Bab I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Politik adalah sebuah bidang kehidupan di mana gereja dapat memperjuangkan terwujudnya tanda-tanda kerajaan Allah dalam Yesus Kristus: keadilan, kebenaran, HAM dan damai sejahtera bagi semua orang tanpa membeda-bedakan latar belakang, suku, agama, ras, dan sebagainya. Dalam perspektif sosiologis dapat dikatakan bahwa, gereja sebagai suatu institusi sosial, selain dipengaruhi oleh lingkungannya, juga diharapkan mempengaruhi lingkunganya. Karena itu dalam konteks bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara,gereja diharapkan mampu memberi kontribusi demi mencapai masyarakat adil dan makmur. Salah satu kenyataan sosial yang dihadapi oleh gereja sekarang ini, sebagai bagian dari kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara adalah otonomi daerah. Otonomi daerah merupakan agenda reformasi karena pemerintahan orde baru dinilai sangat sentralistik, sehingga hanya menguntungkan pemerintah pusat dan kurang memperhatikan pemerintah di daerah-daerah.1 Oleh karena itu, agar agenda reformasi tersebut dapat mencapai sasaran yang diinginkan, maka dibutuhkan partisipasi dan dukungan dari berbagai pihak termasuk gereja. Sikap politik gereja dibutuhkan terhadap penyelenggaraan otonomi daerah karena gereja sebagai salah institusi sosial dapat berfungsi sebagai wadah untuk pendidikan politik, mengemban peran profetis dan meletakkan nilai-nilai etika politik. Gereja dapat mendampingi dan memberdayakan warga masyarakat supaya mengetahui dan mengerti
1
Yong Ohoitimur, Pelaksanaan Otonomi Daerah: Berepeganglah pada Etika Politik. Yogyakarta, Kanisius, 2004. Hlm. 199
secara luas dan benar tentang pelaksanaan otonomi daerah. Jadi dapat dikatakan bahwa pelaksanaan otonomi daerah memerlukan keyakinan dan komitmen akan pentingnya etika politik. Dalam konteks Sulawesi Selatan pada umumnya, pelaksanaan tentang otonomi daerah dari berbagai kalangan yang mulai diberlakukan sejak tahun 2001, pada umumnya masih kurang memadai. Hal ini antara lain nampak dari implementasinya yang bervariasi di Daerah-daerah, sebagaimana tercermin melalui kebijakan eksekutif dan Peraturan Daerah. Berbagai peraturan cenderung tumpang tindih atau bertentangan, baik secara vertikal maupun horizontal. Belum lagi adanya egoisme kedaerahan yang berlebihan serta berbagai bentuk kesalahan manajemen dalam pelaksanaan pemerintahan di daerah, tidak terlepas dari adanya pemahaman yang kurang atau salah tentang otonomi daerah. Hal ini dibuktikan dengan munculnya “Perda-perda syariah”. Secara khusus di kabupaten Tana Toraja, otonomi daerah belum dilaksanakan dalam rangka menciptakan pemerintahan yang bersih, demokratis, dan pendekatan kepada masyarakat secara holistik. Hal tersebut tampak dalam: pertama dalam bidang birokrasi. Yang tergambar melalui pendekatan pelayanan kepada masyarakat yang masih dipahami sebatas pemekaran kecamatan, desa dan berakibat pada terbentuknya kabupaten yang baru yakni kabupaten Toraja Utara, bukan orientasi peningkatan kesejateraan masyarakat dengan berupaya memaksimalkan potensi daerah. Kedua, dalam bidang politik. Kedudukan legislatif (DPRD) sebagai lembaga pengontrol/atau pengawasan terhadap kinerja eksekutif belum terlaksana sesuai dengan harapan, bahkan diduga terjadinya kolusi antara legislatif dan eksekutif dalam hal penyusunan anggaran. Sehingga dapat dikatakan bahwa dalam anggaran selalu memprioritaskan belanja dan gaji pada jajaran eksekutif dibandingkan dengan alokasi
untuk pembangunan fasilitas umum bagi masyarakat. Hal ini terindikasi lewat hasil analisis bersama terhadap APBD tahun 2009, yang dilakukan oleh Komite Pemantau Legislatif Sulawesi, yang dilaksanakan di Hotel Puri Artha, 18-19 Mei 2009. Hal lain yang juga sangat memprihatinkan adalah di setiap moment pemilihan legislatif ataupun PILKADA, selalu menjadi ajang pertarungan yang menebarkan bau tak sedap, karena adanya praktek money politics. Hal ini memuncak ketika terjadi kisruh PILKADA tahun 2010 yang menelan korban dari masyarakat biasa. Ketiga, dalam bidang penegakan hukum. Kasus korupsi dana APBD yang diduga dilakukan oleh mantan Bupati dan Sekretaris Daerah perode 2005-2010 belum secara serius ditangani oleh Kejaksaan Tinggi, bahkan sampai sekarang masih menghirup udara bebas. Keempat, dalam bidang ekonomi. Pemberdayaan sumber-sumber alam dalam rangka peningkatan ekonomi masyarakat belum merupakan hal yang prioritas dilakukan oleh pemerintah daerah. Situs-situs purbakala yang menjadi primadona parawisata di Tana Toraja diharapkan meningkatkan ekonomi masyarakat setemapat, tetapi belum mendapat perhatian yang serius. Bahkan yang memprihatinkan adalah penyumbang APBD terbesar pada tahun 2009 yaitu Rumah Sakit. Padahal semestinya APBD diperuntukkan bagi kesehatan masyarakat.2 Sebagaimana disebutkan di atas, maka dapat diduga bahwa di kabupaten Tana Toraja, pelaksanaan otonomi daerah masih belum berjalan sesuai dengan harapan. Dalam kenyataan inilah, maka Gereja Toraja sebagai sebuah denominasi gereja yang besar di Kabupaten Tana Toraja semestinya memberi kontribusi pemikiran bagi terwujudnya tujuan pelaksanaan otonomi daerah seperti yang telah diuraikan di atas. Oleh karena itu penulis akan
2
Komite Pemantau Legislatif Sulawesi, Hasil Training Analisis Anggaran APBD Tana Toraja di Hotel Puri Artha, 1819 Mei 2009.
