BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Indonesia sebagai Negara kepulauan memiliki keanekaragaman seni dan budaya yang sangat kaya. Kita mengetahui bahwa Negara Indonesia ini terdiri dari berbagai suku tersebar di seluruh daerah. Keberadaan suku-suku tersebut menyebabkan adanya keanekaragaman budaya, karya seni dan sastra yang diciptakan. Sejalan dengan itu keanekaragaman secara keseluruhan merupakan potensi nasional yang perlu dilindungi. Kekayaan seni dan budaya itu merupakan salah satu sumber dari karya intelektual yang dapat dan perlu dilindungi oleh undang-undang. Kenyataan itu tidak semata-mata untuk seni dan budaya itu sendiri, tetapi dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kemampuan di bidang perdangangan dan industri yang melibatkan para penciptanya. Dengan demikian, kekayaan intelektual yang dilindungi tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan tidak hanya bagi para penciptanya saja, tetapi juga bagi bangsa dan Negara. Pada zaman globalisasi sekarang ini yang setiap bangsa, termasuk manusia-manusia di dunia ini, secara tidak langsung diharuskan mengikuti perkembangan teknologi digital yang mengharuskan semuanya berhadapan dengan teknologi-teknologi yang serba canggih. Dengan adanya perkembangan teknologi yang super canggih tersebut mendorong daya kreativitas para pencipta untuk menciptakan sesuatu.
Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah menciptakan suatu paradigma baru dalam konsepsi ekonomi. Paradigma yang dimaksud saat ini bahwa harus diyakini pengetahuan sudah menjadi landasan dalam pembangunan ekonomi (knowledge based economy). Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan jawaban atas paradigma ini. Oleh karena itu, tak mengherankan bahwa hampir setiap Negara di dunia ini mulai melirik bahwa Hak Kekayaan Intelektual merupakan salah satu jalan alternatif dalam pembangunan ekonomi bangsa. Hal ini tidak terkecuali bagi bangsa Indonesia. 1 Perkembangan teknologi industri yang terjadi pada hampir di setiap negara telah mendorong kepada persaingan yang makin ketat terutama dalam memasarkan produk yang sejenis ke negara lain. Dalam dunia bisnis sering kali ditemukan suatu praktek yang dikategorikan sebagai persaingan curang (Unfair Competition), seperti misalnya dengan cara pemalsuan merek, pencurian teknologi maupun pembajakan ciptaan orang lain. Perbuatan demikian sangat merugikan pemilik hak bahkan mengelabui konsumen yang dapat menjatuhkan reputasi barang asli. Pada dasarnya manusia itu mempunyai banyak kreativitas dalam menciptakan sesuatu dalam kehidupan sehari-hari yang dilakukan sejak zaman dahulu kala. Hal ini dipengaruhi oleh kebutuhan hidup sehari-hari agar dapat dipenuhi dengan baik. Seseorang yang menciptakan sesuatu yang merupakan hasil karya ciptanya pada umumnya selain untuk digunakan sendiri, juga kemudian diperbanyak untuk dapat dimanfaatkan kepada orang lain. Sebuah barang hasil karya cipta biasanya 1
Budi Agus Riswandi dan M. Syamsudin, 2004, Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum, PT. Raja Grafindo, Persada, Jakarta, hlm.1.
dapat
diperbanyak
oleh
orang
lain
karena
orang
yang
menciptakan
kemampuannya terbatas, sehingga tidak mampu mengerjakan sendiri dalam jumlah banyak sesuai permintaan masyarakat. Sebagaimana diketahui bahwa menciptakan suatu karya cipta bukan sesuatu yang mudah dilakukan seseorang. Oleh karena itu, orang lain diwajibkan untuk menghormatinya dan hal ini merupakan sebuah kebutuhan yang tidak boleh dilalaikan begitu saja. Orang lain sudah pasti mengetahui sebuah karya cipta pasti ada penciptanya sehingga tidak dapat seenaknya mengatakan itu sebagai karyanya atau meniru ciptaan yang bukan karyanya. Apabila hendak memperbanyak ada sopan santunnya yaitu meminta ijin kepada pemiliknya. Sebaliknya bagi orang yang menciptakan (pencipta) mempunyai hak yang timbul atas ciptaan dan mengawasi terhadap karya cipta yang menggunakan ciptaannya yang beredar di masyarakat. Hanya Pencipta yang berhak mengumumkan dan memperbanyak ciptaannya, sehingga apabila ada yang melanggar haknya tersebut maka Pencipta berhak pula menuntut orang yang bersangkutan secara hukum. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan pencipta diperlukan sebuah pengakuan baik oleh masyarakat maupun hukum. Adapun latar belakangnya adalah menyangkut bidang ekonomi, karena sesuatu ciptaan yang diperbanyak tanpa izin penciptanya kemudian dijual kepada masyarakat, maka akan menguntungkan orang lain yang memperbanyak ciptaan tersebut. Sedangkan pihak pencipta akan merasa dirugikan atas perbuatan tersebut karena secara moril nama pencipta yang dijual dan secara materiil pencipta tidak memperoleh keuntungan dari ciptaan yang diperbanyak orang lain.
