BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah Setiap manusia selalu membutuhkan biaya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Untuk mendapatkan biaya hidup seseorang perlu bekerja, secara mandiri atau bekerja kepada orang lain. Jumlah tenaga kerja yang tersedia di Indonesia tidak seimbang dengan jumlah lapangan kerja yang tersedia. Terlebih lagi dari sebagian besar tenaga kerja yang tersedia adalah yang berpendidikan rendah atau tidak berpendidikan sama sekali. Mereka kebanyakan adalah unskillabour, sehingga posisi tawar mereka adalah rendah. Keadaan ini menimbulkan adanya kecenderungan majikan untuk berbuat sewenang- wenang kepada pekerja / buruhnya. Pekerja dipandang sebagai obyek. Pekerja dianggap sebagai faktor ektern yang berkedudukan sama dengan pelanggan pemasok atau pelanggan pembeli yang berfungsi menunjang kelangsungan perusahaan dan bukan faktor intern sebagai bagian yang tidak terpisahkan atau sebagai unsur konstitutip yang menjadikan perusahaan. pimpinan dapat dengan leluasa untuk menekan pekerja untuk bekerja secara maksimal, terkadang melebihi kemampuan kerjanya. Misalnya majikan dapat menetapkan upah hanya maksimal sebanyak upah minimum propinsi yang ada, tanpa melihat masa kerja dari pekerja itu. Seringkali pekerja dengan masa kerja yang lama upahnya hanya selisih sedikit lebih besar dari upah
1
pekerja yang masa kerjanya kurang dari satu tahun. pimpinan enggan untuk meningkatkan atau menaikkan upah pekerja meskipun terjadi peningkatan hasil produksi dengan dalih bahwa takut diprotes oleh perusahaan – perusahaan lain yang sejenis. Posisi pekerja yang lemah dapat diantisipasi dengan dibentuknya serikat pekerja / serikat buruh yang ada di perusahaan . Diharapkan dengan adanya serikat pekerja di perusahaan dapat mewakili dan menyalurkan aspirasi pekerja, sehingga dapat dilakukan upaya peningkatan kesejahteraan pekerja. Dengan kata lain serikat pekerja / buruh diharapkan dapat sebagai wadah pekerja dalam memperjuangkan haknya. Secara sosiologis kedudukan Pekerja adalah tidak bebas. Sebagai orang yang tidak mempunyai bekal hidup lain daripada itu, ia terpaksa bekerja pada orang lain. Dan majikan inilah yang pada dasarnya menentukan syaratsyarat kerja. Mengingat kedudukan pekerja yang lebih rendah daripada majikan maka perlu adanya campur tangan pemerintah untuk memberikan perlindungan hukumnya. Perlindungan hukum menurut Philipus Selalu berkaitan dengan kekuasaan. Ada dua kekuasaan yang selalu menjadi perhatian yakni kekuasaan pemerintah dan kekuasaan ekonomi. Dalam hubungan dengan kekuasaan pemerintah, permasalahan perlindungan hukum bagi rakyat (yang diperintah), terhadap pemerintah (yang memerintah). Dalam hubungan dengan kekuasaan ekonomi, permasalahan perlindungan hukum adalah perlindungan bagi silemah (ekonomi) terhadap si kuat (ekonomi), misalnya perlindungan bagi pekerja terhadap pengusaha.
2
Perlindungan
hukum bagi pekerja sangat diperlukan mengingat
kedudukannya yang lemah. Zainal Asikin dalam bukunya Dasar-dasar hukum perburuhan mengatakan, bahwa : Perlindungan hukum dari kekuasaan majikan terlaksana apabila peraturan perundang-undangan dalam bidang perburuhan yang mengharuskan atau memaksa majikan bertindak seperti dalam perundangundangan tersebut benar-benar dilaksanakan semua pihak karena keberlakuan hukum tidak dapat diukur secara yuridis saja, tetapi diukur secara sosiologis dan filosofis. 1 Kedudukan Pekerja yang lemah ini membutuhkan suatu wadah supaya menjadi kuat. Wadah itu adalah adanya pelaksanaan hak berserikat di dalam suatu serikat
pekerja.
