BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Penelitian Dalam kehidupan sehari-hari manusia tidak lepas dari kebutuhan yang bermacam-macam. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut manusia harus berusaha dengan cara bekerja. Bekerja dapat dilakukan sendiri tanpa harus bekerja pada orang lain, misalnya berwiraswasta. Untuk berwiraswasta dibutuhkan modal kerja. Untuk mendapatkan modal kerja tersebut ada berbagai cara yang dapat ditempuh, diantaranya adalah dengan meminjam kepada pihak lain sehingga muncul hubungan utang piutang. Suatu utang piutang merupakan suatu perbuatan yang tidak asing lagi bagi kehidupan dalam masyarakat. Suatu utang diberikan pada dasarnya atas integritas atau kepribadian debitur, yakni kepribadian yang menimbulkan rasa kepercayaan dalam diri kreditur, bahwa debitur akan memenuhi kewajiban pelunasannya dengan baik akan tetapi belum menjadi jaminan bahwa nanti pada saat jatuh tempo, pihak debitur dengan niat baik akan mengembalikan pinjaman.1 Adanya hubungan utang piutang tersebut diawali dengan pembuatan kesepakatan antara peminjam (debitur) dan yang meminjamkan (kreditur) dituangkan dalam bentuk perjanjian. Perjanjian tersebut dapat berupa perjanjian lisan dapat pula dalam bentuk perjanjian tertulis. Perjanjian utang-piutang dalam perjanjian tertulis ada yang dibuat dengan akta di bawah tangan dan ada
1
J. Satrio, 2002, Hukum Jaminan, Hak-hak Kebendaan, Citra Aditya Bakti,Bandung, hlm. 97.
pula yang dibuat dengan akta notaris.2 Perjanjian utang piutang antara debitur dan kreditur dituangkan dalam perjanjian kredit. Perjanjian kredit diharapkan akan membuat para pihak yang terikat dalam perjanjian memenuhi segala kewajibannya dengan baik. Kredit yang diberikan oleh kreditur tentunya mengharuskan kreditur merasa aman sehingga untuk kepentingan keamanan terutama sekali guna menjamin pelunasan utang tersebut diperlukan alat pengaman bagi kreditur. Salah satu bentuk pengaman kredit yang paling mendasar dalam pemberian kredit antara lain adalah obyek jaminan disamping kemampuan seorang debitur. Salah satu jaminan yang ada dan berlaku sekarang adalah fidusia. Fidusia yang berarti penyerahan hak milik atas dasar kepercayaan memberikan kedudukan kepada debitur untuk tetap menguasai barang jaminan, walaupun hanya sebagai peminjam pakai untuk sementara waktu atau tidak lagi sebagai pemilik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (UUJF), lembaga Jaminan Fidusia telah diakui eksistensinya dengan adanya UUJF ini. Timbulnya fidusia ini dimaksudkan untuk memenuhi kehendak dari masyarakat yaitu untuk mengatasi kesulitan-kesulitan yang dialami oleh masyarakat terutama dalam hal mendapatkan modal seperti halnya pengusaha yang hendak mendapatkan kredit guna menunjang usahanya dengan jaminan benda atau barang-barang bergerak berwujud dalam bentuk peralatan, apabila melalui jaminan gadai pihak pengusaha mengalami kesulitan sebab untuk 2
Agus Yudha Hernoko, 2010, Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial, Prenada Media Grup, Jakarta, hlm. 52.
memperoleh kredit barang yang menjadi jaminan harus diserahkan kepada pihak pemegang gadai karena dalam gadai dikenal dengan adanya syarat inbezitstelling yaitu barang gadai harus keluar dari penguasaan pemberi gadai. Oleh karena masyarakat khususnya pengusaha yang terbentur dengan permasalahan inbezitstelling tersebut maka timbul jaminan fidusia. Jaminan Fidusia adalah hak agunan/jaminan atas benda bergerak yang berwujud maupun tidak berwujud, atau yang tidak dapat dibebani hak tanggungan menurut Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang dimiliki oleh penerima fidusia yang terdaftar di kantor pendaftaran fidusia, yaitu sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu dan yang mempunyai hak untuk didahulukan daripada para kreditur lainnya. Pemberian jaminan fidusia ini merupakan perjanjian yang bersifat accessoir dari suatu perjanjian pokok. Pasal 5 ayat (1) UUJF bahwa perjanjian penjaminan fidusia ini harus dibuat dengan suatu akta notaris yang disebut sebagai akta jaminan fidusia. Secara hukum untuk adanya jaminan fidusia sebagaimana diatur dalam Undang-undang Jaminan Fidusia tersebut wajib didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia, sebagaimana diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia yang permohonan pendaftarannya diajukan oleh penerima fidusia secara elektronik, maka kepada penerima fidusia diberikan sertifikat jaminan fidusia secara elektronik.
