BAB I PENDAHULUAN. bidang. Pembangunan adalah usaha untuk menciptakan kemakmuran dan

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Negara Indonesia adalah negara yang sedang membangun (developing country), dimana pada saat ini sedang giat melaksanakan pembangunan disegala bidang. Pembangunan adalah usaha untuk menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.1 Oleh karena itu hasil- hasil pembangunan harus dapat dinikmati seluruh rakyat sebagai peningkatan kesejahteraan lahir dan batin secara adil dan merata. Dalam mensukseskan pembangunan disegala bidang perlu adanya partisipasi dari seluruh lapisan masyarakat Indonesia agar terciptanya tujuan dari Pembangunan nasional tersebut Pembangunan Nasional sangat banyak jenis dan macamnya, salah satu bentuk realisasi dari pembangunan yaitu pembangunan proyek-proyek sarana dan prasarana umum. Sebagai contohnya adalah pembangunan saluran-saluran air, jalan-jalan, jembatan, perkantoran,perumahan rakyat,dan masih banyak lagi. Pembangunan

Nasional

tidak

terlepas

dari

partisipasi

berbagai

pihak.Dalam pelaksanaannya, pembangunan proyek-proyek ini melibatkan berbagai pihak seperti pemborong, pemberi tugas, arsitek, agraria, Pemda dan sebagainya. Disamping itu perlu diperhatikan peralatan-peralatan yang canggih yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pembangunan tersebut. 1

Djumialdji,S.H. Hukum Bangunan Dasar-Dasar Hukum Dalam Proyek dan Sumber

Daya Manusia,( Jakarta,PT Rhineka Cipta,1996) Hal 1

Universitas Sumatera Utara

Dalam pelaksanaan pembangunan ini antara pihak- pihak yang melaksankannya perlu adanya suatu perjanjian, salah satu bentuk perjanjian itu adalah perjanjian/ kontak pengadaan barang dan jasa. Perjanjian pengadaan barang dan jasa termasuk dalam perjanjian pemborongan yang terdapat dalam KUHPerdata dan Pasal 1601,Pasal 1601b dan Pasal 1604 dan sampai dengan Pasal 1616 bahwa agar pengadaan barang dan jasa pemerintah dapat dilaksanakan dengan efektif, efisien, dengan prinsip persaingan sehat, transparan,terbuka dan perlakuan yang adil dan layak bagi semua pihak,sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi fisik, keuangan, maupun manfaatnya bagi kelancaran tugas pemerintah dan pelayanan. Sebagai negara hukum, maka pembangunan di Indonesia tidak terlepas dari peraturan- peraturan hukum yang berkaitan dengan masalah tersebut. Dalam kenyataanya peraturan-peraturan hukum itu

sangatlah banyak,

sehingga

menimbulkan kurang adanya kepastian hukum. Peraturan- peraturan yang dipakai dalam proyek- proyek pemerintah ada yang sudah ketinggalan jaman tetapi masih digunakan. Maka disempurnakanlah Keppres No.16 tahun 1994 tentang pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara serta pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pada instansi pemerintah dengan Keppres No.18 tahun 2000, lalu kemudian disempurnakan kembali dengan Keppres No. 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Instansi Pemerintah dan terakhir perubahannya Perpres No.95 tahun 2007.Oleh kerena itu dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa oleh instansi pemerintah haruslah

Universitas Sumatera Utara

berpedoman pada peraturan- peraturan yang ada agar pembangunan nasional di Indonesia dapat berjalan dengan sukses.

B. Perumusan Masalah Bertitik tolak dari latar belakang di atas, adapun yang menjadi perumusan masalahan dalam skripsi ini adalah : A. Apakah yang menjadi permasalahan dalam kontrak pengadaan barang dan jasa di Dinas Kelautan dan Perikanan Sumatera Utara? B. Apakah kontrak pengadaan barang dan jasa Dinas Kelautan dan Perikanan Sumatera Utara sudah memenuhi Perpres No.95 tahun 2007? C. Bagaimana Penyelesaian sengketa Terhadap kontrak yang Bermasalah?

