BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang Untuk meningkatkan aspek demokrasi, partisipasi rakyat, keadilan, dan pemerataan pembangunan di masyarakat, pemerintah telah menetapkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang berisi tentang kesejahteraan rakyat dan otonomi daerah kepada desa. Pemerintah Desa sebagai unit organisasi pemerintah yang langsung berhadapan dengan masyarakat, perlu diberikan kewenangan yang memadai untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri menuju terwujudnya kemandirian desa. Kemandirian dalam pembangunan pedesaan bukan hanya dilihat dari aspek kemauan dan kemampuan rakyat pedesaan untuk menggali dana dan potensinya sendiri dalam membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunan yang dibutuhkan oleh masyarakat desa sendiri tetapi bagaimana suatu desa tersebut bisa mencapai tujuan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakatnya. Agar dapat melaksanakan perannya dalam mengatur dan mengurus komunitasnya, desa berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005, diberikan kewenangan yang mencakup: 1. urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa; 2. urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa; 3. tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota; dan
1
4. urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa. Sumber pendapatan desa berdasarkan pasal 212 ayat (3) Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 terdiri dari : a. Pendapatan Asli Desa, meliputi : - hasil usaha desa; - hasil kekayaan desa; - hasil swadaya dan partisipasi; - hasil gotong royong; - lain-lain pendapatan asli desa yang sah. b. Bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota; c. Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota; d. Bantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah kabupaten/Kota; e. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga. Lebih lanjut pasal 68 Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 menyebutkan bahwa sumber pendapatan desa terdiri atas: 1. pendapatan asli desa, terdiri dari hasil usaha desa, hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa yang sah; 2. bagi hasil pajak daerah Kabupaten/Kota paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) untuk desa dan dari retribusi Kabupaten/Kota sebagian diperuntukkan bagi desa;
2
3. bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota untuk Desa paling sedikit 10% (sepuluh per seratus), yang pembagiannya untuk setiap Desa secara proporsional yang merupakan alokasi dana desa; 4. bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan; 5. hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat. Ketentuan pasal tersebut mengamanatkan kepada Pemerintah Kabupaten untuk mengalokasikan dana perimbangan yang diterima Kabupaten kepada desa-desa dengan memperhatikan prinsip keadilan dan menjamin adanya pemerataan. Dalam kaitannya dengan pemberian Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Karangwuni, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul telah memberikan petunjuk teknis melalui Peraturan Bupati Gunungkidul No.24 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa perihal Petunjuk Teknis Alokasi Dana Desa/Kelurahan (ADD) dijelaskan bahwa Alokasi Dana Desa yang biasa disebut ADD merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan otonominya agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari desa itu sendiri, berdasarkan keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Bantuan langsung ADD adalah dana bantuan langsung yang dialokasikan kepada Pemerintah Desa digunakan untuk meningkatkan sarana pelayanan masyarakat, kelembagaan dan prasarana desa yang diperlukan serta diprioritaskan oleh masyarakat, yang pemanfaatan dan administrasi pengelolaannya dilakukan dan dipertanggungjawabkan oleh Kepala Desa.
3
Maksud pemberian Bantuan Langsung ADD adalah sebagai bantuan stimulan atau dana perangsang untuk mendorong dalam membiayai program Pemerintah Desa yang ditunjang dengan partisipasi swadaya gotong royong masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat. Berdasarkn Peraturan Bupati Gunungkidul No.24 Tahun 2008 bab XI pasal 36, ADD diberikan kepada Desa dengan tujuan : a. Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan; b. Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat; c. Meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan; d. Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial; e. Meningkatkan ketenteraman dan ketertiban masyarakat; f. Meningkatkan
pelayanan
pada
masyarakat
desa
dalam
rangka
pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat; g. Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat; h. Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa. Desa Karangwuni merupakan salah satu dari beberapa desa di Kabupaten Gunungkidul yang merencanakan dan melaksanakan kebijakan ADD khususnya pada tahun 2013 sebagai dua tahun terakhir sebelum diadakannya peraturan pemerintah yang baru mengenai keuangan desa.