Di bidang ciptaan diperlukan campur tangan negara dengan tujuan untuk menyeimbangkan antara kepentingan pencipta dengan kepentingan masyarakat dan juga kepentingan negara itu sendiri. Seperti yang diketahui bahwa pencipta mempunyai hak untuk mengontrol masyarakat dalam mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, di lain pihak warga masyarakat dapat menggunakan ciptaan secara resmi dan menghindari peredaran barang bajakan, sedangkan negara kepentingannya dapat menjaga kelancaran dan keamanan masyarakat di bidang ciptaan. Untuk kepentingan tersebut alat yang dipergunakan adalah dengan cara membentuk undang-undang yang mengatur bidang ciptaan. Undang-undang pada hakekatnya adalah merupakan perjanjian antara rakyat dengan pemerintah sehingga peraturan ini mengikat seluruh rakyat maupun pemerintah termasuk kepada para pejabatnya, sehingga siapapun yang melanggar undang-undang wajib dilakukan penindakan. Hal ini sejalan dengan Negara kita yang menganut paham negara hukum, bahwa semua tingkah laku warga negara dan para pejabatnya wajib dilandasi atas hukum yang berlaku. Di Negara kita sejak tahun 1982 telah mempunyai Undang-Undang Hak Cipta yang bersifat nasional dan sekarang telah disesuaikan dengan ketentuan TRIPs (Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights) atau aspek-aspek hak kekayaan intelektual yang terkait dengan perdagangan, karena Indonesia ikut menandatangani perjanjian Putaran Uruguay dalam rangka pembentukan World Trade Organization dan telah pula meratifikasi dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade
Organization. Setelah mengalami perubahan beberapa kali, sekarang peraturan di bidang ciptaan adalah Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Salah satu hak cipta yang dilindungi dalam ketentuan Undang-Undang Hak Cipta tersebut adalah Hak Cipta atas Karya Musik dan Lagu. Musik terlahir dari kekuatan cipta, karsa dan karya serta pengorbanan pikiran, tenaga dan waktu penciptanya, dan juga merupakan cerminan peradaban manusia. Di dalamnya terdapat norma-norma hasil jerih payah penciptanya. Bila disadari peran perlindungan hukum terhadap hak cipta maka perlindungan hukum terhadap hak cipta musik memberikan nilai ekonomi yang cukup besar bagi Negara, dimana ketika nada-nada mulai tersusun rapi lewat lantunan lirik seorang pencipta lagu, yang kemudian secara intuitif terlahir pulak susunan kata-kata yang terikat erat pada komposisi melodi yang kemudian terciptalah sebuah lagu. Nilai inlah yang menjadi sebuah kekayaan intelektual bagi si Pencipta yang didalamnya terdapat hak moral dan hak ekonomi. 2 Oleh karena hak cipta ini memiliki nilai ekonomi dan nilai moral yang cukup menjanjikan keuntungan ekonomi secara bisnis, maka hak cipta ini sering diperdagangkan oleh orang-orang tertentu ataupun badan-badan hukum untuk mendapatkan keuntungan yang amat besar tanpa izin atau persetujuan dari penciptanya. Memperdagangkan atau menjual hak cipta ini tidak hanya dilakukan oleh pihak-pihak lokal melainkan juga terjadi dalam dunia internasional. Seiring dengan perkembangan jaman, bentuk-bentuk pelanggaran hukum terhadap karya musik dan lagu ini banyak terjadi mulai dari penjiplakan lagu, pembajakan kaset, VCD, DVD, pembajakan peer to peer atau program napster 2
Husain Audah, Hak Cipta dan Karya Cipta, Cetakan Pertama, PT Pustaka Litera Antarnusa, Jakarta, 2004, hlm.7.
