1
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah Bentuk Badan hukum Badan Usaha Milik Daerah di Indonesia sebagian besar masih berbentuk Perusahaan Daerah ( PD ) yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah. Bentuk hukum ini sangat kurang lazim di dalam lingkungan bisnis nasional maupun internasional. Hal ini sangat mengurangi ruang gerak Badan Usaha Milik Daerah ketika harus menjalin mitra atau kerjasama dengan lembaga bisnis lainnya. Badan Usaha Milik Daerah ( BUMD ) disebutkan dalam Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dalam Bab VIII mengatur tentang Keuangan Daerah, pada Pasal 84 menyebutkan bahwa Daerah dapat memiliki Badan Usaha Milik Daerah sesuai dengan peraturan perundang – undangan dan pembentukannya diatur dengan peraturan daerah. Oleh karenanya BUMD merupakan alat kelengkapan otonomi daerah yang berfungsi sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah ( PAD ). Usaha untuk meningkatkan pengelolaan, pembinaan dan pengawasan terhadap Perusahaan – perusahaan Daerah Milik Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta untuk lebih berdaya guna dan berhasil guna sehingga berfungsi sebagai penunjang pengembangan sarana perekonomian dan pembangunan daerah serta sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah, dan mempertimbangkan segi ekonomi dan teknis serta kemanfaatan,
maka perlu diambil langkah – langkah
2
penataan kembali terhadap Perusahaan Daerah. Berdasarkan hal tersebut Pemerintah Daerah melakukan penggabungan beberapa Perusahaan Daerah yakni Percetakan Negeri Propinsi Dearah Istimewa Yogyakarta, Pertambangan Mangan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Purosani Daerah Istimewa Yogyakarta, Arga Jasa Daerah Istimewa Yogyakarta, Pabrik Kulit Adi Carma Daerah Istimewa Yogyakarta, menjadi satu Perusahaan Daerah dengan nama Perusahaan Daerah Aneka Industri dan Jasa Anindya Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Melalui Peraturan Daerah, ditetapkanlah Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor 4
Tahun 1987 tentang Perusahaan Daerah Aneka Industri dan Jasa “ ANINDYA” Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Perjalanan kehidupan suatu perusahaan atau badan usaha dengan bentuk apapun, termasuk perseroan terbatas selalu mengalami pasang surut, perjalanan perusahaan ( perseroan terbatas ) yang sedang mengalami pasang naik tidak jarang melakukan beberapa tindakan untuk pengembangan lebih maju. Sebaliknya suatu perusahaan yang berada dalam keadaan sulit juga perlu mengadakan tindakan untuk menyelamatkannya. Restrukturisasi perusahaan merupakan salah satu pilihan yang dapat diambil atas dasar pemikiran dan pertimbangan serta untuk mencapai tujuan ekonomi dan manajerial. Badan Usaha Milik Daerah berfungsi dan berperan sebagai operator ekonomi Pemerintah Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan tujuan untuk memperoleh Pendapatan Asli Daerah ( PAD ), berkait dengan fungsi dan peran tersebut diatas maka Badan Usaha Milik Daerah Perusahaan Daerah Anindya tidak
3
cukup beroperasi dengan bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah, dimana pemegang sahamnya tunggal yaitu Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Sebagai dampak dari keadaan tersebut maka Badan Usaha Milik Daerah dalam melakukan usahanya tidak dapat berkembang secara maksimal, karena gerak langkah perusahaan menjadi sangat terbatas dan bergantung pada kebijakan Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, sehingga daya saing perusahaan menjadi sangat lemah. Menghadapi perkembangan ekonomi nasional maupun global dimana sektor perdagangan dan industri tidak mengenal batas wilayah/negara dan waktu, perdagangan internasional diatur oleh sistem dan
peraturan/ketentuan
tersendiri, maka diperlukan Badan Hukum yang dapat mengantisipasi serta memperkuat daya saing Badan Usaha Milik Daerah serta dapat menghimpun pendanaan/saham dari partisipasi mayarakat sehingga pengelolaaan perusahaan dapat lebih transparan.1 Keputusan untuk memilih Bentuk Badan Hukum Badan Usaha Milik Daerah dari Perusahaan Daerah ( PD ) menjadi Perseroan Terbatas ( PT ) bagi Pemerintah Daerah adalah sangat tepat. Hal ini dikarenakan Perusahaan Daerah diatur dalam UU No. 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah, di mana aset PD berasal dari kekayaan
1
Bahwa berdasarkan alasan lain yang sifatnya non yuridis, cara restrukturisasi apakah yang akan dipilih, hukum akan menjadi pertimbangan akhir sebagai pengaman, apakah tindakan – tindakan menuju restrukturisasi perusahaan yang dipilih cukup aman atau tidak dari sisi hukum, artinya sah, tidak melanggar hak dan kepentingan – kepentingan pihak – pihak lain. Restrukturisasi perusahaan pada dasarnya dapat dilaksanakan dalam situasi positif maupun negatif, yaitu dalam rangka mengatasi kesulitan perusahaan, oleh karena itu restrukturisasi merupakan suatu tindakan penting dan merupakan kebutuhan dalam dunia usaha dalam rangka menuju sistim kehidupan perekonomian dan dunia usaha yang sehat . Sri Redjeki Hartono, 2000, Kapita Selekta Hukum Perusahaan, CV.Mandar Maju, Bandung, hlm 39.
