BAB I PENDAHULUAN. berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapat

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 mengamanatkan bahwa pelayanan Kesehatan merupakan salah satu aspek dari hak asasi manusia, yaitu sebagaimana yang tercantum dalam pasal 28 H ayat (1) :“setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapat lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Dengan amanat tersebut maka pemerintah wajib melayani setiap warga Negara dan penduduk untuk memenuhi kebutuhan dasarnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kepentingan publik harus dilaksanakan oleh pemerintah sebagai penyelenggara Negara dengan melalui berbagai sektor pelayanan, terutama yang menyangkut pemenuhan hak hak sipil dan kebutuhan dasar masyarakat dengan kata lain seluruh kepentingan yang menyangkut kepentingan hidup orang banyak terutama dibidang kesehatan. Pelayanan di bidang kesehatan merupakan salah satu bentuk pelayanan yang paling banyak di butuhkan oleh masyarakat oleh karena itu pelaksanaan kesehatan di Indonesia sangat penting untuk dilaksanakan dengan tujuan agar mampu meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang sehingga mampu mewujudkan kesejahteraan umum bagi seluruh rakyat Indonesia dalam perwujudan jaminan kesehatan bagi seluruh lapisan masyarakat. 1 Universitas Sumatera Utara

Namun sebagian besar masyarakat di Indonesia merupakan kalangan masyarakat yang berasal dari kelas ekonomi menengah kebawah yang tentu saja rentan terhadap berbagai permasalahan kesehatan seperti terbatasnya akses untuk mendapatkan fasilitas layanan kesehatan. Hal tersebut berdampak bagi kehidupan masyarakat itu sendiri seperti rendah nya kemampuan akses mayarakat terhadap pelayanan kesehatan, rendahnya upaya pencegahan penyakit dan perilaku hidup sehat dikalangan masyarakat, rendahnya pengetahuan tentang berbagai gejala dan jenis penyakit, rendahnya kualita lingkungan dan ketidak merataan penyebaran tenaga kesehatan. Maka dari itu dibentuklah suatu program pelayanan kesehatan oleh pemerintah dalam upaya memberikan pelayanan kesehatan yang mampu menjangkau semua lapisan masyarakatnya. Dalam hal ini Pelayanan tersebut diselenggarakan melalui Implementasi Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)-Kesehatan. Program BPJS-Kesehatan merupakan upaya Pemerintah Indonesia secara terpadu dan saling mendukung guna menjamin kesehatan masyarakat secara Nasional. Sebagaimana yang tercantum dalam Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar 1945 terutama pada Pasal 28 (ayat 3) dan Pasal 34 (ayat 2) mengamanatkan bahwa “Jaminan Sosial adalah hak setiap warga negara” dan “Negara mengembangkan Sistem Jaminan Sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu”. Berdasarkan landasan konstitusi tersebut maka

dilakukan

program badan pelaksanaan jaminan sosial dimasyarakat yang diatur dalam 2 Universitas Sumatera Utara

“Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (UU BPJS), secara tegas menyatakan bahwa BPJS yang dibentuk dengan UU BPJS adalah badan hukum publik. BPJS yang dibentuk dengan UU BPJS adalah BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Kedua program BPJS ini didasari pada misi NKRI dalam memeenuhi hak konstitusional setiap orang atas jaminan sosialbagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam hal ini pemerintah yang berperan sebagai pelaku dari penyelenggaraan kesehatan masyarakat, harus saling bahu membahu secara sinergis dalam melaksanakan pelayanan yang terencana, terpadu dan berkesinambungan dalam upaya bersama-sama mewujudkan pelayanan publik bagi seluruh lapisan masyarakat. Akan tetapi didalam proses implementasi pelayanan kesehatan melalui program BPJS-Kesehatan di masyarakat masih sering menemukan berbagai masalah seperti yang terangkum dalam kutipan jurnal berikut: “Masyarakat masih menyatakan bahwa mereka masih kesulitan dalam proses menjadi peserta BPJS Kesehatan,dimana proses pendaftaran sampai dengan aktivasi kartu peserta terlalu banyak prosedur dan terlalu lama sehingga masyarakat merasa kesulitan ketika memerlukan dalam waktu yang mendadak,juga masih terdapat kesulitan pada fasilitas kesehatan dan puskesmas yang tidak memiliki layanan 24 jam” http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/edaj/article/view/5672

Dari kutipan jurnal yang berjudul “efektivitas pelayanan kesehatan BPJSKesehatan di puskesmas Kecamatan Batang” yang ditulis oleh Sigit Budhi Prakoso tahun 2015 didapati bahwa pelayanan kesehatan masih kurang dari segi efektivitas dalam pemberian pelayanan kesehatan yang prima kepada masyarakat. Hal yang sama juga didapati dalam kutipan artikel online berikut ini :

3 Universitas Sumatera Utara

“Meskipun iurannya murah, pelayanan BPJS masih banyak kelemahan dan tidak sebaik asuransi kesehatan. Masalahnya, semua orang wajib ikut BPJS Kesehatan dan akan ada sanksi bagi yang menolak ikut. Apa yang bisa dilakukan untuk mengantisipasi pelayanan BPJS yang buruk ?Sesuai aturan, perusahaan wajib mendaftarkan karyawannya di BPJS Kesehatan per 1 Januari 2015. Sudah ada kesepakatan antara BPJS Kesehatan dan APINDO (Asosiasi Pengusaha Indonesia). Jika tidak mendaftar akan ada sanksinya bagi perusahaan.Buat semua masyarakat, BPJS mematok target 2019 bahwa semua sudah harus menjadi peserta BPJS Kesehatan. Akan ada sejumlah sanksi bagi yang tidak menjadi peserta.Kewajiban ini menimbulkan reaksi yang berbeda – beda dari setiap perusahaan tantangan yang kerap dihadapi peserta BPJS dalam pelayanan kesehatan adalah: (1) antri panjang di rumah sakit; (2) kesulitan mendapatkan kamar rawat inap karena kamar untuk peserta BPJS sering penuh; (3) ada obat – obatan yang tidak dijamin oleh BPJS sehingga peserta harus menanggung sendiri (4) meskipun seharusnya gratis – selama sesuai kelas – peserta kadang masih harus membayar kelebihan plafond, yang jika tidak dibayar, rumah sakit enggan melayani. Ini keluhan yang kerap muncul di media. Kondisi ini terkait lonjakan peserta BPJS, yang telah mencapai 132 juta orang dan masih akan terus bertambah. Kenaikkan permintaan dipicu oleh kewajiban perusahaan untuk ikut serta (ada sanksi) dan murahnya iuran. Sementara itu, di sisi lain, ketersediaan kamar dan tenaga medis di rumah sakit tidak bisa dengan cepat ditingkatkan, khususnya untuk peserta BPJS.” (http://www.duwitmu.com/asuransi/antisipasiburuknya-pelayanan-bpjs-kesehatan/ diakses pada 24 september 2015 pukul 22.00wib)

Dari Kutipan tersebut dapat kita ketahui bahwa terdapat masalah mengenai pelayanan kesehatan yang diberikan masih terdapat banyak masalah dan kendala yang dihadapi dan dapat menghambat pemberian pelayanan kesehatan kepada masyarakat dengan adanya keluhan atau pengaduan masyarakat terhadap kualitas pelayanan kesehatan. Dalam mengatasi masalah tersebut diharapkan pihak pemerintah dan pelaksana program BPJS-Kesehatan mampu memberikan pelayanankesehatan secara optimal keoada masyarakat terutama bagi masyarakat miskin dan perlu di lakukanya sosialisasi terkait dengan serangkaian syarat dan prosedur kepengurusan BPJS-kesehatan kepada masyarakat agar tidak terjadi kesalahpahaman antara pihak Pemberi pelayanan dengan pelanggan.


