BAB I PENDAHULUAN. Di era globalisasi saat ini, masyarakat senantiasa memerlukan organisasi

BAB I PENDAHULUAN I.1. Latar Belakang Di era globalisasi saat ini, masyarakat senantiasa memerlukan organisasi pemerintah sebagai salah satu fungsi pemerintah yang vital yaitu menyelanggarakan pelayanan umum sebagai wujud dari tugas umum pemerintah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Semenjak berlakunya otonomi daerah yang dilaksanakan secara serentak mulai awal januari tahun 2001, dimana dalam tahap pelaksanaan otonomi daerah telah membawa wajah pemerintahan kita dari yang senantiasa sentralisasi menjadi desentralisasi dimana daerah diberikan otonom yang luas, nyata dan bertanggung jawab dalam artian otonomi daerah memberi kesempatan

yang

seluas-luasnya

kepada

masing-masing

daerah

untuk

mengembangkan diri. Salah satu tujuan pemberian otonom tersebut adalah untuk mempercepat laju pertumbuhan daerah dan demokratisasi yang mendorong lahirnya keputusan politik. Implikasi dari kondisi ini, maka pemerintah telah meresponnya dengan menerbitkan UU N0.32 tahun 2004 tentang otonomi daerah serta UU No.33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pusat dan daerah. Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan otonomi daerah maka otonomi ini dititikberatkan pada daerah kabupaten/kota karena daerah kabupaten/kota berhubungan langsung dengan masyarakat. Hal ini sejalan dengan yang tercantum dalam PP No.58 Tahun 2005 Pasal 1 Butir 1, yang menyatakan bahwa keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah

1   

dalam rangka penyelanggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban suatu daerah. Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, prestasi kerja (kinerja), pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Di samping itu melalui otonomi luas, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi keanekaragaman daerah. Suatu instansi (organisasi) pemerintahan yang mampu menjalankan tugas dan menjalankan serangkaian misi organisasi akan berdampak pada efesiensi dan efektifitas dalam peningkatan pembangunan daerah. Dengan keinofativan tersebut memungkinkan jasa lembaga instansi tersebut akan selalu mendapat tempat bagi masyarakat, sehingga nilai tambah dan output instansi akan semakin meningkat dan dapat dirasakan bagi masyarakat yang terlibat. Hal yang tak kalah pentingnya adalah antisipasi pegawai secara individu maupun organisasi. Antisipasi dapat meramalkan tindakan apa yang sesuai untuk diambil, sehingga akan memberikan hasil yang memuaskan bagi pihak-pihak yang terlibat. Dalam konsep kinerja organisasi yang dikemukakan oleh Bastian (2001;329) bahwasanya kinerja organisasi merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan tugas dalam suatu organisasi dalam upaya mewujudkan sasaran, tujuan, misi,dan visi organisasi suatu organisasi. Sedangkan Menurut Gordon

2   

B.Davis yang dikutip dalam (Achmad Ruky,2001:13) mengemukakan bahwa kinerja adalah penampakan kemajuan seseorang dalam menghasilkan sesuatu yang tercermin dari hasil pekerjaan. Dengan demikian kinerja baru akan diketahui apabila seseorang atau sekelompok orang dapat menghasilkan suatu pekerjaan sesuai dengan yang telah ditetapkan sebelumnya. Selama ini pengukuran keberhasilan maupun kegagalan dari instansi pemerintah dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sulit untuk dilakukan secara objektif. Pengukuran kinerja suatu instansi hanya lebih ditekankan kepada kemampuan instansi tersebut dalam menyerap anggaran atau mengerjakan tugastugas pokok yang telah digariskan. Untuk dapat mengetahui tingkat keberhasilan suatu instansi pemerintah, maka seluruh aktivitas instansi tersebut harus dapat diukur

yang

meliputi

input

(masukan),

output(keluaran),

outcomes(hasil),

benefits(manfaat) dan impact (Mohammad Mahsun,2006:77). Hal tersebut sejalan dengan yang tercantum dalam modul Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah(LAN-BPKP,2003:11) yang menjelaskan bahwa indikator pengukuran kinerja organisasi yaitu, indicator masukan, indicator proses, indicator keluaran, indicator hasil,indicator manfaat, dan indicator dampak. Sementara menurut Agus Darma (1991:1), mengatakan bahwa pengukuran kinerja mempertimbangkan hal-hal berikut,yaitu kuantitas kerja, kualitas kerja, serta ketetapan waktu dalam menyelesaikan pekerjaan. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PPKAD) Kabupaten Pinrang, yang merupakan organisasi / instansi pemerintah yang memiliki tugas

dan

tanggung

jawab

untuk

membantu

3   

pemerintah

daerah

dalam

melaksanakan sebagian kewenangan atau urusan pemerintah daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas perbantuan di bidang Pendapatan,Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah yang menjadi tanggung jawabnya dan kewenangan lain yang diserahkan oleh Bupati kepadanya.(Perda No.18 Tahun 2008 Pasal 363). Dalam pelaksanaan tugas-tugas Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Pinrang, maka upaya pelaksanaan tugasnya berdasar pada mekanisme dan prosedur yang digariskan organisasi. Maka para aparatur yang bertugas dikantor Dinas tersebut di tuntut memiliki keterampilan teknis

serta

mampu

meningkatkan

kualitas

kerja

dalam

melaksanakan

tugasnya.(Profil Dinas PPKAD) Disisi lain, menurut Samsul Alam(Skripsi;2010) mengemukakan dalam hasil penelitiannya bahwa kinerja di instansi pemerintah daerah, masih kurang baik dalam hal pelaksanaan tugasnya terkhusus dalam pengelolaan keuangan daerah. Terkadang dalam pelaksanaan tugas tidak memperhatikan kualitas dan tidak sesuai dengan

apa

yang

di

targetkan

sebelumnya.

Suatu

Instansi

seharusnya

menghasilkan kualitas dalam pelaksanaan pekerjaan karena instansi pemerintah memegang peranan yang sangat penting dalam menunjang pembangunan daerah. Berhasil atau tidaknya suatu daerah sangat bergantung pada prestasi kerja atau kinerja suatu instansi pemerintah. Berdasarkan uraian diatas, mendorong penulis untuk melakukan penelitian terhadap hal tersebut dengan mengangkat judul : “Kinerja Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PPKAD) Kabupaten Pinrang”.

4   

I.2. Rumusan Masalah Berdasarkan yang telah diuraikan diatas, maka yang menjadi masalah dalam penelitian ini adalah : “Bagaimana kinerja Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PPKAD) Kabupaten Pinrang dalam melaksanakan tugasnya. I.3. Tujuan Penelitian Sesuai dengan rumusan masalah penelitian yang dikemukakan maka tujuan penelitian ini adalah : Untuk menganalisis kinerja Dinas PPKAD di Kabupaten Pinrang dalam melaksanakan tugasnya. I.4. Manfaat Penelitian Adapun manfaat penelitian diatas yang mempunyai dua dimensi utama yaitu: a) Akademis Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada perkembangan ilmu administrasi dan manajemen terutama teori dan konsep manajemen kinerja organisasi. b) Praktis Hasil penelitian ini secara praktis diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi

upaya-upaya

5   

peningkatan prestasi kerja

(kinerja)

organisasi Dinas Pendapatan pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah di Kabupaten Pinrang .

6   

BAB II TINJAUAN PUSTAKA II.1.Konsep Kinerja II.1.1.Pengertian Kinerja Konsep kinerja pada dasarnya dapat dilihat dari dua segi, yaitu kinerja pegawai (perindividu) dan kinerja organisasi. Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan tugas dalam suatu organisasi, dalam upaya mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi tersebut (Bastian,2001:329). Pegawai adalah orang yang melakukan pekerjaan dengan mendapatkan imbalan jasa berupa gaji dan tunjangan dari pemerintah. Unsur manusia sebagai pegawai maka tujuan badan (wadah yang telah ditentukan) kemungkinan besar akan tercapai sebagaimana yang diharapkan. Pegawai inilah yang mengerjakan segala pekerjaan atau kegiatan-kegiatan penyelenggaraan pemerintahan. Berdasarkan penjelasan di atas, maka pengertian kinerja pegawai adalah hasil kerja perseorangan dalam suatu organisasi. Dalam kamus besar bahasa Indonesia dinyatakan bahwa kinerja berarti sebagai (1) sesuatu yang dicapai, (2) prestasi yang diperlihatkan,(3) kemampuan kerja. Hal ini seiring dengan Prawirosentono (1992 :2) yang menyatakan bahwa: “hasil kerja dapat dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi,sesuai wewenang dan tanggung jawab masing-masing, dalam rangka upaya mencapai tujuan organisasi bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral maupun etika”.

7   

Definisi kinerja diatas menjelaskan gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan tugas yang dilakukan oleh seluruh pegawai yang ada disuatu organisasi atau instansi pemerintah. Meningkatkan kinerja dalam sebuah organisasi atau instansi pemerintah merupakan tujuan atau target yang ingin dicapai oleh organisasi dan instansi pemerintah dalam memaksimalkan suatu dari sumber daya yang dimiliki oleh organisasi, sumber daya yang digerakan atau dijalankan pegawai yang berperan aktif sebagai pelaku dalam upaya mencapai tujuan organisasi tersebut. Menurut John Whitmore (1997 : 104) “Kinerja adalah pelaksanaan fungsifungsi yang dituntut dari seseorang,kinerja adalah suatu perbuatan, suatu prestasi, suatu pameran umum ketrampilan”. Mengacu pada konsep tersebut diatas, bahwa unsur kinerja terdiri dari efisiensi, efektifitas, dan produktifitas. Hubungan dengan kepentingan penelitian maka “performance dapat diartikan sebagai kinerja juga dapat diartikan sebagai pencapaian kerja atau penampilan prestasi individu dengan memanfaatkan potensi sumber daya untuk menghasilkan berupa produk akhir dan atau bentuk perilaku, kompetensi dan keterampilan spesifik yang dapat mendukung pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Selanjutnya menurut Gordon B.Davis dikutip dalam (Achmad Ruky 2001:13) kinerja adalah penampakan kemajuan seseorang dalam menghasilkan sesuatu yang tercermin dari hasil

pekerjaan. Dengan demikian, kinerja baru akan diketahui

8   

apabila seseorang atau sekelompok orng dapat menghasilkan suatu pekerjaan sesuai dengan yang telah ditetapkan sebelumnya. Memperhatikan pendapat para ahli diatas, dapat dipahami bahwa konsep pengukuran kinerja merupakan suatu konsep yang bersifat multidimensional, ini terjadi karena antara satu ahli dengan yang lainnya memiliki dasar ilmu yang berbeda walaupun tujuan akhir kinerja adalah peningkatan kemampuan untuk melaksanakan fungsi-fungsinya. II.1.2.Manajemen Kinerja Secara mendasar, Manajemen kinerja merupakan rangkaian kegiatan yang dimulai dari perencanaan kinerja, pemantauan/peninjauan kinerja, penilaian kinerja dan tindak lanjut berupa pemberian penghargaaan dan hukuman. Rangkaian kegiatan tersebut haruslah dijalankan secara berkelanjutan. Menurut definisinya, manajemen kinerja adalah suatu proses strategis dan terpadu

yang

menunjang

keberhasilan

organisasi

melalui

pengembangan

performansi SDM. Dalam manajemen kinerja kemampuan SDM sebagai contributor individu dan bagian dari kelompok dikembangkan melalui proses bersama antara manajer dan individu yang lebih berdasarkan kesepakatan dari pada intruksi. Kesepakatan ini meliputi tujuan (objectives), persyaratan pengetahuan, keterampilan dan kemampuan, serta pengembangan kinerja dan perencanaan pengembangan pribadi. Manajemen kinerja bertujuan untuk dapat memperkuat budaya yang berorientasi pada kinerja melalui pengembangan keterampilan, kemampuan dan potensi-potensi yang dimiliki oleh SDM dalam suatu organisasi. Sifatnya yang

9   

interaktif ini akan meningkatkan motivasi dan memberdayak SDM dan membentuk suatu kerangka kerja dalam pengembangan kinerja. Manajemen kinerja juga dapat menggalang partisipasi aktif setiap anggota organisasi untuk mencapai sasaran organisasi melalui penjjabran sasaran individu maupun kelompok sekaligus mengembangkan potensinya agar dapat mencapai sasarannya itu. Berdasarkan tugasnya ini, manajemen kinerja dapat dijadikan landasan bagi promosi, mutasi dan evaluasi, sekaligus penentuan kompensasi dan penyusunan program pelatihan. Manajemen kinerja juga dapat dijadikan umpan balik untuk pengembangan karier dan pengembangan karier SDM dalam suatu organisasi. Menurut Achmad Ruky(2001:13) Manajemen kinerja merupakan seluruh kegiatan yang dilakukan dalam sebuah proses manajemen harus terjadi, dimulai dengan menetapkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, kemudian tahap pembuatan rencana, pengorganisasian, pengarahan, dan akhirnya evaluasi atas hasilnya. Adapun fungsi manajemen kinerja adalah mencoba memberikan suatu pencerahan dan jawaban dari berbagai permasalahan yang terjadi di suatu organisasi baik yang disebabkan oleh factor internal dan eksternal, sehingga apa yang dialami pada saat ini tidak membawa pengaruh yang negative bagi aktifitas organisasi pada saat ini dan yang akan datang. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh suatu organisasi agar berfungsi dan berperannya manajemen kinerja dengan baik, yaitu:

10   

1. Pihak manajemen organisasi harus mengedepankan konsep komunikasi yang bersifat multi komunikasi. Multi komunikasi artinya pihak manajemen organisasi tidak menutup diri dengan berbagai informasi yang masuk dan mengkomunikasi berbagai informasi tersebut namun tetap mengedepankan konsep filter information. 2. Perolehan berbagai informasi yang diterima dari proses filter information dijadikan sebagai bahan kajian pada forum berbagai pertemuan dalam pengembangan manajemen kinerja terhadap pencapaian hasil kerja dan sebagainya 3. Pihak manajemen suatu organisasi menerpakan system standar prosedur yang bersertifikasi dan diakui oleh lembaga yang berkompeten dalam bidangnya. 4. Pihak manajemen organisasi menyaediakan anggaran khusus untuk pengembangan manajemen kinerja yang diharapkan 5. Pembuatan time schedule kerja yang realistis dan layak. Pembuatan time schedule kerja bertujuan agar tercapainya pekerjaan yang sesuai apa yang ditargetkan. Manfaat dari time schedule kerja ini yaitu : pihak organisasi dapat menjadikan time schedule kerja sebagai salah satu acuan dalam melihat prestasi kerja pegawai, para pegawai dapat bekerja secara lebih focus dan bias mengantisipasi berbagai permasalahan yang akan timbul bahkan mereka bias melaksanakan serta menyelesaikan pekerjaan lebih cepat dari waktu yang ditentukan.

