merugikan para pihak tertentu. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa penelitian untuk skripsi ini adalah asli. Dan untuk itu, Penulis dapat bertanggung jawab atas keaslian penulisan skripsi ini.

E. Tinjauan Kepustakaan Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “perlindungan” memiliki arti : tempat berlindung; hal (perbuatan dan sebagainya) yang bertujuan untuk memperlindungi (menjadikan atau menyebabkan berlindung).6 Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Menurut Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tanggal 10 November 1998 tentang Perbankan, yang dimaksud dengan bank adalah “badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya 6

Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1996), Halaman. 595.


kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”. Berdasarkan pengertian di atas, bank merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan, artinya aktivitas perbankan selalu berkaitan dalam bidang keuangan.7 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Demokrasi ekonomi itu sendiri dilaksanakan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Berdasarkan asas yang digunakan dalam perbankan, maka tujuan perbankan Indonesia adalah menunjang pelaksanaan pembangunan nasional untuk meningkatkan pemerataan pembangunan dan hasilnya, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.8 Berdasarkan UU No. 10 Tahun 1998, fungsi bank di Indonesia adalah: a. Sebagai tempat menghimpun dana dari masyarakat Bank bertugas mengamankan uang tabungan dan deposito berjangka serta simpanan dalam rekening koran atau giro. Fungsi tersebut merupakan fungsi utama bank. b. Sebagai penyalur dana atau pemberi kredit Bank memberikan kredit bagi masyarakat yang membutuhkan terutama untuk usaha-usaha produktif.9 Asuransi atau Pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan 7

Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. 9 Undang-undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan 8


diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.10 Hidup penuh dengan risiko yang terduga maupun tidak terduga, oleh karena itulah kita perlu memahami tentang asuransi. Beberapa kejadian alam yang terjadi pada tahun-tahun belakangan ini dan memakan banyak korban, baik korban jiwa maupun harta, seperti mengingatkan kita akan perlunya asuransi. Bagi setiap anggota masyarakat termasuk dunia usaha, resiko untuk mengalami ketidakberuntungan (misfortune) seperti ini selalu ada. Dalam rangka mengatasi kerugian yang timbul, manusia mengembangkan mekanisme yang saat ini kita kenal sebagai asuransi. Fungsi utama dari asuransi adalah sebagai mekanisme untuk mengalihkan resiko (risk transfer mechanism), yaitu mengalihkan resiko dari satu pihak (tertanggung) kepada pihak lain (penanggung). Pengalihan resiko ini tidak berarti menghilangkan

kemungkinan

misfortune,

melainkan

pihak

penanggung

menyediakan pengamanan finansial (financial security) serta ketenangan (peace of mind) bagi tertanggung. Sebagai imbalannya, tertanggung membayarkan premi dalam jumlah yang sangat kecil bila dibandingkan dengan potensi kerugian yang mungkin dideritanya. Pada dasarnya, polis asuransi adalah suatu kontrak yakni suatu perjanjian yang sah antara penanggung (dalam hal ini perusahaan asuransi) dengan tertanggung, dimana pihak penanggung bersedia menanggung sejumlah kerugian

10

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian


yang mungkin timbul dimasa yang akan datang dengan imbalan pembayaran (premi) tertentu dari tertanggung. Asuransi dalam terminologi hukum merupakan suatu perjanjian, oleh karena itu perjanjian itu sendiri perlu dikaji sebagai acuan menuju pada pengertian perjanjian asuransi. Di samping itu karena acuan pokok perjanjian asuransi tetap pada pengertian dasar dari perjanjian. Asuransi dalam Undang-Undang No.2 Tahun 1992 tentang usaha perasuransian adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan atau tanggung jawab hukum pihak ke tiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.11 Badan yang menyalurkan risiko disebut "tertanggung", dan badan yang menerima resiko disebut "penanggung". Perjanjian antara kedua badan ini disebut kebijakan. Kebijakan ini adalah sebuah kontrak legal yang menjelaskan setiap istilah dan kondisi yang dilindungi. Biaya yang dibayar oleh "tetanggung" kepada "penanggung" untuk risiko yang ditanggung disebut "premi". Ini biasanya ditentukan oleh "penanggung" untuk dana yang bisa diklaim di masa depan, biaya administratif, dan keuntungan. Menurut Kamus Hukum, Overeenkomst yakni perjanjian; persetujuan; kontrak mempunyai arti sebagai “perbuatan hukum yang diadakan oleh dua orang 11