Masalah yang sama juga terjadi pada Puskesmas Induk yang berada di kecamatan Laeparira. Kabupaten Dairi Sumatera Utara. kecamatan ini memiliki sembilan desa wilayah kerja dengan memiliki satu unit puskesmas induk kecamatan yang berfungsi sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan kabupaten di Kecamatan. Puskesmas induk juga berperan sebagai penyelenggara teknis operasional dinas kesehatan yang merupakan unit pelaksana tingkat pertama serta ujung tombak pembangunan kesehatan yang diawali dari desa. Selain itu puskesmas ini juga memiliki sembilan puskesmas pembantu yang berfungsi sebagai unit pelayanan pembantu yang di tempatkan di setiap desa. Serta kecamatn ini memliki total jumlah penduduk 14.380 jiwa per tahun 2015. Berdasarkan pengamatan pada pra-penelitian yang dilakukan pada 15 September 2015 diamati kendala didalam pelayanan kesehatan pada program BPJS-Kesehatan berupa kartu BPJS Kesehatan. Kendala tersebut antara lain tidak sistematisnya waktu mengantri dalam pelayanan BPJS-kesehatan dan banyaknya aturan baru yang membuat pelayanan tidak maksimal seperti ada beberapa resep obat yang harus di beli di luar puskesmas. Selain itu ketidak puasan masyarakat dalam sistem pelayanan program BPJS-Kesehatan ialah tergambar melalui kinerja para petugas Puskesmas Kentara, Kecamatan Laeparira dalam melayani masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan seperti lambatnya proses penyelesaian berkas rujukan, pegawai yang lama datang, serta di dalam penerapan program BPJS-kesehatan ini masyarakat merasa tidak yakin terhadap pelayanan kesehatan yang diberikan oleh pihak puskesmas karena banyaknya asumsi yang berkembang di masyarakat yang menyatakan bahwasanya pelayanan yang


diberikan kepada peserta program BPJS-Kesehatan adalah pelayanan dengan kualitas yang kurang baik dibanding dengan pelayanan yang diberikan jika dengan berobat melalui jalur umum. Implementasi kebijakan publik sebagai suatu sistem bagi masyarakat diharapkan dapat memberikan pemenuhan atas hak-hak mendapatkan pelayanan bagi seluruh lapisam masyarakat baik dalam pelayanan publik terutama pelayanan jaminan Kesehatan masyarakat. Sehubungan dengan hal tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji lebih mendalam dan melakukan penelitian dengan judul

“Implementasi Program BPJS Kesehatan dalam Pelayanan

Kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS) (Studi pada : Puskesmas Kentara Kecamatanupaten Laeparira Kab.Dairi Sumatera Utara)” B. Rumusan Masalah Berdasarkan uraian latar belakang tersebut maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: “Bagaimana implementasi program BPJS Kesehatan terhadap pelayanan di Pusat Kesehatan masyarakat (PUSKESMAS) Kecamatan Laeparira Kabupaten Dairi Sumatera Utara. C. Tujuan Penelitian Dalam sebuah kegiatan yang dilaksanakan memiliki tujuan tertentu yang hendak dicapai. Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami bagaimana penerapan Program BPJS Kesehatan


terhadap kualitas pelayanan di Pusat Kesehatan masyarakat (PUSKESMAS) Kecamatan Laeparira Kabupaten Dairi, Sumatera Utara. D. Manfaat Penelitian Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat bagi pihak yang terkait. Adapun yang menjadi manfaat penelitian ini adalah : 1.

Secara

subyektif,

bermanfaat

bagi

peneliti

dalam

melatih

dan

mengembangkan kemampuan berfikir ilmiah, dan sistematis dalam mengembangkan kemampuan penulis dalam karya ilmiah. 2.

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan yang berguna bagi instansi terkait.

3.

Secara akademis, peneliti diharapkan dapat memberikan kontribusi dan sebagai bahan perbandingan bagi mahasiswa yang ingin melakukan penelitian dibidang yang sama

E. TINJAUAN PUSTAKA 1. Kebijakan Publik Leslie A. Pal dalam widodo (2010:10) mengkategorikan definisi kebijakan publik menjadi dua macam yaitu definisi yang lebih menekankan pada maksud dan tujuan utama kebijakan dan definisi yang lebih menekankan pada dampak dari tindakan pemerintah. Definisi yang lebih menekankan pada maksud dan tujuan utama kebijakan menurut Leslie A. Pal dalam Widodo (2010:11) dapat diidentifikasikan diantaranya yaitu : 7 Universitas Sumatera Utara

a.

A purposive course of action allowed by an actor or set of actors dealing with a problem or matter of concern.... public policies are those policies develop by governmental bodies an officials. (James E.Anderson)

b.

A set of interrelated decisions taken by the political actor or group of actors concerning the selection of goals and the mean of achieving them within a specified situation where these decision should, in principle, be within the power of these actor to achieve. (W.I Jenkins)

c.

Public policy is whatever goverment choose to do or not to do (Thomas R. Dye)

d.

A Projected program of goal values and practices (Harold D. Laswell and Abraham Kaplan) Atas dasar pengertian kebijakan publik yang disebutkan di atas, dapat

ditemukan elemen yang terkandung dalam kebijakan publik sebagaimana yang dikemukankan oleh Anderson dalam Widodo (2010:14) yaitu :

a.

Kebijakan selalu mempunyai tujuan atau berorientasi pada tujuan tertentu.

b.

Kebijakan berisi tindakan atau pola tindakan pejabat-pejabat pemerintah.

c.

kebijakan adalah apa yang benar-benar dilakukan oleh pemerintah dan bukan apa yang bermaksud akan dilakukan pemerintah.

d.

kebijakan publik bersifat positif (mengenai tindakan pemerintah mengenai suatu masalah tertentu) dan bersifat negatif (keputusan pejabat pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu).


e.

kebijakan publik (positif) selalu bersdasarkan pada peraturan perundangan tertentu yang bersifat memaksa.

Michael Howlet dan M. Ramesh sebagaimana dikutip Subarsono (2009:13) menyatakan proses kebijakan publik terdiri dari lima tahapan yakni:

a.

Penyusunan agenda (agenda setting), yakni suatu proses agar suatu masalah bisa mendapat perhatian dari pemerintah.

b.

Formulasi kebijakan (policy formulation), yakni proses perumusan pilihanpilihan oleh pemerintah.

c.