11   

II.1.3.Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja Adapun factor-faktor yang mempengaruhi kinerja adalah pendidikan, pelatiahan, motivasi, kompensasi, lingkungan kerja dan kepemimpinan. Untuk lebih jelasnya keenam factor tersebut diatas dapat diuraikan satu persatu sebagai berikut: 1. Pendidikan Pendidikan merupakan tugas untuk meningkatkan pengetahuan, pengertian atau sikap para tenaga kerja sehingga mereka dapat lebih menyesuaikan dengan lingkungan kerja mereka. Pendidikan berhubungan dengan menambah pengetahuan umum dan pengertian tentang seluruh lingkungan kerkja. Pendidikan berhubungan dengan menjawab

how

(bagaimana) dan why(mengapa), dan biasanya pendidikan lebih banyak berhubungan dengan teori tentang pekerjaan. Sekaligus bahwa pendidikan merupakan suatu usaha untuk mengembangkan kemampuan berpikir dari seorang tenaga kerja. 2. Pelatihan Pelatihan merupakan suatu proses aplikasi, terutama terhadap peningkatan kecakapan. Karena itu, perlu dipelajari bagaimana caranya melaksanakan tugas dan pekerjaan tertentu. Oleh karena itu proses ini terikat dengan berbagai tujuan organsasi. Pelaatihan dapat dipandang secara sempit maupun luas. Secara terbatas, pelatihan menyediakan para pegawai pengetahuan yang spesifik dan dapat diketahui serta keterampilan yang digunakan dalam pekerjaan mereka saat ini. Terkadang ada batasan yang ditarik antara pelatihan dan pengembangan, dengan pengembangan

12   

yang bersifat lebih luas dalam cakupannya serta memfokuskan pada individu untuk mencapai kemampuan baru yang berguna baik bagi pekerjaannya saat ini maupun di masa mendatang. 3. Motivasi Menurut Veitzel Rivai

(2004:455) mengemukakan bahwa motivasi

adalah serangkain sikap dan nilai-nilai yang mempengaruhi individu untuk mencapai hal yang spesifik sesuai dengan tujuan individu. Pada dasarnya motivasi dapat memacu pegawai untuk bekerja keras sehingga dapat mencapai tujuan mereka. Hal ini akan meningkatkan prudiktivitas kerja pegawai sehingga berpengaruh pada pencapaian tujuan organisasi 4. Kompensasi Masalah kompensasi selain sensitive karena menjadi pendorong seseorang untuk bekerja, juga karena berpengaruh terhadap moral dan disiplin tenaga kerja. Oleh karena itu, setiap organisasi harus dapat memberikan kompensasi yang seimbang dengan beban kerja yang dipikul oleh tenaga kerja/pegawai. Dengan demikian, tujuan pembinaan tenaga kerja adalah untuk menciptakan tenaga kerja yang berdaya guna dan berhasil guna dapat terwujud. Lebih dari itu, tujuan organisasi untuk meningkatkan keluaran produksi dapat ditunjang. Dari pengertian diatas, kompensasi merupakan bentuk penghargaan, member penghargaan atas hasil yang telah dicapai. Kebijakan organisasi dalam hal kompensasi member penguatan perilaku kerja yang telah memberikan kontribusi positif bagi organisasi.

13   

5. Lingkungan kerja Organisasi dapat berkembang merupakan keinginan setiap individu yang berada di dalam organisasi tersebut. Sehingga diharapkan dengan perkembangan tersebut organisasi mampu bersaing dan mengikuti kemajuan zaman. Karena itu, tujuan yang diharapkan oleh organisasi dipengaruhi oleh factor-faktor lingkungan yang bersifat internal dan eksternal. Sejauh mana tujuan organisasi tersebut telah tercapai dapat dilihat dari beberapa besar organisasi

memenuhi

tuntutan

lingkungannya.

Memenuhi

tuntutan

lingkungan berarti dapat memanfaatkan kesempatan atau mengatasi tantangan lingkungan atau ancaman dari lingkungan dalam rangka menghadapi

atau

memenuhi

tuntutan

dan

pearubahan-perubahan

dilingkungan organisasi. 6. Kepemimpinan Kepemimpinan suatu organisasi termasuk didalamnya mengelola sumber daya manusianya, sehingga diperlukan sekali prinsip-prinsip atau teori-teori manajemen, termasuk prinsip dan teori kepemimpinan. Setiap kemampuan dalam kepemimpinan harus melekat erat pada seorang manajer, apapun ruang lingkup tanggung jawabnya. Karena tanpa kemampuan memimpin, lebih-lebih dalam hal manajemen sumber daya manusia, tidak mungkin seorang manajer berhasil baik dalam melaksanakan tanggung jawabnya. Sikap dan gaya serta perilaku kepemimpinan manajer sangat besar pengaruhnya terhadap organisasi yang dipimpinnya, bahkan dapat berpengaruh terhadap produktifitas organisasinya.

14   

II.1.4.Pengukuran Kinerja Pengukuran kinerja merupakan alat manajemen untuk meningkatkan kualitas pengambilan

keputusan

dan

akuntabilitas

Sebenarnya

pengukuran

kinerja

mempunyai makna ganda yaitu pengukuran sendiri dan evaluasi kinerja dimana kedua hal tersebut terlebih dahulu harus ditentukan tujuan dari suatu program secara jelas. Pengukuran kinerja merupakan jembatan antara perencanaan strategik dengan akuntabilitas sehingga pemerintah dapat dikatakan berhasil jika terdapat inidkator-indikator atau ukuran-ukuran capaian yang mengarah pada misi tanpa adanya pengukuran kinerja yang sangat sulit dicari pembenaran yang logis atas pencapaian misi organisasi instansi. Menurut Ike Kusdyah Rachmawati(2008;123),pengukuran kinerja merupakan evaluasi formal terhadap prestasi pegawai. Evaluasi tersebut dapat dilakukan secara informal. Evaluasi kinerja secara formal mempunyai beberapa fungsi. Pertama, evaluasi kinerja digunakan untuk menilai evektifitas pegawai. Kedua, evaluasi kinerja sering dipakai sebagai dasar penggajian, promosi, atau pelatihan yang diperlukan. Berkaitan dengan kinerja Dinas Pendapatan pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pinrang dalam melaksanakan tugasnya sebagai pelayan masyarakat maka pemerintah dan birokrasi yang ada harus memberdayakan masyarakat dalam pemberian layanan. Hal ini sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh David Osborne dan Ted Gaebler yang dikutip dalam (sedarmayanti, 2003 : 52-53) tentang konsep

15   

reveinting government, yang menawarkan suatu konsep yang bisa dijalankan oleh lembaga public Adapun prinsip konsep tersebut adalah sebagai berikut : a. Pemerintah dan birokrasi berperan sebagai katalisator. b. Pemerintah dan birokrasi harus memberdayakan masyarakat dalam pemberian layanan. c. Pemerintah dan birokrasi harus menciptakan persaingan dalam setiap layanan d. Pemerintah dan birokrasi hendaknya berorientasi kepada kinerja yang baik e. Pemerintah dan birokrasi harus melakukan aktivitas yang menekankan pada peraturan-peraturan f.

Pemerintah dan birokrasi harus mengutamakan pemenuhan kebutuhan masyarakat bukan kebutuhan sendiri

g. Pemerintah dan birokrasi harus memiliki aparat yang tau cara yang tepat dengan menghasilkan uang untuk organisasinya disamping pandai menghemat biaya h. Pemerintah dan birokrasi antisipatif i.

Diperlukan desentralisasi dalam pengelolaan pemerintahan

j.

Pemerintah dan birokrasi harus memperhatikan kekuatan pasar.

Teknik dan metode yang digunakan dalam menganalisis kinerja kegiatan yang pertama-tama dilakukan adalah dengan melihat sejauh mana adanya

16   

kesesuaian antara program dan kegiatan-kegiatan sebagaimana yang tertuang dalam perencanaan strategik pemerintah yang bersangkutan. Pengukuran kinerja mencakup penetapan indikator yang ada pada suatu instansi pemerintah dan selanjutnya dievaluasi dengan cara menghitung nilai capaian kinerja dan pelaksanaan kegiatan atau program. Menurut Robert Bacal(2005;112) ada tiga pendekatan dalam evaluasi kinerja yaitu system penilaian(rating system), system peringkat(ranking system), serta pengukuran berdasarkan tujuan dan dasar. II.1.5.Manfaat Pengukuran Kinerja Melalui

pengukuran

kinerja

diharapakan

instansi

pemerintah

dapat

mengetahui kinerja dalam suatu periode tertentu. Dengan adanya suatu pengukuran kinerja maka kegiatan dan program instansi pemerintahan dapat diukur dan dievaluasi (LAN RI 2003:3). Selanjutnya dari pengukuran kinerja setiap instansi dapat diperbandingkan dengan instansi yang sejenis sehingga penghargaan dan tindakan dan disiplin dapat dilakukan secara lebih objektif. LAN RI (2003 :3) pengukuran kinerja penting peranannya sebagai alat manajemen untuk: a) Memastikan pemahaman para pelaksana akan ukuran yang digunakan untuk pencapaian kinerja b) Memastikan tercapainya rencana kinerja yang telah disepakati

17   

c) Memonitor

dan

mengevaluasi

pelaksanaan

kinerja

dan

membandingkannya dengan rencana kerja serta melakukan tindakan unutk memperbaiki kinerja d) Memberikan penghargaan dan hukuman yang objektif atas pelaksan yang telah diukur sesuai dengan sistem pengukuran kinerja yang telah disepakati e) Menjadi alat komunikasi antar bawahan dan pimpinan dalam rangka upaya memperbaiki kinerja organisasi f)

Mengidentifikasi apakah kepuasan pelanggan sudah terpenuhi.

g) Memastikan bahwa penngambilan keputusan dialakukan secara objektif h) Menunjukkan peningkatan yang perlu dilakukan i)

Mengungkapkan permasalahan yang terjadi

j)

Membantu memahami proses kegiatan instansi pemerintah

k) Tolok ukur kinerja adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit kerja untuk setiap jenis pelayanan pada bidang kewenangan yang diselenggarakan oleh unit organisasi. l)

Penetapan standar pelayanan merupakan cara untuk menjamin dan mendukung kewenangan untuk menyelenggarakan pelayanan oleh daerah dan sekaligus merupakan akuntabilitas daerah.

Penetapan standar playanan minimal unutk daerah provinsi mengacu pada indicator-indikator pelayanan minimal yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Standar pelayanan untuk daerah Kabupaten/Kota yang ditetapkan oleh Kepala

18   

Daerah yang bersangkutan berpedoman pada standar pelayanan yang ditetapkan oleh Gubernur. II.1.6.Indikator Kinerja LAN-BPKP dalam modul Sistem Akuntabilitasi Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), (2003 : 11) mengkategorikan indikator kinerja dalam pelaksanaan pengukuran kinerja organisasi yaitu : a. Indikator masukan adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaa kegiatan dapat berjalan lancar untuk menghasilkan keluaran. Indikator ini dapat berupa dana, sumber daya manusia, informasi, kebijaksanaan/peraturan perundang-undangan dan sebagainya b. Indkator proses adalah segala besaran yang menunjukkan upaya yang dilakukan dalam rangka mengolah masukan menjadi keluaran. Indkator proses menggambarkan perkembangan atau aktifitas yang terjadi atau dilakukan selama pelaksanaan kegiatan berlangsung, khususnya dalam proses mengolah masukan menjadi keluaran. c. Indikator keluaran adalah segala sesuatu yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa fisik/dan atau non fisik d. Indikator hasil adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah (efek langsung). e. Indikator manfaat adalah segala sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan

19   

f.

Indikator dampak adalah pengaruh yang ditimbulkan baik positif, maupun negatif pada setiap tingkatan indikator berdasarkan asumsi yang telah ditetapkan.

Hal yang sama juga dikemukakan oleh Mohamad Mahsun (2006 : 77) jenis indikator pemerintah meliputi indikator masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat dan dampak. 1) Indikator masukan (input) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran. Indikator ini mengukur jumlah sumber daya seperti anggaran (dana), sumber daya manusia, peralatan, material dan masukan lain yang dipergunakan untuk melaksankan kegiatan. 2) Indikator proses (process) dalam indikator proses organisasi merumuskan ukuran

kegiatan,

baik

dari

segi

kecepatan,

maupun

ketepatan

pelaksanaan kegiatan tersebut. 3) Indikator keluaran (output) adalah sesuatu yang diharapkan langsung dapat dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa fisik dan nonfisik. Indikator atau tolok ukur keluaran digunakan untuk mengukur keluaran yang dihasilkan dari suatu kegiatan. Indikator keluaran dijadikan landasan untuk menilai kemajuan suatu kegiatan apabila tolok ukur dikaitkan dengan sasaran kegiatan yang terdefenisi dengan baik dan terukur. 4) Indikator hasil (outcomes) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah (efek langsung). Dengan indikator outcome, organisasi akan dapat mengetahui apakah

20   

hasil yang telah diperoleh dalam bentuk output memang dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan dapat memberikan kegunaan yang besar bagi masyarakat banyak. 5) Indikator manfaat (benefit) adalah segala sesuatu yang terkait dengan tujuan

akhir

dari

pelaksanaan

kegiatan.

Indikator

manfaat

menggambarkan manfaat yang diperoleh dari indikator hasil. Indikator manfaat menunjukkan hal yang diharapkan dapat diselesaikan dan berfungsi dengan optimal (tepat lokasi dan waktu) 6) Indikator dampak (impact) adalah pengaruh yang ditimbulkan baik positif maupun negatif. Menurut Agus Darma (1991: 1), mengatakan bahwa hampir semua cara pengukuran kinerja mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: 1. Kuantitas, yaitu jumlah yang harus diselesaikan atau dicapai. Pengukuran kuantitatif melibatkan perhitungan keluaran dari proses atau pelaksanaan kegiatan. Ini berkaitan dengan jumlah keluaran yang dihasilkan. 2. Kualitas, adalah mutu yang dihasilkan. Pengukuran kualitatif keluaran mencerminkan pengukuran tingkat “kepuasan“, yakni seberapa baik penyelesaiannya. 3. Ketepatan

waktu,

adalah

sesuai

tidaknya

dengan

waktu

yang

direncanakan. Pengukuran ketepatan waktu merupakan jenis khusus penyelesaian suatu kegiatan.

