BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Masalah Dewasa ini penerimaan Negara Indonesia masih didominasi oleh sektor pajak. Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan Negara yang digunakan untuk melaksanakan pembangunan bagi rakyat Indonesia. Sebagai salah satu sumber penerimaan Negara yang sangat potensial, sektor pajak merupakan pilihan yang sangat tepat, selain karena jumlahnya yang relatif stabil juga merupakan cerminan partisipasi aktif masyarakat dalam membiayai pembangunan. Peran pajak sangatlah penting, pajak tidak hanya mempunyai arti untuk meningkatkan penerimaan dalam rangka menjalankan roda pemerintahan, tetapi juga sebagai kewajiban dalam kebijaksanaan fiskal dalam rangka menjaga perekonomian nasional untuk mencapai tujuan sosial dan ekonomi. Negara yang sedang berkembang melaksanakan tujuan tersebut sebagai alat untuk mencapai pertumbuhan ekonomi, penyediaan lapangan pekerjaan, stabilitas, distribusi, pendapatan dan kekayaan. Salah satu sumber penerimaan Negara terbersar adalah dari sektor pajak, dan memberikan sumbangan yang sangat besar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Berbagai jenis pajak yang ditetapkan pemerintah, Pajak Pertambahan Nilai merupakan salah satu jenis pajak yang diharapkan dapat memberikan
1
kontribusi yang cukup besar bagi penerimaan Negara. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang atau jasa dalam peredarannya dari produsen ke konsumen. PPN termasuk jenis pajak tidak langsung, maksudnya pajak tersebut disetor oleh pihak lain (pegantian jasa) yang bukan penanggung pajak atau dengan kata lain, penanggung pajak (konsumen akhir) tidak menyetorkan langsung pajak yang ditanggung. Banyak jenis usaha yang menyumbangkan Pajak Pertambahan Nilainya ke kas Negara lewat penyerahan maupun pemanfaatan barang kena pajak dan jasa kena pajak. Salah satu usaha yang memiliki potensi dalam menyumbangkan PPN adalah perusahan (jasa biro perjalanan wisata). Hal ini dapat dilihat dari berkembang pesatnya jenis jasa biro perjalanan wisata terbukti dari semakin menjamurnya usaha serupa di Bali. Dengan pesatnya pertumbuhan usaha jasa biro perjalanan wisata tentunya akan memberi nilai tambah jika diliat dari sektor perpajakan. Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dilakukan antara selisih pajak keluaran dan pajak masukan yang tarifnya sudah ditentukan 10% dari barang atau jasa yang dikeluarkan maupun yang diterima. Penyetoran PPN dilakukan dengan
pembayaran ke Bank persepsi atau kantor pos dengan
menggunakan E-Billing dan pelaporan PPN dilakukan dengan menggunakan E–Faktur.
2
Perusahaan PT. W sudah memenuhi syarat subyek dan obyek Pajak Pertambahan Nilai yang sudah berada cukup lama beroperasi di Bali dengan kegiatan di bidang jasa biro perjalanan wisata. Prosedur perlakuan PPN yang dilakukan mulai dari perhitungan dengan mencari dasar pengenaan pajak, penyetoran yang dilakukan dengan sistem terbaru dari Direktorat Jendral Pajak yaitu E-Billing dan pelaporan dengan menggunakan E-Faktur yang sudah memenuhi Peraturan Perundang–undangan Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai. Berdasarkan pertimbangan dan uaraian di atas, akan dianalisis tentang Pajak Pertambahan Nilai untuk Penyerahan Jasa Biro Perjalanan Wisata dan/ Agen Perjalanan Wisata PT. W. Hal ini dikarenakan PT. W merupakan salah satu perusahaan di Bali yang bergerak dibidang usaha Jasa Biro Perjalanan Wisata dan/ Agen Perjalanan Wisata. Adapun judul Tugas Akhir ini :“Tata Cara Perhitungan, Penyetoran Dan Pelaporan Atas Jasa Biro Perjalanan Wisata dan/ Jasa Agen Perjalanan Wisata Pada PT.W”.
1.2 Tujuan Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perhitungan, penyetoran dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai PT. W sebagai Pengusaha Kena Pajak atas penyerahan jasa biro perjalanan wisata dan/ jasa agen perjalanan wisata.
3
1.3 Kegunaan Penelitian 1) Kegunaan Teorietis Untuk meningkatkan pemahaman mengenai perlakuan PPN kepada Penyerahan Jasa Biro Perjalanan Wisata dan/ Agen Jasa Perjalanan Wisata juga sebagai langkah awal dalam mengaplikasikan semua ilmu yang telah diperoleh selama duduk di bangku kuliah.
2) Kegunaan Praktis Sebagai
masukan
untuk
membantu
memecahkan
masalah
yang
berhubungan dengan PPN, sehingga perusahaan dapat memilih metode terbaik yang mampu memberikan keuntungan bagi perusahaan dalam hal penghematan pajak.
1.4 Sistematika Penulisan Untuk memberikan gambaran yang cukup jelas dan terarah maka pada laporan ini disajikan dengan sistematika sebagai berikut : Bab I
Pendahuluan Pada bab pendahuluan ini dikemukakan tentang latar belakang masalah yang kemudian dirumuskan ke pokok masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian dan sistematika penulisan.
4
Bab II
Kajian Pustaka Pada bab ini menguraikan tentang teori-teori yang relevan antara lain: pengertian pajak, fungsi pajak, sistem pemungutan pajak, wajib pajak, pajak pertambahan nilai, obyek dan subyek pajak pertambahan nilai, karakteristik pajak pertambahan nilai di Indonesia dan dasar pengenaan pajak pertambahan nilai untuk melandasi pembahasan mengenai topik penelitian yang diangkat untuk memecahkan masalah penelitian.
Bab III
Metode Penelitian Pada bab ini menguraikan tentang lokasi penelitian, obyek penelitian, identifikasi variable, definisi operasional variable, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data serta teknik analisis data yang digunakan selama penelitian.
Bab IV
Pembahasan Hasil Penelitian Dalam bab ini menguraikan tentang bidang kegiatan perusahaan, struktur organisasi dan pembahasan hasil penelitian.
Bab V
Simpulan dan Saran Bab ini menguraikan mengenai simpulan yang merupakan dari seluruh kajian mengenai pokok-pokok permasalahan yang dibahas disertai beberapa saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang terkait.
5
6