Pembuatan kebijakan (decision making), yakni proses ketika pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu tindakan.

d.

Implementasi kebijakan (policy implementation), yaitu proses untuk melaksanakan kebijakan supaya mencapai hasil.

e.

Evaluasi kebijakan (policy evaluation), yakni proses untuk memonitor dan menilai hasil kinerja kebijakan.

Sedangkan menurut pakar kebijakan publik, James Anderson dalam Subarsono, (2009:12) menetapkan proses kebijakan publik sebagai berikut:

a.

Formulasi masalah (problem formulation): apa masalahnya? Apa yang membuat hal tersebut menjadi masalah kebijakan? Bagaimana masalah tersebut dapat masuk ke dalam agenda pemerintah?


b.

Formulasi kebijakan (formulation): bagaimana menggembangkan pilihanpilihan atau alternatif –alternatif untuk memecahkan masalah tersebut? Siapa saja yang berpartisipasi dalam formulasi kebijakan?

c.

Penentuan

kebijakan

(adoption):

bagaimana

alternatif

ditetapkan?

Persyaratan atau criteria seperti apa yang harus dipenuhi? Siapa yang akan melaksanakan

kebijakan?

Bagaimana

proses

atau

strategi

untuk

melaksanakan kebijakan? Apa isi kebijakan yang telah ditetapkan? d.

Implementasi (implementation): siapa yang terlibat dalam implementasi kebijakan? Apa yang mereka kerjakan? Apa dampak dari isi kebijakan?

e.

Evaluasi (evaluation): bagaimana tingkat keberhasilan atau dampak kebijakan diukur? Siapa yang mengevaluasi kebijakan? Apa konsekuensi dari adanya evaluasi kebijakan? Adakah tuntutan untuk melakukan perubahan atau pembatalan?

Menurut pandangan Ripley dalam Subarsono (2009:11), bahwa tahapan kebijakan publik terdiri dari (1) Penyusunan agenda kebijakan, (2) Formulasi dan legitimasi kebijakan, (3) Implementasi kebijakan dan (4) Evaluasi terhadap implementasi, kinerja, & dampak kebijakan. Dalam tahap penyusunan agenda kebijakan, menurut Ripley dalam (Subarsono, 2009:11) menyatakan bahwa terdapat tiga kegiatan yang perlu dilakukan yaitu:

a.

Membangun persepsi di kalangan stake holder bahwa sebuah fenomena benar-benar dianggap masalah


b.

Membuat batasan masalah dan

c.

Memobilisasi dukungan agar masalah tersebut bisa masuk dalam agenda pemerintah.

Pada tahap formulasi dan legitimasi kebijakan, Ripley dalam Subarsono (2009:12) mengatakan bahwa :

“analisis kebijakan perlu mengumpulkan dan menganalisa informasi yang berhubungan dengan masalah yang bersangkutan, kemudian berusaha mengembangkan alternatif-alternatif kebijakan, membangun dukungan dan melakukan negosiasi, sehingga sampai pada sebuah kebijakan yang dipilih”

Tahap selanjutnya adalah implementasi kebijakan. Ripley dalam Subarsono (2009:12) mengatakan :

“Pada tahap ini diperlukan dukungan sumber daya dan penusunan organisasi pelaksanaan kebijakan. Dalam proses implementasi sering ada mekanisme insentif dan sanksi agar implementasi suatu kebijakan berjalan dengan baik”

Dari tindakan kebijakan akan dihasilkan kinerja dan dampak kebijakan, dan proses selanjutnya adalah evaluasi terhadap implementasi, kinerja dan dampak kebijakan. Menurut Riplye dalam Subarsono (2009:12) bahwa “hasil evaluasi ini bermanfaat bagi penentuan kebijakan baru di masa yang akan datang”. Tahapan kebijakan publik menurut Ripley dalam subarsono (2009:11) dapat digambarkan sebagai berikut :


Hasil

Penyusunan Agenda

Agenda Pemerintah

Diikuti

Formulasi & Legitimasi Kebijakan

Kebijakan Hasil Diperlukan

Implementasi Kebijakan Evaluasi thd implementasi, kinerja, & dampak kebijakan

Hasil Diperlukan

Tindakan Kebijakan Mengarah ke Kinerja dan Dampak Kebijakan

Kebijakan Baru

Gambar 1. Tahapan Kebijakan Publik menurut Ripley 2. Implementasi Kebijakan Publik Implementasi merupakan tahap yang sangat menentukan dalam proses kebijakan karena tanpa implementasi yang efektif maka keputusan pembuat kebijakan tidak akan berhasil dilaksanakan.Implementasi kebijakan merupakan aktivitas yang terlihat setelah adanya pengarahan yang sah dari suatu kebijakan yang meliputi upaya mengelola input untuk menghasilkan implementasi baru akan dimulai apabila tujuan dan sasaran telah ditetapkan, kemudian program kegiatan telah tersusun dan dana telah siap untuk proses pelaksanaanya dan telah disalurkan untuk mencapai sasaran atau tujuan kebijakan yang diinginkan. Kebijakan yang didalam nya terkandung suatu program untuk mencapai tujuan, nilai-nilai yang dilakukan melalui tindakan-tindakan yang terarah. Apabila 12 Universitas Sumatera Utara

program atau kebijakan sudah dibuat maka program tersebut harus dilakukan oleh para mobiliastor atau para aparat yang berkepentingan. Suatu Kebijakan yang telah dirumuskan tentunya memiliki tujuan- tujuan atau target-target yang ingin dicapai. Pencapaian target baru akan terealisasi jika kebijakan tersebut telah diimplementasikan, dengan demikian dapat dikatakan bahwa implementasi kebijakan adalah tahapan output atau outcomes bagi masyarakat. Proses menghasilkan implementasi baru akan dimulai apabila tujuan dan sasaran telah ditetapkan, kemudian program kegiatan telah tersusun dan dana telah siap untuk proses pelaksanaanya dan telah disalurkan untuk mencapai sasaran atau tujuan kebijakan yang diinginkan. Menurut Syukur Abdullah (1988;398) bahwa pengertian dan unsur unsur pokok dalam proses implementasi sebagai berikut : 1.

Proses implementasi kebijakan ialah rangkaian kegiatan tindak lanjut yang terdiri atas pengambilan keputusan, langkah langkah yang strategis maupun operasional yang ditempuh guna mewujudkan suatu program atau kebijaksanaan menjadi kenyataan, guna mencapai sasaran yang ditetapkan semula.

2.

Proses implementasi dalam kenyataanya yang sesunguhnya dapat berhasil, kurang berhasil ataupun gagal sama sekali ditinjau dari hasil yang dicapai “outcomes” unsure yang pengaruhnya dapat bersifat mendukung atau menghambat sasarn program.

3.

Dalam proses implementasi sekurang-kurangnya terdapat tiga unsur yang penting dan mutlak yaitu : 13

Universitas Sumatera Utara

a.

Implementasi

program

atau

kebijaksanaan

tidak

mungkin

dilaksanakan dalam ruang hampa. Oleh karena itu faktor lingkungan (fisik, sosial budaya dan politik) akan mempengaruhi proses implementasi program program pembangunan pada umumnya. b.