21   

II.2.Konsep Organisasi II.2.1.Pengertian organisasi Organisasi di masyarakat yang satu berbeda dengan organisasi di masyarakat yang lainnya. Menurut Etizioni (1982) yang mengartikan organisasi sebagai unit sosial (pengelompokan manusia) yang sengaja dibentuk dan dibentuk kembali penuh dengan pertimbangan dalam rangka mencapai tujuan-tujuan tertentu. Menurutnya organisasi umumnya ditandai oleh ciri-ciri : 1) Adanya pembagian dalam pekerjaan yang merupakan bentuk-bentuk pembagian yang tidak dipolakan begitu

saja, tetapi pola pembagian

tersebut direncanakan untuk mewujudkan tujuan tertentu. 2) Adanya satu atau beberapa pusat kekuasaan yang berfungsi mengawasi pengendalian usaha-usaha organisasi serta mengarahkan organisasi mencapai tujuannya 3) Penggantian

tenaga,

yakni

tenaga

yang

dianggap

tidak

bekerja

sebagaimana diharapkan, dapat digantikan oleh tenaga lain. Penggantian ini dilakukan dengan pengalihan maupun promosi. Organisasi dapat dikelompokan menjadi organisasi formal (pemerintah) dan organisasi nonformal (swasta). Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PPKAD) sebagai organisasi formal melaksanakan tugas pemerintah yaitu di bidang pengelolaan keuangan daerah. Mengenai organisasi formal ini, Louis A Allen dikutip dalam (Susanto, 2000 : 28) mengemukakan bahwa: “The formal organization is a system of well defined jobs, each bearing a definite measure of authority

22   

responsibility, and accountability, the whole consciously designed to eneble the people of the enterprise to work most effectively together in accomplishment their objectives ( organisasi formal adalah suatu sistem dari pekerjaan yang dirumuskan dengan baik, masing-masing pekerjaan itu mengandung sejumlah wewenang, tugas dan tanggung jawab tertentu, keseluruhannya disusun secara sadar untuk memungkinkan orang-orang dari badan usaha itu bekerjasama secara paling efektif dalam mencapai tujuan mereka). Menurut Mulyono (1993 : 41) bahwa :Walaupun terdapat perbedaan yang cukup mendasar diantara organisasi-organisasi dalam masyarakat kita, tetapi masih banyak kesamaan-kesamaan yang dimilikinya pada hakikatnya, setiap organisasi adalah kumpulan dari masyarakat yang melakukan tugas-tugas tertentu yang dikoordinasi untuk meningkatkan nilai kegunaanya dari beberapa barang dan jasa yang diinginkan oleh dan atau disediakan untuk masyarakat. Demikian pula dengan Nicholas Henry (1998 : 73) mengemukakan bahwa: Beberapa karakteristik yang pasti dari suatu organisasi adalah bahwa organisasi: 1) Punya maksud tertentu dan merupakan kumpulan bernagai macam manusia 2) Punya hubungan sekunder (impersonal) 3) Punya tujuan yang khusus dan terbatas 4) Terintegrasi dalam system sosial yang lebih luas 5) Menghasilkan barang dan jasa untuk lingkungan 6) Sangat berpengaruh atas setiap perubahan lingkungan

23   

Pada umumnya organisai ditandai oleh ciri-ciri sebagai berikut : 1) Adanya pembagian dalam pekerjaan, keluasan dan tanggung jawab komunikasi yang merupakan bentuk-bentuk pembagian yang tidak dipolakan begitu saja atau disusun menurut cara-cara tradisional, melainkan sengaja direncanakan unutk dapat lebih meningkatkan usaha mewujudkan tujuan tertentu. 2) Adanya satu atau beberapa pusat kekuasaan yang berfungsi mengawasi pengendalian usaha-usaha organisasi serta mengarahkan organisasi mencapai tujuannya, pusat kekuasaan harus juga secara kontinu mengkaji sejauh mana hasil yang telah dicapai oleh organisasi dan apabila wewenang diperlukan harus juga menyusun pola-pola baru guna meningkatkan efisiensi. 3) Penggantian tenaga,dalam hal ini tenaga yang dianggap tidak bekerja sebagaimana diharapkan, dapat diganti oleh tenaga lain, demikian juga organisasi dapat mengkombinasikan lagi anggotanya melalui proses pengalihan maupun promosi II.2.2.Kinerja Organisasi Organisasi merupakan suatu sistem terbuka yang didalamnya tercermin adanya komponen-komponen dengan sub-sub komponen sebagai berikut : input yang mencapai material, perlengkapan, failitas, sumber daya manusia, kebijakan dan aturan.

24   

Sebagai sistem terbuka organisasi mentransformasikan sumber daya manusia dan sumber daya selebihnya kemudian diterima sebagai input dari lingkungan untuk menghasilkan suatu produksi berupa barang dan jasa. Sebagai sistem terbuka organisasi harus mendapatkan sumber-sumber untuk mengadakan pertukaran outputnya dengan lingkungan luar baik yang sifatnya umum maupun yang spesifik berupa pemasok, pendistribusi, unit-unit atau wakil pemerintah, yaitu lingkungan dimana organisasi melakukan kerjasama suatu organisasi yang telah dibentuk baik organisasi swasta maupun pemerintah masing-masing mempunyai visi dan misi yang ingn dicapai. Berhasil atau tidaknya suatu organisasi mencapai apa yang mencapai misinya adalah tergantung kemampuan organisasi itu dalam mewujudkan tugas-tugas dalam operasionalnya. Kinerja dapat diartikan sebagai gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi ( Dalam Pedoman Penerapan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah ( AKIP) yang diterbitkan oleh LAN di Jakarta pada tahun 2003). Pengertian kinerja organisasi juga dikemukakan oleh Bastian (2001) sebagai gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan tugas suatu organisasi dalam upaya mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi tersebut. Satu hal yang perlu dipahami bahwa keberhasilan organisasi tergantung dari pada penampilan dan pemeliharaan sumber daya manusia. Keberhasilan kelompok kerja merupakan salah satu contoh keberhasilan organisasi, sekaligus sebagai ukuran tercapainya suatu tingkat tertinggi penampilan kerja organisasi. Akan tetapi

25   

memang tidak serta merta organisasi mampu memberikan penampilan tanpa melalui suatu proses dan tahapan. Penilaian terhadap kinerja merupakan suatu kegiatan yang sangat penting, penilaian tersebut dapat digunakan sebagai ukuran keberhasilan suatu organisasi dalam kurun waktu tertentu, dan penilaian tersebut dapat dijadikan input bagi perbaikan atau peningkatan. Untuk menilai apakah organisasi yang dipimpinnya telah berhasil dalam melaksanakan tugasnya atau belum, Kepala Dinas Pendapatan pengelolaan Keuangan dan asset Daerah (PPKAD) Kabupaten Pinrang dapat menggunakan criteria keberhasilan suatu organisasi sebagai berikut: 1) Tercapainya tujuan organisasi 2) Organisasi mampu memenuhi dan memanfaatkan segala sumber daya yang ada secara optimal 3) Bawahan dan mitra kerja merasa puas 4) Munculnya kesepakatan antara anggota dalam organisasi dari berbagai tingkatan terhadap apa yang sedang dan akan dilakukan 5) Organisasi memberikan pengalaman terhadap kepentingan yang paling baik dari masyarakat II.2.3.Kinerja Organisasi / Instansi Pemerintah Kinerja instansi pemerintah dalam mencapai sasarannya tidak terlepas dari masyarakat (LAN – RI (2003)

26   

1) Rencana Strategik Dalam sosialisai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) yang diterbitkan oleh LAN – BPKP dijelaskan bahwa perencanaan strategis merupakan proses secara sistematis berkelanjutan dari pembuatan keputusan yang beresiko dengan memanfaatkan sebanyakbanyaknya pengetahuan antisipatif secara sistematis usaha-usaha melaksanakan keputusan terssebut dan mengukur hasilnya melalui umpan balik yang secara terorganisir dan sistematis. Inpres nomor 7 Tahun 1999 menyebutkan bahwa perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hal yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Rencana strategi mengandung visi, misi, tujuan, sasaran, kebijaksanaan, program, atau kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi

perkembangan

dikemukaakan

sebagai

bentuk

masa

depan.

kebijakan

Pandangan

pemerintah

ini

yang lebih

menekankan pada renstra sebagai suatu proses yang harus dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan (setiap lima tahun) didalamnya tergambarkan mengenai suatu yang ingin dicapai, yang ditentukan berdasarkan hasil analisis terhadap kondisi internal dan eksternal, serta upaya yang harus dilakukan untuk mencapai sebagai suatu strategis yang harus dilaksanakan secara konsisten. 2) Rencana Kerja

27   

Berdasarkan UU RI No. 25 Tahun 2004 tentang system perencanaan pembangunan nasional pasal 5 ayat 3 menjelaskan bahwa rencana kerja pemerintah daerah merupakan penjabaran terinci dari rencana pembangunan jangka menengah daerah. Rencana kerja pemerintah daerah dilaksanakan dalam waktu satu tahun anggaran dengan tujuan (a) berupaya menciptakan keterpaduan rencana proyek lintas sektoral, alokasi pembiayaan dan keterpaduan penentuan lokasi pembangunan, (b) menciptakan keterpaduan antara perencanaan dengan berdasar pada aspirasi bawah, dan (c) terciptanya tujuan pembangunan daerah. 3) Anggaran Kinerja Anggaran

kinerja

adalah

anggaran

yang

menghitungkan

pengeluaran dengan hasil yang diinginkan. Melalui proses anggaran kinerja instansi pemerintah kota/kabupaten menetapkan keluaran danhasil dari masing-masing program dan pelayanan, kemudian instansi pemerintah dapat membuat target untuk pencapaiannya. Berdasarkan ketentuan dalam pasal 8 PP 105/2000 APBD disusun dengan pendekatan kinerja anggaran yang mengutamakan supaya pencapaian hasil kerja dari perencanaan alokasi biaya yang ditetapkan APBD yang disusun dengan pendekatan kinerja, memuat: a) Sasaran yang diharapkan memuat fungsi belanja b) Standar pelayanan yang diharapkan dan perkiraan biaya satu tahun kegiatan yang bersangkutan

28   

c) Bagian pendapatan APBD yang membiayai belanja administrasi umum, belanja oerasional dan pemeliharaan modal. Uraian tersebut merupakan sasaran kinerja pemerintah daerah yang menjadi acuan laporan pertanggung jawaban tentang kinerja daerah tersebut. 4) Laporan Akuntabilitas Kinerja instansi Pemerintah (LAKIP) Dalam

pedoman

penerapan

Akuntabilitas

Kinerja

Instansi

Pemerintah (AKIP) yang diterbitkan oleh LAN RI Jakarta pada tahun 2003 dijelaskan bahwa: a) Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggung jawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seorang badan hokum/kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggung jawaban b) Kinerja

adalah

pelaksanaan

gambaran suatu

mengenai

tingkat

kegiatan/program/kebijakan

pencapaian dengan

mewujudkan sasaran, tujuan, visi, dan misi organisasi. c) Instansi pemerintah adalah sebutan kolektif bagi satuan organisasi departemen, lembaga pemerintah non departemen dan instansi pemerintah lainnya baik pusat maupun daerah d) Akuntabilitas

kinerja

instansi

pemerintah

adalah

perwujudan

kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodic

29   

e) System akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah instrument pertanggungjawaban

yang

meliputi

berbagai

indikator

dan

mekanisme kegiatan pengukuran penilaian dan pelaporan kinerja secara menyeluruh dan tepadu untuk memenuhi kewajiban suatu instansi

pemerintah

dalam

mempertanggung

jawabkan

keberhasilan/kegagalan dalam pelaksanaan tupoksi serta misi organisasi. II.3. Kerangka Pemikiran Berdasarkan mengemukakan

konsep

yang

dikemukakan

Agus

Darma

(1991:

1),

bahwa ada tiga indikator dalam menilai kinerja yaitu Kuantitas

pekerjaan, Kualitas pekerjaan, ketepatan waktu. Untuk menganalisis kinerja Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PPKAD) Kabupaten Pinrang, maka penulis menggunanakan tiga indikator tersebut. Dari segi kuantitas diukur dari hasil pekerjaan, dari segi kualitas pekerjaan diukur dari hasil pekerjaan yang sesuai dengan harapan masyarakat, dan dari segi ketepatan waktu diukur dari ketepatan waktu dalam menyelesaikan pekerjaan. Lebih jelasnya digambarkan sebagai berikut:

30   

KUANTITAS  Volume Pekerjaan  KUALITAS KINERJA DINAS PPKAD 

Mutu /Hasil Pekerjaan KETEPATAN WAKTU  Ketepatan waktu dalam  melakukan pekerjaan 

Gambar 1 :kerangka pikir penelitian

31   

BAB III METODE PENELITIAN III.1. Pendekatan Penelitian Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif dimana dalam penelitian yang dilakukan hanya bersifat Deskriptif yaitu untuk mengetahui atau menggambarkan kenyataan dari kejadian yang diteliti sehingga memudahkan penulis untuk mendapatkan data yang objektif dalam rangka mengetahui dan menganalisis kinerja Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PPKAD) Kabupaten Pinrang. III.2. Tipe dan Dasar Penelitian Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu tipe penelitian Deskriptif, dimana tipe penelitian Deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan atau menghubungkam variabel satu dengan variabel yang lain. Selain itu penelitian Deskriptif juga terbatas pada usaha mengungkapkan suatu masalah atau keadaan atau peristiwa sebagaimana adanya sehingga bersifat sekedar untuk mengungkapkan fakta dan memberikan gambaran secara objektif tentang keadaan yang sebenarnya dari objek yang diteliti. Oleh karena itu penulis menggunakan tipe penelitian Deskriptif dengan dasar penelitian study kasus, yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara

32   

jelas mengenai Kinerja Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Pinrang.. III.3. Lokasi Penelitian Adapun lokasi penelitian ini yaitu di Kantor Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PPKAD) Kabupaten Pinrang. III.4. Unit Analisis Unit analisis dalam penelitian ini adalah organisasi yaitu kantor Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PPKAD) Kabupaten pinrang dimana berfokus pada prestasi kerja atau kinerja Dinas Pendapatan pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pinrang.. III.5. Jenis dan Sumber Data 1. Data Primer Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari hasil wawancara yang diperoleh dari narasumber atau informan yang dianggap sangat berpotensi dalam memberikan data yang relevan dan sebenarnya dilapangan. 2. Data Sekunder Data selokasi penelitian sekunder adalah sebagai data pendukung data primer dari litelature dan dokumen serta data yang diambil dari suatu organisasi atau perusahaan dengan permasalahan di lapangan yang

33   

terdapat pada lokasi penelitian berupa bahan bacaan, bahan pustaka dan laporan-laporan penelitian. III.6. Narasumber atau Informan Narasumber atau informan merupakan orang-orang yang berpotensi untuk memberikan informasi tentang bagaimana Kinerja Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten pinrang.. Informan dalam penelitian yang berhubungan dengan Kinerja Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pinrang adalah 1. Sekretaris Kepala Dinas PPKAD Kabupaten Pinrang 2. Kepala Bidang Akuntansi 3. Kepala Bidang Pembiayaan 4. Kepala Bidang asset 5. Kepala Bidang Pendapatan Daerah 6. Anggota DPRD Kabupaten Pinrang 7. Inspektorat Kabupaten Pinrang III.7. Teknik Pengumpulan Data Dalam penelitian ini jenis data yang dikumpulkan adalah data primer dan data sekunder. Untuk mengumpulkan data primer dan data sekunder peneliti menggunakan beberpa teknik pengumpulan data yaitu : 1. Observasi

34   

Observasi yakni pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti. Kegiatan pengamatan terhadap obyek penelitian ini untuk memperoleh keterangan data yang lebih akurat mengenai hal-hal yang diteliti terkait dengan Kinerja Dinas pendapatan pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PPKAD) Kabupaten Pinrang. 2. Wawancara Wawancara yakni kegitan tanya jawab lisan antara dua (2) orang atau lebih secara langsung. Wawancara dilakukan untuk memperoleh data guna kelengkapan data-data yang diperoleh sebelumnya. 3. Dokumentasi Telaah dokumen yaitu mengkaji dokumen-dokumen baik berupa buku referensi maupun peraturan atau pasal yang berhubungan dengan penelitian ini guna melengkapi materi-materi yang berhubungan dengan penelitian yang penulis lakukan. III.8. Teknik Analisis Data. Proses analisis data dilakukan secara terus menerus dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu dari wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan, dokumen dan sebagainya sampai dengan penarikan kesimpulan. Didalam melakukan analisis data peneliti mengacu kepada beberapa tahapan yang terdiri dari beberapa tahapan antara lain: 1. Pengumpulan informasi melalui wawancara tehadap key informan yang compatible terhadap penelitian kemudian observasi langsung ke lapangan

35   

untuk menunjang penelitian yang dilakukan agar mendapatkan sumber data yang diharapkan. 2. Reduksi data (data reduction) yaitu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, transformasi data kasar yang muncul dari catatancatatan di lapangan selama meneliti. Tujuan diadakan transkrip data untuk memilih informasi mana yang dianggap sesuai dan tidak sesuai dengan masalah yang menjadi pusat penelitian di lapangan. 3. Penyajian data (data display) yaitu kegiatan sekumpulan informasi dalam bentuk teks naratif, grafik jaringan, tabel dan bagan yang bertujuan mempertajam pemahaman penelitian terhadap informasi yang dipilih kemudian disajikan dengan tabel ataupun uraian penjelasan. 4. Pada tahap akhir adalah penarikan kesimpulan atau verifikasi, yang mencari arti pola-pola penjelasan, konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat atau proposisi. Penarikan kesimpulan dilakukan secara cermat dengan menggunakan verifikasi berupa tinjauan ulang pada catatancatatan di lapangan sehingga data-data dapat diuji validitasnya. III.9.Fokus Penelitian Fokus penelitian digunakan sebagai dasar dalam pengumpulan data, sehingga tidak terjadi bias terhadap data yang diambil. Untuk menyamakan pemahaman dan cara pandang terhadap karya ilmiah ini, maka akan memberikan penjelasan mengenai maksud dan focus penelitian terhadap penulisan karya ilmiah ini. Kinerja adalah pencatatan hasil-hasil yang diperoleh dari fungsi-fungsi atau

36   

kegiatan tertentu selama kurung waktu tertentu, Sedangkan Kinerja organisasi adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan tugas dalam suatu organisasi dalam upaya mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi tersebut (Bastian, 2001:329) Menurut Agus Darma (1991:1), ada tiga indicator kinerja yaitu: 1. Kuantitas, yaitu jumlah yang harus diselesaikan atau dicapai. 2. Kualitas, yaitu mutu atau hasil Pekerjan 3. Ketepatan waktu, yaitu sesuai tidaknya dengan waktu yang direncanakan.

37   

BAB IV DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN IV.1. Gambaran Umum Lokasi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (DPPKAD) terletak di jalan Bintang Nomor 01 Kabupaten Pinrang. Kabupaten Pinrang merupakan salah satu kabupaten di Sulawesi Selatan sesuai dengan Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang pembentukan Daerah tingkat II Sulawesi Selatan(Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74) Kabupaten Pinrang memiliki luas wilayah 196.177 Ha atau dengan Batasbatas sebagai berikut 1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Tator 2. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Enrekang dan Kabupaten Sidrap 3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kota Madya Pare-Pare 4. Sebelah Barat berbatasan dengan Sulawesi Barat IV.2. Gambaran Demografi Penduduk Kabupaten pinrang Pada tahun 2011 berjumlah 315.874 jiwa (dengan komposisi laki-laki sebanyak 152.080 jiwa dengan perempuan 163.794 jiwa)

38   

IV.3. Renstra (Rencana Strategik) dan Rencana Kerja(Renja) Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Pinrang IV.3.1.Rencana Strategik 1.

Tugas dan Fungsi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Pinrang Berdasarkan peraturan Bupati Kabupaten pinrang No.10 Tahun 2008 tentang pelaksanaaan Peraturan Daerah No.18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata kerja Lembaga teknis daerah pemerintah Kabupaten Pinrang, Tugas pokok (Bagian pertama tiugas pokok dan fungsi, pasal 363) Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah adalah Melaksanakan sebagian kewenangan atau urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas perbantuan di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan asset yang menjadi tanggung jawabnya dan kewenangan lain yang diserahkan oleh Bupati kepadanya. Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah, mempunyai fungsi sebagai berikut: a. Perumusan pendapatan,

kebijakan

teknis

pengelolaaan

penyelenggaraan

keuangan

dan

asset

dibidang daerah

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan daerah.

39   

c. Pembinaaan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugas dan kewenangannya d. Pengelolaan administrasi umum ketatalaksanaan, keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan peralatan e. Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Dinas f.

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Susunan organisasi dan tata kerja untuk melakukan tugas pokok dan fungsi yang berwenang dalam menangani Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Pinrang, Institusi ini memiliki Struktur Organisasi dan tata kerja yang terdiri dari:

1. Kepala Dinas 2. Sekretariat a. Sub Bagian Perencanaan b. Sub Bagian Keuangan c. Sub Bagian Umum 3. Bidang Pendapatan Daerah a. Seksi Dana Perimbangan b. Seksi PAD c. Seksi Lain-Lain Pendapatan Yang Sah 4. Bidang Asset a. Seksi Kebutuhan dan Distribusi

40   

b. Seksi Penilaian c. Seksi Penghapusan 5. Bidang Pembiayaan a. Seksi Anggaran b. Seksi Otorisasi dan Verifikasi c. Seksi Perbendaharaan 6. Bidang Akuntansi a. Seksi Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran b. Seksi Akuntansi Pelaporan Keuangan dan Asset c. Seksi Monitoring, Evaluasi Keuangan dan Asset 7. Unit Pelaksana Teknis 8. Kelompok Jabatan Fungsional Berikut Uraian Tugas Lingkup Dinas yang memiliki kewenangan dalam mengurusi Pendapatan, pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah dari semua lini. 1)

Kepala Dinas Kepala Dinas Pengelolaan keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan Dinas dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pasal 363 dan 364 serta memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan staf pelaksana Dinas pengelolaaan keuangan dan Aset Daerah

2) Sekretariat

41   

Sekretariat menyurat,

mempunyai

pendistribusian,

tugas

perlengkapan

melaksanakan kantor,

urusan

kepegawaian,

keuangan dan urusan umum. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada poin diatas secretariat mempunyai fungsi: •

Pelaksanaan pengelolaan surat menyurat, perlengkapan rumah tangga, dan pemeliharaan Kantor Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

•

Pelaksanaan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian

•

Pengumpulan hasil penyusunan rencana , program kerja dan pelaporan serta pembinaaan organisasi dan tata laksana

a. Sub Bagian Perencanaan Sub bagian perencanaan mempunyai tugas menyusun rencana operasi dan pemeliharaan kantor serta pembiayaan kantor, menyusun data informasi organisasi dan tata laksana Dinas, rencana pelatihan pegawai danpengembangan SDM dilingkungan Dinas, menyusun Program Kerja strategis dan laporan pelaksanaan Kinerja Dinas Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas, sub bagian perencanaan mempunyai fungsi: •

Penyusunan rencana operasi dan pemeliharaan kantor serta pembiayaan kantor

•

Penyusunan data informasi organisasi dan tata laksana Dinas

42   

•

Penyusunan rencana pelatihan pegawai dan pengembangan SDM di lingkungan Dinas

•

Penyusunan program kerja strategi dan laporan pelaksanaan kinerja Dinas

b. Sub Bagian Keuangan Sub

bagian

keuangan

mempunyai

tugas

melaksanakan

penyiapan bahan penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja Dinas, pembukuan anggaran dan verifikasi serta pengurusan pembendaharaan Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada poin diatas, sub bagian keuangan mempunyai fungsi: •

Penyusunan rencana anggaran Dinas

•

Pengelolaan administrasi keuangan Dinas

•

Pembuatan laporan penggunaan keuangan Dinas

•

Pelaksanaan evaluasi anggaran dan penggunaan keuangan Dinas

•

Pemberian usulan untuk perbaikan anggaran dan pengelolaan keuangan Dinas

•

Pembantuan kegiatan sub Dinas dalam administrasi keuangan

c. Sub Bagian Umum Sub bagian umum mempunyai tugas mengelola kegiatan administrasi perkantoran kegiatan surat menyurat, tatausaha perjalanan Dinas,melakukan penginvestasian, pembelian, pendistribusian, dan

43   

pemeliharaan barang-barang inventaris kantor, menyusun rencana penempatan dan mutasi pegawai dilingkungan Dinas, melaksanakan administrasi kepegawaian dan pengembangan kepegawaian. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada poin diatas maka sub bagian umum memilik fungsi: •

Pengelolaan kegiatan administrasi perkantoran

•

Penatausahaan perjalanan Dinas

•

Penginventarisasian barang kantor

•

Pengelolaan administrasi kepegawaian Dinas

3. Bidang Pendapatan Daerah Bidang

Pendapatan

Daerah

mempunyai

tugas

melaksanakan

pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah yang meliputi pendapatan asli daerah dan perimbangan serta lain-lain pendapatan yang sah. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana yang dimaksud diatas, maka bidang pendapatan daerah memiliki fungsi •

Penyusunan kebijakan teknis pendapatan

•

Penyelanggaraan program dan kegiatan pendapatan

•

Pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan kepada seksi dalam lingkungan bidang.

•

Pelaksanaan penelitian dan pendataan subjek dan objekobjek pajak dan retribusi daerah

•

Pelaksanaan pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah

•

Pelaksanaaan pembinaan peningkatan PAD

44   

•

Penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan kepada seksi dalam lingkungan bidang.

a. Seksi Dana Perimbangan Seksi

dana

perimbangan

mempunyai

tugas

melaksanakan

perhitungan, penagihan, penatausahaan dana perimbangan yang berasal dari pusat maupun dari propinsi Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana yang dimaksud diatas, maka seksi dana perimbangan mmemiliki fungsi: •

Pelaksanaan perhitungan besarnya dana perimbangan yang berasala dari pusat dan propinsi

•

Penyiapan administrasi penagihan dan pembayaran

•

Pelaksanaan pencatatan penatausahaan dana perimbangan

•

Pelaksanaan pelaporan realisasi dana perimbangan

•

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan

b. Seksi PAD Seksi PAD mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pendataan, pendaftaran, pemantapan, dan pungutan oajak atas revisi data tentang sumber – sumber penerimaan dana lainnya. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaiman yang dimaksud diatas, maka seksi PAD mamiliki fungsi: •

Penyusunan bahan rencana perumusan pendapatan asli daerah

45   

•

Penyusunan kebijakan tekhnis dalam melakukan pencatatan pendaftaran wajib pajak dan retribusi daerah

•

Pelaksanaan perhitungan dan penetapan pajak dan retribusi daerah

•

Pendefinisian data calon wajib pajak dan retribusi daerah

•

Pengumpulan dan pengelolaan data serta pencatatan data objek dan subjek pajak daerah serta mengumpulkan formulir pendaftaran

•

Pelaksanaan penyuluhan kepada masyarakat tentang pajak dan retribusi daerah

•

Pembuatan dan melayangkan surat keberatan dan surat permohonan banding atas penetapan pajak dan retribusi daerah

•

Pengumpulan data sumber pelaporan administrasi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

•

Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan

c. Seksi Lain-Lain Pendapatan Yang Sah Seksi lain-lain pendapatan yang sah memilik tugas melaksanakan perhitungan, penagihan, pendataan, dan penatausahaan atas sumber lain pendapatan yang sah Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas, maka seksi lain-lain pendapatan yang sah memilik fungsi:

46   

•

Pelaksanaan perhitungan besarnya lain-lain pendapatan yang sah

•

Penyiapan dokumen penagihan

•

Pelaksanaan pencatatan dan penatausahaan

•

Penyiapan laporan relisasi penerimaan

•

Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan

4. Bidang Asset Bidang

aset

mempunyai

tugas

melakasanakan

perumusan

kebijaksanaan tekhnis dan menyusun pedoman standarisasi, perancanaan, pengadaan,

penghapusan

pelelangan

inventerisasi

dan

pengendalian/pengawasan/pengelolaan aset serta pembelian administrasi barang ; Untuk melaksanakn tugas pokok sebagaimana di maksud ayat diatas, bidang aset mempunyai fungsi ; •

