1
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Penerimaan pajak dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan. Peningkatan tersebut secara logis dinilai wajar karena jumlah peningkatan pajak berbanding lurus dengan peningkatan jumlah penduduk dan kesejahteraan masyarakat. Semakin besar jumlah penduduk maka semakin besar pula jumlah penerimaan pajak yang diterima oleh pemerintah dan semakin besar jumlah penerimaan pajak maka semakin besar pula tanggung jawab pemerintah dalam mensejahterakan rakyatnya. Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang sangat penting dalam pelaksanaan pembangunan nasional, yang merupakan pengamalan pencasila yang bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Pajak bermanfaat sekali bagi pembangunan nasional dan pembagunan daerah. Hasil pungutan pajak tidak saja berfungsi untuk sebagai sumber dana dari pemerintah untuk membiayai pengeluaran Negara melainkan juga sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.(Dinda : 2009) Tujuan pembangunan nasional adalah untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur melalui peningkatan taraf hidup, kecerdasan dan kesejahteraan seluruh rakyat. Dalam pelaksanaan pembangunan nasional
2
tersebut tidak terlepas dengan adanya pembangunan daerah, sehingga untuk memperlancar pembangunan nasional diperlukan anggaran dari pemerintah pusat yang diperoleh dari pemerintah daerah. Untuk itulah pemerintah terus berupaya menggali setiap potensi yang bisa digunakan untuk meningkatkan dan mengoptimalkan penerimaan daerah. Pembangunan ekonomi daerah khususnya Daerah Tingkat II (Dati II) merupakan titik awal pelaksanaan pembangunan, sehingga daerah diharapkan bisa lebih mengetahui potensi dan apa yang menjadi kebutuhan daerahnya. Penerimaan pajak di Indonesia dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu pajak pusat dan pajak daerah. pajak pusat merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat, sedangkan pajak daerah merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah. Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 pelaksanaan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun2004 tentang pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 yang kemudian direvisi dengan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, maka penyelenggaraan pemerintah daerah dilakukan dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya, disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara. Dengan adanya perubahan kebijakan nasional kiranya dapat memberikan perubahan bagi daerah untuk membangun daerahnya dan dapat
3
menggali potensi daerahnya masing-masing sebagai sumber pendapatan daerah khususnya pendapatan asli daerah. Anggaran pendapatan daerah bersumber dari pendapatan asli daerah (PAD) dan penerimaan dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Kegiatan pembangunan yang semakin meningkat didaerah memerlukan biaya yang tidak sedikit, oleh karena itu pemerintah daerah harus berupaya menggali sumber-sumber pendapatannya, terutama pendapatan yang bersumber dari daerahnya sendiri. Sumber penerimaan daerah salah satunya adalah pendapatan daerah yang merupakan hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penembah nilai kekayaan dalam periode tahun bersangkutan. Pendapatan asli daerah yang terdiri atas pajak daerah dan retribusi daerah diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan bagi pemerintah daerah untuk pembangunan daerah dan untuk mensejahterakan
masyarakat
dan
pertumbuhan
ekonomi.
Untuk
melaksanakan pembangunan daerah dan peningkatan terhadap kesejahteraan rakyat, maka daerah membutuhkan sumber-sumber yang cukup memadai (www.Ortax.org). Penerapan otonomi daerah diharapkan dapat mendorong pemerintahan daerah untuk meningkatkan penerimaan daerahnya. Dengan sistem desentralisasi, pemerintah daerah sendiri tidak dapat menggantungkan diri pada pemasukkan dana dari pemerintah pusat. Otonomi daerah memilik implikasi yang luas untuk menggali dan mengelola sumber-sumber pendapatan daerah dalam rangka pembangunan dan kesejahteraan
4
masyarakat. Sumber-sumber pajak dan retribusi inilah yang nantinya diharapkan dapat mampu meningkatkan pendapatan daerah. Menurut Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang pajak daerah, yang dimaksud pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan
pemerintahan
daerah
dan
pembangunan
daerah.