Target groups yaitu kelompok yang menjadi sasaran dan diharapkan akan menerima manfaat program tersebut.

c.

Adanya program kebijaksanaan yang dilaksanakan.

d.

Unsur pelaksanaan atau implementer, baik organisasi atau perorangan yang bertanggung jawab dalam pengelolaan, pelaksanaan dan pengawaasan implementasi tersebut.

Implementasi sebagai suatu proses tindakan Administrasi dan Politik. Pandangan ini sejalan dengan pendapat Peter S. Cleaves dalam bukunya Solichin Abdul Wahab (2008;187), yang secara tegas menyebutkan : “Implementasi itu mencakup “a process of moving toward a policy objective by means of administrative and political steps”

Menurut Daniel Maxmanian dan paul Sabatier (1983;61) sebagaimana dikutip dalam buku Leo Agustino (2006;139), bahwa : “Implementasi kebijkan adalah pelaksanaan keputusan kebijkasanaan dasar, biasanya dalam bentuk undang undang, namun dapat pula berbentuk perintah perintah atau keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan lazimnya, keputusan tersebut mengindentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menstrukturkan atau mengatur proses implementasinya”


Sedangkan,

Van

Meter

dan

Van

Horn

(1975),

mendefinisikan

implementasi kebijakan, sebagai : “Tindakan tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan” Tindakan tindakan yang dimaksud mencakup usaha usaha untuk mengubah keputusan keputusan menjadi tindakan tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha usaha untuk mencapai perubahn perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan keputusan.

Menurut Van Meter dan Van Horn (1975) ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam mengembangkan tipologi kebijakan kebijakan publik yakni : pertama, kemungkinan implementasi yang efektif aka bergantung sebagian pada tipe kebijakan yang dipertimbangkan. Kedua, faktor faktor tertentu yang mendorong realisasi atau non realisasi tujuan tujuan program akan berbeda dari tipe kebijakan yang satu dangan tipe kebijakan yang lain. Suatu

implementasi akan sangat berhasil bila perubahan marginal

diperlukan dan consensus tujuan adalah tinggi. Sebaliknya bila perubahan besar ditetapkan dan consensus tujuan rendah maka prospek implementasi yang efektif akan sangat diragukan. Disamping itu kebijakan kebijakan perubahan besar/ konsesnsus tinggi diharapkan akan diimplementasikan lebih efektif daripada kebijakan kebijakan yang mempunyai perubahan kecil dan konsensus rendah. Dengan demikian consensus tujuan akan diharapkan pula mempunyai dampak 15 Universitas Sumatera Utara

yang besar pada proses implementasi kebijakan daripada unsure perubahan. Dengan saran saran atau hipotesis-hipotesis seperti ini akan mengalihkan perhatian kepada penyelidikan terhadap faktor faktor atau variabel variable yang tercakup dalam proses implementasi menjadi sesuatu hal yang penting untuk dikaji Ada 6 variabel, menurut Van Metter dan Van Horn (1975), yang mempengaruhi kinerja kebijkan publik yaitu : a.

Standar dan sasaran kebijakan yaitu setiap kebijakan public harus mempunyai standard an suatu sasaran kebijakan jelas dan terukur. Dengan ketentuan tersebut tujuannya dapat terwujudkan. Dalam standard an sasaran kebijakan tidak jelas, sehingga tidak bias terjadi multi-interpretasi dan mudah menimbulkan kesalah-pahaman dan konflik di antara para agen implementasi.

b.

Sumberdaya yaitu dalam suatu implementasi kebijakan perlu dukungan sumberdaya,

baik

sumberdaya

manusia (human

resources) maupun

sumberdaya materi (matrial resources) dan sumberdaya metoda (method resources). Dari ketiga sumberdaya tersebut, yang paling penting adalah sumberdaya manusia, karena disamping sebagai subjek implementasi kebijakan juga termasuk objek kebijakan publik. c.

Hubungan antar organisasi yaitu dalam banyak program implementasi kebijakan, sebagai realitas dari program kebijakan perlu hubungan yang baik antar instansi yang terkait, yaitu dukungan komunikasi dan 16

Universitas Sumatera Utara

koordinasi. Untuk itu, diperlukan koordinasi dan kerjasama antar instansi bagi keberhasilan suatu program tersebut. Komunikasi dan koordinasi merupakan salah satu urat nadi dari sebuah organisasi agar programprogramnya tersebut dapat direalisasikan dengan tujuan serta sasarannya. d.

Karakteristik agen pelaksana yaitu dalam suatu implementasi kebijakan agar mencapai keberhasilan maksimal harus diidentifikasikan dan diketahui karakteristik agen pelaksana yang mencakup struktur birokrasi, normanorma, dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi, semua itu akan mempengaruhi implementasi suatu program kebijakan yang telah ditentukan.

e.

Disposisi implementor yaitu dalam implementasi kebijakan sikap atau disposisi implementor ini dibedakan menjadi tiga hal, yaitu; (a) respons implementor terhadap kebijakan, yang terkait dengan kemauan implementor untuk melaksanakan kebijakan publik; (b) kondisi, yakni pemahaman terhadap kebijakan yang telah ditetapkan; dan (c) intens disposisi implementor, yakni preferensi nilai yang dimiliki tersebut.

f.

Kondisi lingkungan sosial, politik dan ekonomi dalam variabel ini mencakup sumberdaya ekonomi lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan, sejauh mana kelompok-kelompok kepentingan

memberikan

dukungan

bagi

implementasi

kebijakan;

karakteristik para partisipan, yakni mendukung atau menolak; bagaimana


sifat opini publik yang ada di lingkungan dan apakah elite politik mendukung implementasi kebijakan.

Proses implementasi dalam kenyataannya dapat berhasil ditinjau dari wujud hasil yang dicapai (outcome). Karena dalam proses tersebut terlibat berbagai unsur yang dapat bersifat mendukung

maupun

menghambat pancapaian sasaran program. Jadi untuk mengetahui keberhasilan program adalah dengan membandingkan antara hasil dengan pencapaian target program tersebut.

