BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Perkembangan dunia usaha dewasa ini mengalami kemajuan yang sangat pesat. Dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat, pemerintah melakukan berbagai usaha pembangunan baik fisik maupun mental spiritual. Pembangunan fisik dilaksanakan di segala bidang dan terus ditingkatkan dari tahun ke tahun sebagai bagian dari pembangunan secara keseluruhan. Kegiatan pembangunan ini dapat dilakukan oleh pihak swasta maupun pihak pemerintah. Semakin tajamnya persaingan dalam dunia bisnis dewasa ini, perusahaan-perusahaan dituntut untuk berlomba-lomba dalam mempertahankan bahkan meningkatkan laba usahanya demi kelancaran kegiatan operasi perusahaan di masa-masa yang akan datang. Hal ini disebabkan karena laba merupakan suatu ukuran yang sering kali dipakai untuk menilai keberhasilan pihak manajemen dalam mengelola organisasi usahanya. Perusahaan dituntut untuk pencapaian laba yang optimal dengan mengendalikan berbagai biaya yang harus dikeluarkan yang berarti perusahaan harus meningkatkan cost efficiency (efisiensi biaya) dengan cara meningkatkan fungsi pengendalian pada berbagai tingkat aktivitas. Selain menjalankan perencanaan dan pembuatan keputusan, pihak manajemen perlu juga melakukan pengendalian melalui sistem pengendalian manajemen. Pengendalian itu diterapkan untuk menjamin bahwa pelaksanaan suatu unit kegiatan tidak menyimpang dari apa yang ditargetkan. Untuk itu manajemen puncak dapat menciptakan suatu sistem akuntansi yang tepat bagi organisasinya, terutama yang berkaitan dengan masalah pengendalian. Pengendalian dapat dilakukan dengan cara
1
memberikan peran bagi tiap-tiap manajer untuk merencanakan pendapatan dan biaya yang menjadi tanggung jawabnya, kemudian menyajikan informasi realisasi pendapatan dan biaya tersebut menurut manajer yang bertanggungjawab. Pengendalian perusahaan sangat diperlukan adanya pendelegasian wewenang dan tanggungjawab. Pendelegasian wewenang harus disertai dengan sistem pengawasan, pengendalian, serta pengukuran prestasi kerja. Perusahaan sangat membutuhkan adanya pelimpahan wewenang, tugas dan tanggung jawab, maka kegiatan perusahaan akan dapat terorganisasi dengan baik demi tercapainya tujuan. Akuntansi
pertanggungjawaban
pada
hakekatnya
adalah
aspek
sistem
pengendalian manajemen yang berkaitan dengan pemberian informasi untuk memudahkan manajemen mengendalikan kegiatan operasional dan mengevaluasi prestasi, serta bertitik tolak dari ide konsep manajemen yang menghendaki pembagian tugas dan wewenang secara seimbang dan tegas dalam mencapai tujuan. Akuntansi pertanggungjawaban timbul sebagai respon dari kebutuhan manajemen. Akuntansi pertanggungjawaban perusahaan dibagi menjadi beberapa unit kegiatan yang disebut pusat pertanggungjawaban, yaitu terdiri dari pusat biaya, pusat pendapatan, pusat laba, dan pusat investasi. Pada setiap pusat pertanggungjawaban semua biaya-biaya akan diteliti, diklasifikasikan serta diawasi dengan seksama, dan pada setiap periode yang ditentukan pusat-pusat pertanggungjawaban harus membuat laporan kepada atasannya. Bagian-bagian yang diatasnya akan menggabungkan diri dengan bagian-bagian dibawahnya untuk dilaporkan kepada bagian atau pejabat yang lebih tinggi. Mulyadi (2001:381), menyatakan bahwa syarat-syarat penerapan atau aspek-aspek pendukung dalam pelaksanaan sistem akuntansi pertanggungjawaban ada lima, yaitu
2