Tujuan
dibentuknya
serikat
pekerja
adalah
menyeimbangkan posisi buruh dengan majikan. Melalui keterwakilan buruh di dalam serikat Pekerja maka diharapkan aspirasi buruh dapat sampai kepada majikan. Selain itu melalui wadah serikat pekerja ini diharapkan akan terwujud peran serta pekerja dalam proses produksi. Hal ini merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan hubungan industrial di tingkat perusahaan. Keberadaan serikat pekerja saat ini lebih terjamin dengan diundangkannya Undang-Undang No. 21 Tahun 2000 tentang serikat pekerja (Lembaran Negara Tahun 2000 No. 131, Tambahan Lembaran Negara No. 3898). Sebelum adanya UU No. 21 Tahun 2000, kedudukan serikat pekerja secara umum dianggap hanyalah sebagai kepanjangan tangan atau boneka dari majikan, yang kurang menereskan aspirasi anggotanya. Hal ini karena pada
1
Zainal Asikin ”Dasar-Dasar hukum Perburuhan” Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 2000, hlm 21.
3
masa Orde Baru serikat pekerja atau serikat buruh hanya diperbolehkan satu yaitu serikat pekerja seluruh Indonesia (SPSI). Pada masa Orde Baru itu pulalah muncul suatu serikat buruh tandingan SPSI yaitu serikat buruh seluruh Indonesia (SBSI) di bawah Mochtar Pakpahan. Karena tidak dikehendaki oleh pemerintah Soeharto, akhirnya ia ditahan dan bebas setelah era reformasi. Pada masa reformasi setelah adanya UU NO. 21 Thaun 2000 dimungkinkan dibentuk serikat pekerja lebih dari satu. Hal ini menyebabkan keberadaan serikat pekerja/serikat buruh banyak didirikan di satu perusahaan. Sayangnya karena ketidak siapan buruh melaksanakan hak berserikat dimanfaatkan oleh oknum tertentu untuk mengeruk keuntungan bagi kepentingannya sendiri dengan menjual bangsa. Dikatakan demikian karena berdasarkan UU No. 21 Tahun 2000 diperbolehkan serikat pekerja itu menerima sumbangan dana dari negara lain. Sering pula keberadaan serikat pekerja yang lebih dari satu jumlahnya di satu perusahaan justru memicu terjadinya perselisihan perburuhan yang dapat berakibat mogok kerja yang seharusnya justru bertentangan dengan tujuan disahkannya UU No. 21 tahun 2000 tersebut. Dari uraian di atas maka muncul permasalahan bagaimana fungsi serikat pekerja atau buruh dalam rangka meningkatkan hubungan industrial di tingkat perusahaan. Hal ini memerlukan suatu kebijaksanaan pemerintah, untuk menjabarkan ketentuan yang ada di dalam UU no. 21 Tahun 2000 dalam peraturan pelaksanaannya. Sampai saat ini belum ada peraturan pelaksana dari UU No. 21 Tahun 2000 sehingga untuk mengatasi kekosongan hukum
4
diperlukan banyak penafsiran hukum diantaranya penafsiran mengenai fungsi serikat pekerja. Berdasarkan hal tersebut diatas hal inilah yang menjadi ketertarikan penulis untuk mengambil judul tettang: PERAN SERIKAT PEKERJA DALAM HUBUNGAN INDUSTRIAL ANTARA PIMPINAN DAN PEKERJA PADA PT. ARTERIA DAYA CIREBON.
B. Identifikasi Masalah 1. Bagaimana peran dari sarikat pekerja dalam hubungan industrial antara majikan dan Pekerja pada PT Arteria Daya Cirebon? 2. Hambatan-hambatan apa yang dihadapi oleh sarikat pekerja dalam hubungan industrial antara majikan dan buruh pada PT Arteria Daya Cirebon?