sampai kepada pemakaian karya cipta musik dan lagu tanpa mencantumkan nama penciptanya pada program-program televisi ataupun siaran radio. Problematika yang sering terjadi di dalam masyarakat berkaitan dengan karya cipta musik dan lagu adalah kurangnya kesadaran untuk melakukan perndaftaran karya cipta musik tersebut. Maraknya pelanggaran hukum terhadap karya cipta musik dalam masyarakat modern sekarang ini tidak terlepas dari kurangnya tingkat kesadaran masyarakat terhadap penghargaan kreativitas para insan musik. Mengumumkan atau memperbanyak karya musik dan lagu tanpa izin pencipta ataupun mengkomersialkan musik tradisional oleh beberapa pihak tanpa izin Negara dan masyarakat adat itu sendiri tentulah merugikan berbagai pihak baik itu pencipta lagu, masyarakat dan Negara. Untuk itu penegakan atau perlindungan hukum atas karya cipta musik dan lagu harus didukung oleh semua pihak baik itu aparat penegak hukum maupun masyarakat itu sendiri.
B. Perumusan Masalah Permasalahan merupakan acuan untuk melakukan penelitian dan juga menentukan bahasan selanjutnya sehingga sasaran dapat tercapai. Dapat juga dikatakan secara singkat bahwa “tiada suatu penelitian tanpa adanya masalah”. Selain itu, pokok materi pembahasan dan tujuan dari penelitian ini tergambar dari permasalahan yang dikemukakan oleh penulis. Untuk mendapatkan dan mendekati nilai objektif dalam penelitian, maka penulis membatasi masalah yang menyangkut Gugatan Ganti Rugi terhadap Pelaku Pembajakan Karya Cipta Lagu dan Musik, adalah sebagai berikut:
1. Bagaimana alat bukti yang digunakan dalam membuktikan terjadinya pembajakan karya cipta lagu dan musik? 2. Bagaimana bentuk ganti rugi yang dapat digugat terhadap pelaku pembajakan karya cipta lagu dan musik?
C. Tujuan dan Manfaat Penulisan 1. Tujuan Penulisan Beberapa tujuan yang ingin penulis sampaikan dalam penulisan skripsi ini adalah: a. untuk mengetahui alat bukti apa yang digunakan dalam membuktikan terjadinya pembajakan karya cipta lagu dan musik. b. untuk mengetahui bentuk ganti rugi apa saja yang dapat digugat terhadap pelaku pembajakan karya cipta lagu dan musik.
2. Manfaat Penulisan Sedangkan manfaat dari penulisan skripsi ini adalah: a. secara teoritis, penulisan ini dapat dijadikan bahan kajian ataupun masukan terhadap langkah-langkah gugatan ganti rugi terhadap pelaku pembajakan karya cipta lagu dan musik. b. secara praktis, penulisan ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan ataupun sumbangan untuk sumbangan untuk kepentingan ilmu pengetahuan, dalam pembinaan dan pengembangan hukum khususnya bagi penegak hukum dalam memberikan perlindungan terhadap karya cipta musik dan lagu dan juga meberi manfaat bagi dunia Perguruan
Tinggi dan masyarakat pada umumnya. Selain itu diharapkan agar tulisan ini dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan.
D. Keaslian Penulisan Dalam hal penulisan skripsi ini, penulis mencoba menyajikan sesuai dengan fakta-fakta yang akurat dan sumber yang terpercaya sehingga skripsi ini tidak jauh dari kebenarannya. Penulisan skripsi ini sendiri adalah berdasarkan hasil pemikiran penulis sendiri, yang mana setelah penulis membaca dan melihat bahwa pada saat sekarang ini banyak sekali terjadi pembajakan terhadap karya cipta lagu dan musik, maka penulis merasa tertarik untuk membahasnya lebih lanjut menjadi sebuah skripsi. Kemudian setelah penulis memeriksa judul-judul skripsi yang ada di Fakultas Hukum USU, maka judul mengenai Gugatan Ganti Rugi terhadap Pelaku Pembajakan Karya Cipta Lagu dan Musik belum ada yang mengangkatnya, atas dasar itu penulis dapat mempertanggungjawabkan keaslian skripsi ini secara ilmiah. Untuk menghasilkan tulisan yang maksimal, penulis menggunakan tata bahasa sesuai dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar serta bahasa Inggris yakni dengan menggunakan kamus bahasa Indonesia dan kamus bahasa Inggris yang telah diakui di Indonesia.