meliputi: Struktur organisasi yang menetapkan secara tegas wewenang dan tanggung jawab setiap tingkat manajemen, anggaran biaya yang disusun untuk setiap tingkat manajemen, penggolongan biaya sesuai dengan dapat dikendalikan dan tidaknya biaya oleh manajemen tertentu dalam organisasi, sistem akuntansi biaya yang disesuaikan dengan struktur organisasi dan sistem pelaporan biaya kepada manajer yang bertanggungjawab. Di dalam sistem akuntansi pertanggungjawaban, anggaran sangat diperlukan oleh perusahaan untuk membantu manajemen melakukan fungsi-fungsinya dalam pencapaian tujuan perusahaan. Anggaran menghendaki adanya organisasi yang baik dimana tiap-tiap manajer mengetahui wewenang dan tanggungjawabnya masingmasing. Dengan demikian apabila terjadi sesuatu yang tidak sesuai dengan yang direncanakan dalam anggaran maka akan mudah ditunjuk siapa yang bertanggungjawab. Sistem akuntansi pertanggungjawaban disamping berfungsi sebagai pencatat data biaya, pendapatan dan aktiva menurut pusat pertanggungjawaban yang dibentuk oleh perusahaan juga berfungsi sebagai pelaporan untuk memberikan umpan balik kepada manajemen penyusunan anggaran mengenai hasil pelaksanaan anggaran manajemen yang bersangkutan. Sistem pelaporan biaya juga berfungsi untuk mengetahui apakah laporan pertanggungjawaban biaya telah disampaikan kepada seluruh tingkatan manajemen. Perusahaan Umum BULOG adalah badan pemerintah yang khusus bergerak di bidang pengadaan dan penyaluran beras yang meliputi kegiatan pengamanan harga dasar, pembelian gabah, pendistribusian beras untuk masyarakat miskin yang rawan pangan, pemupukan stok nasional untuk berbagai keperluan publik menghadapi keadaan darurat dan kepentingan publik lainnya dalam upaya mengendalikan gejolak harga pangan nasional.
3
Berdasarkan hasil pengamatan awal di perusahaan ini ditemukan adanya struktur organisasi yang sudah memisahkan antara tugas dan tanggungjawab, dimana masingmasing bawahan memberi pertanggungjawaban tugasnya kepada atasannya, adanya penyusunan anggaran yang hanya dilakukan oleh pusat, sistem pelaporan biaya sudah menunjukkan anggaran dan realisasinya. Pelaporan biaya operasional Perum BULOG Divisi Regional Bali menunjukkan terjadinya selisih sudah dianalisis penyebabnya. Menganalisis biaya yang telah dikeluarkan, dapat dilakukan dengan jalan menyajikan data-data mengenai anggaran dan realisasi biaya operasional selama tahun 2008 yang terlihat pada Tabel 1.1 Tabel 1.1. Anggaran dan Realisasi Biaya Operasional Perum BULOG Divisi Regional Bali Tahun 2008 No
1
Biaya Operasional
Biaya Pemeliharaan kendaraan
Anggaran
Realisasi
Selisih
( Rp )
( Rp )
( Rp )
229.333.278,00
181.960.259,00
47.373.019,00
dinas 2
Biaya Perjalanan dinas
253.307.850,00
186.338.276,00
66.969.574,00
3
Biaya Rapat / seminar / tamu
104.075.688,00
117.089.549,00
(13.013.861,00)
4
Biaya pindahan karyawan
53.722.088,00
32.221.644,00
21.500.444,00
5
Biaya pengawasan
84.000.000,00
62.000.000,00
22.000.000,00
6
Biaya team operasional
81.675.200,00
Jumlah
806.114.104,00
183.925.321,00 (102.250.121,00) 763.535.049,00
42.579.055,00
Sumber : Perum BULOG Divisi Regional Bali, 2008
Anggaran dan realisasi biaya operasional tahun 2008 yang terlihat pada Tabel 1.1 dapat dijelaskan sebagai berikut : 1) Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Selama tahun 2008 realisasi biaya pemeliharaan kendaraan dinas lebih rendah dari yang dianggarkan, dimana biaya yang dianggarkan adalah sebesar Rp.