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian


atau lebih, baik yang mengikat dari satu terhadap yang lain, maupun secara timbal balik untuk melakukan prestasi oleh yang berwajib.”12 Dalam KUHPerdata, Perjanjian (Overeenkomst) adalah sesuatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.13 Menurut para ahli hukum, ketentuan Pasal 1313 KUH Perdata memiliki beberapa kelemahan, antara lain : tidak jelas, karena setiap perbuatan tersebut dapat disebut perjanjian; tidak tampak asas konsensualisme; dan bersifat dualisme. Sehingga menurut teori baru setiap perjanjian haruslah berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.14 Banyak definisi yang telah diberikan kepada istilah asuransi, dimana secara sepintas tidak ada kesamaan antara definisi yang satu dengan yang lainnya. Hal ini bisa dimaklumi, karena mereka dalam mendefinisikannya disesuaikan dengan sudut pandang yang mereka gunakan dalam memandang asuransi, dimana sesuai dengan uraian diatas bahwa asuransi dapat dipandang dari beberapa sudut. Definsi-definisi tersebut antara lain : Perasuransian adalah istilah hukum (legal term) yang dipakai dalam perundang–undangan dan Perusahaan Perasuransian. Istilah perasuransian berasal dari kata “asuransi” yang berarti pertanggungan atau perlindungan atas suatu objek dari ancaman bahaya yang menimbulkan kerugian. Apabila kata “asuransi” diberi imbuhan per-an, maka muncullah istilah hukum “perasuransian”, yang berarti segala usaha yang berkenaan dengan asuransi. Usaha yang berkenaan dengan asuransi ada 2 jenis yaitu : 12

L. Sumartini, Kamus Hukum Umum Bahasa Belanda-Bahasa Indonesia, (Jakarta : Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman RI, 1999), Halaman. 105. 13 Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. 14 Titik Triwulan Tutik, Pengantar Hukum Perdata di Indonesia, (Jakarta : Prestasi Pustaka, 2006), Halaman. 243.


a. Usaha di bidang kegiatan asuransi disebut usaha asuransi (insurance business). Perusahaan yang menjalankan usaha asuransi disebut Perusahaan Asuransi (insurance company).15 b. Usaha di bidang kegiatan penunjang usaha asuransi disebut usaha penunjang usaha asuransi (complementary insurance business). Perusahaan yang menjalankan usaha penunjang usaha asuransi disebut Perusahaan Penunjang Asuransi (complementary insurance company). 16 Dalam pengertian “perasuransian” selalu meliputi 2 jenis kegiatan usaha, yaitu usaha asuransi dan usaha penunjang usaha asuransi. Perusahaan Perasuransian selalu meliputi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Penunjang Asuransi. Perusahaan Asuransi adalah jenis perusahaan yang menjalankan usaha asuransi. Usaha asuransi adalah usaha jasa keuangan yang dengan menghimpun dana masyarakat melalui pengumpulan premi asuransi memberikan perlindungan kepada anggota masyarakat pemakai jasa asuransi terhadap kemungkinan timbulnya kerugian karena suatu peristiwa yang tidak pasti atau terhadap hidup atau meninggalnya seseorang (Pasal 2 huruf (a) Undang–Undang Nomor 2 Tahun 1992).17 Perusahaan Penunjang Asuransi adalah perusahaan yang menjalankan usaha penunjang usaha asuransi. Dalam Pasal 2 huruf (b) Undang–Undang Nomor 2 Tahun 1992 dinyatakan bahwa usaha penunjang usaha asuransi adalah usaha yang menyelenggarakan : jasa keperantaraan, jasa penilaian kerugian asuransi, dan jasa aktuaria. 15

