BAB I PENDAHULUAN
1.1
Latar Belakang Berdasarkan
Undang-Undang
Nomor
32
Tahun
2004
tentang
Pemerintahan Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dimana dengan adanya otonomi daerah, Pemerintah daerah didorong untuk dapat berkreasi mencari sumber penerimaan daerah yang dapat mendukung pembiayaan pengeluaran daerah. Kesanggupan
pemerintah
daerah
dalam
menggali
pengoptimalan
penerimaan daerah diharapkan mampu berjalan maksimal karena itu adalah kunci dari kelancaran pelaksanaan kebijakan otonomi. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah dalam menjalankan kebijakan otonomi mempunyai sumber penerimaan daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan lain-lain. Adapun sumber yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah adalah Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah dan lain-lain yang telah disahkan oleh undang-undang, oleh karena itu salah satu upaya pemerintah dalam menunjang pembangunan daerah adalah dengan membuat peraturan perundangundangan Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 adalah penyempurnaan dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah
1 Universitas Sumatera Utara
dan kemudian dirubah denganUndang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, kewenangan daerah kabupaten/ kota terhadap pemungutan objek pajak daerah. Jenis pajak dan retribusi daerah yang dinilai akan mampu mengurangi ketergantungan pemerintah daerah kepada bantuan pemerintah pusat dan menambah Pendapatan Asli Daerah yang nantinya dapat digunakan untuk membiayai seluruh kegiatan pemerintah dan pembangunan. Sumber Pendapatan Asli Daerah yang paling berpotensi adalah Pajak Daerah, terdapat penambahan jenis pajak dan retribusi daerah dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 yaitu 1 jenis pajak provinsi dan 3 jenis pajak kabupaten/ kota sebagai catatan pajak air tanah adalah salah satu pajak yang dulunya milik provinsi dan dengan diberlakukannya undang-undang ini dipecah menjadi 2 yakni pajak air permukaan yang tetap dipegang oleh provinsi dan pajak air tanah (air bawah tanah) yang sah dipegang oleh kabupaten/ kota. Kabupaten
Deli
Serdang
adalah
salah
satu
kabupaten
yang
perkembangannya terbilang pesat di Sumatera Utara, itu terbukti dengan berdirinya tempat-tempat usaha seperti hotel, kolam renang, mal, tempat hiburan, bandara pesawat,dll. Tentunya hal tersebut sangat berpengaruh terhadap pendapatan daerah khususnya dalam sudut pandang perpajakan daerah. Pajak air tanah adalah salah satu elemen baru pajak daerah di Kabupaten Deli Serdangberdasarkan Perwali Nomor 43 Tahun 2008 yang tentunya diharapkan mampu berkompeten dalam menyumbang penerimaan daerah. Berdasarkan data
2 Universitas Sumatera Utara
dari Dinas Pendapatan Deli Serdang diperoleh data perkembangan wajib pajak air tanah, sebagaimana yang dipaparkan pada Tabel 1.1
No.
Tahun
Tabel 1.1 Perkembangan Jumlah Wajib PAT Jumlah Wajib Pajak
1.
2013
284
-
2.
2014
299
15%
3.
2015
321
22%
Jumlah
Persentase
904
Sumber : Dispenda Deli Serdang
Dilihat dari tabel diatas, secara total jumlah wajib pajak air tanah terus meningkat setiap tahunnya. Jumlah penerimaan Pajak air tanah di kabupaten deli serdang dari tahun ke tahun relatif besar, hal ini dapat dilihat pada tabel 1.2.
3 Universitas Sumatera Utara
Tabel 1.2 Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Kab. Deli Serdang No Jenis Pajak
Tahun 2011
Tahun 2012
Tahun 2013
Tahun 2014
1.
Pajak Hotel
2.
Pajak Restoran
3.
Pajak Hiburan
4.
Pajak Reklame
5.
Pajak PPJ PLN
6.
Pajak Galian Gol. C
7.
Pajak Sarang Burung Walet
8.
Pajak Parkir
308.173.310 3.427.607.666 392.500.900 1.575.156.868 92.786.226.572 1.125.100.000 55.510.000 0
9.