4
229.333.278,00 tetapi yang terealisasi adalah sebesar Rp. 181.960.259,00 sehingga terjadi selisih sebesar Rp.47.373.019,00. 2) Biaya Perjalanan Dinas Selama tahun 2008 realisasi biaya perjalanan dinas lebih rendah dari yang dianggarkan, dimana biaya yang dianggarkan adalah sebesar Rp. 253.307.850,00 tetapi yang terealisasi adalah sebesar Rp. 186.338.276,00 sehingga terjadi selisih sebesar Rp. 66.969.574,00. 3) Biaya Rapat / Seminar / Tamu Selama tahun 2008 realisasi biaya rapat / seminar / tamu lebih besar dari yang dianggarkan, dimana biaya yang dianggarkan adalah sebesar Rp. 104.075.688,00 tetapi yang terealisasi adalah sebesar Rp. 117.089.549,00 sehingga terjadi selisih sebesar Rp. 13.013.861,00. 4) Biaya Pindah Karyawan Selama tahun 2008 realisasi biaya pindah karyawan lebih rendah dari yang dianggarkan, dimana biaya yang dianggarkan adalah sebesar Rp. 53.722.088,00 sedangkan yang terealisasi adalah sebesar Rp. 32.221.644,00 sehingga terjadi selisih sebesar Rp. 21.500.444,00. 5) Biaya Pengawasan Selama tahun 2008 realisasi biaya pengawasan lebih rendah dari yang dianggarkan, dimana biaya yang dianggarkan adalah sebesar Rp. 84.000.000,00 sedangkan yang terealisasi adalah sebesar Rp. 62.000.000,00 sehingga terjadi selisih sebesar Rp. 22.000.000,00.
5
6) Biaya Team Operasional Selama tahun 2008 realisasi biaya team operasional lebih besar dari yang dianggarkan, dimana biaya yang dianggarkan adalah sebesar Rp. 81.675.200,00 sedangkan yang terealisasi adalah sebesar Rp. 183.925.321,00 sehingga terjadi selisih sebesar Rp. 102.250.121,00. Tabel 1.1 dapat dilihat bahwa realisasi biaya rapat/seminar/tamu dan biaya team operasional melebihi anggaran yang telah ditetapkan. Hal ini bisa terjadi karena keterbatasan sumber daya yang ada, atau karena ketidakmampuan perusahaan di dalam mengelola sumber daya yang ada secara optimal. Selain itu pihak-pihak yang seharusnya bertanggung jawab terhadap terjadinya selisih biaya operasional tersebut masih sulit ditelusuri oleh pihak perusahaan. Akuntansi pertanggungjawaban sebagai alat pengendalian biaya operasional adalah suatu sistem yang dapat mengatasi hal tersebut. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini adalah “Bagaimanakah penerapan akuntansi pertanggungjawaban sebagai alat pengendalian biaya operasional pada Perum BULOG Divisi Regional Bali?”. 1.2 Tujuan Penelitian Sesuai dengan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis penerapan akuntansi pertanggungjawaban sebagai alat pengendalian biaya operasional pada Perum BULOG Divisi Regional Bali. 1.3 Kegunaan Penelitian Hasil yang akan diperoleh dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa kegunaan sebagai berikut :
6
1)
Kegunaan Teoritis Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan pemahaman, memperluas pengetahuan dan wawasan, serta pengaplikasiannya dalam dunia usaha.
2)
Kegunaan Praktis Penelitian ini diharapkan memberikan masukan dan sumbangan pemikiran agar dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam melaksanakan kebijakan lebih lanjut.
1.4 Sistematika Penyajian Untuk mendapatkan gambaran sementara dari skripsi ini maka pembahasannya disusun berdasarkan beberapa bab secara sistematis sehingga antar bab mempunyai keterkaitan, adapun sistematika penyajiannya sebagai berikut :
7
Bab I :
Pendahuluan Bab ini menguraikan hal-hal yang mendasari pokok permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini, yang meliputi latar belakang masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian dan sistematika penyajian.
Bab II :
Tinjauan Pustaka Bab ini meliputi teori-teori yang diperoleh penulis baik dalam masa perkuliahan maupun literatur yang digunakan sebagai landasan pemikiran dalam skripsi ini dan penelitian sebelumnya.
Bab III :
Metodologi Penelitian Bab ini meliputi lokasi penelitian, obyek penelitian, identifikasi variabel, definisi operasional variabel, jenis data dan sumber data, pengumpulan data dan teknik analisis data.
Bab IV :
Pembahasan Bab ini meliputi pembahasan yang menguraikan gambaran umum tentang Perum BULOG Divisi Regional Bali, struktur organisasi, deskripsi hasil penelitian dan pembahasan yang mengacu pada masalah dan tujuan penelitian.
Bab V :
Simpulan dan Saran Bab ini berisikan simpulan dan saran yang dikemukakan berdasarkan analisis yang telah dilakukan dan saran yang diajukan sebagai sarana pemecahan masalah.
8