Penyusun kebijakan tekhnis pengelolaan aset daerah;

•

Penyiapan

bahan

penyusunan

tender

dan

program

dan

program

pengadaan aset dan inventerisasi barang; •

Penyiapan

bahan

penyusunan

rencana

pengelolaan aset daerah ; •

Penyiapan bahan bibmbingan dan petunjuk tekhnis dalam rang penyimpanan dan pemeliharaan barang;

47   

•

Penyiapan bahan bimbingan dan petunjuk tekhnis dalam rangka pembinaan bendahara barang;

•

Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemanfaatan dengan pengelolaan aset aset daerah;

•

Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya dan di berikan oleh pimpimnan;

a. Seksi Kebutuhan dan Distribusi Seksi kebutuhan dan distribusi mempunyai tugas menyusun program rencana

kebutuhan

barang

pemerintah

daerah

dan

melakasakan

pendistribusian; Untuk melaksanakn tugas pokok sebagaimana di maksud diatas, seksi kebutuhan dan distribusi mempunyai fungsi ; •

Penyusunan rencana kebutuhan barang unit [KBU];

•

Penbuatan daftar kebutuhan barang [DKB] pemerintah daerah ;

•

Pembuatan rencana tahunan unit [RTU]

•

Pelaksanaan perendistribusian barang unit kepada masingmasing SKPD;

•

Pelaksanaan pengelolan,pemanfaatan penyampaian;

•

Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka penyusunan standarisasi harga barang dan jasa

•

Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang di berikan oleh pimpinan ;

48   

b. Seksi Penilaian Seksi penilaian mempunyai tugas melaksanakan penilaian terhadap pengadaan kebutuahan baarang / aset pemerintah daerah baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak serta melaksanakan sertifikasi aset; Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana di maksud ayat 1, seksi penilaian mempunyai fungsi : •

Perumusan program dan kegiatan dalam bidang infestasi dan aset penjabaran neraca barang daerah

•

Pelaksanaan

proses

administrasi

pencaatatan

dan

pembiayaan barang daerah; •

Pelaksanaan

kordinasi

dengan

unit

unit

kerja

dalam

mengefaluasi dan memberikan data laporan barang unit dan mutasi barang unit dalam lingup pemda; •

Perencanaan dan pelaksanaan kebijakan kebijakan tekhnis perubahan status hukum aset daerah;

•

Pelaksaan pemamfaatan aset aset daerah;

•

Pelaksanaan monitoring unit kerja secara berkala tengtang pengelolaan infentalisasi barang

•

Pemeriksaan dan penelitan semua pengadaan barang / aset;

•

Pembuatan daftar infestarisasi aset barang;

•

Pembuatan data dasar neraca barang daerah;

49   

•

Pelaksanaan perawatan dan pengendalian pemamfaaatan aset daerah;

•

Pelaksanaan sensus daerah;

•

Pelaksanaan legal audit aset pemerintah daerah;

•

Pelaksanaan tugas kedinasan yang diperuntukkan oleh pimpianan;

c. Seksi Pengahapusan Seksi

penghapuasan

mempunyai

tugas

merencanakan

dan

merumuskan kebijakan dalam rangka penghapusan aset; Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana di maksud diatas, seksi penghapusan mempunyai fungsi: •

Pembuatan

bahan

kebijakan

standart

penyuluhan

dan

penyerahan

dan

penghapusan aset pemerintah daerah; •

Persiapan

administrasi

dalam

rangka

penghapusan barang / aset daerah; •

Pengecekan / penelitian atas kebenaran usul perbaikan dan penghapusan aset daerah;

•

Pelaksanaan pengawasan monitoring penghapusan aset barang daerah;

•

Pelaksanaan tugas kedinasan yang di peruntukkan oleh pimpinanan;

5. Bidang Pembiayaan ( pengelolaan keuangan )

50   

Bidang pembiayaan ( pengelolaan keuangan ) mempunyai tugas menghimpun program,

dan

menyiapkan

penyusunan

serta

anggaran

mengkoordinasikan

pokok

dan

penyusunan

perubahan

APBD,

menatausahan perbendaharaan dan gaji serta membina administrasi pengelolaan keuangan; Untuk melaksanakan tugas pokok sebagai mana di maksud diatas, bidang pembiayaan ( pengelolaan keuangan ) mempunyai fungsi : •

Penyiapan barang perumusan kebijakan tekhnis penyusunan APBD pokok dan APBD perubahan;

•

Penyiapan bahan penyusunan rencana program administrasi di bidang anggaran dan pengeluaran;

•

Penyiapan barang penerbitan surat penyediaan dana ( SPD )

•

Penyiapan bahan bimbingan dan pengendalian, pengujian kebenaran pengeluaran melalui surat permintaan pembayaran ( SPP ) dan surat perintah pembayaran ( SPM ) yang diajukan oleh SKPD

•

Penyiapan penerbitan surat perintah pencairan dana ( SP2D)

•

Melakukan penelitian dan perifikasi dan penata usaha gaji

•

Melakukan penata usahaan pada kuasa bendara umum daerah ( but )

51   

•

Menyiapkan bahan pembinaan bimbingan dan penyusunan pedoman serta petunjuk tekhnis administrasi keuangan di bidang anggaran, perbendaharaan dan pengeluaran

•

Melaksnakan utang piutang dan pinjaman daerah

•

Mengesahkan dokumen pelaksanaan anggaran ( DPA )

•

Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang di berikan oleh pimpinan.

a. Seksi Anggaran Seksi anggaran mempunyai tugas menyiapkan dan melakukan pengumpulah bahan penyusunan RAPBD dan perubahan APBD serta nota keuangan dan dokumen perencenaan di bidang keuangan petunjuk pelaksanaan APBD Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana di maksud diatas , seksi anggaran mempunyai fungsi : •

Penyaiapan data / bahan penyusunan naskah arah kebijakan umum ( AKU ) dan PPAS bersama dengan tim anggaran pemerintah daerah ( TAPD )

•

Penyiapan bahan, data dan petunjuk tekhnis penysunan rencana kerja anggaran dan dokumen pelaksanaan anggaran ( DPA )

•

Penyiapan bahan / data penyusunan naskah RAPBD, perubahan APBD dan nota keuangan

52   

•

Pelaksaanaan evaluasi terhadap RKA yang disusun oleh SKPD dan mempersiapkan keputusan kepala daerah tentang pengesahan DPA – SKPD

•

Penyiapan keputusan kepala daerah untuk menetapkan pejabat pelaksanaan APBD

•

Penyiapan penyediaan kredit aran SKPD melalui pembuatan SPD

•

Menyiapkan bahan / data dan menyusun laporan relisasi penyediaan kredit anggaran secara berkala

•

Penyiapan bahan dan menyusun surat edaran tentang petunjuk tekhnis pelaksanaan APBD

•

Penelitian keputusan kepala daerah yang berkaitan dengan pembebanan APBD

•

Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang di berikan oleh pimpiinan.

b. Seksi Otorisasi dan Verifikasi Seksi otorisasi dan ferifikasi mempunyai tugas meneliti dan menguji serta memeriksa terhadap realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah serta pembiayaan. Untuk melaksanakan tugas pokok sebaimana yang di maksud diatas, seksi otoritas dan ferifikasi mempinyai fungsi : •

Penelitian dan pemeriksaan kelengkapan data pada dokumen serta pertanggung jawaban ( SPJ ) anggaran

53   

yang di ajukan oleh bendara penerimaan dan pengeluaran masing masing SKPBD •

Penelitian dan pemeriksaan bukti bukti pembellian dan pembayaran ;

•

Pemeriksaan bukti bukti pendapatan daerah yang dilakukan oleh bendara penerima serta bukti pernyataan untuk ke khas daerah ;

•

Pembuatan catatan hasil pemerikasaan atas pertanggung jawaban bendahara ( SPJ fengsional ) :

c. Seksi Perbendaharaan Seksi Perbendaharaan mempunyai tugas meneliti dan menguji kebenaran setiap perintah permintaan pembayaran yang membebani APBD dengan membuat SP2D, daftar penguji serta penyelanggaraan Pembinaan perbendaharaan dan penatausahaan gaji PNS Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana yang dimaksud diatas, sseksi perbendaharaan mempunyai fungsi: •

Pemeriksaan dan penelitian serta pengujian kebenaran dan keabsahan surat perintah pembayaran (SPP) dan (SPM) dari bendaharawan pengeluaran

•

Penelitian kebenaran penggunaan anggaran menurut tugas berdasarkan DPA

•

Pengelolaan kartu dan daftar sesuai dengan contoh/format yang telah ditetapkan

54   

•

Pembuatan laporan realisasi bulanan anggaran kode rekening anggaran

•

Persiapan data / bahan dalam rangka pelaksanaan untutan ganti rugi dan tuntutan perbendaharaan

•

Pelaksanaan penatausahaan, memproses bahan data di dokumen yang diperlukan untuk pembagian sumbangan, hibah dan bagi hasil kepada pemerintah desa

•

Penelitian dan pendataan gaji dan tunjangan lainnya

•

Penelitian daftar tunjangan keluarga (KP-4) yang diajukan oleh SKPD

•

Penelitian surat keterangan pemberhentian pembayaran (SKPP) yang digunakan oleh SKPD

•

Penelitian surat setoran pajak (SSP), surat salinan Bank pengelola (SSBP), atas pendapatan sisa daftar gaji

•

Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan

6. Bidang Akuntansi Bidang akuntansi mempunyai tugas melaksanakan penelitian , pencatatan

dan

melakukan

kepada

bendahara,

mengkoordinasikan

pengelolaan data penerimaan dan pengeluaran baik secara manual maupun secara elektronis yang berbasis pada system akuntansi serta menyusun laporan keuangan

55   

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas, maka bidang akuntansi memiliki fungsi: • Penyiapan bahan permintaan kebijakan tekhnis penyusunan laporan-laporan perhitungan dan LRA • Penyiapan bahan penyusunan dan petunjuk tekhnis di bidang akuntansi • Pelaksanaan

pembayaran

kepada

bendahara

penerima

maupun bendahara pengeluaran • Penyiapan

perangkat

lunak

(software)

dan

jaringan

pengelolaan data keuangan • Pelaksanaan penelitian asas tindak neraca bendahara • Penyiapan laporan kas • Penyiapan laporan realisai

anggaran per semester dan

laporan perhitungan • Penyiapan bahan pertimbangan dan penyusunan pedoman serta

petunjuk

tekhnis

administrasi

keuangan

dibidang

akuntansi • Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan a. Seksi Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Seksi

akuntansi

penerimaan

dan

pengeluaran

memiliki

tugas

menyusun laporan keuangan secara sistematik dan kronologis atau system akuntansi atas APBD.

56   

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana yang dimaksud diatas, maka seksi akuntansi penerimaan dan pengeluaran memiliki fungsi: •

Penyelenggaraan tata pembukuan secara sistematik dan kronologis atau system akuntansi penerimaan atas APBD

•

Penilaian terhadap pelaporan penerimaan pengeluaran uang serta kaitannya dari pada saldo kas daerah

•

Penyiapan bahan laporan realisasi APBD perlunya kas dan arus kas

•

Pelaksanaan pencatatan / pembukuan terhadap penerimaan dan pengeluaran yang sifatnya administrative

•

Pembukuan semua surat ketetapan pajak daerah/retribusi daerah serta penyetoran kedalam kertas perjenis pajak dan retribusi daerah

•

Penyiapan bahan dan pelaksanaan rekonsiliasi realisasi APBD dan secara berkala melalui jurnal koreksi

•

Penyampaian

pembetulan

pembukuan

kepada

bendaharawan penerimaan / pengeluaran dan pemegang kas daerah bila terjadi kesalahan pembukuan atas laporan •

Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan

b. Seksi Akuntansi Pelaporan Keuangan dan Asset

57   

Seksi akuntansi pelaporan keuangan dan asset mempunyai tugas menyusun laporan keuangan secara sistematis atas realisasi pendapatan belanja pembiayaan serta asset daerah Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana yang dimaksud diatas, maka seksi akuntansi pelaporan keuangan dan asset memiliki fungsi: •

Persiapan data/bahan penyusunan rancangan laporan pertanggung jawaban pelaksanaaan APBD yang terdiri atas: laporan realisasi anggaran, catatan atas laporan keuangan, neraca daerah, laporan arus kass

•

Penyiapan penyusunan laporan keuangan secra berkala.

•

Pelaksanaan penjurnalan anggaran dan realisasi yang berasal dari mutasi pendapatan belanja, pembiayaaan serta asset daerah

•

Pelaksanaan posting kebuku besar terhadap transaksi pendapatan,belanja dan pembiayaan serta asset dan menyusun neraca saldo

•

Pelaksanaan pencatatan terhadap aliran kas meliputi aktivitas operasi,aktivitas investasi, dan aktifitas pembiayaan serta aktifitas non anggaran

•

Pelaksanaan penctatan dan penetausahaan terhadap akunakun pada kas, neraca yang meliputi aktiva, utang dan ekuitas

58   

•

Penyelanggaraan

penatausahaan

penyusunan

pemerintahan daerah •

Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan

c. Seksi monitoring, evaluasi keuangan dan Aset Seksi monitoring evaluasi keuangan dan aset memilik tugas melakukan entitas, evaluasi dan pengawasan tehadap pwlaksanaan APBD dan aset daerah melakukan pengembangan dan pemeriksaan aplikasi jaringan sistem informasi dengan menggunakan teknologi informasi yang berbasis pada sistem akuntansi yang berlaku. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana yang dimaksud diatas, seksi monitoring,evaluasi keuangan dan Aset mempunyai fungsi: • Penyiapan

perangkat

lunak

dan

keras

dengan

menggunakan sjaringan system informasi setiap SKPD • Penyiapan bahan petunjuk tekhnis cara pengoperasian jaringan aplikasi • Penyiapan bahan bimbingan dan pengeendalian tekhnis, pengawasan

intern

dan

ekstern

yang

efektif

dalam

menunjang peningkatan pengelolaan keuangan • Penyiapan bahan bimbingan dan pengendalian tekhnis penyusunan perundang-undangan dibidang pengelolaan keuangan dan asset daerah

59   

• Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan. 2. Sistem,

Prosedur

dan

Mekanisme

Kerja

Dinas

Pendapatan,Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pinrang. Sistem

Prosedur

dan

Mekanisme

Kerja

Dinas

Pendapatan,

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mengacu pada : a. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak dan Retribusi Daerah b. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara c. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Berikut mekanisme kerja pengelolaan pendapatan keuangan dan asset daerah (dari hasil Wawancara Sekretaris Dinas, 18 April 2012) a. APBD merupakan wujud pengelolaan keuangan daerah yang ditetapkan setiap tahun dengan peraturan daerah b. Menyusun rencana kerja dan anggaran Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tahun berikutnya c.