4
Di dalam pelaksanaan bantuan Alokasi Dana Desa tahun 2013 di Desa Karangwuni Kecamatan Rongkop Kabupaten Gunungkidul masih terdapat beberapa permasalahan. Sebagai contoh adalah masih rendahnya Alokasi Dana Desa dibandingkan dengan Pendapatan Asli Desa yang diterima. Berdasarkan Tabel 1.1 di bawah ini menunjukkan bahwa Alokasi Dana Desa di Desa Karangwuni memberikan kontribusi sebesar Rp62.048.000,(dicairkan dalam tiga tahap dalam satu tahun) atau 10,40 % dari jumlah pendapatan desa, yaitu Rp596.716.975,-. Sedangkan Pendapatan asli desa memberikan kontribusi sebesar Rp234.189.675,- atau 39,25 %. Tabel 1.1 Data Sumber Pendapatan Desa Karangwuni Tahun 2013 No. Sumber Pendapatan Nominal Presentase (%) 1. Pendapatan Asli Desa (PAD) Rp234.189.675,39,25% 2. Bagi Hasil Pajak Rp14.288.600,2,39% 3. Bagi Hasil Retribusi Rp11.575.400,1,94% 4. Alokasi Dana Desa (ADD) Rp62.048.000,10,40% 5. Hibah Rp274.615.300,46,02% Total Rp596.716.975,100,00% Sumber : Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) tahun 2013 diolah
Hal tersebut menunjukkan bahwa Alokasi Dana Desa (ADD) sangat berkontribusi dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Desa Karangwuni pada tahun 2013. Permasalahan dalam pelaksanaan ADD terdapat pada kemampuan pengelola ADD baik dari unsur Pemerintah Desa karangwuni itu sendiri maupun lembaga kemasyarakatan yang ada dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban kegiatan yang kurang baik. Diantaranya adalah kurangnya kontribusi dan kesadaran komponen
masyarakat
dalam
musyawarah
penggunaan
ADD
yang
seharusnya secara makimal melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD),
5
Perangkat Desa, pengurus LPMD, pengurus PKK Desa, Ketua RW, dan ketua RT, dan Karangtaruna. Namun dalam kenyataannya keikutsertaan pihak-pihak terkait kurang maksimal karena kurangnya koordinasi dan komunikasi, hal tersebut ditunjukkan dengan adanya beberapa masyarakat tertentu seperti halnya pejabat RT, wakil karangtaruna yang tidak hadir dalam kegiatan Musrenbang padahal sudah diberikan undangan resmi maupun komunikasi secara langsung. Mereka beralasan bahwa sudah percaya dan yakin pejabat desa atau yang sering dikenal dengan pamong desa yang bertugas mengayomi masyarakat sudah memberikan keputusan terbaik untuk masyarakatnya sehingga mereka manut begitu saja. Selain itu kekompakan masyarakat antar dusun di Desa Karangwuni berbeda sehingga kesadaran diri untuk berpartisipasi berbeda pula. Ketika kesadaran salah satu pihak itu tinggi akan tetapi ada pihak lain yang kurang akan kesadaran partisipasinya maka mereka akan terpengaruh pula. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan-kegiatan desa yang dibiayai dari ADD juga menunjukkan kurangnya komunikasi dari organisasi pengelola ADD dengan masyarakat Desa Karangwuni. Hal ini sesuai pendapat dari Kepala Desa Karangwuni pada periode tahun yang bersangkutan Bp. Mugi Basuki yang menyatakan “ Dalam menyusun kegiatan ADD telah dilakukan Musrenbang akan tetapi perwakilan yang hadir tersebut tidak pernah menginformasikan kepada masyarakat “. Dengan kondisi tersebut masyarakat menjadi tidak tahu besarnya ADD yang diterima desanya, tidak dapat menyalurkan aspirasinya dan tidak mengetahui
6
penggunaan dana ADD. Sehingga masyarakat menjadi sulit untuk diajak berpartisipasi dalam kegiatan ADD. Hal tersebut menjadikan dana ADD tidak bisa direalisasikan secara maksimal seperti yang direncanakan pada saat Musrenbang sebelum tahun berjalan anggaran yang bersangkutan. Tabel 1.2 Data Penggunaan ADD Desa Karangwuni Tahun 2013 PENCAIRAN NOMINAL REALISASI SALDO Termin 1 Rp18.614.400,Rp18.014.200,- Rp600.200,Termin 2 Rp24.819.200,Rp16.658.050,- Rp8.161.150,Termin 3 Rp18.614.400,Rp20.955.240,- (Rp2.340.840,-) SALDO Rp6.420.510,Sumber : SPJ ADD Desa Karangwuni tahun 2013 termin 1-3 diolah