Pajak Air Tanah
380.064.450 (0,72%) 3.703.663.994 (0,27%) 477.869.049 (0,85%) 1.509.345.329 (-0,65%) 58.074.381.816 (-3,47%) 1.718.223.943 (0,59%) 37.800.000 (-0,17%) 121,233,986 3.511.409.901 (2,21%) 71.737.511.963 141.271.504.434
395.758.867 (0,16%) 4.976.066.679 (1,27%) 579.162.998 (1,02%) 1.141.277.497 (-3,68%) 68.631.343.485 (1,05%) 479.978.500 (-1,23%) 23.300.000 (-0,14%) 1,389,582,675 (1,26%) 5.572.174.939 (2,06%) 84.579.549.457 (1,28%) 167.768.195.098
876.175.749 (4,80%) 9.183.665.244 (4,20%) 592.111.677 (0,13%) 1.439.406.168 (2,98%) 66.900.439.391 (-0,17%) 715.653.000 (2,33%) 17.800.000 (-0,55%) 2.428.683.715 (1,04%) 8.340.580.318 (2,78%) 90.507.738.301 (0,59%) 179.753.702.583
10. PBB Perkotaan dan Pedesaan Total pajak daerah
1.291.793.963 0 100.962.069.208
Tahun 2015 2.000.000.000 (11,23%) 13.200.000.000 (4,01%) 726.000.000 (1,33%) 6.050.000.000 (4,01%) 82.330.092.000 (1,54%) 10.000.000.000 (9,28%) 20.000.000 (2,2%) 4.400.000.000 (1,97%) 9.137.316.638 (0,79%) 228.000.000.000 (13,74%) 354.226.092.000
Sumber: Data Diolah 2016, Dispenda Deli Serdang
4 Universitas Sumatera Utara
Hasil Tabel 1.2 dapat dilihat bahwa penerimaan pajak daerah Kabupaten Deli Serdang dari tahun ke tahun semakin besar. Penerimaan pajak daerah terbesar pertama adalah pajak PPJ PLN, penerimaan pajak daerah kedua adalah pajak restoran, penerimaan pajak daerah ketiga adalah reklame dan penerimaan pajak daerah keempat adalah pajak air tanah. Peningkatan penerimaan pajak air tanah dari tahun ke tahun yang dihitung dari realisasi jumlah penerimaan belum dapat dijadikan ukuran keberhasilan pemungutan pajak yang telah dilakukan oleh pemerintah kabupaten deli serdang. Salah satu ukuran keberhasilan pemungutan pajak air tanah adalah dengan cara menghitung efektivitas pemungutan pajak air tanah.
1.
Tabel 1.3 Pertumbuhan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Tahun Pajak daerah PAD Pertumbuhan (%) 2011 155.263.823.288,95 213.786.144.828,53 72,62%
2.
2012
208.448.817.986,06 291.009.901.163,27
71,62%
3.
2013
253.242.928.705,36 328.350.397.362,35
77,12%
4.
2014
302.207.051.218,57 417.639.684.672,25
72,36%
5.
2015
463.126.092.000,00 630.720.671.500,00
73,43%
No.
Sumber : Data diolah 2016, Dispenda Deli Serdang Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, peneliti akan melakukan penelitian mengenai efektivitas dan kontribusi pajak air tanah di Kabupaten Deli Serdang, sehingga dalam penelitian ini judul yang diambil adalah “ANALISIS EFEKTIVITAS
PENERIMAAN
PAJAK
AIR
TANAH
DAN
KONTRIBUSINYA TERHADAP PAD KABUPATEN DELI SERDANG”
5 Universitas Sumatera Utara
1.2
Perumusan Masalah Berdasarkan latar belakang dan judul, maka perumusan masalah yang
dapat diambil sebagai dasar dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Bagaimana pertumbuhan penerimaan pajak air tanah dilihat dari realisasi pajak air tanah di kabupaten deli serdang ? 2. Bagaimana efektivitas penerimaan pajak air tanah di Kabupaten Deli Serdang? 3. Berapa kontribusi pajak air tanah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Deli Serdang ? 1.3
Tujuan Penelitian Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:
1. Untuk mengetahui pertumbuhan pajak air tanah dilihat dari realisasi pajak air tanah di kab. Deli serdang 2. Untuk mengetahui efektivitas penerimaan pajak air tanah di Kabupaten Deli Serdang. 3. Untuk mengetahui kontribusi pajak air tanah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Deli Serdang. 1.4
Manfaat Penelitian Penelitian ini bermanfaat sebagai berikut:
1. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yakni sebagai alat dan bahan pertimbangan dalam menetapkan dan menjalankan kebijakan khususnya yang berkaitan dengan pajak air tanah. 2. Hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi penulis lainnya untuk menganalisa masalah-masalah yang berkenaan dengan Pajak Air Tanah.
6 Universitas Sumatera Utara
3. Sebagai penambah wawasan ilmiah penulis dalam disiplin ilmu yan penulis tekuni. 4. Syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi strata satu pada Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara.
7 Universitas Sumatera Utara