Penyusunan APBD terdiri atas anggaran pendapatan, anggaran belanja dan pembiayaan

d. Pendapatan daerah yang dikelola berasal dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah e. Perincian belanja daerah menurut organisasi, fungsi dan jenis belanja

60   

f.

Penyusunan

APBD

sesuai

dengan

kebutuhan

penyelenggaraan

pemerintah dan kemampuan pendapatan daerah g. Penyampaian rancangan kebijakan umum APBD tahun anggaran berikut sejalan dengan SKPD sebagai landasan RAPBD kepada kepala daerah untuk diajukan kepada DPRD h. Menjadwalkan pembicaraan pendahuluan tentang pembahasan KUA tahun anggaran berikutnya untuk diajukan kepada DPRD 3. Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Pinrang A. Visi Visi adalah cara pandang jauh kedepan kemana organisasi harus dibawah agar dapat eksis, antisipatif dan partisipatif. Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan oleh organisasi. Dengan mengacu dan berpedoman kepada Visi Kabupaten Pinrang sebagai berikut: “Terwujudnya Masyarakat Sejahtera Melalui Penataan Program Pembangunan Pro Rakyat Menuju Terciptanya Kawasan Agropolitan yang Didukung oleh Penerapan PrinsipPrinsip Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik(Good Governance)”. Ada 3 (tiga) hal pokok yang menjadi agenda daerah 5 (lima) tahun kedepan yaitu berkaitan dengan: 1. Pencapaian masyarakat sejahtera pada batas-batas tertentu

61   

2. Pembangunan

berorientasi

pemerdayaan

masyarakat

melalui

pendekatan agropolitan. 3. Penyelanggaraan kepemerintahan yang baik. Untuk mendukung ketiga hal pokok tersebut, dilihat dari sudut pandang lingkup tugas pokok dan fungsi, kewenangan serta kondisi objektif yang melekat pada DPPKAD, maka formulasi Visi-Misi DPPKAD adalah: “Terwujudnya Pengelolaan Pendapatan, Keuangan Dan Asset Daerah Yang Profesional, Akuntabel, Transparan Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Yang Bertumpu Pada Kepentingan Rakyat” Makna dan kriteria yang terkandung dari Visi terwujudya Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Asset Daerah yang dimaksud adalah sebagai berikut: 1. Profesional Aparatur DPPKAD yang diarahkan untuk bekerja penuh Dedikasi, Mumpuni, Memiliki keahlian, Kapabel, dan Kompeten di bidangnya dengan hasil kerja yang optimal efektif serta hal lain adalah menempatkan aparatur institusi bekerja dengan mengedepankan metode berfikir ilmiah, tanggap dan progresif terhadap tuntutan perkembangan. 2. Akuntabel

62   

Mengetengahkan kinerja hasil kerja aparatur DPPKAD yang dapat terlihat wujudnya serta dapat dipertanggung jawabkan hasilnya kepada masyarakat. 3. Transparan Mengetengahkan hasil kerja aparatur DPPKAD dilakukan secara wajjar dan terbuka sesuai dengan regulasi dan peraturan yang berlaku 4. Bertumpu pada kepentingan rakyat Kebijakan hasil kerja institusi, semata-mata ditujukan untuk pemenuhan

kebutuhan

mendasar

yang

memeadai

memberikan

stimulant

terhadap

perkembangan

dan

dapat

kesejahteraan

masyarakat. Untuk mewujudkan Visi tersebut, SKPD Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah mengupayakan langkahlangkah strategis yang diformulasikan kedalam Misi. B. Misi Misi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Pinrang yaitu sebagai berikut: 1. Merumuskan Kebijakan Umum dan Teknis Pengelolaan Pendapatan, Keuangan Dan Asset Daerah Misi ini dimaksudkan bahwa institusi dapat dirumuskan beragam kebijakan partisipatif dibidangnya untuk mengelola pendapatan keuangan dan asset daerah tepat sasaran dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

63   

2. Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Asset Daerah Misi ini dimaksudkan untuk memperoleh kinerja institusi dalam mengelola

hasil

pengelolaan

kerja

asset

dibidangnya.

daerah

terlihat

Demikian nyata

pula

mengenai

manfaatnya

dalam

penyelanggaraan pemerintahan serta dirasakan manfaat asset daerah tersebut terhadap masyarakat sebagai penerima manfaat. 3. Mengoptimalkan Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Pelaksana Tugas Lain Yang Diberikan oleh Bupati Sesuai Dengan Tugas dan Fungsinya. Misi ini diarahkan pada peran UPTD sebagai unit terdepan yang secara langsung dalam memperkuat kinerja basis peran institusi tepat sasaran dan berhasil guna. 4. Professional Dalam Tugas Sesuai Dengan Keahliannya MasingMasing Misi

ini

berupaya

untuk

memperkokoh

dan

mendorong

kemampuan SDM aparatur institusi sebagai operator sesuai dengan tugas dan fungsinya yang professional, kompeten, dan partisipatif bersama-sama masyarakat dalam kerangka pembangunan daerah. C. Tujuan dan Sasaran Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Pinrang Tujuan dan sasaran atau hasil akhir yang hendak dicapai dalam kerangka

pencapaian

Visi-Misi

64   

Dinas

Pendapatan,

Pengelolaan

Keuangan dan Asset Daerah dapat bersifat kualitatif dan kuantitatif dengan memperhatikan kondisi objektif yang ada. Tujuan

dan

sasaran

tersebut

diarahkan

pada

formulasi

penjabaran dari masing-masing Misi. Oleh karena itu, formulasi tujuan yang hendak dituju adalah sebagai berikut:

No 1

2

3

4

Tabel 1 Tujuan dan Sasaran Pencapaian Visi-Misi DPPKAD Kab.Pinrang Misi Tujuan Sasaran & Target Merumuskan kebijakan Disiapkannya beragam kebijakan umum • Institusi DPPKAD, umum dan teknis untuk mengelola PAD pemanfaatannya • masyarakat kab.pinrang pendapatan, pengelolaan efektif,tepat sasaran, dan berhasil guna yang dikenai wajib pajak keuangan dan asset daerah mempersiapkan dan menyusun dan retribusi daerah dan regulasi/keputusan untuk memperkuat yang memenuhi tugas pokok dan fungsi DPPKAD kewajiban lainnya sebagai bagian dari pemerintahan (100% wajib kabupaten pajak/retribusi,dll) • Masyarakat luar yang menikmati jasa (wil) kab.pinrang (100% masyarakat penerima jasa) Mengoptimalisasikan Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Pelaksana Tugas Lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan Tugas dan fungsinya. Professional dalam tugas sesuai dengan keahliannya masing-masing

Disiapkannya kebijakan yang member ruang gerak yang lebih luas kepada UPTD namun dalam koridor regulasi profesionalisme dan kompetensi SDM UPTD serta Efektifitas hasil kerja UPTD •

Pengembangan profesionalisme, kapabel dan kompetensi SDM DPPKAD • Kinerja dan efisiensi pemanfaatan hasil yang masuk kategori baik. Meningkatkan kualitas Penguatan manajemen DPPKAD. pendapatan, pengelolaaan Hasilnya dirasakan oleh masyarakat keuangan dan asset daerah Sumber: Data Sekunder DPPKAD Tahun 2011

65   

Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) DPPKAD (100% aparat) Rasio efisiensi 80-100 %

UPTD (100%) sebagai sub ordinat kelembagaan DPPKAD 100% staf UPTD Rasio efisiensi 80-100 %

Institusi DPPKAD

4. Strategi Dan Kebijakan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Pinrang 1. Strategi Strategi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kab.Pinrang

dipersiapkan

untuk

menetapkan

langkah-langkah

dalam

kerangka pencapaian tujuan dan sasaran dari Visi-Misi DPPKAD. Ada beberapa pilihan strategis sebagai suatu kesatuan yang terintegrasi yaitu: •

Memperkuat Institusi DPPKAD

•

Memperkuat manajemen institusi yang lebih professional

•

Pemberdayaan, profesionalisme dan kompenensi SDM Institusi

•

Penyebarluasan Hak dan Kewajiban serta partisipasi Masyarakat kepada Daerah melalui peran DPPKAD

•

Perumusan kebijakan – kebijakan yang menyangkut peran daerah melalui kewenangan DPPKAD

•

Memperkuat peran UPTD sebagai Sub Kelembagaan Dinas yang diberi Tugas sesuai dengan tupoksi dan peraturan yang berlaku

•

Koordinasi dan sinkronisasi antar Institusi di lingkunghan Kab.pinrang

•

Memperkuat

pengawasan

dan

evaluasi

memperoleh hasil yang efektif dan efisien

66   

untuk

•

Memperkuat pengelolaan asset daerah yang dirasakan manfaatnya bagi masyarakat.

2. Kebijakan Beberapa pilihan – pilihan strategi tersebut selanjutnya diformulasikan kedalam penetapan kebijakan yang memberikan momentum kearah mana program / kegiatan yang dipersiapkan DPPKAD tepat sasaran dengan tingkat efisiensi yang baik. Kebijakan yang

dimaksud

sesuai

dengan

strategi

yang

ditetapkan,

diformulasikan dalam bentuk: •

Mempersiapkan perencanaan strategis SKPD sebagai acuan untuk melakukan suatu tindakan

•

Konsolidasi

internal

institusi

DPPKAD

yang

menyangkut manajemen dan pemberdayaan aparatur •

Penyertaan masyarakat dalam mempersiapkan suatu peraturan maupun kebijakan yang menyangkut peran institusi dengan metode pendekatan tertentu

•

Memberdayakan

unit-unit

kerja

institusi

yang

berhadapan langsung dengan masyarakat yang lebih kondusif, partisipatif, serta elegan •

Memperkuat

koordinasi

dan

kemitraan

diantara

institusi Unit Kerja untuk memperoleh kinerja yang optimal.

67   

IV.3.2.Rencana Kerja Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana stratejik, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Untuk melaksanakan kebijakan yang merupakan perwujudan dari Visi dan Misi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pinrang, maka ditetapkan Program dan Kegiatan Tahun 2011 sebagai berikut : 1. Program peningkatan dan pengembangan dengan didukung 12 kegiatan yaitu: •

Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pajak dan retribusi

•

Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD

•

Penyusunan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD

•

Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD

•

Penyusunan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran perubahan APBD

•

Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD

•

Penyusunan rancangan peraturan Daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD

•

Penyusunan system pengelolaan keuangan daerah

•

Sosialisasi paket dan regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah

68   

•

Peningkatan manajemen asset / barang daerah

•

Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber PAD

•

Fasilitas penyaluran bantuan keuangan social

2. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran •

Penyediaan jasa surat menyurat

•

Penyedian jasa komunikasi, sumberdaya air, dan listrik

•

Penyediaan jasa peralatan dan perlangkapan kantor

•

Penyediaan jasa administrasi keuangan

•

Penyediaan jasa kebersihan kantor

•

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

•

Penyediaan alat tulis kantor

•

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

•

Penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan

•

Penyediaan makan dan minuman

•

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

3. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatu •

Pengadan kendaraan Dinas/operasional

•

Pengadaan perlengkapan gedung kantor

•

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

•

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Dinas/operasional

4. Program peningkatan dan pengembangan system capaian kinerja dan keuangan

69   

•

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

•

Penyusunan pelaporan keuangan semesteran

5. Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur •

Pendidikan dan pelatihan

IV.4. Sarana dan Prasarana Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah dalam menjalankan tugasnya, dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang berupa : a. Gedung. Gedung Kantor yang terletak di Jln.Bintang No.01 Pinrang b. Transportasi. Transportasi Dinas (Mobil) yang diberikan kepada Kepala Dinas c. Ruang Administrasi. IV.5. Ketenagaan Ketenagaan yang dimiliki Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah, terdiri dari 85 orang pegawai tetap dan 3 orang dengan kualifikasi tingkat pendidikan sebagai berikut : a. Kepala Dinas , dengan tingkat Pendidikan Magister Hukum (MH) b. Sekretaris Dinas, dengan pendidikan Sarjana Hukum (S.H) c. Kabid.Pembiayaan, dengan tingkat pendidikan Magister Manajemen (MM) d. Kabid. Asset, dengan tingkat pendidikan Magister Manajemen (MM)

70   

e. Kabid.

Akuntansi,

dengan

tingkat

pendidikan

Sarjana

Ekonomi

Pembangunan (SE) f.

Kabid. Pendapatan, dengan tingkat pendidikan Sarjana Adm.Negara (Drs)

g. Kepala Sub Bag 3 (tiga) orang, dengan tingkat pendidikan Sarjana Pendidikan 1 (satu) orang, Sarjana Sosial 1 orang dan lulusan SMA 1 (satu) orang h. Kepala Seksi sebanyak 12 orang, dengan tingkat pendidikan Sarjana Ekonomi 4 (empat) orang, Sarjana Sosial 5 (lima) orang, Sarjana Pertanian 1 (satu) orang, Sarjana Teknik Elektro 1 (satu) orang, Sarjana Pendidikan Agama 1 (satu) orang. i.

Staf Pegawai Sebanyak 64 orang, dengan tingkat pendidikan Lulusan SMA/SMK 32 orang, Diploma III 3 (tiga) orang, Sarjana 29 orang.