Berdasarkan Tabel 1.2 tersebut masih ada dana Rp6.420.510,- atau 10,34% dana ADD yang belum terealisasi dan masih berada di desa sehingga semua dana ADD tidak bisa diimplementasikan secara maksimal seperti contohnya dari pihak karangtaruna pada tahun yang bersangkutan tidak menyelenggarakan kegiatan seperti yang direncanakan sehingga tidak ada proposal pencairan dana ADD yang menyebabkan dana tersebut masih berada di desa dan masuk pada anggaran tahun berikutnya. Selain itu menurut pendapat Kepala Bagian Keuangan Pemerintah Desa Karangwuni, Bapak Supriyantoyo bahwa penggunaan dan pelaporan ADD tahun 2013 tidak maksimal karena anggaran tidak bisa digunakan secara maksimal serta ada beberapa lembaga yang tidak membuat Surat Pertanggungjawaban sehingga pihak Perangkat Desa kelabakan membuat Surat Pertanggungjawaban untuk dilaporkan kepada pusat. Penggunaan dana ADD seharusnya bisa semaksimal mungkin agar tidak ada anggaran sisa yang dapat mempengaruhi anggaran tahun berikutnya. Walaupun dana ADD terserap hampir 90% dari anggaran
7
keseluruhan tetapi tidak hanya dilihat dari itu saja, tetapi juga cara pertanggungjawabannya dan peran masyarakat juga. Pada kenyataannya pelaporan tidak sesuai yang diharapkan dan kontribusi masyarakat kurang. Penggunaan data penelitian di ambil pada tahun 2013 karena ketersediaan data terbaru yang bisa di ambil dari narasumber Pemerintah Desa Karangwuni. Sebelumnya rencana penulisan awal menggunakan data terbaru tahun 2014 akan tetapi dari pihak narasumber tidak mengijinkan karena belum selesainya pertanggungjawaban tahun 2014 dan belum di periksa oleh pusat secara keseluruhan. 1.2. Identifikasi Masalah Berdasarkan uraian-uraian dalam latar belakang masalah tersebut, dapat diidentifikasi masalah dalam implementasi kebijakan Alokasi Dana Desa di Desa Karangwuni Kecamatan Rongkop Kabupaten Gunungkidul pada tahun 2013 , yaitu : 1. Cukup besarnya prosentase ADD di Desa Karangwuni tahun 2013 sebagai salah satu sumber pendapatan desa. 2. Kurang maksimalnya kontribusi lembaga-lembaga kemasyaratan desa baik
dalam
perencanaan,
pelaksanaan
maupun
dalam
pertanggungjawaban. 3. Rendahnya kontribusi dan kesadaran masyarakat dalam pembangunan desa. 4. Kurang terkontrolnya administrasi kegiatan yang dibiayai dari ADD tahun 2013.
8
Dengan uraian permasalahan tersebut dapat diasumsikan bahwa kurang maksimalnya implementasi Alokasi Dana Desa di Desa Karangwuni tahun 2013 karena kurangnya koordinasi, komunikasi, dan sikap pelaksana. 1.3. Rumusan Masalah Berdasarkan identifikasi masalah dalam efektivitas Alokasi Dana Desa tahun 2013 di Desa Karangwuni, Kecamatan Rongkop, Kabupaten Gunungkidul tersebut dapat memberikan suatu rumusan masalah yaitu ”Mengapa implementasi Alokasi Dana Desa di Desa Karangwuni Kecamatan Rongkop Kabupaten Gunungkidul tahun 2013 kurang maksimal?” 1.4. Tujuan Penelitian Memberikan gambaran pelaksanaan dan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kurang maksimalnya implementasi Alokasi Dana Desa di Desa Karangwuni Kecamatan Rongkop Kabupaten Gunungkidul tahun 2013.
1.5.Manfaat Penelitian 1. Dapat memberikan masukan pada pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengambil keputusan dalam permasalahan Alokasi Dana Desa di Desa Karangwuni, sebagai bahan kajian bagi pihak yang terkait dengan kebijakan ini sehingga dapat mengoptimalkan keberhasilan kebijakan di masa mendatang. 2. Memberikan rekomendasi bagi Pemerintah Desa Karangwuni dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa di masa mendatang.
9
1.6. Kerangka Penulisan Bab I : Pendahuluan Memuat latar belakang masalah, identifikasi masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian, serta kerangka penulisan. Bab II : Gambaran Umum Penulisan Memuat deskripsi topik penulisan, tinjauan pustaka atau tulisan ilmiah yang terkait dengan topik penulisan, metodologi atau cara yang digunakan untuk menganalisis topik penulisan, serta jenis dan/atau sumber data yang merinci data yang digunakan dalam penulisan. Bab III : Kondisi Umum Memuat kondisi umum lokasi penelitan. Bab IV : Analisis dan Pembahasan Memuat hasil penelitian dan pembahasan hasil penelitian. Bab V : Kesimpulan dan Saran Merangkum hal yang mejadi pokok bahasan dan rekomendasi yang bisa diberikan oleh penulis.
10
