BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang Teori keagenan (Agency Theory) adalah teori yang memperhatikan hubungan antara pihak principal (pemegang saham) dengan agen-agennya (manajer peusahaan). Teori keagenan mengemukakan, bahwa hubungan antara pihak principal (pemegang saham) dengan agen-agennya (manajer peusahaan), memiliki kepentingan maupun tujuan berbeda, sehingga muncul konflik yang dinamakan Agency Conflict. (Richardson, (1998); DuCharme et. al., (2000), Theresia, (2005)). Menurut Berle dan Means (1932) dalam Him el berg et.al (1999) bahwa rendahnya pengawasan terhadap para manajer di perusahaan oleh pemegang saham mengakibatkan asset perusahaan digunakan oleh manajer untuk kepentingan sendiri dan bukan untuk memaksimumkan kekayaan pemegang saham (shareholder value). Menurut Brigham (2002); Theresia (2005) untuk mengatasi dan meredam “Agency Conflict” antara manajer dan pemegang saham ada mekanisme tersendiri, antara lain seperti: kompensasi manajer, adanya intervensi langsung dari pemilik perusahaan, adanya ancaman akan kehilangan pekerjaan bagi manajer, dan ancaman takeover. Sedangkan menurut Jensen & Meckling (1976); Theresia (2005), ada beberapa metode yang dapat meredakan “agency problem” yaitu mekanisme kontrol eksternal dan mekanisme pemberian motivasi, pada kedua metode ini yang dapat meredakan konflik antara manajer dan pemilik perusahaan adalah dengan meningkatkan kepemilikan saham manajer dalam perusahaan, sehingga manajer tidak dapat bebuat sesuka hati dalam pengambilan
1
keputusan seperti berinvestasi, ekspansi maupun aktivitas lain yang berhubungan dengan perluasan dan peningkatan laba dalam perusahaan. Karena manajer juga sebagai pemegang saham, sehingga ia juga tidak mau dirugikan dalam pembagian deviden. Shleifer dan Vishny (1986) dan Syamsuri (2003) menyatakan bahwa pemegang saham terbesar mempunyai arti penting dalam memonitoring pelaku manajer dalam perusahaan. Shleifer dan Vishny (1986) dan Syamsuri (2003) dengan adanya konsentrasi kepemilikan, maka para pemegang saham besar seperti institusional investor akan dapat memonitoring tim manajemen secara efektif, dan dapat meningkatkan nilai perusahaan jika terjadi takeover. Dengan demikian, tingkat kepemilikan intitusional yang tinggi dari persentase saham yang dimiliki oleh institusional investor akan menyebabkan tingkat monitor lebih efektif (Gier & Zychowicz (1994); Syamsuri (2003)), yang dapat meningkatkan perilaku entrepreneurship. Mitra (2002), Koh (2003), Midiastuty & Machfoedz (2003); Sylvia & Siddartha (2005) juga menemukan bahwa kehadiran kepemilikan intitusional yang tinggi membatasi manajer untuk melakukan pengelolaan laba. Menurut teori hipotesis monitoring, kepemilikan saham suatu lembaga mempunyai tujuan untuk memonitoring dengan manajer dalam mengambil keputusan untuk pertumbuhan dan peningkatan perusahaan itu sendiri Pound, (1988); Bushee, (1998). Tujuan Government share ownership itu adalah mendorong perusahaan untuk tumbuh dan melakukan investasi sehingga memiliki pertumbuhan ekuitas dan aktiva yang besar. Lembaga publik bersama dengan pemerintah berhak memonitoring manajemen perusahaan. Dengan ini pemerintah mempunyai tujuan agar manajer tidak semena-mena dalam mengambil keputusan, perusahaan tidak hanya mementingkan profit atau
2
kemakmuran perusahaan itu sendiri melainkan juga seperti memajukan kesejahteraan bagi seluruh rakyat sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 yang selanjutnya lebih rinci diatur dalam Pasal 33 Undang-undang Dasar 1945 merupakan tugas konstitusional bagi seluruh komponen bangsa. Dalam kaitan di atas, dirasa perlu untuk meningkatkan penguasaan seluruh kekuatan ekonomi nasional baik melalui regulasi sektoral maupun melalui kepemilikan negara terhadap unit-unit usaha tertentu dengan maksud untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang seluruh atau sebagian besar modalnya berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan, merupakan salah satu pelaku ekonomi dalam sistem perekonomian nasional, di samping usaha swasta dan koperasi. Dalam menjalankan kegiatan usahanya, BUMN, swasta dan koperasi melaksanakan peran saling mendukung berdasarkan demokrasi ekonomi. Penyamaan visi tersebut penting agar setiap unsur yang terkait dalam kegiatan Badan Usaha mempunyai persepsi yang sama tentang arah dan kebijakan pembinaan dan pengembangan usaha di masa depan. Adapun langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk menyamakan persepsi tersebut adalah menyelenggarakan koordinasi internal Kementerian BUMN dan melakukan monitoring dan pertemuan antara manajemen dan Pemegang Saham secara periodik, sesuai dengan Sistem Perencanaan dan Pengendalian BUMN yang telah ditetapkan oleh Kementerian BUMN. masalah kepemilikan, peran dan fungsi BUMN, dalam perekonomian nasional, dalam Undang-Undang BUMN tersebut akan diatur pula ketentuan tentang privatisasi.