71   

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN V.1.Kinerja Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Pinrang Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan tugas atau program kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi, dan misi organisasi. Untuk mengetahui kinerja Dinas Pendapatan pengelolaan keuangan dan Asset Daerah , penulis menggunakan tiga indicator yang dikemukakan oleh Agus Dharma (1991:1) yaitu Kuantitas, Kualitas, dan Ketepatan Waktu. V.1.1.Kuantitas Kuantitas adalah jumlah pekerjaan yang harus diselesaikan atau dicapai, Dalam hal ini tugas pokok DPPKAD adalah Pengelola Keuangan Daerah. Agar kegiatan Pengelolaan Keuangan daerah dan program kerja di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Pinrang bisa tercapai dengan baik, maka terbagi beberapa sub bagian. Dimana semua pegawai bekerja sama dalam mengerjakan tugas. Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset daerah Kabupaten Pinrang terdapat tiga Sub Bagian, lima Bidang dan masing-masing Bidang membawahi tiga seksi. Masing-masing Bidang dan Seksiseksi memiliki tugas yang berbeda dan dibagi secara rata dan sesuai dengan kapasitas dan jumlah pegawai. Berikut hasil pencapain kegiatan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Pinrang. 1. Program Peningkatan dan Pengembangan Keuangan Daerah

72   

Yang melaksanakan tugas Pada Program Peningkatan dan Pengembangan Keuangan

Daerah

adalah

Sekretariat,

Bidang

Akuntansi,

Bidang

Pendapatan, dan Bidang Asset. Hasil kegiatan yang telah dilaksanakan selama tahun 2011 program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah dapat dilihat pada tabel di bawah ini: Tabel 2 Hasil Pencapaian Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2011 No

Kegiatan

Target

Realisasi

Presentase Hasil

Waktu

1

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan APBD Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Pengembangan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah Sosialisasi Paket regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

2 Rancangan

2 Rancangan

100%

Triwulan I-III

4 Buku :

4. Buku

100%

Triwulan I-III

2 Rancangan

2 Rancangan

100%

Triwulan I-III

2 Rancangan

2 Rancangan

100%

Triwulan I-III

1 Rancangan

1 Rancangan

100%

Triwulan I-III

1 paket

1 paket

100%

Triwulan I-III

1 paket

1 paket

100%

Triwulan I-III

1 kegiatan

1 kegiatan

100%

Triwulan I-III

Terlaksananya Sosialisasi Paket Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebanyak 3 kali pelaksanaan dan diikuti oleh 80 orang Terlaksananya Bintek Implementasi Paket regulasi Pemerintah Daerah tentang pengelolaan Keuangan Daerah yang diikuti oleh 75 orang Terkumpulnya Dana Aset/Barang Daerah senilai Rp.154.390.000 Terlaksananya Intensifikasi dan Ekstensifikasi melalui operasi sisir PAD, SPPT, dan Penyuluhan PBB selama 12 bulan Pendapatan Rp.337.888.000

Terlaksananya Sosialisasi Paket Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebanyak 3 kali pelaksanaan dan diikuti oleh 80 orang Terlaksananya Bintek Implementasi Paket regulasi Pemerintah Daerah tentang pengelolaan Keuangan Daerah yang diikuti oleh 75 orang

100%

Triwulan I-III

100%

Triwulan I-III

Dana asset / Barang Daerah yang terkumpul senilai Rp.149.787.000 Terlaksananya Intensifikasi dan Ekstensifikasi melalui operasi sisir PAD, SPPT, dan Penyuluhan PBB selama 12 bulan Pendapatan Rp.324.895.000

97.26% 96.15%

Triwulan IIV I-IV

Tersedianya Panggung Reklame

Panggung Reklame 2 unit

100%

Triwulan I

2

3

4

5

6

7

8

9

10.

Bimbingan Teknik Implementasi Paket Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

11

Peningkatan Manajemen Aset / Barang Daerah Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumber-sumber PAD

12

`13

Pengembangan sistem

73   

14

Informasi Manajemen Reklame Penyaluaran Bantuan Keuangan Sosial

2 unit 288 kali

288 kali

100%

Sumber: Data Sekunder DPPKAD Tahun 2011 Kegiatan

pertama

dari

program

peningkatan

dan

pengembangan

pengelolaan keuangan daerah yaitu, penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Daerah dibutuhkan 2(dua) rancangan, yaitu Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah. Kegiatan yang kedua dari program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah yaitu, Penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD. Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD menargetkan terbitnya 4(empat) buku Peraturan Daerah yaitu,Perda tentang APBD T.A 2011, Raperda tentang APBD T.A 2012, Nota Keuangan APBD T.A 2011, dan Nota Keuangan APBD T.A 2012. Tujuan dilaksanakannya kegiatan ini yaitu, agar Dinas/Unit dapat melaksanakan program kerjanya sesuai dengan Perda APBD serta memungkinkan pengendalian anggaran daerah. Kegiatan yang ketiga dari program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah yaitu, Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD. Kegiatan penyusunan rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang APBD menargetkan terbitnya 2 buku tentang penjabaran APBD yaitu, buku peraturan Bupati tentang penjabaran APBD, dan Peraturan Bupati tentang APBD. Kegiatan penyusunan rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang

74   

Triwulan IIV

penjabaran APBD bertujuan agar Dinas/Unit kerja dapat melaksanakan program kerjanya sesuai dengan peraturan Bupati tentang penjabaran APBD serta memungkinkan pengendalian anggaran daerah. Kegiatan yang keempat dari program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah yaitu, Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD. Kegiatan penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD menargetkan terbitnya 2(dua) tentang perubahan APBD yaitu, Buku Peraturan Daerah tentang perubahan APBD T.A 2011, dan buku nota keuangan perubahan APBD T.A 2011. Kegiatan penyusunan rancangan peraturan daerah

tentang

perubahan

APBD

bertujuan

agar

Dinas/Unit

kerja

dapat

melaksanakan program kerjanya sesuai dengan peraturan daerah tentang perubahan APBD serta memungkinkan pengendalian anggaran daerah. Kegiatan yang kelima darii program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah yaitu, penyusunan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran perubahan APBD. Kegiatan penyusunan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran perubahan APBD menargetkan terbitnya 1(satu)

buku yaitu, buku peraturan kepala daerah tentang penjabaran

perubahan APBD. Kegiatan penyusunan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran perubahan APBD bertujuan agar Dinas/Unit kerja dapat melaksanakan program kerjanya sesuai dengan peraturan daerah tentang perubahan APBD serta memungkinkan pengendalian anggaran daerah.

75   

Kegiatan yang keenam dari program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah yaitu, penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Kegiatan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD menargetkan terbitnya 1(satu)

paket peraturan daerah yaitu, peraturan daerah tentang

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD T.A 2010 yang disertakan dengan Laporan semesteran pertama dan prognisi pemda untuk 6 bulan berikutnya.. Kegiatan penyusunan

rancangan

peraturan

daerah

tentang

pertanggungjawaban

pelaksanaan APBD bertujuan agar penggunaan anggaran daerah tahun 2010 dapat dipertanggung jawabkan. Kegiatan yang ketujuh dari program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah yaitu, penyusunan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Kegiatan penyusunan

rancangan

peraturan

kepala

daerah

tentang

penjabaran

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD menargetkan terbitnya 1(satu) paket peraturan

kepala

daerah

yaitu,

peraturan

Bupati

tentang

penjabaran

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2010. Kegiatan ini bertujuan agar penggunaan anggaran Daerah tahun 2010 dapat dipertanggung jawabkan. Kegiatan yang kedelepan dari program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah yaitu pengembangan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah. Target pelaksanaan kegiatan ini yaitu, terpenuhinya dan terlaksananya pelatihan pengoperasian SIKPD, serta system informasi jaringan keuangan yang terintegrasi. Adapun tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah

76   

agar aparat dapat terampil dalam mengoperasikan SIPKD sehingga laporan keuangan dapat dipertanggungjawabkan dan tepat waktu. Kegiatan yang kesembilan dari program penigkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah yaitu, sosialisasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah. Target dari Kegiatan sosialisasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah

yaitu terselenggaranya sosialisasi paket regulasi

pemerintah (UU, Perpres, PP) dan atau Pemerintah Daerah(Perda) tentang pengelolaan keuangan daerah kepada aparat pengelola keuangan daerah. Tujuan dari kegiatan ini yaitu, agar penatausahaan keuangan daerah di setiap SKPD dapat sejalan dengan peraturan {Perundang-undangan yang berlaku. Kegiatan yang kesepuluh dari program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah yaitu, bimbingan teknik implementasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah.target dari kegiatan bimbingan teknik implementasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah adalah terlaksananya Bintek Implementasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah yang diikuti oleh 75 orang. Tujuan dari kegiatan ini yaitu agar penatausahaan keuangan daerah di setiap SKPD dapat sejalan dengan pertauran perundangundangan yang berlaku. Kegiatan selanjutnya dari program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah yaitu, pengembangan manajemen asset/barang daerah. Target dari kegiatan pengembangan manajemen asset/barang daerah ini adalah terkumpulnya dana Asset/barang daerah yang senilai Rp. 154.390.000 dan

77   

yang terealisasi hanya Rp.149.787.000, jadi tingkat pencapaian manajemen Aset/barang daerah yaitu 97.26%. tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini yaitu untuk menungkatkan

pengelolaan

inventarisasi

asset

yang

mampu

mendorong

terkontrolnya kondisi akhir pendapatan dari asset daerah. Kegiatan selanjutnya dari program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah yaitu, Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumber-sumber PAD. Target dari pelaksanaan kegiatan ini adalah telaksananya intensifikasi dan ekstensifikasi melalui operasi sisir PAD, SPPT, dan penyuluhan PBB serta target pendapatan dari sumber pendapatan asli daerah yaitu Rp.337.888.000 dan yang terealisasi Rp.324.895.000, jadi tingkat pencapaian pendapatan dari sumber PAD yaitu 96.15%. tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan pendapatan daerah dari sektor bagi hasil pajak. Kegiatan selanjutanya dari program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah yaitu pengembangan system informasi manajemen reklame. Target dari kegiatan ini menargetkan pendirian 2(dua) unit panggung reklame. Kegiatan ini bertujuan agar penyelenggaraan kain dapat terawasi serta meningkatkan ketertiban dan keindahan daerah. Kegiatan selanjutnya dari program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah yaitu penyaluran bantuan keuangan sosial. Kegiatan penyaluran bantuan keuangan sosial menargetkan 288 kali pelaksanaan. Tujuan dari pelaksanaan kegiatan penyaluran bantuan keuangan social yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

78   

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah pada Dinas pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Pinrang masih ada yang belum mencapai 100%, seperti kegiatan Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumber-sumber PAD, Pendapatan yang ditargetkan dari sumber-sumber PAD yaitu Rp.337.888.000 tetapi yang terealisasi hanya Rp.324.895.000, jadi capaian presentase hasil dari kegiatan Intensifikasi dan Ekstensifikasi PAD adalah 96.15%. Begitu pula dengan kegiatan Peningkatan Manajemen Barang/Asset Daerah yang hanya mencapai 97.26%. Menurut Sekretaris Dinas, “adanya beberapa kegiatan yang belum terealisasi 100% disebabkan karena adanya beberapa masalah, seperti: 1. Dalam aktifitas ekstensifikasi belum dapat dilaksanakan diversifikasi dari berbagai jenis pajak daerah dan retribusi daerah yang ada, karena kondisi masyarakat pada umumnya belum bisa menerima terjadinya peningkatan aktivitas pada suatu kegiatan yang dapat secara langsung berdampak kepada peningkatan pajak atau retribusi daerah. 2. Belum terpenuhinya kegiatan yang khusus untuk mengikutsertakan pegawai pada kegiatan pelatihan, lokakarya, seminar bidang perpajakan yang diselenggarakan oleh pemerintah dan lembaga penyelenggara lainnya. Menurut Kepala Bidang Asset, tidak tercapainya 100% pada kegiatan Peningkatan Manajemen Barang/Asset Daerah disebabkan karena Terbatasnya potensi daerah merupakan tantangan yang harus dihadapi dalam mencari dan menggali sumber-sumber pendapatan daerah.(wawancara,25 juli2012) Menurut Kepala Bidang Pendapatan, bahwa tidak tercapainya 100% pada kegiatan Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber PAD disebabkan karena Terbatasnya potensi daerah merupakan tantangan yang harus dihadapi dalam mencari dan menggali sumber-sumber pendapatan daerah(wawancara 25 juli 2012) 2. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Yang

melaksanakan

tugas

pada

Program

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran adalah Sekretariat dan Bidang Pembiayaan. Hasil kegiatan yang

79   

telah dilaksanakan selama tahun 2011 program Pelayanan Administrasi Perkantoran dapat dilihat pada tabel di bawah ini: Tabel 3 Hasil Pencapaian Program Pelayanan Administrasi PerkantoranTahun 2011 No 1

Kegiatan Penyedian menyurat

2

Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air, dan listrik Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan Dinas Operasional Penyediaan jasa administrasi keuangan

Seluruh kerja daerah Seluruh kerja daerah

5

Penyediaan kebersihan kantor

jasa

DPPKAD

6

Penyediaan jasa perbaikan dan peralatan kerja

DPPKAD

7

Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

DPPKAD

Penyediaan bahan bacaan dan perundangundangan Penyediaan makanan dan minuman

DPPKAD

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

DPPKAD

3

4

8.

9

10

11

jasa

surat

Sasaran Seluruh kerja daerah

DPPKAD

DPPKAD

DPPKAD

Dinas/Unit perangkat

Dinas/Unit perangkat Dinas/Unit perangkat

Target Terpenuhinya pengadaan photocopy, laporan-laporan kegiatan Dinas, dan penyampaian surat-surat Dinas yang penting. Terpenuhinya jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik Tersedianya 6 unit mobil dan 26 unit motor

Realisasi Terpenuhinya pengadaan photocopy, laporan-laporan kegiatan Dinas,dan penyampaian surat-surat Dinas yang penting.

Presentase hasil 100%

waktu Triwulan I-IV

Terpenuhinya jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik

100%

Triwulan I-IV

6 unit mobil dan 26 unit motor

100%

Triwulan I-IV

Terpenuhinya pembiayaan honorarium bulanan dan tunjangan kepada non PNS sebanyak 8 orang Tersedianya peralatan kebersihan di semua unit kerja Tersedianya fasilitas perbaikan alat-alat kerja di di DPPKAD meliputi mesin ketik, mesin forporasi, printer kerja, computer PC, dan computer jaringan SIMPATDA Terpenuhinya alat-alat tulis kantor yang memadai Terpenuhinya keperluan barang cetakan dan penggandaan berupa cetakan keperluan umum kantor, dan cetakan administrasi pengelolaan keuangan Terpenuhinya bahan bacaan bagi DPPKAD

Terpenuhinya pembiayaan honorarium bulanan tunjangan kepada non PNS sebanyak 8 orang

100%

Triwulan I-IV

Peralatan kebersihan disemua unit kerja tersedia

100%

Triwulan I-IV

Tersedianya fasilitas perbaikan alat-alat kerja di di DPPKAD meliputi mesin ketik, mesin forporasi, printer kerja, computer PC, dan computer jaringan SIMPATDA

100%

Triwulan I-IV

Terpenuhinya alat tulis kantor yang memadai

100%

Triwulan I-IV

Terpenuhinya keperluan barang cetakan dan penggandaan berupa cetakan keperluan umum kantor, dan cetakan administrasi pengelolaan keuangan

100%

Triwulan I_IV

Bahan bacaan DPPKAD terpenuhi

100%

Triwulan I-IV

Terpenuhinya jamuan makanan dan minuman harian pegawai Terlaksananya rapat konsultasi kedinasan baik dalam daerah maupun dalam daerah

Terpenuhinya jamuan makanan dan minuman harian pegawai

100%

Triwulan I-IV

Terlaksananya rapat konsultasi kedinasan baik dalam daerah maupun dalam daerah

100%

Triwulan I-IV

dan

Sumber : Data Sekunder DPPKAD Tahun 2011 Kegiatan pertama dari program pelayanan administrasi perkantoran adalah penyedian jasa surat menyurat. Kegiatan ini menargetkan pengadaan photocopy , laporan kegiatan Dinas, dan penyampaian surat-surat Dinas yang penting. Kegiatan penyediaan jasa surat menyurat bertujuan agar komunikasi antar instansi lewat surat menyurat dapat berjalan lancer.