3. Pelayanan Publik Menurut Sampara dalam Lijen Poltak (2006 : 5), Pelayanan adalah suatu kegiatan atau urutan kegiatan yang terjadi dalam interaksi langsung antar seseorang dengan orang lain atau mesin secara fisik, dan menyediakan kepuasan pelanggan. Sementara dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan pelayanan sebagai hal, cara atau hasil pekerjaan melayani. Sedangkan melayani adalah menyuguhi (orang dengan makanan atau minuman; menyediakan keperluan orang; mengiyakan, menerima; menggunakan) dan menurut Saiful Arif (2008:3), pelayanan publik diartikan sebagai segala kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar sesuai dengan hak – hak dasar setiap warga negara dan penduduk atas suatu barang, jasa dan atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan yang terkait dengan kepentingan publik. Sementara menurut Kemenpan No.63/KEP/M.PAN/7/2003, pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara 18 Universitas Sumatera Utara

pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundang – undangan. Selanjutnya, Lijan Poltak Sinambela (2006 : 5), mengartikan pelayanan publik sebagai pemberian layanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok yang telah ditetapkan. Pelayanan publik adalah pemenuhan keinginan dan kebutuhan masyarakat pada penyelenggaraan negara. Negara didirikan oleh publik atau masyarakat tentu saja dengan tujuan agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pada hakekatnya negara dalam hal ini birokrasi haruslah dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Kebutuhan dalam hal ini bukanlah kebutuhan secara pribadi akan tetapi berbagai kebutuhan akan pelayananan publik yang prima. Timbulnya pelayanan umum atau pelayanan publik dikarenakan adanya kepentingan, dan kepentingan tersebut bermacam- macam bentuknya sehingga pelayanan publik yang dilakukan juga meliputi berbagai jenis pelayanan yakni seperti yang tercantum dalam keputusan MENPAN No. 63/ KEP/ M. PAN/ 7/ 2003 kegiatan pelayanan umum atau publik antara lain : a. Pelayanan administratif Yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk dokumen resmi yang dibutuhkan oleh publik, misalnya status kewarganegaraan, sertifikat kompetensi, kepemilikan atau penguasaan terhadap suatu barang dan sebagainya. Dokumendokumen ini antara lain Kartu Tanda Pendudukan (KTP), akte Kelahiran, Akte


Kematian, Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), Surat Ijin Mengemudi (SIM), Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK), Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), Paspor, Sertifikat kepemilikan atau penguasaan Tanah dan sebagainya.

b. Pelayanan barang Yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk atau jenis barang yang digunakan oleh publik, misalnya jaringan telepon, penyediaan tenaga listrik, air bersih dan sebagainya. c. Pelayanan jasa yaitu pelayanan yang menghasikan berbagai bentuk jasa yang dibutuhkan oleh publik, misalnya pendidikan, kesehatan, penyelenggaraan transportasi, pos dan sebagainya. a. Asas – Asas Pelayanan Publik Hakekat pelayanan publik adalah pemberian pelayanan prima kepada masyarakat yang merupakan perwujudan kewajiban aparatur pemerintah sebagai abdi masyarakat. Asas Pelayanan Publik (dalam Dadang Juliantara, 2005 : 11) : 1.

Transparan, artinya Bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah dimengerti.

2.

Akuntabilitas, artinya Dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.


3.

Kondisional, artinya Sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan penerima pelayanan dengan tetap berpegang pada prinsip efisiensi dan efektivitas.

4.

Partisipatif,

artinya

Mendorong

peran

serta

masyarakat

dalam

penyelenggaraan pelayanan publik dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan, dan harapan masyarakat. 5.

Kesamaam Hak, artinya Tidak diskriminatif alam arti tidak membedakan suku, ras, agama, golongan, gender dan status ekonomi.

6.

Keseimbangan Hak dan Kewajiban, artinya Pemberi dan penerima pelayan publik harus memenuhi hak dan kewajiban masing – masing pihak.

b. Standar Pelayanan Publik Setiap penyelenggaraan pelayanan publik harus memiliki standar pelayanan dan dipublikasikan sebagai jaminan adanya kepastian bagi penerima layanan. Standar pelayanan merupakan ukuran yang dibakukan dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang wajib ditaati oleh pemberi dan atau penerima layanan sesuai dengan SK Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2004 penyelenggaraan pelayanan harus memenuhi azas-azas sebagai berikut : 1.

Prosedur Pelayanan, yakni prosedur pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan termasuk pengaduan.


2.

Waktu Penyelesaian, yakni waktu penyelesaian yang ditetapkan sejak saat pengajuan permohonan sampai dengan penyelesaian permohonan termasuk pengaduan.

3.

Biaya Pelayanan yakni biaya/tarif pelayanan termasuk rinciannya yang ditetapkan dalam proses pemberian layanan.

4.

Produk Layanan yakni hasil pelayanan yang akan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

5.

Sarana dan Prasarana yakni menyediaan sarana dan prasarana pelayanan yang memadai oleh penyelenggara pelayanan publik.

6.

Kompetensi petugas pemberi pelayanan yakni kompetensi petugas pemberi pelayanan harus ditetapkan dengan tepat berdasarkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, sikap, dan perilaku yang dibutuhkan.

c. Kualitas Pelayanan Publik Jika dihubungkan dengan administrasi publik, pelayanan adalah kualitas pelayanan birokrat terhadap masyarakat. Adapun dalam definisi strategis dinyatakan bahwa kualitas adalah segala sesuatu yang mampu memenuhi keinginan atau kebutuhan pelanggan (meeting the need of customers). Tujuan dari pelayanan publik adalah memuaskan dan atau sesuai dengan keinginan masyarakat/pelanggan pada umumnya. Untuk mencapai hal ini diperlukan kualitas pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat. Seperti yang di ungkapka oleh Parasuraman (dalam Paimin


Napitupulu 2007 : 172), Ada lima dimensi ukuran kualitas pelayanan publik, yaitu : 1.

Bukti langsung (tangibels), yaitu kualitas pelayanan berupa sarana fisik perkantoran, komputerisasi administrasi, ruang tunggu dan tempat informasi;

2.

Keandalan (reability), yaitu kemampuan dan keandalan menyediakan pelayanan yang terpercaya;

3.

Daya tanggap (responsiveness), yaitu kesanggupan membantu dan menyediakan pelayanan secara cepat, tepat serta tanggap terhadap keinginan konsumen;

4.

Jaminan (assurance), yaitu kemampuan dan keramahan serta sopan santun aparat dalam meyakinkan kepercayaan konsumen.

5.

Empati (emphaty), yaitu sikap tegas tetapi penuh perhatian dari aparat terhadap konsumen.

Sedangkan Nugroho(1994) menjelaskan secara lengkap 10 kriteria pemilihan kualitas yang selalu digunakan konsumen, yaitu : 1.

Credibility; dapat dipercaya dan jujur.

2.

Security; bebas dari bahaya dan keraguan.

3.

Accessibility; mudah dihubungi dan didatangi.

4.

Communications;

mendengarkan

konsumen

dan

dapat

memberikan

informasi yang jelas.


5.

Understanding the customer; kemampuan memahami dan menangani kebutuhan konsumen.

6.

Tangibels; penampilan fisik, peralatan, karyawan dan alat-alat

7.

Reability; kemampuan menghasilkan jasa sesuai janji, teliti dan dapat diandalkan.

8.

Responsiveness; kesediaan dan kemampuan membantu konsumen dan menghasilkan jasa dengan cepat, tepat dan tanggap.

9.

Competence; memiliki keahlian dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk menghasilkan jasa.

10.

Sopan, ramah, penuh perhatian dan bersahabat. tugas pelayanan pemerintah dalam proses pemenuhan berbagai kebutuhan masyarakat dapat berfungsi optimal apabila organisasi pemerintah pemberi layanan telah mempunyai mekanisme dan standar pelayanan tertentu.