Penerimaan pajak daerah merupakan salah satu sumber keuangan daerah yang kemudian akan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah yang luas dan nyata dipergunakan untuk kepentingan keperluan pemerintah daerah tersebut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. PAD merupakan sumber pendekatan daerah dengan mengelola dan memanfaatkan potensial daerahnya. Dalam melaksanakan otonomi daerah sumber keuangan yang berasal dari pendapatan asli daerah lebih penting dibandingkan sumber-sumber diluar pendapatan asli daerah, karena pendapatan asli daerah dapat dipergunakan sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah sedangkan bentuk pemberian pemerintah (non PAD) sifatnya terikat. Dengan penggalian dan peningkatan pendapatan asli daerah diharapkan pemerintah daerah juga mampu meningkatkan kemampuannya dalam penyelenggaraan urusan daerah.
5
Proporsi PAD terhadap total pendapatan daerah menjadi tolak ukur tingkat kemandirian suatu daerah. Semakin tinggi kebutuhan belanja daerah yang dapat dibiayai dari PAD, maka akan semakin baik kualitas otonomi daerah tersebut. Selanin bersumber dari PAD, pendapatan suatu daerah juga bersumber dari dana Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu pendapatan asli daerah DKI Jakarta disamping pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan perkotaan dan perdesaan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, pajak kendaraan bermotor, pajak air permukaan, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, dan pajak rokok. Selain pajak daerah, Retribusi daerah juga merupakan salah satu komponen penting dalam PAD. Retribusi daerah dapat digolongkan menjadi Jenis Retribusi Jasa Umum yang terdiri dari Retribusi Pelayanan Kesehatan, Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil, Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengaburan Mayat, Retribusi Pelayanan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, Retribusi Pelayanan Pasar, Retribusi Pengujian Kenmdaraan Bermotor, Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran, Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta, Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus, Retribusi Pengelolaan Limbah Cair, Retribusi Pelayanan Pendidikan,
Retribusi
Pengendalian
Menara
Telekomunikasi,
Jenis
6
Retribusi Usaha Terdiri atas, Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Retribusi Pasar Grosir dan/atau pertokoan, Retribusi Tempat Pelelangan, Retribusi Terminal, Retribusi Tempat Khusus Parkir, Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa, Retribusi Rumah Potong Hewan, Retribusi Pelayanan Kepelabuhan, Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga, Retribusi Penyebrangan di Air, Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah, Jenis Retribusi Perizinan Tertentu antara lain, Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol, Retribusi Izin Gangguan, Retribusi Izin Trayek, dan Retribusi Izin Usaha Perikanan. Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerahdi Provinsi DKI Jakarta”. B. Perumusan Masalah Berdasarkan latar belakang diatas, maka masalah dalam penelitian ini adalah: 1.
ApakahPajak Daerah berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah provinsi DKI Jakarta?
2.
Apakah Retribusi Daerah berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah provinsi DKI Jakarta?
3.
Seberapa besar pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah secara bersamaan terhadap pendapatan asli daerah provinsi DKI Jakarta?
7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian I.
Tujuan Penelitian 1.
Untuk membuktikan secaraempirisdanmengukur pengaruh pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah provinsi DKI Jakarta.
2.
Untuk
membuktikan
secaraempirisdanmengukur
pengaruh
retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah provinsi DKI Jakarta. 3.
Untuk membuktikan secaraempirisdanmengukur pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah secara bersamaan terhadap pendapatan asli daerah provinsi DKI Jakarta.
II.
Manfaat Penelitian 1.
Bagi Penulis Manfaat penulisan skripsi ini adalah sebagai latihan melakukan
penelitian
dan
memperluas
wawasan
dan
pengetahuan
serta
menerapkan ilmu yang telah diberikan selama perkuliahan. Dan untuk mengetahui bagaimana pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah di DKI Jakarta. 2.
Bagi Pengelola Sebagai
acuan
dalam
membuat
kebijakan
meningkatkan jumlah penerimaan pajak daerah. 3.
Bagi Mahasiswa
pajak
untuk
8
Manfaat penelitian ini untuk mahasiswa Strata 1 Ilmu Ekonomi adalah
sebagai
pedoman
untuk
dapat
melakukan
penelitian
selanjutnya dan sebagai bahan bacaan dalam melakukan penelitian.