Dalam prakteknya, saat ini jaminan fidusia sering digunakan dalam kegiatan perusahaan pembiayaan. Perusahaan pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan usaha yang khusus didirikan untuk melakukan sewa guna usaha, anjak piutang, pembiayaan konsumen, dan/atau usaha kartu kredit. 3 Salah satu perusahaan pembiayaan yang menggunakan jaminan fidusia ialah perusahaan pembiayaan konsumen untuk kendaraan bermotor. Dalam pemberian kredit suatu perusahaan pembiayaan dibutuhkan adanya suatu jaminan atas kendaraan bermotor tersebut. Kendaraan bermotor termasuk kedalam kategori benda bergerak dan jaminan terhadap benda bergerak yaitu jaminan fidusia. Pada awalnya tidak semua perusahaan pembiayaan melakukan pendaftaran atas obyek jaminan fidusia yaitu kendaraan bermotor tersebut, sedangkan menurut Pasal 11 UUJF dijelaskan bahwa dengan perjanjian fidusia secara notaril saja tidaklah cukup tetapi harus didaftarkan. Berlakunya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012 yang mewajibkan semua perusahaan pembiayaan untuk mendaftarkan obyek jaminan fidusianya. Permohonan pendaftaran fidusia saat ini dapat dilakukan secara online yang sebelumnya pendaftaran fidusia tersebut dilakukan secara manual dikantor pendaftaran fidusia hal tersebut tercantum didalam Surat Edaran Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor AHU-06.OT.03.01 Tahun 2013 tentang Pemberlakuan Sistem Administrasi Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik (Online System).
3
Pasal 1 ayat (2) Peraturan Presiden RI Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan
Dalam prakteknya, meskipun benda yang menjadi obyek jaminan fidusia telah didaftarkan masih banyak terjadi bahwa benda yang menjadi obyek jaminan fidusia tersebut digadaikan atau dijaminkan kembali oleh debitur yang curang karena benda jaminan fidusia merupakan benda bergerak yang sangat riskan perpindahannya, akibatnya penerima fidusia dalam penerapan di lapangan sulit melaksanakan asas droit de suit. Pihak penerima fidusia sebagai kreditur akan diposisikan pada posisi yang tidak menguntungkan karena benda yang menjadi obyek jaminan fidusia ternyata tidak lagi berada didalam kekuasaan pihak pemberi fidusia atau debitur. Tidak adanya benda jaminan dalam kekuasaan debitur bisa disebabkan antara lain misalnya diperjualbelikan, digadaikan, musnah, hilang, disewakan dan disita oleh negara. Dalam Pasal 23 ayat (2) UUJF pemberi fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi obyek jaminan fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia sehingga pada saat dilakukan eksekusi jaminan fidusia dalam hal pemberi fidusia atau debitur berada dalam keadaan cidera janji (wanprestasi) debitur tidak dapat menyerahkan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia tersebut dikarenakan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia sedang digadaikan dengan kreditur lain. Terhadap kejadian tersebut tentu akan merugikan kreditur yang menerima jaminan dari pelunasan piutangnya, terlebih lagi pada saat akan dilakukannya eksekusi terhadap obyek jaminan fidusia tersebut. Dalam keadaan seperti itu bisa jadi kreditur tidak akan
mendapatkan pelunasan dari piutangnya, dengan demikian perlindungan hukum terhadap kreditur harus diperhatikan dan tidak boleh diabaikan begitu saja. B. Rumusan Masalah Penelitian Berdasarkan latar belakang permasalahan sebagaimana tersebut diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut : 1. Bagaimana eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang sedang digadaikan oleh debitur? 2. Bagaimana perlindungan hukum bagi kreditur dalam hal benda yang menjadi objek jaminan fidusia dijaminkan kembali oleh debitur? C. Keaslian Penelitian Berdasarkan penelusuran dan pengamatan yang telah dilakukan, ditemukan beberapa penelitian terdahulu berkaitan dengan eksekusi obyek jaminan fidusia yang sedang dijaminkan oleh debitur yaitu : 1. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Zaini yang berjudul Eksekusi Jaminan Fidusia di BPR Bank Sleman di Yogyakarta Menurut UndangUndang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Program Magister Kenotariatan Universitas Gadjah Mada, 2012, dengan rumusan masalah sebagai berikut :4 a.