80   

Kegiatan yang kedua dari program pelayanan administrasi perkantoran yaitu penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air, dan listrik. Kegiatan ini menargetkan terpenuhinya jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik di setiap instansi. Kegiatan ini bertujuan untuk memudahkan koordinasi dan komunikasi dengan instansi lain, b eroperasinya alat-alat elektronik pendukung kinerja dan terpenuhinya kebutuhan sarana air bersih. Kegiatan yang ketiga dari program pelayanan administrasi perkantoran yaitu, penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan Dinas Operasional. Target dari kegiatan ini yaitu terpenuhinya jasa kendaraan Dinas Operasianal sebanyak 6 unit mobil dan 25 unit motor. Kegiatan penyediaan jasa dan perizinan kendaraan Dinas Operasional ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas kerja. Kegiatan yang keempat dari program pelayanan administrasi perkantoran yaitu, penyediaan jasa administrasi keuangan. Target dari kegiatan ini yaitu, terpenuhinya fasilitas administrasi keuangan dan pembiayaan honorarium bulanan dan tunjangan lainnya kepada non PNS. Tujuan dari kegiatan penyediaan jasa administrasi keuangan adalah untuk mensejahterakan pegawai non PNS. Kegiatan yang kelima dari program pelayanan administrasi perkantoran yaitu, penyediaan jasa kebersihan kantor. Pelaksanaan kegiatan ini menargetkan tersedianya peralatan kebersihan dan bahan pembersih sehingga kebersihan ruang kantor dapat terjaga. Tujan dari kegiatan ini yaitu agar kenyamanan dan keindahan kantor dapat terjaga.

81   

Kegiatan yang keenam dari program pelayanan administrasi perkantoran yaitu penyediaan jasa perbaikan dan peralatan kerja. Pelaksanaan kegiatan ini menargetkan tersedianya fasilitas perbaikan alat-alat kerja di DPPKAD yang meliputi mesin ketik, mesin forporasi, printer kerja, computer PC, dan computer jaringan SIMPATDA. Tujuan dari klegiatan ini yaitu untuk memelihara alat-alat kerja dalam kondisi layak pakai. Kegiatan yang ketujuh dari program pelayanan administrasi perkantoran yaitu penyediaan alat tulis kantor. kegiatan penyediaan alat tulis kantor menargetkan terpenuhinya alat-alat tulis kantor yang memadai sebanyak 64 jenis. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kelancaran pelaksanaan administrasi dan pelayanan pada masyarakat. Kegiatan yang kedelapan dari program pelayanan administrasi perkantoran yaitu penyediaan barang cetakan dan penggandaan. Kegiatan ini menargetkan terpenuhinya keperluan barang cetakan dan penggandaan berupa cetakan keperluan umum kantor, dan cetakan administrasi pengelolaan keuangan. Tujuan dari kegiatan ini yaitu agar urusan administrasi dan pengelolaan keuangan dapat tertib dan teratur. Kegiatan yang kesembilan dari program pelayanan administrsi perkantoran yaitu penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang befrlaku. Kegiatan ini menargetkan terpenuhinya bahan bacaan bagi DPPKAD sebanyak 2952 eksampler. Tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini yaitu untuk meningkatkan

82   

pengetahuan dan wawasan aparat terhadap implementasi peraturan perundangundangan. Kegioatan yang kesepuluh dari program pelayanan administrasi perkantoran yaitu penyediaan makanan dan minuman. Tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini yaitu unt7uk menciptakan suasana kekeluargaan dalam rapat-rapat intern DPPKAD. Kegiatan yang kesebelas dari program pelayanan administrasi perkantoran yaitu rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah. Kegiatan ini bertujuan agar terbentuknya kesamaan persepsi terhadap regulasi mengenai pengelolaan keuangan daerah serta meningkatkan koordinasi atas penggunaan dana dari provinsi maupun pusat. Menurut Sekretaris Dinas, bahwa seluruh kegiatan pada program peningkatan administrasi perkantoran sudah terlaksana sesuai dengan yang ditargetkan sebelumnya. Karena loyalitas pegawai dan kemampuan manajemen keuangan terlaksana dengan baik.(wawancara 25 juli 2012) Menurut Bidang Pembiayaan, biaya yang digunakan untuk seluruh kegiatan pada program pelayanan administrasi perkantoran bersumber dari dana APBD pemerintah Kabupaten pinrang Tahun 2011(wawancara,25 juli 2012) 3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Yang melaksanakan kegiatan pada Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur adalah Bidang Asset dan Sekretariat. Hasil kegiatan yang dilaksanakan pada program peningkatan sarana dan prasarana aparatur tahun 2011 dapat kita lihat pada tabel di bawah ini:

83   

Tabel 4 Hasil Pencapaian Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Tahun 2011 No

Kegiatan

Target

realisasi

1

Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor

Terpenuhinya perlengkapan gedung kantor berupa 46 unit PC, 16 unit Laptop, 46 unit printer tinta, dan 2 unit printer dot matrik.

2

Pengadaan Meubeluer

3

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Dinas operasional

4

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

Tersedianya Meubeluar DPPKAD sebanyak 220 unit Terpenuhinya fasilitas pemeliharaan, perawatan, perbaikan kendaraan Dinas Operasioanal DPPKAD Terlaksananya pemeliharaan dan perawatan gedung kantor DPPKAD

Terpenuhinya perlengkapan gedung kantor berupa 46 unit PC, 16 unit Laptop, 46 unit printer tinta, dan 2 unit printer dot matrik Meubeluer sebanyak 220 unit tersedia

fasilitas pemeliharaan, perawatan, perbaikan kendaraan Dinas Operasioanal DPPKAD terpenuhi pemeliharaan dan perawatan gedung kantor DPPKAD terlaksana

Presentase Hasil 100%

Waktu Triwulan I-IV

100%

Triwulan I-IV

100%

Triwulan I-IV

100%

Triwulan I-IV

Sumber : Data Sekunder DPPKAD Tahun 2011 Kegiatan yang pertama dari program peningkatan sarana dan prasarana aparatur yaitu pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor. kegiatan ini menargetkan terpenuhinya 46 unit PC,10 unit laptop, 45 unit printer tinta, dan 2 unit printer dot matrik. Tujuan dari pelaksanaan kegiatan

adalah

untuk

memudahkan

dan

melancarkan

dalam

penyelenggaraan aktivitas perkantoran. Kegiatan yang kedua dari program peningkatan sarana dan prasarana aparatur yaitu pengadaan meubeluer. Kegiatan pengadaan meubeluer ini menargetkan tersedianya meubeluer DPPKAD sebanyak 220

84   

unit. Tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk melancarkan dalam mendukung efektifitas pelaksanaan tugas. Kegiatan yang ketiga dari program peningkatan sarana dan prasarana aparatur yaitu pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Dinas Operasional. Kegiatan pemeliharaan rutin kendaraan Dinas Operasional ini menargetkan terpenuhinya fasilitas pemeliharaan, perawatan, perbaikan kendaraan Dinas Operasional DPPKAD. Kegiatan ini bertujuan agar kendaraan Dinas Operasional layak jalan untuk perjalanan Dinas. Kegiatan yang keempat dari program peningkatan sarana dan prasarana aparatur yaitu pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor. kegiatan ini menargetkan tertatanya gedung kantor DPPKAD. Tujuan dari kegiatan ini yaitu untuk menciptakan kondisi gedung yang terpelihara dan layak pakai. 4. Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Yang melaksanakan kegiatan pada Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan adalah Sekretariat. Hasil kegiatan yang dilaksanakan pada program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan tahun 2011 dapat kita lihat pada tabel di bawah ini:

85   

Tabel 5 Hasil Pencapaian Program peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Tahun 2011 No 1

2

Kegiatan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD penyusunan laporan keuangan semesteran dan laporan SPT tahun 2010

Target 3 laporan

Realisasi 3 laporan

Presentase Hasil 100%

Waktu Triwulan IV

4 laporan

4 laporan

100%

triwulan II-IV

Sumber: Data Sekunder DPPKAD Tahun 2011 Kegiatan

yang

pertama

dari

program

peningkatan

dan

pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan yaitu penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD. Kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan realisasi kinerja SKPD menargetkan terbitnya 3(tiga) laporan. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memudahkan dalam evaluasi hasil kinerja dan evaluasi hasil pencapaian program SKPD dalam 1 tahun. Kegiatan semesteran.

yang

Kegiatan

kedua

yaitu

penyusunan

penyusunan laporan

laporan

keuangan

keuangan semesteran

menargetkan 4 laporan keuangan dan laporan SPT tahun 2010. Tujuan dari kegiatan ini adalah agar posisi keuangan dan jumlah wajib pajak dapat terpantau. 5. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Yang melaksanakan kegiatan pada Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur adalah Sekretariat. Hasil kegiatan yang dilaksanakan pada program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur tahun 2011 dapat kita lihat pada tabel di bawah ini:

86   

Tabel 6 Hasil Pencapaian Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur No Kegiatan Target Realisasi Presentase Waktu Hasil 1 Pendidikan dan 2 kegiatan 0 0% Triwulan II pelatihan Sumber : Data Sekunder DPPKAD Tahun 2011 Kegiatan dari program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur yaitu pendidikan dan pelatihan. Kegiatan pendidikan dan pelatihan pada tahun 2011 belum terlaksana. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan sumberdaya aparatur. Menurut Sekretaris Dinas, bahwa tidak terlaksananya pendidikan dan pelatihan pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Pinrang disebabkan karena menumpuknya program kegiatan yang dibebankan kepada DPPKAD serta kurangnya ketersediaan dana, karena kegiatan pendidikan dan pelatihan ini hanya bersifat Internal Kantor Dinas PPKAD Kabupaten Pinrang jadi dana yang digunakan tidak termasuk dalam APBD.(wawancara 25 juli 2012) V.1.2.Kualitas Kualitas adalah hasil atau mutu pekerjaan yang dihasilkan, dalam hal ini pengukuran tingkat kepuasan kerja yang dihasilkan. Untuk mengukur kinerja Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Pinrang dari segi kualitas, maka penulis menganalisis penilaian yang dilakukan oleh Eksternal DPPKAD dalam hal ini DPRD dan Inspektorat Kabupaten Pinrang selaku Pengawas hasil Kerja Dinas. Untuk mengukur kinerja Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Pinrang dari segi kualitas, maka penulis mengukur

berdasarkan

Indikator

Kualitas

87   

Kinerja

yang

dikemukakan

oleh

Mangkunegara (2002:69) bahwa Kualitas Kinerja meliputi Ketepatan, Ketelitian dalam melakukan pekerjaan, Berikut Tabel Penilaian Kualitas Kerja DPPKAD Kabupaten Pinrang yang dinilai oleh DPRD dan Inspektorat. 1. DPRD

No

1

2

3

4

5

Tabel 7 Penilaian Kualitas Kerja DPPKAD Program Kegiatan 2011 Target Realisasi Program Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

12 kegiatan Indikator: Ketepatan Ketelitian

12 kegiatan

Pelayanan perkantoran

12 kegiatan Indikator: Ketepatan Ketelitian

12 kegiatan

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

5 kegiatan Indikator: Ketepatan Ketelitian

5 kegiatan

Peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja keuanganm

2 kegiatan Indikator: Ketepatan Ketelitian

2 kegiatan

Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

1 kegiatan

__

Administrasi

Hasil (%) 100%

Baik Baik

100%

Baik Baik

100%

Baik Baik

100%

Baik Baik 0%

Sumber : Data Sekunder DPPKAD Tahun 2011 2. Inspektorat Kabupaten Pinrang Inspektorat adalah Unsur Pengawas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah. Inspektorat Daerah mempunyai fungsi perencanaan

88   

program

pengawasan,

pemeriksaan,

perumusan

pengusutan,

kebijakan

pengujian

dan

dan

penilaian

fasilitasi

pengawasan,

tugas

pengawasan,

pemeriksaan serta pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati di bidang pengawasan (Peraturan Bupati No.05 Tahun 2011). Berikut Penilaian Inspektorat Kabupaten Pinrang sebagai berikut: Tabel 8 Penilaian Kualitas Kerja DPPKAD No 1

2

3

4

5

Program Kegiatan 2011

Target

Realisasi

Program Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

12 kegiatan Indikator: Ketepatan Ketelitian

12 kegiatan

Pelayanan Administrasi perkantoran

12 kegiatan Indikator: Ketepatan Ketelitian

12 kegiatan

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

5 kegiatan Indikator: Ketepatan Ketelitian

5 kegiatan

Peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja keuanganm

2 kegiatan Indikator: Ketepatan Ketelitian

2 kegiatan

Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

1 kegiatan

__

Hasil (%) 100%

Baik Baik

100%

Baik Baik

100%

Baik Baik

100%

Baik Baik 0%

Sumber : Data Sekunder DPPKAD Tahun 2011 Untuk lebih mengakuratkan penilaian kinerja DPPKAD dari Segi Kualitas, penulis meminta keterangan penilaian Laporan Pertanggung Jawaban DPPKAD terhadap DPRD dan Inspektorat. Adapun Penilaian DPRD dan Inspektorat berdasarkan hasil pelaksanaan tugas DPPKAD yang dilaporkan dalam Laporan Pertanggung Jawaban DPPKAD yaitu sebagai berikut:

89