E. Tinjauan Kepustakaan Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata gugatan adalah tuntutan; celaan; kritikan; sanggahan. 3 Ganti rugi adalah uang yang diberikan sebagai pengganti kerugian.
4
Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan pelaku adalah orang yang melakukan suatu perbuatan ; pemeran, pemain ; yang melakukan suatu perbuatan, subjek (dalam suatu kalimat dsb) ; yang merupakan pelaku utama dalam perubahan situasi tertentu. 5 Pembajakan buku dan rekaman adalah tindak pidana kejahatan pelanggaran hak cipta, pekerjaannya liar, tersembunyi, tidak diketahui otang banyak, apalagi oleh petugas pajak. Pembajak tidak mungkin membayar pajak kepada Negara. Pembajakan ciptaan atau rekaman disamping merugikan Pencipta atau Pemegang hak cipta juga merugikan Negara. Pembajakan merupakan salah satu dampak negatif kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi bidang grafika dan elektronika yang dimanfaatkan secara melawan hukum (illegal).
6
Pelanggaran hak cipta diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Perbuatan pelanggaran hak cipta dapat berupa perbuatanperbuatan mengambil, mengutip, merekam, memperbanyak atau mengumumkan sebagian atau seluruhnya ciptaan orang lain tanpa izin penciptanya atau pemegang hak cipta atau yang dilarang undang-undang atau melanggar perjanjian. Dilarang
3
Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), hal. 373. 4 Ibid., hal. 334. 5 Ibid., hal. 628. 6 Abdulkadir Muhammad, 2001, Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 221.
undang-undang artinya undang-undang tidak memperkenankan perbuatan itu dilakukan karena : 1. merugikan pencipta atau pemegang hak cipta, misalnya memfotokopi sebagian ciptaan orang lain kemudian diperjualbelikan kepada masyarakat. 2. merugikan kepentingan Negara, misalnya mengumumkan ciptaan yang bertentangan dengan kebijaksanaan pemerintah di bidang pertahanan dan keamanan. 3. bertentangan
dengan
ketertiban
umum
dan
kesusilaan,
misalnya
memperbanyak dan menjual video disc (VCD) porno. Menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 tahun 2002, hak cipta adalah hak eksklusif bagi Pencipta atau Penerima Hak untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundangundangan yang berlaku. Pengertian hak cipta yang diberikan World Intellectual Property Organization adalah: “Copy right is a legal describing right given to creator for their literary and artistic works. 7 Hak cipta adalah terminologi hukum yang menggambarkan hak-hak yang diberikan kepada Pencipta untuk karya-karya mereka dalam bidang seni dan sastra.” Ciptaan adalah hasil setiap karya Pencipta yang menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni, atau sastra. 8 7 8
Husain Audah, Op.cit., hlm. 6. Indonesia, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, Pasal 1 angka 3.
Landasan Yuridis yang dijadikan acuan defenisi hak cipta musik atau lagu di Indonesia diatur dalam Pasal 12 ayat (1) huruf d Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002, menyebutkan dengan jelas bahwa lagu atau musik dengan atau tanpa teks merupakan bagian dari hak cipta sekaligus merupakan bagian Hak Atas Kekayaan Intelektual yang juga harus mendapat perlindungan hukum. Lebih tegas lagi, Penjelasan Pasal 12 ayat (1) huruf (d) Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002 menjelaskan dengan jelas bahwa lagu atau musik dalam undang-undang ini diartikan sebagai karya yang bersifat utuh sekalipun terdiri dari unsur atau melodi, syair atau lirik dan aransemennya termasuk notasi. Yang dimaksud dengan utuh adalah bahwa lagu atau musik tersebut merupakan satu kesatuan karya cipta.
F. Metode Penelitian Metode dapat diartikan sebagai suatu cara untuk memperoleh sesuatu. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia metode diartikan sebagai cara yang telah teratur dan terpikir baik-baik untuk mencapai sesuatu maksud, cara menyelidiki. Soerjono Soekanto berpendapat menurut kebiasaan, metode dirumuskan dengan dengan kemungkinan-kemungkinan sebagai berikut: 1.