C. Tujuan dan Manfaat Penulisan Tujuan dan manfaat penulisan skripsi ini adalah sebagai syarat untuk mendapatkan gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, berdasarkan permasalahan yang dikemukakan di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan ini adalah : 1.

Untuk

mengetahui apakah yang menjadi permasalahan dalam kontrak

pengadaan barang dan jasa di Dinas Kelautan dan Perikanan Sumatera Utara. 2.

Untuk mengetahui apakah kontrak pengadaan barang dan jasa Dinas Kelautan dan Perikanan Sumatera Utara sudah memenuhi Perpres No.95 tahun 2007.

Universitas Sumatera Utara

3.

Untuk meneliti, mempelajari dan akhirnya mengetahui proses penyelesaian sengketa terhadap kontrak yang bermasalah.

Manfaat penulisan skripsi ini adalah : 1.

Secara teoritis, untuk menambah pengetahuan penulis tentang kontrak pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Sumatera Utara,

2.

Secara praktis, diharapkan agar dapat menjadi bahan masukan bagi penulis dan dapat pula bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya dan khususnya mahasiswa agar memahami dan dapat menambah wawasan pengetahuan terutama mengenai pengadaan barang dan jasa.

D. Tinjauan Kepustakaan ”Analisis Hukum Terhadap Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Sumatera Utara .” Dari judul diatas dapat diambil pengertian baik secara etimologis maupun dapat diambil dari pengertian Black Law dictionary. Setiap kata demi kata mengandung arti yang dapat dijelaskan secara luas: ”Analisis ” ,menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia 2 Analisis adalah penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penalaahan bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman

2

Purwodarminto, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Jakarta, Balai Pustaka,1985

Universitas Sumatera Utara

arti keseluruhan.Sedangkan menurub Baddudu Zain 3 alisisis adalah Penelitian terhadap

suatu

peristiwa

untuk

diketahui

sebab

musababnya;

duduk

perkaranya;atau prosesnya. ”Hukum”, menurut pendapat sarjana Hukum J.C.T Simorangkir, menjelaskan pengertian hukum adalah Peraturan- peraturan yang bersifat memaksa yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran maupun terhadap peraturanperaturan tadi yang mengakibatkan diambilnya tindakan yaitu dengan hukuman tertentu.4 ”Kontrak” adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh dua atau lebih pihak dimana masing-masing pihak yang ada didalamnya dituntut untuk melakukan satu atau lebih prestasi. Dalam pengertian demikian kontrak merupakan perjanjian. Namun demikian kontrak merupakan perjanjian yang berbentuk tertulis. 5 Menurut Satrio kontrak adalah suatu perjanjian (tertulis) diantara dua atau lebih orang (pihak) yang menciptakan (hak) dan kewajiban untuk melakukan sesuatu,atau tidak melakukan sesuatu hal khusus. Pada Asasnya suatu perjanjian harus dibuat dalam suatu bentuk tertentu, artinya dapat dibuat dalam bentuk tertulis namun dapat juga dalam bentuk tidak tertulis. Akan tetapi ada beberapa jenis perjanjian yang menurut undang-undang harus dalam bentuk tertulis. Pengaturan tentang kontrak diatur terutama di dalam KUH Perdata (BW), tepatnya dalam Buku III, di samping mengatur mengenai

3

Baddudu Zain (1994:46)

4

Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, hal 41

Hikmahanto Juwana, Teknik Pembuatan dan Penelaahan Kontrak Bisnis. (Jakarta: Pascasarjana FH-UI) hlm.1