3
Kerangka regulasi terdiri dari pedoman dan kebijakan yang mengatur perilaku perusahaan, misalnya : (Kementerian BUMN, 2002). 1) Mengenai Harga dan Standar Kualitas. 2) Pemberlakuan dan pengawasan implementasi UU No.5 / 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. 3) Peraturan perlindungan keselamatan konsumen dan kualitas produk. 4) Peraturan keselamatan kerja termasuk didalamya perlindungan terhadap pemutusan kerja yang tidak adil. 5) Kewajiban pelayanan masyarakat atau Public Service Obligations (PSOs) akan ditetapkan oleh Pemerintah pada industri yang produk dan harganya tidak seluruhnya ditentukan berdasarkan persaingan.
Selain government ownership, tingkat pertumbuhan juga mempengaruhi kebijakan pendanaan. Pertumbuhan perusahaan merupakan suatu harapan yang diinginkan oleh pihak-pihak yang berkepentingan dengan perusahaan, baik secara internal perusahaaan yaitu: manajemen maupun eksternal perusahaan seperti investor dan kreditur. Pertumbuhan ini diharapkan dapat memberikan aspek yang positif bagi perusahaan seperti adanya suatu kesempatan berinvestasi di perusahaan tersebut (Nugroho, 2002). Prospek perusahaan yang akan bertumbuh bagi investor merupakan prospek yang menguntungkan, karena investasi yang ditanamkan diharapkan akan memberi return yang tinggi, menurut Smith dan Watts (1992); dalam Nugroho, (2002). Menurut Smith dan Watts, (1992); Subekti dan Indra (2001) bahwa Perusahaan yang bertumbuh akan mendapat respon positif oleh pasar, sehingga peluang pertumbuhan
4
perusahaan tersebut terlihat pada kesempatan investasi yang diproksikan dengan berbagai macam kombinasi nilai set kesempatan investasi atau Investment Opportunity Set (IOS). Nilai IOS dihitung dengan kombinasi berbagai jenis proksi yang mengimplikasikan nilai aktiva ditempat (berupa nilai buku aktiva maupun ekuitas perusahaan). Oleh karena itu berbagai jenis proksi IOS telah digunakan oleh banyak peneliti empirisnya secara tidak seragam. Semakin banyak proksi IOS yang digunakan maka hal ini akan menunjukkan semakin tepat dalam menentukan kelompok atau karakteristik perusahaan dan dapat mengurangi kesalahan dalam penentuan klasifikasi tingkat pertumbuhan perusahaan (Sami dkk. (1999), Gaver dan Gaver (1993); Subekti dan Indra, (2001)). Menurut Gaver dan Gaver (1993), Hamidi, (2003); Theresia, (2005) opsi investasi dimasa yang akan datang tidak semata-mata hanya ditunjukkan dengan adanya proyek-proyek yang didukung oleh kegiatan riset dan pengembangan saja, tetapi juga kemampuan perusahaan dalam memanfaatkan kesempatan investasi dibanding dengan perusahaan yang setara dalam suatu kelompok industrinya. Cara lain untuk meredakan agency problem adalah dengan meningkatkan utang perusahaan sebagai pengganti kapasitas modal. Peningkatan utang ini tidak hanya dapat menyatukan kepentingan manajer dan pemilik tetapi juga dapat meningkatkan resiko perusahaan akan bangkrut dan meningkatkan resiko manajer kehilangan pekerjaan. Dengan meningkatnya resiko maka akan membuat manajer mengurangi tingkat konsumsi yang tidak bermanfaat dan meningkatkan efisiensi (Grossman & Hart, (1982); Theresia (2005)). Kebijakan pendanaan merupakan kebijakan yang diambil oleh pihak manajemen dalam rangka memperoleh sumber dana sehingga dapat digunakan untuk aktivitas
5
operasional perusahaan. Keputusan yang diambil oleh manajemen dalam pencarian sumber dana tersebut sangat dipengaruhi oleh para pemegang saham. Sesuai dengan tujuan utama perusahaan adalah untuk meningkatkan kemakmuran para pemegang saham, maka setiap kebijakan yang akan diambil oleh pihak manajemen selalu dipengaruhi oleh keinginan para pemegang saham, sehingga akan mempengaruhi juga nilai perusahaan. Menurut Jung, et. al. (1995), Hamidi (2003): Faizal (2004) mendukung bahwa para manajer yang menghendaki atau berorientasi pada pertumbuhan lebih cenderung melakukan peningkatan modal dengan memanfaatkan ekuitas karena dengan ekuitas memberikan mereka kewenangan dalam peningkatan dana dari menggunakan utang (Survai yang dilakukan Pinegar dan Wilbricht, (1989), Hamidi, (2003); Faizal (2004). Hasil penelitian yang dilakukan oleh Barclay et.al. (1999);Gul (1999) mengemukakan bahwa perusahaan dengan pertumbuhan tinggi membutuhkan lebih banyak dana karena terdapat banyak investment opportunity sehingga deviden yang dibayarkan lebih rendah dari perusahaan dengan pertumbuhan rendah. Salah satu pengembangan usaha sebuah pendanaan dapat dilakukan dengan cara investasi melalui diversifikasi usaha baru, sehingga investasi dapat diartikan sebagai pengelolaan dana supaya dapat memberi nilai tambah bagi perusahaan. Berdasarkan latar belakang diatas maka penelitian ini akan melakukan untuk pengujian kembali “Pengaruh Government Share Ownership dan Investment Opportunity Set terhadap Kebijakan Pendanaan” di Bursa Efek Jakarta.