Abdulkadir Muhammad, Hukum Asuransi Indonesia, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2006), Halaman. 5. 16 Abdulkadir Muhammad, Ibid. , Halaman. 6 17 Abdulkadir Muhammad, Ibid, Halaman. 6


Defenisi Pertanggungan dan Penjaminan yang juga memiliki hubungan dengan istilah perasuransian. Istilah aslinya dalam bahasa Belanda adalah verzekering atau assurantie. Prof. R. Sukardono Guru Besar Hukum Dagang menerjemahkannya dengan “pertanggungan”. Istilah pertanggungan ini umum dipakai dalam literature hukum dan kurikulum perguruan tinggi hukum di Indonesia. Istilah asuransi adalah serapan dari istilah assurantie (Belanda), assurance (Inggris) banyak dipakai dalam praktik dunia usaha (business). Akan tetapi, kenyataan sekarang kedua istilah pertanggungan dan asuransi dipakai, baik dalam kegiatan bisnis maupun pendidikan hukum di perguruan tinggi hukum sebagai sinonim. Kedua istilah tersebut dipakai dalam undang–undang perasuransian dan juga buku – buku hukum perasuransian. Dalam verzekeringsrecht dikenal juga istilah verzekeraar dan verzekerde. Prof. R. Soekardono menerjemahkan verzekeraar dengan penanggung yaitu pihak yang menanggung resiko. Sementara verzekerde diterjemahkannya dengan tertanggung, yaitu pihak yang mengalihkan risiko atas kekayaan atau jiwanya kepada penanggung. Dalam hukum asuransi atau pertanggungan di Inggris, asuransi atau pertanggungan disebut insurance, penanggung disebut the insurer, dan tertanggung disebut the insured. Walaupun istilah asuransi dan pertanggungan dipakai sebagai sinonim, istilah pengasuransi dan terasuransi tidak pernah dipakai, yang dipakai adalah istilah penanggung dan tertanggung, baik dalam undang– undang maupun dalam kontrak. Berbeda dengan Prof. R. Soekardono, Prof. Wirjono Prodjodikoro Guru Besar Hukum Perdata, mantan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia menggunakan istilah asuransi sebagai serapan dari assurantie (Belanda), penjamin


untuk penanggung, dan terjamin untuk tertanggung. Walaupun istilah yang dimaksud itu mempunyai kesamaan pengertian, istilah penjamin dan terjamin lebih tepat dipakai pada hukum perdata mengenai perjanjian penjaminan (garantie, borgtocht, hoofdelijkheid). Oleh karena itu, perlu dibedakan antara istilah hukum yang dipakai pada perjanjian khusus dalam lingkup hukum perdata.18 J.E Kaihatu menjelaskan perbedaan penggunaan istilah insurance dan assurance dalam praktik asuransi di Inggris. Beliau menyatakan bahwa istilah insurance dipakai untuk asuransi kerugian, sedangkan istilah assurance dipakai untuk asuransi jumlah. Terjadinya perbedaan istilah dalam bahasa Indonesia adalah akibat terjemahan bahasa Belanda ke dalam bahasa Indonesia. Sebagaimana di ketahui bahwa hukum yang berlaku di Indonesia adalah hukum tertulis yang sebagian besar berasal dari hukum Belanda yang ditulis dalam bahasa Belanda. Oleh karena itu, untuk menciptakan istilah hukum dalam bahasa Indonesia yang lebih tepat, sesuai dan tidak rancu dalam penggunaannya, sebaiknya berhati–hati dalam menerjemahkan istilah hukum yang ditulis dalam bahasa Belanda ke dalam bahasa Indonesia.19 Menurut Titik Triwulan, perjanjian adalah suatu persetujuan dimana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan.20 Dalam defenisi di atas, secara jelas terdapat konsensur antara para pihak, yakni persetujuan antara para pihak satu dengan pihak lainnya.