4
daerah yang dipisahkan dari APBD. Dalam praktiknya, apabila kepemilikan PD dimiliki 100% oleh Pemerintah Daerah, maka kepemilikan tersebut tidak diwakili dalam bentuk saham. Namun, apabila individu atau pihak swasta turut ambil serta dalam PD tersebut, maka kepemilikannya dapat berbentuk saham. Jika bentuk hukum PT, maka jelas kepemilikannya diwakili dalam saham – saham. Pengelolaan PD ada di tangan pengurus PD yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah, tanggung jawab Kepala Daerah adalah sebagai pemilik dan juga pengelola. Sedangkan, PT BUMD ( Pemerintah Daerah sebagai pemegang saham mayoritas atau minimum 51 persen ), mengacu pada UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, di mana diatur motif profit – oriented serta tanggung jawab yang jelas terhadap pemegang saham, komisaris dan direksi PT. Pengurusan perusahaan suatu PT tidak menjadi tanggung jawab Kepala Daerah seperti halnya pada PD. Namun perubahan bentuk Badan Hukum dari Perusahaan Daerah ( PD ) menjadi Perseroan Terbatas ( PT ), hal ini membawa konsekwensi tersendiri terhadap asset – assetnya ( yang merupakan Asset Pemerintah Daerah yang dipisahkan ) demikian juga dengan sejauh mana kontrol pemerintah daerah terhadap jalannya Perseroan Terbatas Anindya. Maka dengan perubahan bentuk badan hukum dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas diharapkan ada peningkatan peran dan fungsi perusahaan sebagai antisipasi terhadap perkembangan ekonomi nasional, regional maupun internasional terutama dalam menyongsong era globalisasi, sehingga pengelolaan perusahaan harus berdasarkan pada prinsip – prinsip
5
perusahaan yang sehat. Dan untuk mencapai tujuan tersebut diatas maka perlu mengadakan perubahan bentuk badan hukum dari Perusahaan Daerah ( PD ) menjadi Perseroan Terbatas ( PT ).
B. Rumusan Masalah Adapun rumusan masalah yang akan diangkat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 1. Bagaimana mekanisme perubahan Perusahaan Daerah Anindya menjadi Perseroan Terbatas Anindya? 2. Bagaimanakah akibat hukum akta Perseroan Terbatas Anindya terhadap asset – asset dan kewajibannya? 3. Bagaimanakah kontrol Pemerintah Daerah terhadap Perseroan Terbatas Anindya?
C. Tujuan Penelitian Penelitian dengan judul Akibat Hukum Perubahan Bentuk BUMD Dari Perusahaan Daerah Anindya Menjadi Perseroan Terbatas Anindya ( Studi Kasus ) ini, bertujuan : 1. Untuk mengetahui mekanisme perubahan Perusahaan Daerah Anindya menjadi Perseroan Terbatas Anindya. 2. Untuk mengetahui akibat hukum akta Perseroan Terbatas Anindya terhadap asset – asset dan kewajiban dari Perseroan Terbatas Anindya.