6
1.2. Perumusan Masalah Sebagaimana
diuraikan
dimuka,
bahwa
pertumbuhan
suatu
perusahaan
akan
mempengaruhi kebijakan pendanaan dan utang. Sehingga perumusan masalahnya adalah “Apakah Government Share Ownership dan Investment Opportunity Set mempengaruhi Kebijakan Pendanaan” study empiris pada perusahaan yang memiliki saham pemerintah dan terdaftar di Bursa Efek Jakarta (BEJ) tahun 1999-2004.
1.3. Tujuan Penelitian Tujuan diadakan penelitian antara lain adalah: a. Untuk menguji secara empiris reaksi “Pengaruh Government Share Ownership dan Investment Opportunity Set terhadap Kebijakan Pendanaan” dalam perusahaan yang memiliki saham pemerintah dan terdaftar di Bursa Efek Jakarta.
1.4. Kontribusi Penelitian Kontribusi penelitian ini adalah a.
Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi Investor dalam menentukan keputusan investasi dengan melihat faktor-faktor yang mempengaruhi Kebijakan Pendanaan dilihat dari IOS, Government Share Ownership dan Profitabilitas. Oleh karena itu penelitian ini menggunakan teori Gul (1998), Yeye (2002), serta Imam (2005), dengan tujuan untuk mengetahui apakah argument mereka dapat diterapkan di Indonesia, ketika dilihat dari pertumbuhan perusahaan terhadap Kebijakan Pendanaan.
7
b.
Untuk mengukur pertumbuhan perusahaan, proksi yang lebih tepat digunakan untuk menjelaskan pengaruh Investment Opportunity Set terhadap kebijakan pendanaan adalah Market Value Equity To Book Value Equity (MVEBVE).
c.
Menambahkan variabel profitabilitas sebagai variabel control yang diduga dapat menjelaskan pengaruh Government Share Ownership dan Investment Opportunity Set terhadap Kebijakan Pendanaan.
1.5. Batasan Masalah Batasan masalah bertujuan dalam pembahasan terhadap obyek yang diteliti, sehingga obyek yang akan diteliti tidak terlalu luas oleh karena itu peneliti perlu lebih fokus terhadap masalah yang ada, oleh karena itu peneliti perlu membatasi penelitian ini pada: a.
Penelitian ini dilakukan terhadap perusahaan yang memiliki saham pemerintah dan terdaftar di Bursa Efek Jakarta (BEJ) selam tahun 1999-2004, dimana pemerintah mempunyai modal saham. Perusahaan yang secara trasparan dalam mengumumkan laporan keuangan tahunan secara konsisten melakukan perdagangan saham dalam jangka waktu 6 Tahun berturut-turut yaitu 1999-2004.
b.
Sampel perusahaan yang digunakan peneliti sebanyak 16 perusahaan.
c.
Proksi yang digunakan untuk menentukan sampel sebagai perusahaan yang memiliki IOS tinggi dan rendah adalah Market Value Equity To Book Value Equity (MVEBVE) untuk Government Share Ownership, Kebijakan Pendanaan untuk dan Debt to Equity Ratio (DER).
8
1.6. Manfaat Penelitian Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut: a. Investor Bagi investor dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan yang bermanfaat untuk pengambilan, ketika mengetahui IOS dan kepemilikan saham pemerintah yang mempengaruhi kebijkan pendanaan, mengetahui kesejahteraan pemegang saham, baik buruknya perusahaan serta nilai perusahaan.
b. Emiten Bagi emiten dapat dipergunakan sebagai informasi serta pertimbangan seberapa besar pengaruh Kebijakan Pendanaan terhadap pertumbuhan perusahaan dan campur tangan pemerintah.
c. Pemerintah Bagi pemerintah, dapat memberi wawasan dan pengetahuan mendalam tentang IOS dan kepemilikan saham pemerintah yang mempengaruhi kebijkan pendanaan untuk mengambil keputusan berinvestasi.
d. Akademik Bagi akademis penelitian ini dapat memberikan bukti empiris mengenai faktorfaktor IOS dan kepemilikan saham pemerintah yang mempengaruhi kebijkan pendanaan serta sehingga dapat memberikan wawasan dan pengetahuan yang lebih
9
mendalam serta sebagai dasar penelitian selanjutnya tentang pengambilan keputusan untuk berinvestasi di Bursa Efek Jakarta
10