C. Tujuan Penelitian 1. Untuk mengetahui peran dari sarikat pekerja dalam hubungan industrial antara majikan dan Pekerja pada PT Arteria Daya Cirebon. 2. Untuk mengetahui Hambatan-hambatan apa yang dihadapi oleh sarikat pekerja dalam hubungan industrial antara majikan dan buruh pada PT Arteria Daya Cirebon.
5
D. Kegunaan Penelitian Kegunaan penelitian yang disajikan dalam penulisan skripsi ini adalah : 1. Secara Teoritis a. Dapat membantu perkembangan ilmu pengetahuan itu sendiri khususnya mengenai peran dari sarikat pekerja dalam hubungan industrial antara pimpinan dan pekerja pada PT Arteria Daya Cirebon. b. Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dan pengetahuan yang bermanfaat sebagai bahan masukan dalam pelaksanaan peran dari sarikat pekerja dalam hubungan industrial antara pimpinan dan pekerja pada PT Arteria Daya Cirebon. 2. Secara Praktis Penelitian ini diharapkan dapat diambil manfaatnya oleh para pekerja pabrik dalam mendapatkan hak-haknya dari para majikannya.
E. Kerangka Pemikiran Serikat pekerja adalah organisasi demokratis yang berkesinambungan dan permanen dibentuk secara sukarela dari, oleh dan untuk pekerja sebagai maksud untuk: 1. Melindungi dan membela hak dan kepentingan pekerja Sebagai
individu
pekerja
tidak
akan
mampu
melindungi
dan
memperjuangkan kepentingan dan hak-haknya; kebebasan berserikat dan berorganisasi, perlindungan akan pengangguran, perlindungan akan diskriminasi, mendapatkan kesamaan kesepakatan akan pendidikan dan pelatihan, promosi dan penghargaan, peningkatan kondisi – kondisi dan
6
syarat-syarat kerja, dan sebagainya. Hanya dengan melalui serikat pekerja mereka bisa mencapainya, karena serikat pekerja memiliki kewenangan penuh untuk menyuarakan kepentingan dan hak-hak anggotanya (pekerja), dan mewakili pandangan, pendapat dan kemauan mereka. 2. Memperbaiki kondisi – kondisi dan syarat - syarat kerja melalui perjanjian kerja bersama dengan manajemen/pengusaha. Seperti disebut diatas bahwa pekerja harus mengetahui dan memahami bahwa sebagai perseorangan dan pekerja tidak akan banyak yang bisa dicapai. Hanya melalui usaha mengorganisir dirinya dan kegiatan kolektif mereka dapat secara efektif menjunjung tinggi martabatnya sebagai individu dan pekerja, menghormati perintah dari pengusaha - berusaha keras untuk memperbaiki dan memelihara mata pencaharian, meningkatan pengupahan, status sosial ekonomi, kesejahteraan yang lebih baik dan upah-upah lainnya. Perjanjian kerja bersama hanya bisa dilakukan hanya oleh pengusaha/organisasi pengusaha/kelompok pengusaha disatu pihak dan pihak lainnya oleh perwakilan organisasi pekerja atau perwakilan dari pekerja dalam rangka perundingan kondisi dan syarat-syarat kerja. 3. Melindungi dan membela pekerja beserta keluarganya akan keadaan sosial dimana mereka mengalami kondisi sakit, kehilangan dan tanpa kerja (PHK). Berpikir tentang pekerja kita tidak hanya berpikir tentang diri mereka sendiri tetapi juga keluarga yang dimilikinya. Kondisi sulit yang dialami pekerja; sakit, kehilangan promosi atau jabatan, skorsing ataupun PHK akan juga dirasakan oleh keluarganya. Disamping sebagai lembaga
7
perundingan (bargaining institution) serikat pekerja adalah juga lembaga sosial (Social Institution) 4. Mengupayakan
agar
manajemen/pengusaha
mendengarkan
dan
mempertimbangkan suara atau pendapat serikat pekerja sebelum membuat keputusan. Setiap keputusan yang diambil oleh manajemen/pengusaha akan selalu berdampak kepada pekerja. Serikat pekerja mempunyai hak untuk mengetahui rancangan 3 keputusan yang akan diambil dengan memberikan masukan ataupun menekan dan mempengaruhi kebijakan yang akan diambil bila itu berdampak buruk bagi pekerja.