6
3. Untuk mengetahui sejauh mana kontrol Pemerintah Daerah terhadap Perseroan Terbatas Anindya.
D. Manfaat Penelitian Adapun manfaat yang diharapkan oleh Peneliti terhadap penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Manfaat Bagi Akademisi Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan pemikiran positif bagi para akademisi mengenai akibat hukum perubahan bentuk BUMD dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas. Disamping itu, memberikan gambaran dan masukan yang dapat digunakan untuk menjadi bahan dalam melakukan penelitian selanjutnya. 2. Manfaat Bagi Praktisi Adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan kajian ilmiah dan pertimbangan yang berarti bagi para praktisi dalam menyikapi permasalahan yang berkaitan dengan perubahan bentuk BUMD dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas. 3. Manfaat Bagi Masyarakat Memberikan gambaran dan tambahan pengetahuan kepada masyarakat dalam menyikapi permasalahan yang berkaitan dengan perubahan bentuk BUMD dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas.
7
E. Keaslian Penelitian Berdasarkan penelusuran kepustakaan yang Peneliti lakukan, penelitian terhadap judul AKIBAT HUKUM PERUBAHAN BENTUK BUMD DARI PERUSAHAAN DAERAH ANINDYA MENJADI PERSEROAN TERBATAS ANINDYA ( Studi Kasus ) belum pernah dilakukan, namun terdapat beberapa hasil penelitian yang terkait dengan judul penelitian di atas antara lain sebagai berikut : 1. Slamet Supriyadi dengan judul Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Perubahan Perusahaan Daerah ( PD ) Menjadi Perseroan Terbatas ( PT ) Pada PT. Anindya Mitra Internasional Yogyakarta, Program Pascasarjana, Magister Kenotariatan, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, 2008. 2 Dengan rumusan masalah : a. Apa substansi perubahan status badan hukum dari Perusahaan Daerah menjadu Perseroan Terbatas? b. Bagaimana tanggung jawab Notaris dan Pendiri atas perubahan Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas? Kesimpulan : a. Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian kepustakaan serta penelitian lapangan, dapat diambil kesimpulan bahwa maksud dari perubahan bentuk 2
Slamet Supriyadi, 2008, Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Perubahan Perusahaan Daerah ( PD ) Menjadi Perseroan Terbatas ( PT ) Pada PT. Anindya Mitra Internasional Yogyakarta, Tesis, ProgramPascasarjana, Magister Kenotariatan, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.
8
badan hukum Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas adalah dalam rangka meningkatkan peran dan fungsi serta daya saing perusahaan dalam mengantisipasi perkembangan ekonomi nasional, regional maupun internasional terutama dalam menyongsong era globalisasi. Implementasinya adalah meningkatkan permodalan perusahaan dengan memberi kesempatan pada pihak ketiga agar turut serta menanamkan modal untuk memupuk keuntungan guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. b. Pada prinsipnya notaris bertanggung jawab terhadap akta yang telah dibuatnya baik formal maupun material. Syarat formal seperti yang ditentukan dalam peraturan perundang – undangan ( UUJN dan KUH Perdata khususnya Pasal 1868 dan Pasal 1320 ), termasuk isi akta merupakan tanggung jawab dari notaris, oleh Karena itu notaris dalam menjalankan tugas jabatannya tidak dengan sekehendak hatinya dan harus dengan sungguh – sungguh karena apabila akta yang dibuatnya hanya mempunya kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan atau suatu akta menjadi batal demi hukum dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut kepada Notaris ( Pasal 84 UUJN ). Sebelum perseroan disahkan menjadi badan hukum maka tanggung jawab pendiri mengikuti ketentuan Pasal 11 ayat ( 1 ) dan ayat ( 2 ) UUPT, bahwa tiap – tiap pendiri bertanggung jawab secara pribadi terhadap perbuatan hukum yang dilakukan dan tanggung jawab ini akan beralih
9
pada perseroan setelah perseroan disahkan sebgai badan hukum kemudian perseroan
melakukan
tindakan
menerima,
mengambil
alih
atau