4. Pelayanan Kesehatan Kesehatan berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan mendefenisikan bahwa Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Jadi pengertian kesehatan cakupannya sangat luas, mencakup sehat fisik maupun non fisik (jiwa, sosial, ekonomi). Sedangkan pelayanan kesehatan adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah dan atau


masyarakat. Dalam pasal 1 juga tertuang definisi jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat adalah suatu cara penyelenggaraan pemeliharaan kesehatan yang paripurna berdasarkan asas usaha bersama dan kekeluargaan, berkesinambungan dan dengan mutu yang terjamin serta pembiayaan yang dilaksanakan secara praupaya. Dalam pasal 3 menjelaskan bahwa pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang optimal. Pasal 8 menjelaskan bahwa pemerintah bertugas menggerakkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan dan pembiayaan kesehatan, dengan memperhatikan fungsi sosial sehingga pelayanan kesehatan bagi masyarakat kurang mampu tetap terjamin. Dalam pengertian ini, pelayanan kesehatan disamping sebagai suatu usaha untuk memperbaiki kesejahteraan masyarakat, sekaligus juga dalam rangka usaha pembinaan, pengembangan pemanfaatan sumber daya manusia. Maka Pelayanan kesehatan adalah setiap upaya yang diselenggarakan secara sendiri atau secara bersama-sama dalam suatu organisasi untuk memelihara, meningkatkan kesehatan, mencegah dan menyembuhkan penyakit serta memulihkan kesehatan perorangan, keluarga, kelompok, dan ataupun masyarakat. Berdasarkan rumusan pengertian di atas, dapat dipahami bahwa bentuk dan jenis pelayanan kesehatan tergantung dari beberapa faktor yaitu: 1.

Pengorganisasian pelayanan; pelayanan kesehatan dapat dilaksanakan secara sendiri atau bersama-sama sebagai anggota dalam suatu organisasi.


2.

Tujuan atau ruang lingkup kegiatan; pencegahan penyakit, memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan, penyembuhan/ pengobatan dan pemulihan kesehatan.

3.

Sasaran pelayanan; perorangan, keluarga, kelompok, dan masyarakat. Pelayanan kesehatan memiliki tiga fungsi yang saling berkaitan, saling

berpengaruh dan saling bergantungan, yakni fungsi sosial (fungsi untuk memenuhi harapan dan kebutuhan masyarakat pengguna pelayanan kesehatan), fungsi teknis kesehatan (fungsi untuk memenuhi harapan dan kebutuhan masyarakat pemberi pelayanan kesehatan), dan fungsi ekonomi (fungsi untuk memenuhi harapan dan kebutuhan institusi pelayanan kesehatan). Ketiga fungsi tersebut ditanggung jawab oleh tiga pilar utama pelayanan kesehatan yaitu, masyarakat (yang dalam prakteknya dilaksanakan bersama antara pemerintah dan masyarakat), tenaga teknis kesehatan (yang dilaksanakan oleh tenaga professional kesehatan), dan tenaga administrasi/manajemen kesehatan (manajemen atau administrator kesehatan). a. Syarat Pelayanan Kesehatan Pelayanan kesehatan yang baik memiliki berbagai persyaratan pokok. Syarat pokok yang dimaksud (Azwar,1996:36) yaitu sebagai berikut: a.

Tersedia dan berkesinambungan Yaitu syarat pokok pertama pelayanan kesehatan yang baik adalah pelayanan kesehtaan tersebut harus tersedia di masyarakat serta bersifat berkesinambungan. Artinya semua jenis pelayanan kesehatan yang


dibutuhkan oleh masyarakat tidak sulit ditemukan serta keberadaannya dalam masyarakat selalu ada ketika dibutuhkan. b.

Dapat diterima dan wajar Pelayanan kesehatan tersebut tidak bertentangan dengan keyakinan dan kepercayaan masyarakat. Pelayanan kesehatan yang bertentangan dengan adapt istiadat, kebudayaan, keyakakinan, dan kepercayaan masyarakat, serta bersifat tidak wajar bukanlah suatu pelayanan kesehatan yang baik.

c.

Mudah dicapai Lokasi yang mudah dijangkau oleh masyarakat. Dengan demikian maka pengaturan distribusi sarana kesehatan menjadi sangat penting, pelayanan kesehatan yang terlalu terkonsentrasi pada perkotaan saja dan tidak ditemukan di daerah pedesaaan bukanlah pelayanan kesehatan yang baik.

d.

Mudah dijangkau Dapat dilihat dari segi biaya, untuk dapat mewujudkan keadaan yang seperti ini harus diupayakan biaya pelayanan kesehatan yangb sesuai dengan kemempuan ekonomi masyarakat. Pelayanan kesehatan yang mahal dan hanya bisa dijangkau oleh sebagian masyarakat bukanlah pelayanan kesehatan yang baik.

e. Bermutu Yakni menunjuk pada tingkat kesempurnaan pelayanan kesehatan yang diselenggarakan, yang di satu pihak dapat memuaskan para pemakai jasa pelayanan. Dan dipihak lain tata cara penyelenggaraan sesuai kode etik serta standar yang telah ditetapkan.


b. Stratifikasi Pelayanan Kesehatan Menurut (Azwar,1996:41) Stratifikasi pelayanan kesehatan yang dianut setiap Negara tidaklah sama, namun secara umum berbagai strata ini dapat dikelompokkan menjadi tiga macam yaitu : a.

Pelayanan kesehatan tingkat pertama (primary health services) Pelayanan kesehatan tingkat pertama merupakan pelayanan kesehatan yang bersifat pokok, yang sangat dibutuhkan oleh sebagian besar masyarakat serta mempunyai

nilai

strategis

untuk

meningkatkan

derajat

kesehatan

masyarakat. Pada umumnya pelayanan kesehatan tingkat pertama ini bersifat pelayanan rawat jalan (ambulatory/out patient services) b.

Pelayanan kesehatan tingkat kedua Pelayanan kesehatan tingkat kedua adalah pelayanan yang lebih lanjut, telah bersifat rawat inap (in patient services) dan untuk menyelenggarakannya telah dibutuhkan tenaga spesialis

c.

Pelayanan kesehatan tingkat ketiga Pelayanan kesehatan tingkat ketiga adalah pelayanan kesehatan yang bersifat lebih komplek dan umumnya diselenggarakan oleh tenaga-tenaga subspesialis.

5. Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disingkat BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial (UU No 24 Tahun 2011). BPJS terdiri dari BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan.Jaminan Kesehatan adalah


jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah. a. Dasar Hukum Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJSKesehatan) adapun yang menjadi dasar hukum dalam pelaksanaan program BPJSkesehan ini adalah dapat dilihat sebagai berikut ; 1.

Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.

2.

Peraturan Menteri Kesehatan No. 71 tahun 2010

tentang

Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional. Jakarta. 3.

Peraturan Presiden

No.

12

tahun 2013

tentang Jaminan

Kesehatan. 4.

Peraturan Menteri Kesehatan RI no.71 tahun 2013 tentang pelayanan kesehatan Pada jaminan kesehatan Nasional

5.

Peraturan Presiden No. 107 tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Tertentu Berkaitan Dengan Kegiatan Operasional Kementerian

Pertahanan,

Tentara

Nasional

Indonesia,

Dan

Kepolisian Negara Republik Indonesia. 6.