18

Abdulkadir Muhammad, Ibid, Halaman. 7 Abdulkadir Muhammad, Ibid, Halaman. 7 20 Titik Triwulan Tutik, Ibid., Halaman. 243. 19


Perjanjian di sini dapat dikatakan sebagai Undang-Undang yang merupakan ketentuan di luar UUPK, sebab sesuai dengan ketentuan dalam KUHPerdata yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya.21 Ketentuan ini menganut asas kebebasan berkontrak yang berarti setiap orang bebas membuat perjanjian apapun baik yang diatur secara khusus dalam KUHPerdata maupun yang belum diatur dalam KUHPerdata atau peraturan lainnya. Hal ini berarti bahwa masyarakat selain bebas membuat perjanjian apapun, mereka pada umumnya juga diperbolehkan untuk mengesampingkan atau untuk tidak mengesampingkan peraturan-peraturan yang terdapat dalam bagian khusus buku III KUHPerdata. Pada setiap perjanjian yang dibuat para pihak (disebut pihak pertama dan pihak kedua), tentu sudah ditetapkan berbagai ketentuan seperti hak dan kewajiban masing-masing pihak serta ketentuan lain yang disepakati. Sesuai dengan perjanjian yang berisikan ketentuan-ketentuan yang mengatur para pihak inilah, yang mana perjanjian ini juga yang akan memberikan perlindungan bagi para pihak apabila ada salah satu pihak yang melanggar ketentuan-ketentuan bersangkutan (wanprestasi) dan sebaliknya pihak lain berhak mendapatkan ganti kerugian. Subekti, memberikan pengertian perjanjian sebagai suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seseorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.22 Sedangkan Sardjono, mengatakan bahwa yang

21 22

Pasal 1338 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Subekti, Hukum Perjanjian, (Jakarta: PT. Intermasa, 1978), Halaman. 1.


dimaksud dengan perjanjian adalah suatu perbuatan dimana salah satu pihak mengikatkan diri pada pihak lain untuk melakukan suatu perbuatan. Setiap perjanjian pada dasarnya akan meliputi hal-hal tersebut di bawah ini: a. Perjanjian selalu menciptakan hubungan hukum. b. Perjanjian menunjukkan adanya kemampuan atau kewenangan menurut hukum. c. Perjanjian mempunyai atau berisikan suatu tujuan, bahwa pihak yang satu akan memperoleh dari pihak yang lain suatu prestasi yang mungkin memberikan sesuatu, melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. d. Dalam setiap perjanjian, Kreditor berhak atas prestasi dari debitor, yang dengan sukarela akan memenuhinya. e. Bahwa dalam setiap perjanjian debitor wajib dan bertanggung-jawab melakukan prestasinya sesuai dengan isi perjanjian. Kelima unsur termaksud di atas pada hakikatnya selalu terkandung pada setiap jenis perjanjian termasuk perjanjian asuransi. Jadi, pada perjanjian asuransi di samping harus mengandung kelima unsur pokok termaksud, mengandung pula unsur-unsur lain yang menunjukkan ciri-ciri khusus dalam karakteristiknya. Ciriciri dan karakteristik perjanjian asuransi inilah nanti yang membedakannya dengan jenis perjanjian pada umumnya dan perjanjian-perjanjian lain.23 Perjanjian asuransi atau pertanggungan itu mempunyai sifat-sifat sebagai berikut:

23

Sri Rejeki Hartono, Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), Halaman. 83.


a. Perjanjian asuransi atau pertanggungan pada dasarnya adalah suatu perjanjian penggantian kerugian (shcadeverzekering atau indemniteits contract). Penanggung mengikatkan diri untuk menggantikan kerugian karena pihak tertanggung menderita kerugian dan yang diganti itu adalah seimbang dengan kerugian yang sungguh-sungguh diderita (prinsip indemnitas). b. Perjanjian asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian bersyarat. Kewajiban mengganti rugi dari penanggung hanya dilaksanakan kalau peristiwa yang tidak tertentu atas mana pertanggungan itu terjadi. c. Perjanjian asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian timbal balik. Kewajiban penanggung mengganti rugi diharapkan dengan kewajiban tertanggung membayar premi. d. Kerugian yang diderita adalah akibat dari peristiwa yang tidak tertentu atas mana diadakan pertanggungan. Sesuai dengan ketentuan perjanjian dalam KUHPerdata, syarat sahnya suatu perjanjian, yakni : 24 a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan; c. Suatu hal tertentu; d. Suatu sebab yang halal. Dengan diberlakukannya kata sepakat mengadakan perjanjian maka berarti bahwa kedua belah pihak harusnya mempunyai kebebasan kehendak. Kedua belah pihak harus mempunyai kemauan yang bebas untuk mengikatkan diri dan kemauan itu harus dinyatakan. Pernyataan dapat dilakukan dengan tegas ataupun 24

Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.


secara diam-diam.25 Perusahaan Perasuransian adalah terdiri dari Perusahaan Asuransi Kerugian, Perusahaan Reasuransi, Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi, Agen Asuransi, Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi dan Perusahaan Konsultan Aktuaria.26 Asuransi dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian adalah perjanjian antara kedua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan atau tanggung jawab hukum pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan. Badan yang menyalurkan risiko disebut tertanggung, dan badan yang menerima risiko disebut penanggung. Perjanjian antara kedua badan ini disebut kebijakan, yaitu sebuah kontrak legal yang menjelaskan setiap istilah dan kondisi yang dilindungi. Para pihak yang membuat perjanjian asuransi juga mempunyai kebebasan untuk mengatur sendiri isi perjanjiannya (asas kebebasan berkontrak) dengan berdasar pada Pasal 1338 KUHPerdata, yaitu: a. Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

25 26

T. Darwini, Diktat Hukum Perdata, (Medan : 2007), Halaman. 84. Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian


b. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. c. Suatu perjanjian harus dilakukan dengan itikad baik. Arti penting dari perjanjian asuransi adalah bahwa asuransi merupakan perjanjian yang memberikan proteksi. Oleh karena itu, perjanjian asuransi adalah perjanjian yang menawarkan suatu kepastian dari suatu ketidakpastian mengenai kerugian-kerugian yang bersifat ekonomis, yang mungkin timbul karena suatu peristiwa yang belum pasti. Perjanjian Asuransi pada dasarnya merupakan perjanjian penggantian kerugian, dimana penanggung mengikatkan diri untuk mengganti kerugian yang diperkirakan akan terjadi dan akan diderita oleh tertanggung, dimana penggantian kerugian tersebut seimbang jumlahnya dengan kerugian sesungguhnya yang diderita oleh tertanggung.27 Dalam suatu perjanjian tanggung menanggung ditemui beberapa masalah, di antaranya tuntutan pihak tertanggung kepada penanggung untuk memperoleh ganti rugi apabila peristiwa tidak tertentu terjadi, yang dalam istilah asuransi disebut klaim. Dalam memperoleh ganti rugi biasanya tertanggung sering menghadapi kendala, seperti penentuan diganti seluruhnya atau sebagian masalah total ross. Apabila terjadi suatu peristiwa yang mengakibatkan kerugian kepada tertanggung, maka tertanggung harus melaporkan atau memberitahukan kepada penanggung dalam waktu 72 jam dengan membawa surat keterangan.28

27

Marhainis Abdul Hay, Hukum Perbankan, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1997), Halaman. 56. 28 Hak Pemegang Polis tetap Harus Dibayar, www.bisnis.com, diakses pada tanggal 28 Agustus 2010.


Di dalam perjanjian tersebut harus dicantumkan beberapa faktor, di antaranya tanggung jawab penanggung atas kerugian yang diderita tertanggung, faktor-faktor apa saja yang menentukan jumlah pembayaran ganti rugi tersebut dan bagaimana proses penggantian kerugian yang dibayarkan pihak penanggung. Tanggung Jawab secara perdata tersebut Merupakan konsekuensi logis yang memegang harus dilaksanakan oleh perusahaan asuransi selaku pihak penanggung. Pelaksanaan tanggung jawab secara perdata tersebut yang berupa penggantian kerugian yang diderita oleh pihak tertanggung dapat dikatakan telah selesai apabila kondisi barang yang dipertanggung-jawabkan telah kembali ke bentuk semula. Dalam hal ini, perusahaan asuransi perlu memberikan penjelasan yang lengkap tentang peranan asuransi sebagai cara pengalihan risiko, dan disamping itu perlu pula dukungan pemerintah untuk mengembangkan proteksi asuransi melainkan pada masyarakat pada umumnya, mengingat masyarakat masih banyak yang belum memahami dari manfaat asuransi serta pembaharuan dari UndangUndang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian. Yang dimaksud dengan Polis adalah surat perjanjian yang memuat perjanjian asuransi jiwa antara penanggung dengan pemilik polis. Sedangkan yang dimaksud dengan pemegang polis adalah orang/ badan yang mengadakan perjanjian asuransi jiwa dengan penanggung dan yang berhak atas polis.29 Ada pihak-pihak dan istilah yang terkait di dalam perlindungan konsumen, yaitu :