Bagaimana eksekusi jaminan fidusia di BPR Bank Sleman menurut Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia?
b.
Apakah yang menjadi faktor penghambat dalam eksekusi jaminan fidusia di BPR Bank Sleman?
4
Muhammad Zaini, 2012, “Eksekusi Jaminan Fidusia PD. BPR Bank Sleman di Yogyakarta menurut Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia”,Tesis, Magister Kenotariatan UGM, Yogyakarta.
Adapun kesimpulan dari penelitian tersebut adalah praktek eksekusi obyek jaminan fidusia di BPR Bank Sleman sebagian besar dilakukan dengan cara penjualan dibawah tangan belum memenuhi ketentuan Pasal 29 (2) yaitu dari segi pengumuman harus diumumkan sedikitnya dalam 2 surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan, namun hal tersebut tidak dilakukan oleh BPR Bank Sleman dan hambatan-hambatan yang dihadapi BPR Bank Sleman dalam pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia adalah debitur tidak kooperatif ketika obyek jaminan akan ditarik, obyek jaminan sudah berubah bentuknya (tidak lengkap), sehingga berakibat turunnya harga jual obyek jaminan fidusia secara drastis. Fokus penelitian ini adalah pada eksekusi jaminan fidusia pada BPR Bank Sleman dalam hal debitur wanprestasi serta hambatan-hambatan yang dihadapi pada saat proses eksekusi tersebut. Penelitian yang penulis lakukan adalah eksekusi jaminan fidusia pada PT. WOM Finance cabang Lubuklinggau dalam hal debitur menggadaikan jaminan fidusia pada pihak ketiga dan perlindungan terhadap kreditur yang jaminan fidusianya digadaikan kepada pihak ketiga. 2. Penelitian yang dilakukan Oleh Rut Ernawati yang berjudul Penyelesaian Obyek Jaminan Fidusia yang digadaikan ke Pihak Ketiga dalam Perjanjian Kredit PT. BPR Artha Sumber Arum Sleman, Program Magister Kenotariatan Universitas Gadjah Mada, 2012, dengan rumusan masalah
sebagai berikut :5 a.
Bagaimana penyelesaian obyek jaminan fidusia yang digadaikan kepada pihak ketiga dalam perjanjian kredit di PT BPR Artha Sumber Arum Sleman?
b.
Apa saja yang menjadi hambatan pada saat pelaksanaan eksekusi terhadap obyek jaminan fidusia atas kendaraan bermotor yang digadaikan kepada pihak ketiga? Adapun kesimpulan dari penelitian tersebut adalah dalam pelaksanaan
eksekusi obyek jaminan fidusia yang diakibatkan oleh debitur yang telah wanprestasi dengan menggadaikan obyek jaminan tersebut kepada pihak ketiga maka eksekusi yang dilakukan oleh PT BPR Artha Sumber Arum Sleman adalah dengan penyelesaian secara kekeluargaan dengan musyawarah untuk mencapai kesepakatan bersama antara pihak BPR Artha Sumber Arum dengan penerima gadai agar kedua belah pihak tidak mengalami kerugian yang lebih besar lagi dalam kasus tersebut, dengan memberikan uang tebusan kepada penerima gadai lalu kemudian pihak BPR Artha Sumber Arum Sleman mengambil obyek jaminan tersebut untuk selanjutnya dijual tanpa melalui lelang dan uang hasil penjualan tersebut digunakan sebagai pelunasan kredit debitur tersebut dan hambatan-hambatan dalam pelaksanaan eksekusi obyek jaminan fidusia yang digadaikan kepihak ketiga adalah sampai dengan saat ini salah satu kasus tersebut belum dapat terselesaikan karena obyek jaminan fidusia 5
Rut Ernawati, 2012, “ Penyelesaian Obyek Jaminan Fidusia yang digadaikan ke Pihak Ketiga dalam Perjanjian Kredit”.Tesis, Magister Kenotariatan UGM, Yogyakarta.