Peraturan Presiden No. 108 tahun 2013 tentang Bentuk Dan

Isi

Laporan Pengelolaan Program Jaminan Sosial.


7.

Peraturan Presiden No. 109 tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial.

8.

Peraturan Presiden No. 111 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan.

9.

Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.

10. Undang-Undang No. 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit. 11. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 63 tahun 2003 tentang Pedoman Pelayanan Publik. b. Manfaat Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJSKesehatan) Dilakukan untuk mennjamin kesehatan seluruh masyarakat Indonesia dan memberikan kemudahan dalam akses kesehatan bagi seluruh aspek kesehatan masyrakat. Yang memiliki dua manfaat pelayanna yakni : 1. Pelayanan kesehatan tingkat pertama, yaitu pelayanan kesehatan non spesialistik mencakup:

a.

Mendapat

pemeriksaan

kesehatan ;Pengobatan

dan

Melakukan

konsultasi medis. b.

Mendapat tindakan medisyang tidak masuk dalam bidang kompetensi dokter spesialis.

c.

Mendapat transfusi darah sesuai kebutuhan medis.


d.

Mendapat pemeriksaan penunjang diagnostik laboratorium tingkat pertama.

e.

Mendapat pelayanan rawat inap tingkat pertama sesuai dengan indikasi medis.

Jika kondisi pasien membutuhkan penanganan kesehatan tingkat lanjut maka fasilitas kesehatan tingkat pertama akan merujuk pasien ke fasilitas kesehatan tingkat lanjutan, yakni rumah sakit yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan.

2. Adapun manfaat layanan kesehatan ditingkat kedua yang didapat di rumah sakit setelah dirujuk dari puskesmas adalah sebagai berikut:

a.

Mendapat pemeriksaan diri; Pengobatan, dan; Melakukan konsultasi medis dengan dokter spesialis.

b.

Mendapat tindakan medis dari dokter spesialis sesuai dengan indikasi medis.

c.

Mendapat rehabilitasi medis serta transfusi darah.

d.

Mendapat pelayanan rawat inap di ruang non intensif maupun di ruang intensif.

c. Fasilitas Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS-Kesehatan) yakni meliputi : a. Puskesmas 31 Universitas Sumatera Utara

Puskesmas

adalah

unit

pelaksana

teknis

dinas

kesehatan

kabupaten/kota yang bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerja. (Permenkes No. 128 Tahun 2004)

b. Praktik dokter umum Praktik dokter umum adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh dokter umum terhadap pasien dalam melaksanakan upaya kesehatan. (UU No. 29 Tahun 2004)

c. Praktik dokter gigi Praktik dokter gigi adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh dokter gigi terhadap pasien dalam melaksanakan upaya kesehatan. (UU No. 29 Tahun 2004)

d. Klinik umum Klinik

umum

adalah

fasilitas

pelayanan

kesehatan

yang

menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan yang menyediakan pelayanan medis dasar, diselenggarakan oleh lebih dari satu jenis tenaga kesehatan dan dipimpin oleh seorang tenaga medis. (Permenkes No. 28 tahun 2011)

e. Rumah Sakit Pratama


Rumah Sakit Pratama adalah rumah sakit umum yang mempunyai fasilitas dan kemampuan pelayanan kesehatan dasar yang tidak membedakan kelas perawatan dalam upaya menjamin peningkatan akses bagi masyarakat dalam rangka penyelenggaraan kegiatan upaya kesehatan perorangan yang memberikan pelayanan gawat darurat selama 24 jam, pelayanan rawat jalan, dan rawat inap.

6. Organisasi Organisasi adalah kesatuan (entity) sosial yang dapat dikoordinasikan secara sadar, dengan sebuah batasan yang relatif dapat diidentifikasi, yang bekerja atas dasar yang relatif terus-menerus untuk mencapai suatu tujuan bersama atau sekelompok tujuan (Stephen P. Robbins) atau dapat didefinisikan sebagai sebuah sistem yang terdiri dari sekumpulan individu terhadap pembagian kerja kelompok dalam rangka mewujudkan tujuan yang telah diciptakan secara sistematis dan struktural. Selain itu, Pengertian Organisasi dapat diartikan sebagai tempat orangorang berkumpul, bekerjasama secara rasional dan sistematis, terorganisasi, terencana, terkendali dan terpimpin dalam memanfaatkan sumber daya yang digunakan secara efektif dan efisien dalam mencapai tujuan organisasi secara bersama-sama. Dalam skripsi ini organisasi yang di maksud adalah organisasi pemerintahan yang bergerak di bidang kesehatan masyarakat kecamatan Laeparira kabupaten Dairi yang diharapkan melalui organisasi ini (puskesmas). Puskesmas merupakan suatu unit atau instansi pemerintah di wilayah kecamatan yang


memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat dan pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan sesuai dengan visi, misi, tujuan maupun program yang telah ditetapkan. Puskesmas memiliki fungsi yang sangat vital karena sebagai sarana dan prasarana dasar bagi pemerintah dalam mewujudkan masyarakat yang sehat melalui penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat di bidang kesehatan. Secara umum, pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh Puskesmas meliputi pelayanan kuratif (pengobatan), preventif (upaya pencegahan), promotif (peningkatan kesehatan), dan rehabilitasi (pemulihan kesehatan). Mengingat fitalnya fungsi Puskesmas, maka Puskesmas dituntut untuk dapat memberikan pelayanan yang efektif kepada masyarakat. Fungsi Pokok Puskesmas induk Kecamatan Laeparira adalah : a. Pusat pengerak pembangunan berwawasan kesehatan Pusat pemberdayaan b. masyarakat dan keluarga dalam pembangunan kesehatan c. Pusat pelayanan kesehatan tingkat pertama

Peran Puskesmas induk Kecamatan Laeparira adalah Sebagai lembaga kesehatan

yang

menjangkau

masyarakat

diwilayah

terkecil

dalam

hal

pengorganisasian masyarakat serta peran aktif masyarakat dalam penyelenggaraan kesehatan secara mandiri melalui : a.

Merangsang masyarakat termasuk swasta untuk melaksanakan kegiatan dalam rangka menolong dirinya sendiri.


b.

Memberikan petunjuk kepada masyarakat tentang bagaimana menggunakan sumber daya secara efisien dan efektif.

c.

Memberikan bantuan teknis

d.

Memberikan pelayanan kesehatan langsung kepada masyarakat

e.