F. Metode Penelitian 1. Pendekatan Penelitian Pendekatan
penelitian
yang
digunakan
untuk
membahas
permasalahan yang ada adalah peran dari sarikat pekerja dalam hubungan industrial antara majikan dan buruh pada PT Arteria Daya Cirebon, maka Metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan doktrinal dalam penelitian ini, sehingga strategi penelitian hukum normatifnya akan menyangkut tipe – tipe penelitian inventarisasi hukum positif sebagai kegiatan pendahuluan yang bersifat mendasar untuk melakukan penelitian hukum dari tipe – tipe yang lain. Sebelum dapat diketemukan norma hukum in concerto atau diketemukan teori – teori tentang kehidupan hukum, haruslah diketahui lebih dahulu apa saja yang termasuk kedalam hukum positif yang sedang berlaku.
8
2. Spesifikasi Penelitian Spesifikasi penelitian deskriptif analisis yaitu mendeskripsikan fenomena yang terjadi dalam fakta yang ditemukan dari penelitian observasi di lapangan yang selanjutnya, di analisis dengan menggunakan teori – teori yang ada dalam disiplin ilmu hukum. Jadi metode yang digunakan adalah deskriptif analisis. Pengertiannya metode deskriptif adalah suatu penelitian untuk mencapai fakta dengan penginteprestasian yang tepat, sehingga melalui metode deskriptif akan dapat mempelajari masalah – masalah dalam masyarakat serta tata cara yang berlaku dalam masyarakat dan situasi – situasi tertentu termasuk tentang hubungan kegiatan – kegiatan, sikap – sikap, pandangan – pandangan serta proses – proses yang sedang berlangsung dan pengaruh – pengaruh dari suatu fenomena. 3. Lokasi Penelitian Untuk mendapatkan data yang lengkap dan akurat mengenai pokok permasalahan dalam skripsi ini, peneliti mengambil lokasi penelitian di Sarikat Pekerja PT Arteria Daya Cirebon. 4. Jenis dan Sumber Data Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. 1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen resmi maupun tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti. 2. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen – dokumen resmi, buku – buku yang berkenanaan dengan objek penelitian, hasil
9
penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi dan peraturan perundang – undangan. Data sekunder tersebut dapat dibagi menjadi : a. Bahan Hukum Primer Bahan – bahan hukum yang mengikat Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Hukum Ketenagakerjaan dan bahan – bahan hukum lain yang terkait dengan objek penelitian. b. Bahan Hukum Sekunder Buku – buku dan tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian ini. c. Bahan Hukum Tertier Bahan hukum tertier adalah petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan sebagainya. 5. Teknik Pengumpulan Data Pengumpulan data penelitian dilakukan melalui beberapa tekhnik diantaranya berupa : a. Wawancara Terstruktur, dalam melakukan bentuk wawancara ini peneliti telah mempersiapkan permasalahan dan beberapa pertanyaan yang akan diajukan kepada informan. b. Wawancara Tak Berstruktur, pada jenis wawancara ini peneliti mengajukan pertanyaan – pertanyaan kepada informan secara lebih bebas dan leluasa, tanpa terikat oleh susunan pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya.