tersebut yang digadaikan tidak dapat dilacak atau tidak dapat diketahui siapa penerima gadainya. Tesis di atas berbeda dengan penelitian yang penulis ambil, tesis di atas meneliti tentang penyelesaian obyek jaminan fidusia yang digadaikan ke pihak ketiga di BPR Artha Sumber Arum Sleman serta hambatanhambatan yang dihadapi. Penelitian yang dilakukan penulis mengenai eksekusi obyek jaminan fidusia yang digadaikan debitur pada PT. WOM Finance cabang Lubuklinggau dan perlindungan terhadap kreditur yang jaminan fidusianya digadaikan kepada pihak ketiga. 3. Penelitian yang dilakukan oleh Arundina Larasati yang berjudul Eksekusi Terhadap Jaminan Fidusia Pada PT Federal Internasional Finance Cabang Jakarta, Program Magister Kenotariatan Universitas Gadjah Mada, 2013, dengan rumusan masalah sebagai berikut :6 a.
Bagaimana proses eksekusi jaminan fidusia di PT Federal Internasional finance cabang Jakarta?
b.
Apa yang menjadi faktor penghambat dan cara menghadapi hambatan dalam proses eksekusi jaminan fidusia di PT Federal Internasional cabang Jakarta? Adapun kesimpulan dari penelitian tersebut adalah pelaksanaan
eksekusi jaminan fidusia pada PT Federal Internasional Finance dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 29 ayat (1) huruf c UUJF, penjualan obyek jaminan fidusia kepada pihak lain lebih banyak 6
Arundina Larasati, 2013, “ Eksekusi terhadap Jaminan Fidusia pada PT Federal Internasional Finance cabang Jakarta”, Tesis, Magister Kenotariatan UGM, Yogyakarta.
dilakukan oleh PT FIF dengan cara penjualan dibawah tangan berdasarkan kesepakatan debitur dan kreditur, hal ini dilakukan untuk memperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak. Faktor penghambat dan cara menghadapi hambatan dalam proses eksekusi jaminan fidusia di PT FIF cabang Jakarta adalah : a. Kurang pahamnya debitur mengenai jaminan fidusia, b. Pemasangan sertifikat jaminan fidusia dipertengahan masa kredit dan c. Iktikad tidak baik dari konsumen. Penelitian diatas mengenai eksekusi jaminan fidusia pada PT. FIF cabang Jakarta dan faktor penghambat yang dihadapi pada saat eksekusi. Penelitian yang dilakukan penulis mengenai eksekusi obyek jaminan fidusia yang sedang digadaikan debitur pada pihak ketiga pada PT. WOM Finance cabang Lubuklinggau dan perlindungan hukum terhadap kreditur yang obyek jaminan fidusianya digadaikan kepada pihak ketiga. D. Tujuan Penelitian Adapun tujuan penelitian ini adalah : 1.
Untuk mengetahui dan mengkaji eksekusi obyek jaminan fidusia yang sedang digadaikan oleh debitur.
2.
Untuk mengetahui dan mengkaji perlindungan hukum bagi kreditur pemegang jaminan fidusia yang obyek jaminannya digadaikan oleh debitur.
E. Manfaat Penelitian Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini yaitu sebagai berikut : 1.
Manfaat Teoritis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan memberikan sumbangsih bagi pemikiran terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dibidang hukum jaminan khususnya Jaminan Fidusia mengenai eksekusi obyek jaminan fidusia. 2. Manfaat Praktis Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan, pemikiran, dan informasi baik itu bagi penulis sendiri maupun pihak lain khususnya bagi kreditur pemegang jaminan fidusia dan debitur pemberi jaminan fidusia serta pihak ketiga yang memegang jaminan gadai obyek jaminan fidusia.