Kerjasama lintas sektor

Program Pokok yang ada Puskesmas induk Kecamatan Laeparira adalah : a. Kesehatan Ibu dan Aanak b. Keluarga Berencana c. Usaha Kesehatan Gizi d. Kesehatan Lingkungan e. Pemberantasan dan pencegahan penyakit menular f. Pengobatan termasuk penaganan darurat karena kecelakaan g. Penyuluhan dan pembinaan pengobatan tradisional h. kesehatan masyarakat i. Perawatan Kesehatan Masyarakat j. Kesehatan Gigi dan Mulut k. Laboratorium sederhana

Fasilitas yang didapat dari Puskesmas Kentara sebagai pelayanan BPJSKesehatanTingkat Pertama : Dalam jaminan kesehatan nasional (JKN) pelayanan kesehatan tidak lagi terpusat di rumah sakit atau fasilitas kesehatan (faskes) tingkat lanjutan, namun pelayanan kesehatan harus dilakukan secara berjenjang sesuai dengan kebutuhan 35 Universitas Sumatera Utara

medisnya. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi peserta BPJS Kesehatan. Dalam implementasi sistem kesehatan nasional prinsip managed care diberlakukan, dimana terdapat 4 (empat) pilar yaitu Promotif, Preventif, Kuratif dan Rehabilitatif. Prinsip ini akan memberlakukan pelayanan kesehatan akan difokuskan di Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)/Faskes Primer seperti di PUSKESMAS. Untuk itu kualitas faskes primer ini harus kita jaga, mengingat efek dari implementasi Jaminan Kesehatan nasional ke depan, akan mengakibatkan naiknya permintaan (demand) masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan karena kepastian jaminan sudah didapatkan dan apabila penyakit atau permasalahan yang berkaitan dengan kesehatan masyarakat sudah tidak dapat di tangani di puskesmas ini maka akan dilakukan rujukan ke pelayanan tingkat kedua yakni Rumah sakit umum daerh yang dirujuk dengan menyertakan surat keterangan resmi melalui rujukan keterangan kepesertaan BPJS-Kesehatan dari pihak Puskesmas F. Defenisi Konsep Menurut Masri Singarimbun (1989 : 34) bahwa konsep adalah abstraksi mengenai suatu fenomena yang dirumuskan atas dasar generalisasi dari sejumlah karakteristik kejadian, keadaan, kelompok, atau individu tertentu. Peranan konsep dalam penelitian sangat besar karena dia adalah yang menghubungkan dunia teori dan dunia observasi, antara abstraksi dan realitas. Untuk itu dalam penelitian ini, peneliti menguraikan defenisi konsep sebagai berikut :


1. Menurut Van Metter dan Van Horn (1975 Implementasi kebijakan adalah Tindakan tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabatpejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan. Tindakan tindakan yang dimaksud mencakup usaha usaha untuk mengubah keputusan keputusan menjadi tindakan tindakan operasional Pelaksanaan kebijakan atau keputusan tersebut oleh instansi pelaksana; Ada 6 variabel, menurut Van Metter dan Van Horn (1975), yang mempengaruhi kinerja pelayanan publik yaitu : a.

Standar dan sasaran kebijakan yaitu setiap kebijakan public harus mempunyai standard an suatu sasaran kebijakan jelas dan terukur.

Dengan

ketentuan

tersebut

tujuannya

dapat

terwujudkan. Dalam standard an sasaran kebijakan tidak jelas, sehingga

tidak

bias

terjadi

multi-interpretasi

dan

mudah

menimbulkan kesalah-pahaman dan konflik di antara para agen implementasi. b.

Sumberdaya yaitu dalam suatu implementasi kebijakan perlu dukungan

sumberdaya,

baik

sumberdaya

manusia (human

resources) maupun sumber daya materi (matrial resources) nsumb erdaya metoda (method resources). c.

Hubungan antar organisasi yaitu dalam banyak program implementasi kebijakan, sebagai realitas dari program kebijakan


perlu hubungan yang baik antar instansi yang terkait, yaitu dukungan komunikasi dan koordinasi. Untuk itu, diperlukan koordinasi dan kerjasama antar instansi bagi keberhasilan suatu program tersebut. Komunikasi dan koordinasi merupakan salah satu urat nadi dari sebuah organisasi agar program-programnya tersebut dapat direalisasikan dengan tujuan serta sasarannya. d.

Karakteristik agen pelaksana yaitu dalam suatu implementasi kebijakan

agar

mencapai

keberhasilan

maksimal

harus

diidentifikasikan dan diketahui karakteristik agen pelaksana yang mencakup

struktur

birokrasi,

norma-norma,

dan

pola-pola

hubungan yang terjadi dalam birokrasi, semua itu akan mempengaruhi implementasi suatu program kebijakan yang telah ditentukan. e.

Disposisi implementor yaitu dalam implementasi kebijakan sikap atau disposisi implementor ini dibedakan menjadi tiga hal, yaitu; (a) respons implementor terhadap kebijakan, yang terkait dengan kemauan implementor untuk melaksanakan kebijakan publik; (b) kondisi, yakni pemahaman terhadap kebijakan yang telah ditetapkan; dan (c) intens disposisi implementor, yakni preferensi nilai yang dimiliki tersebut.

f.

Kondisi lingkungan sosial, politik dan ekonomi dalam variabel ini mencakup

sumberdaya

ekonomi

lingkungan

yang

dapat


mendukung keberhasilan implementasi kebijakan, sejauh mana kelompok-kelompok kepentingan memberikan dukungan bagi implementasi kebijakan; karakteristik para partisipan, yakni mendukung atau menolak; bagaimana sifat opini publik yang ada di lingkungan dan apakah elite politik mendukung implementasi kebijakan. 2.

Pelayanan Publik adalah segala kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar sesuai dengan hak – hak dasar setiap warga negara dan penduduk atas suatu barang, jasa dan atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan yang terkait dengan kepentingan publik.

3.

Pelayanan Kesehatan adalah upaya yang diselenggarakan sendiri/secara bersama-sama dalam suatu organisasi yakni Puskesmas yang dijadikan sebagai wadah dalam pemeliharaan dan peningkatan kualitas kesehatan masyarakat, mencegah, dan mennyembuhkan penyakit serta memulihkan kesehatan perorangan, keluarga, kelompok, atau masyarakat yang ditujukan untuk mencapai derajat kesehatan perorangan/ masyarakat yang optimal/ setinggi-tingginya

4.

BPJS

Kesehatan

adalah

badan

hukum

yang

dibentuk

untuk

menyelenggarakan program jaminan kesehatan.Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan


dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah.

G. Sistematika Penulisan BAB I PENDAHULUAN Bab Ini Terdiri Dari Latar Belakang Masalah, Fokus Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Teori, Definisi Konsep dan Sistematika Penulisan.

BAB II METODE PENELITIAN Bab ini terdiri dari Jenis Penelitian, Lokasi Penelitian, Informan Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data.

BAB III DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN Bab ini menguraikan tentang gambaran atau karakteristik lokasi penelitian berupa sejarah singkat, visi dan misi, tugas dan fungsi serta struktur organisasi. BAB IV PENYAJIAN DATA Bab ini memuat memuat hasil pengumpulan data di lapangan. Dalam bab ini akan dicantumkan semua data yang diperoleh dari lapangan atau dari lokasi penelitian selama proses penelitian.


BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN Bab ini memuat analisis data - data yang diperoleh saat penelitian dilakukan dan memberikan interpretasi terhadap masalah yang diteliti.

BAB VI PENUTUP Bab ini memuat kesimpulan dan saran atas hasil penelitian yang dilakukan.


BAB I PENDAHULUAN. berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapat

Recommend Documents