Universitas Sumatera Utara

perikatan yang timbul dari perjanjian, juga mengatur perikatan yang timbul dari undang-undang misalnya tentang perbuatan melawan hukum. Pasal 1338 KUH Perdata (BW), yang menyiratkan adanya 3 (tiga asas) yang seyogyanya dalam perjanjian : 1. Mengenai terjadinya perjanjian Asas yang disebut konsensualisme, artinya menurut BW perjanijan hanya terjadi apabila telah adanya persetujuan kehendak antara para pihak (consensus, consensualisme). 2. Tentang akibat perjanjian Bahwa perjanjian mempunyai kekuatan yang mengikat antara pihak-pihak itu sendiri. Asas ini ditegaskan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata yang menegaskan bahwa perjanjian dibuat secara sah diantara para pihak, berlaku sebagai Undang-Undang bagi pihak-pihak yang melakukan perjanjian tersebut. 3. Tentang isi perjanjian Sepenuhnya diserahkan kepada para pihak (contractsvrijheid atau partijautonomie) yang bersangkutan. Dengan kata lain selama perjanjian itu tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, kesusilaan, mengikat kepentingan umum dan ketertiban, maka perjanjian itu diperbolehkan. ”Pengadaan” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses, cara, perbuatan mengadakan, menyediakan.

Universitas Sumatera Utara

”Barang ” menurut Keppres No. 80 Tahun 2003 Barang, adalah benda dalam berbagai bentuk dan uraian, yang meliputi bahan baku, bahan setengah jadi, barang jadi/peralatan yang spesifikasinya ditetapkan oleh pengguna barang/jasa ”Jasa ” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah perbuatan yg baik atau berguna dan bernilai bagi orang lain, negara, instansi, dsb: pemimpin itu banyak jasa nya bagi negara; perbuatan yg memberikan segala sesuatu yg diperlukan orang lain; layanan; servis; aktivitas, kemudahan, manfaat, dsb yg dapat dijual kpd orang lain (konsumen) yg menggunakan atau menikmatinya; ”Pengadaan Barang dan Jasa” menurut Keppres no 80 tahun 2003 adalah kegiatan pengadaan barang/jasa yang dibiayai dengan APBN/APBD, baik yang dilaksanakan secara swakelola maupun oleh penyedia barang/jasa; ”Dinas” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah bagian kantor pemerintah yg mengurus pekerjaan tertentu; jawatan; segala sesuatu yg bersangkutan dng jawatan (pemerintah), bukan swasta, bertugas, bekerja ”Dinas Kelautan dan Perikanan Sumatera Utara”adalah Instansi Pemerintah yang bergerak dalam bidang kelautan dan perikanan di Sumatera Utara. Dinas Perikanan dan Kelautan adalah unsur Pelaksana Pemerintah Propinsi yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah. Dinas Perikanan dan Kelautan

mempunyai

tugas

menyelenggarakan

sebagaian

Kewenangan

Pemerintah Propinsi dan Tugas Dekonsentrasi dibidang perikanan dan kelautan. Untuk melaksanakan tugas-tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, Dinas Perikanan dan Kelautan menyelenggarakan fungsi :

Universitas Sumatera Utara

•

Menyiapkan

bahan

perumusan

perencanaan/program

dan

kebijaksanaan teknis dibidang perikanan dan kelautan. •

Menyelenggarakan

pembinaan

perencanaan,

prasarana,

pengembangan pesisir dan pulau-pulau kecil, produksi dan teknologi, usaha tani dan pengolahan hasil, pengawasan dan perlindungan. •

Melaksanakan tugas-tugas yang terkait dengan perikanan dan

kelautan sesuai ketetapan Kepala Daerah. Dinas Kelautan dan Perikanan Sumatera Utara berada di Jl. Sei Batugingging No. 6 Medan,Sumatera Utara – Indonesia.

E. Metode Penulisan Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (yuridis normative) , yakni penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian dilakukan melalui wawancara langsung dengan Sekretrais Pengadaan Barang dan Jasa Dinas Kelautan dan Perikanan Sumatera Utara, untuk mengumpulkan data atau bahan untuk selanjutnya dianalisa dan diamati sehingga nantinya mendukung teori-teori yang diperoleh dari bahan kepustakaan. Sedangkan data yang dipergunakan dalam penelitian skripsi ini adalah data sekunder. Adapun data sekunder yang dimaksudkan penulis antara lain bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Bahan hukum primer yaitu semua dokumen peraturan yang mengikat dan ditetapkan oleh pihak-pihak yang berwenang, yakni berupa KUH Perdata dan Undang-undang serta peraturan pelaksana perundang-undangan lainnya. Bahan