29

Adrian Sutedi, Tanggung Jawab Produk Dalam Hukum Perlindungan Konsumen, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2008), Halaman. 10.


1.

Konsumen Menurut hukum positif masih sangat sedikit peraturan perundang-

undangan yang menyebutkan tentang konsumen. Hal ini disebabkan karena ketidaktahuan atau keengganan konsumen untuk memanfaatkan waktunya. Di lain pihak,

masih

banyak

produsen

yang

bertindak

semena-mena

di

balik

ketidakberdayaan dan ketidaktahuan konsumen tersebut.30 Istilah konsumen berasal dari kata consumer (Inggris-Amerika) atau consument/konsument (Belanda). Secara harafiah arti kata consumer adalah “(lawan dari produsen) setiap orang yang menggunakan barang”, sedangkan menurut Kamus Bahasa Inggris-Indonesia, consumer adalah “pemakai atau konsumen”. Sebelum lahirnya UUPK, batasan dan pengertian tentang konsumen masih rancu. Istilah konsumen telah dimuat pertama kali dalam TAP MPR No. II/MPR/119 Bab IV huruf f butir 4a tentang GBHN dan selanjutnya disinggung sedikit dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Tidak satupun menjelaskan pengertian konsumen. Untuk memperkecil lingkup pengertian konsumen, maka pengertian konsumen dapat terdiri dari tiga bagian, yaitu :31 a. Konsumen dalam arti umum adalah pemakai, pengguna dan/atau pemanfaat barang dan/atau jasa untuk tujuan tertentu. b. Konsumen antara adalah pemakai, pengguna dan/atau pemanfaat barang dan/atau jasa untuk diproduksi (produsen) menjadi barang/jasa lain atau untuk diproduksi (produsen) menjadi barang/ jasa atau untuk memperdagangkannya (distributor), dengan tujuan komersial. Konsumen antara ini sama dengan pelaku usaha. 30

Adrian Sutedi, Ibid, Halaman. 10.


c. Konsumen akhir adalah pemakai, pengguna dan/atau pemanfaat barang dan/atau jasa konsumen untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri, keluarga atau rumah tangganya dan tidak untuk diperdagangkan kembali.32 Setelah lahirnya UUPK, maka jenis konsumen yang dilindungi adalah jenis konsumen akhir. Hal ini terlihat dari defenisi konsumen yang menjelaskan, yaitu : konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/ atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.”33 Selanjutnya pengertian konsumen yang akan dibahas dalam penulisan ini adalah konsumen akhir sesuai dengan pengertian konsumen dalam UUPK.

F. Metode Penulisan Untuk menghasilkan karya tulis ilmiah ini agar tujuan dapat lebih terarah dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, maka harus didukung dengan fakta-fakta/dalil-dalil yang akurat yang diperoleh dari penelitian, maka metode penulisan yang digunakan antara lain : 1.

Jenis Penelitian Penulis dalam menyusun skripsi ini menggunakan Metode Penelitian

Hukum Normatif yang bersifat deskriptif. Penelitian Hukum Normatif adalah penelitian dengan hanya mengolah dan menggunakan data-data sekunder, sedangkan bersifat deskriptif maksudnya adalah penelitian tersebut kadangkala dilakukan dengan melakukan suatu survei ke lapangan untuk mendapatkan informasi yang dapat mendukung teori yang telah ada. 32

Adrian Sutedi, Ibid, Halaman. 10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 1 angka 2. 33


2.