mengukuhkan secara tertulis semua perbuatan hukum yang telah dilakukan oleh pendiri. Apabila perseroan tidak melakukan tindakan menerima, mengambil alih atau mengukuhkan secara tertulis perbuatan hukum yang dilakukan pendiri maka perseroan tidak terikat dan masing – masing pendiri bertanggung jawab secara pribadi atas segala akibat yang timbul dari perbuatan yang telah dilakukannya itu. Tanggung jawab pendiri pada saat perseroan telah disahkan sebagai badan hukum maka tidak ada tindakan apapun yang dilakukan perseroan untuk melepaskan tanggung jawab pendiri secara pribadi yang dalam hal ini berkedudukan sebagi pemegang saham perseroan. Persamaan penelitian ini dengan penelitian tersebut adalah kesamaan meneliti tentang perseroan terbatas ( PT ) yaitu PT. Anindya Mitra Internasional Yogyakarta, sedangkan perbedaannya adalah penelitian tersebut meneliti tanggung jawab notaris dalam membuat akta pendirian perseroan dan penelitian ini meneliti akibat hukum asset – asset perseroan terbatas yang sebelumnya berbentuk perusahaan daerah ( PD ). 2. Hakbar dengan judul Pelaksanaan Pengesahan Perseroan Terbatas ( PT ) Menurut Sistem Administrasi Badan Hukum ( SABH ), Program
10
Pascasarjana, Magister Kenotariatan, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, 2012.3 Dengan rumusan masalah : a. Bagaimana
pelaksanaan
pengesahan
permohonan
PT
dengan
menggunakan Sistem Administrasi Badan Hukum ( SABH )? b. Kendala penerapan Sistem Administrasi Badan Hukum ( SABH ) dalam pengesahan PT? c. Bagaimanakah upaya mengatasi maslah yang timbul dalam pengesahan PT dengan menggunakan Sistem Administrasi Badan Hukum ( SABH )? Kesimpulan: a. Sistem Administrasi Badan Hukum ini diberlakukan pada pengesahan Akta Pendirian atau persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas dan permohonan lain yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Pasal 1 angka 2 yang juga mengatur tata cara pendaftaran permohonannya. Pelaksanaan Pengesahan Permohonan PT dengan menggunakan Sistem Administrasi Badan Hukum ( SABH ) didasarkan pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.AH-02.AH.01.01 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Perseroan, Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar, Penyampaian 3
Hakbar, 2012, Pelaksanaan Pengesahan Perseroan Terbatas ( PT ) Menurut Sistem Administrasi Badan Hukum ( SABH ), Tesis, Program Pascasarjana, Magister Kenotariatan, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.
11
Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseorangan. b. Dalam pelaksanaannya Pengesahan Permohonan PT dengan menggunakan Sistem Administrasi Badan Hukum ( SABH ) masih mengalami kendala seperti ketidak siapan baik dari pihak Departemen sendiri maupun dari pihak Notaris untuk mulai menjalankan sistem ini. Hal ini dikarenakan masih terdapat banyak proses-proses pengesahan yang secara manual belum diselesaikan, padahal sejak dinyatakan berlakunya Sistem Administrasi Badan Hukum ini maka proses-proses manual dalam hal pengesahan akta Perseroan Terbatas sudah tidak dapat dilakukan lagi. c. Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia telah melakukan langkah-langkah untuk menyederhanakan prosedur pengesahan badan hukum dengan menggunakan teknologi informasi dan pelayanan satu atap. Dari sisi notaris, dengan sistem ini maka notaris seluruh Indonesia dapat mengakses langsung dari daerahnya masing – masing dimana hal ini tentu saja dapat mempersingkat waktu serta jarak yang harus ditempuh. Dari sisi pegawai Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan sistem online ini dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sadar teknologi, selain dapat membentuk sikap dan perilaku kerja yang efisien dan efektif. Dengan sistem ini maka penyalah gunaan jabatan dan wewenang di kalangan pegawai Departemen Hukum dan Hak Asasi
12
Manusia yang selama ini membudaya pun dapat dihindari karena semuanya diatur melalui sistem yang mampu berjalan secara efisien dan terjaga objektifitasnya, dengan menggunakan Sistem Administrasi Badan Hukum ini tidak ada masalah dalam praktek pengesahan perseroan terbatas menjadi badan hukum karena sistem ini mempunyai fungsi control dan kendali yang baik, sehingga mengurangi terjadinya human error karena semua proses berlangsung secara otomatis. Persamaan penelitian ini dengan penelitian tersebut adalah kesamaan meneliti tentang perseroan terbatas ( PT ), sedangkan perbedaannya adalah penelitian tersebut meneliti sistem administrasi badan hukum ( SABH ) secara umum dan penelitian ini meneliti akibat hukum asset – asset perseroan terbatas yang sebelumnya berbentuk perusahaan daerah ( PD ).