mengakjinya dengan Judul: Gereja dan Politik; Studi Mengenai Sikap Politik Gereja Toraja terhadap Pelaksanaan Otonomi Daerah di Kabupaten Tana Toraja. A. Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis menyusun rumusan masalah yaitu Bagaimana sikap politik Gereja Toraja terhadap pelaksanaan Otonomi Daerah di kabupaten Tana Toraja? B. Tujuan Penelitian Tujuan penelitian ini adalah untuk menjawab persoalan-persoalan yang telah dirumuskan yaitu: Mengkaji dan mendeskripsikan sikap politis Gereja Toraja terhadap pelaksanaan otonomi daerah di kabupaten Tana Toraja. C. Manfaat Penelitian Manfaat penelitian ini adalah: 1. Untuk mengetahui sejauh mana wawasan ataupun cara pandang tentang otonomi daerah telah ditumbuhkembangkan (diinternalisasi) di lingkungan Gereja Toraja sebagai sebuah institusi sosial, dalam arti pelaksanaan fungsi kesaksian dan pelayanan gereja, sebagai langkah ke arah pendidikan politik. 2. Memberi masukan kepada Pemerintah Daerah agar mengimplementasikan secara utuh mengenai otonomi daerah dan terus-menerus mengevaluasi pelaksanaannya. 3. Sebagai bahan bagi gereja dalam melaksanakan tugas dan panggilannya bagi masyarakat, bangsa dan Negara.
D. Metode Penelitian 1. Jenis dan pendekatan penelitian -
Kualitatif Untuk memberikan gambaran yang komprehensif tentang penelitian ini, maka digunakan jenis penelitian kualitatif.
-
Pendekatan deskriptif tujuannya adalah menjelaskan secara sistimatis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta atau populasi tertentu.
2. Metode pengumpulan data a. Data Primer -
Penelitian lapangan (field Research) dengan metode wawancara
-
Informan Untuk mendapatkan informasi terkait dengan penelitian ini, penulis memilih informan yaitu: Pimpinan Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja, serta beberapa Pendeta dan warga jemaat yang terlibat dalam politik.
-
Dokumuen yang memuat sikap politik Gereja Toraja
-
Lokasi penelitian Penelitian ini akan dilaksanakan di Kabupaten Tana Toraja. Dengan memilih beberapa Jemaat yang berada di kota dan beberapa Jemaat di Desa
b. Data Sekunder -
Pustaka (library research), yaitu meneliti bahan-bahan yang berkaitan dengan topik yang dikaji
E. Defenisi Istilah-istilah 1. Gereja Istilah Gereja berasal dari bahasa portugis igreja dan melalui bahasa latin ecclesia, yang keduanya berasal dari bahasa Yunani ekklesia. Persekutuan orang percaya yang dipanggil oleh Kristus. Dalam tulisan ini istilah menunjuk kepada Gereja Toraja sebagai persekutuan atau lembaga. 2. Politik Istilah politik berasal dari bahasa Yunani yakni polis yang berarti kota atau suatu komunitas. Istilah lain dalam bahasa Yunani ialah politeia yang berarti warga Negara, Negara, kesejahteraan atau way of life.
Jadi politik pada mulanya berarti suatu
masyarakat yang berdiam di suatu kota.3 Dalam tulisan ini, istilah politik menunjuk kepada penataan hidup bersama dalam berbangsa dan bernegara demi tegaknya kebenaran dan keadilan. 3. Otonomi Daerah Merujuk pada asal katanya, otonomi berasal dari bahasa Yunani, Auto berarti sendiri dan nomous berarti hukum atau peraturan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia terdapat kosa kata otonomi yang diterjemahkan sebagai hak, wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan yang berlaku.4 Dalam tulisan ini, istilah tersebut menunjuk kepada pengelolaan potensi-potensi daerah di kabupaten Tana Toraja demi kesejahteraan masyarakat.
3
Gunche Lugo, Manifesto Politik Yesus, Yogyakarta: Penerbit ANDI, 2009, hlm. 42 Bungaran Anton Simanjuntak (ed), Otonomi daerah, Etnonasionalisme, dan masa depan Indonesia, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2010, hlm. 2.
4
F. Kerangka Penulisan Berdasarkan hal di atas maka penulis menyusun kerangka penulisan sebagai berikut: Bab I. tentang pendahuluan yang berisikan latar belakang, pertanyaan penelitian (rumusan masalah), Bab II. Memuat kerangka teoritis, yakni teori Hubungan Gereja dengan Negara. Bab III. Berisi tentang kondisi objektif lokasi penelitian, pemaparan hasil-hasil penelitian. Bab IV. Berisi analisis hasil penelitian dengan menggunakan teori pada Bab. II. Bab V. Berisi penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran/rekomendasi.