Sumber data

a. Data Primer Yaitu data yang diperoleh langsung di lapangan melalui wawancara dengan informan yang berasal dari pihak Sunlife Financial Medan dan pihakpihak yang terkait. b. Data sekunder Data sekunder meliputi : 1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari : a) Undang-Undang Dasar 1945; b) Peraturan Perundang-undangan : 1)) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan Konsumen; 2)) Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha

Perasuransian;

3)) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan 4)) Peraturan Bank Indonesia No. 5 /8/PBI 2003 5)) Surat Edaran Bank Indonesia No. 6/43/DPNP 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti Rancangan Undang-Undang (RUU), hasil-hasil penelitian atau pendapat pakar hukum. 3) Bahan Hukum Tertier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus (hukum) dan ensiklopedia.


3.

Teknik Pengumpulan Data Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara :

a. Penelitian Kepustakaan (Library Research), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau yang disebut dengan data sekunder. Adapun data sekunder yang digunakan dalam penulisan skripsi ini antara lain, artikel-artikel baik yang diambil dari media cetak maupun elektronik, dokumen-dokumen pemerintah, termasuk peraturan perundang-undangan. b. Penelitian Lapangan (Field Research), yaitu suatu pengumpulan data lapangan guna memperoleh data-data yang diperlukan dan data yang diperoleh itu disebut dengan data primer. Penelitian ini didukung dengan wawancara (interview), yaitu situasi peran antar pribadi bertatap muka (faceto-face), dimana seketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada seorang responden.

4.

Analisis Data Data primer dan data sekunder yang telah disusun secara sistematis kemudian dianalisa secara perspektif dengan menggunakan metode deduktif dan induktif. Metode deduktif dilakukan dengan cara membaca,

menafsirkan

dan

membandingkan,

sedangkan

metode

induktif dilakukan dengan menterjemahkan berbagai sumber yang berhubungan dengan topik dalam skripsi ini, sehingga diperoleh kesimpulan

yang

sesuai

dengan

tujuan

penelitian

yang

telah

dirumuskan.


G. Sistematika Penulisan Dalam menghasilkan karya ilmiah yang baik, maka pembahasannya harus diuraikan secara sitematis. Maka untuk memudahkan penulisan skripsi ini, maka diperlukan adanya sistematis penulisan yang teratur yang terbagi dalam bab per bab yang saling berkaitan satu sama lain. Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah : Bab I

: Bab ini menerangkan secara ringkas mengenai Latar Belakang, Perumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penulisan, Keaslian Penulisan, Tinjauan Kepustakaan, Metode dan Sistematika.

Bab II

: Bab ini membahas tentang Perkembangan usaha perasuransian di Indonesia yang meliputi tentang Sejarah Perasuransian, Dasar Hukum Perasuransian, Perkembangan Usaha Perasuransian yang ada di Indonesia dan Perkembangan perbankan di Indonesia yang meliputi Sejarah Perasuransian, Dasar Hukum Perbankan, Perkembangan Perbankan yang ada di Indonesia serta Perkembangan Bancassurance di Indonesia.

Bab III : Bab ini menguraikan tentang Sejarah Sunlife Financial dan Produk Bancassurance, Sistem Perlindungan Hukum Indonesia terhadap Pemegang Polis Bancassurance, Sistem Perlindungan Hukum yang diterapkan dan diberikan Sunlife Financial terhadap Pemegang Polis Bancassurance Bab IV : Bab ini menguraikan dengan jelas tentang Kerugian dan Faktor yang menyebabkan terjadinya Kerugian. Bab ini juga membahas tentang Penyelesaian Klaim dan Ganti Rugi oleh Sunlife Financial yang


meliputi Penyelesaian Ganti Kerugian menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Penyelesaian Ganti Kerugian yang diberikan oleh Sunlife Financial Bab V

: Bab ini berisikan kesimpulan dari bab-bab yang telah dibahas sebelumnya dan saran yang mungkin berguna dan dapat dipergunakan untuk menyempurnakan penulisan skripsi ini.


BAB I PENDAHULUAN. Di zaman sekarang asuransi memegang peranan penting dalam

Recommend Documents