10
c. Teknik Observasi Partisipasi (Participant Observation), Peneliti tidak memberitahukan maksudnya kepada kelompok yang diseledikinya. Peneliti dengan sengaja menyembunyikan bahwa kehadirannya ditengah – tengah kelompok yang diselidikinya itu adalah untuk meneliti. Pengumpulan data melalui teknik – teknik tersebut oleh Spradley dipahami sebagai penciptaan rapport untuk meminimalisir keterasingan peneliti dengan para responden penelitian dan sekaligus menjajagi fisibilitas untuk dapat bekerja. Hal ini dipandang penting karena responden pada tiap strata dipastikan dapat memberikan informasi yang lugas dan apa adanya, karena diduga dapat membedah hal – hal yang sifatnya sensitive untuk diinformasikan keluar. Melalui teknik
observasi parsitipativ
maka
hal
ini
dilakukan untuk
mengumpulkan data yang tidak dapat terkumpul lewat wawancara seperti ekspresi, sikap ataupun aktivitas – aktivitas dalam struktur sosial komunitas masyarakat. d. Studi Kepustakaan, peneliti melakukan studi kepustakaan terhadap dokumen, hasil penelitian, buku – buku, artikel dan bahan – bahan pustaka yang berkaitan dengan penelitian. 6. Metode Analisis Data Analisisnya kualitatif , yang dimaksud dengan metode kualitatif adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. pada hakikatnya ialah mengamati orang dalam lingkungan hidupnya
11
berinteraksi dengan mereka, berusaha memahami bahasa dan tafsiran mereka tentang dunia sekitarnya. Tujuan dari penelitian deskriptif untuk membuat deskripsi, gambaran secara sistematis, factual dan akurat mengenai fakta – fakta, sifat – sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. Selanjutnya, analisis data dalam penelitian kualitatif dengan berdasarkan pada model interaktif yaitu peneliti melakukan kegiatan yang berulang – ulang, berlanjut terus – menerus, yang bergerak dalam empat siklus kegiatan secara bolak – balik, yaitu koleksi data, reduksi data, display (penyajian) data dan verifikasi data atau penarikan kesimpulan. Kegiatan yang berbentuk siklus ini diharapkan akan menghasilkan data yang representative dan relevan dengan masalah yang diteliti. Analisis data dilakukan secara sistematis, terus – menerus dan hati – hati. Data yang diperoleh setelah melalui teknik pengecekan validitas data sehingga terjamin validitasnya disajikan dalam bentuk uraian yang sistematis, kemudian
direduksi
sedemikian
rupa
sampai
ditarik
suatu
kesimpulan/verifikasi.
F. Sistematika Penulisan Bab I
Yaitu pendahuluan yang merupakan dasar dari penulisan ini
yang memuat tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika penulisan. BAB II Tinjauan Pustaka yang didalamnya menerangkan tentang: Pengertian dan Perkembangan Hukum Ketenagakerjaan, Perselisihan
12
Hubungan Industrial dan Pemutusan Hubungan Kerja, Kebebasan Berserikat Dan Berkumpul Bagi Buruh, Fungsi Serikat Pekerja Dalam Peningkatan Hubungan Industrial, Kebebasan Berserikat Dan Berkumpul Dalam Praktik Hubungan Industrial. BAB III Tinjauan Lapangan yang didalamnya menerangkan tentang: Sejarah Singkat PT. ARTERIA DAYA MULIA (ARIDA) dan Gambaran umum Sarikat Pekerja PT Arteria Daya Cirebon. BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan yang didalamnya menerangkan tentang: peran dari sarikat pekerja dalam hubungan industrial antara pimpinan dan pekerja pada PT Arteria Daya Cirebon dan hambatanhambatan apa yang dihadapi oleh sarikat pekerja dalam hubungan industrial antara majikan dan pekerja pada PT Arteria Daya Cirebon. BAB V Kesimpulan dan Saran yang merapakan bab penutup dari skripsi ini yang berisi kesimpulan dan saran-saran.
13
14