Universitas Sumatera Utara

hukum sekunder, yaitu semua dokumen resmi yang merupakan informasi atau hasil kajian tentang kontrak pengadaan barang dan jasa, seperti seminar hukum, buku-buku teks, karya tulis ilmiah, jurnal hukum dan beberapa sumber dari situs internet yang berkaitan dengan persoalan di atas, sedangkan bahan hukum tersier, yaitu semua dokumen yang berisi konsep-konsep dan keterangan-keterangan yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus, ensiklopedia, bibiograpi, dan lain-lain. Dalam penulisan skripsi ini digunakan metode pengumpulan data sebagai berikut : 1. Field research (penelitian lapangan) Sehubungan dengan pengumpulan data atau bahan-bahan yang diperlukan untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini, juga dilakukan studi lapangan, yaitu pengumpulan data-data mengenai objek yang diteliti dalam hal ini dilakukan melalui wawancara dengan Bapak Said Andri sebagai Sekretaris Pengadaan Barang dan Jasa Dinas Kelautan dan Perikanan Sumatera Utara. 2. Library research (penelitian kepustakaan) Yakni mengumpulkan bahan-bahan penulisan melalui bacaan-bacaan seperti buku, majalah ilmiah, hasil-hasil seminar, surat kabar, pendapat sarjana dan bahan-bahan bacaan yang relevan sebagai dasar pengembangan uraian teoritis penulisan ini.

Universitas Sumatera Utara

F. Keaslian Penulisan ”Analisis Hukum Terhadap Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Sumatera Utara .” Yang diangkat menjadi judul skripsi ini belum pernah ditulis di Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. Penulis menyusun melalui referensi bukubuku, media elektronik (internet) sebagai sarana penunjang informasi jaringan perpustakaan terluas, dan studi kasus pada data sekunder yaitu menelaah surat kontrak Dinas Kelautan dan Perikanan Sumatera Utara ,dan bantuan dari berbagai pihak.

G. Sistematika Penulisan Bab I

: Pendahuluan Merupakan bab yang memberikan ilustrasi guna memberikan informasi yang bersifat umum dan menyeluruh serta sistematis terdiri dari latar belakang, permasalahan, tujuan dan manfaat penulisan, keaslian penulisan, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II

: Tinjauan Umum kontrak dan Struktur dari Sebuah Kontrak Hal ini terdiri dari pembahasan mengenai pengertian. Pengertian dan Asas Dalam Kontrak , Syarat Sahnya Suatu Kontrak, Jenis- jenis Kontrak, Tahap Pembuatan Kontrak dan Struktur dari Sebuah Kontrak

Bab III : Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Memberikan penjelasan mengenai Pengertian Pengadaan Barang dan Jasa ,Cara-cara Menjadi Peserta Pengadaan Barang Dan Jasa Dilihat dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Prakualifikasi dan Pasca

Universitas Sumatera Utara

Kualifikasi Dalam Pengadaan Barang dan Jasa , Prosedur dalam Pengadaan Barang dan Jasa dilihat dari Pepres No.95 tahun 2007, Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Pengadaan Barang dan jasa

Bab IV : Analisis Hukum Terhadap Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Oleh Dinas Kelautan Dan Perikanan Sumatera Utara Memberikan penjelasan mengenai, Proses Pembuatan

Kontrak

Pengadaan Barang dan Jasa Oleh Dinas Kelauatan dan Perikanan Sumatera Utara, Jaminan dalam Perjanjian Pengadaan Barang dan jasa, Analisis Kontrak Hukum yang Kemungkinan Bermasalah dan Penyelesaiannya , Penyelesaian sengketa Terhadap kontrak yang Bermasalah

Bab V

:

Kesimpulan Dan Saran

Merupakan bagian akhir yang berisikan kesimpulan dan saran dari hasil penulisan dan kaitannya dengan masalah yang diidentifikasikan.

Universitas Sumatera Utara