Suatu tipe pemikiran yang dipergunakan dalam penelitian dan penilaian;
2.
Suatu teknik yang umum bagi ilmu pengetahuan;
3.
Cara tertentu untuk melaksanakan suatu prosedur. Penelitian itu sendiri berasal dari bahasa Inggris “research” yang berasal
dari kata re yang artinya kembali dan to search yang berarti mencari. Dengan demikian secara harfiah kata research berarti mencari kembali.
Jadi, tujuan dari diadakannya penelitian oleh penulis adalah untuk menjawab setiap permasalahan yang telah dikemukakan sebelumnya. Agar diperoleh data yang akurat, penulis menggunakan bentuk atau model Penelitian Kepustakaan (library
research). Di dalam penelitian kepustakaan
terdapat 3 (tiga) jenis bahan hukum yang dapat digunakan, yaitu: 1. bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, dan terdiri dari: a. norma atau kaidah dasar, yaitu Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945; b. peraturan dasar, yaitu: − batang tubuh UUD 1945; − ketetapan-ketetapan MPR(S); c. Peraturan Perundang-Undangan: − Undang-undang atau perpu; − Peraturan pemerintah; − Keputusan presiden; − Keputusan menteri; − Peraturan daerah. d. Bahan hukum yang tidak dikodifikasikan, misalnya hukum adat; e. Yurisprudensi; f. Traktat; g. Bahan hukum dari zaman penjajajahan yang hingga kini masih berlaku, misalnya KUHP dan KUHPerdata; 2. bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, misalnya Rancangan Undang-Undang (RUU), Rancangan Peraturan
Pemerintah (RPP), hasil penelitian (hukum), hasil karya (ilmiah) dari kalangan hukum, dan sebagainya. 3. bahan hukum tertier, yakni bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya: kamuskamus (hukum), ensiklopedia, indeks kumulatif, dan sebagainya. Agar diperoleh informasi yang terbaru dan berkaitan erat dengan permasalahannya, maka kepustakaan yang dicari dan dipilih harus relevan dan mutakhir. 9
G. Sistematika Penulisan Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan
sistematika
yang
secara garis besar terdiri dari 4 bab dan sejumlah sub bab. Dengan harapan agar mudah dalam penyusunan dan pemahaman isi serta pesan yang ingin disampaikan maka penulis menguraikan secara ringkas pembahasan dalam skripsi ini. Secara sistematis penulis membagi skripsi ini kedalam beberapa bab, dimana setiap bab terdiri dari sub bab, antara lain : BAB I
: PENDAHULUAN, dalam bab ini diuraikan tentang latar belakang pemikiran penulis sehingga mengangkat permasalahan tersebut, perumusan masalah, tujuan dan manfaat yang ingin dicapai melalui penulisan skripsi ini, keaslian penulisan, tinjauan kepustakaan, metode penelitian yang dipakai serta sistematika penulisan.
9
Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, 2005, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 113.
BAB II
:PEMBUKTIAN
TERHADAP
TERJADINYA
PEMBAJAKAN KARYA CIPTA LAGU DAN MUSIK, pada bab ini penulis akan membahas mengenai pengertian hak cipta dan hak cipta lagu dan musik, hak eksklusif pemegang hak cipta lagu dan musik, bentuk-bentuk pembajakan karya cipta lagu dan musik, dan pembuktian terhadap terjadinya pembajakan.
BAB III
:GUGATAN
GANTI
RUGI
TERHADAP
PELAKU
PEMBAJAKAN KARYA CIPTA LAGU DAN MUSIK, bab ini khusus membahas mengenai kompetensi mengadili gugatan ganti rugi terhadap pelaku pembajakan karya cipta lagu dan musik, pihak-pihak yang terlibat dalam gugatan ganti rugi, halhal yang dapat digugat dalam gugatan ganti rugi, dan pembuktian dalam gugatan ganti rugi terhadap pelaku pembajakan karya cipta lagu dan musik yang terdiri atas pembuktian terhadap perbuatannya dan pembuktian terhadap jumlah kerugian.
BAB IV
:PENUTUP, bab ini merupakan bagian terakhir yang memuat kesimpulan dan saran atas setiap permasalahan yang telah dikemukakan.
