1
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Pembiayaan merupakan aktivitas atau kegiatan bank syariah dalam menyalurkan dananya kepada pihak nasabah yang membutuhkan dana. Pembiayaan sangat bermanfaat bagi bank syariah, nasabah, dan pemerintah. Pembiayaan memberikan hasil yang paling besar di antara penyaluran dana lainya yang dilakukan oleh bank syariah. Sebelum menyalurkan dana melalui pembiayaan, bank syariah perlu melakukan analisis pembiayaan yang mendalam. Sifat pembiayaan bukan merupakan utang piutang, tetapi investasi yang diberikan bank kepada nasabah dalam melakukan usaha. 1 Di sisi lain pembiayaan adalah bisnis berisiko dimana ada kemungkinan pembiayaan yang diberikan tidak dapat tertagih ataupun pembiayaan bermasalah. Bank dalam memberikan pinjaman atau pembiayaan wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan nasabah yang ingin mengetahui transparansi (keterbukaan dananya kepada bank). Agar tidak sampai merugikan bank dan kepentingan nasabah, bank syariah wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah untuk mengembalikan pembiayaan sesuai dengan perjanjian antara bank dan nasabah.
1
Ismail, Perbankan Syariah, (Jakarta:Prenada Group, 2011), hal 103
1
2
Selain memberikan pinjaman atau pembiayaan juga menyediakan prodak Griya iB Hasanah sejak BNI Syariah Cabang pekalongan berdiri yang diterbitkan pada tahun 2000 dan berpedoman pada Undang-undang Republik Indonesia pasal 6 Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah beserta Benda-benda yang berkaitan dengan Tanah serta menggunakan akad murabahah yaitu pembiayaan saling menguntungkan yang dilakukan oleh pemilik modal dengan pihak yang membutuhkan melalui transaksi jual beli dengan penjelasan bahwa harga pengadaan barang dan harga jual terdapat nilai
lebih
yang merupakan keuntungan
bagi
pemilik modal
dan
pengembalianya dilakukan secara angsur.2 Di BNI Syariah sendiri seringnya terkait pembiayaan murabahah bermasalah pada produk kepemilikan Griya iB Hasanah adanya nasabah yg karakternya kurang bagus, kondisi usaha nasabah naik-turun itu yang menjadi mayoritas pembiayaan macet. BNI Syariah menerapkan peraturan Bank Indonesia (BI) yaitu 5 golongan kategori nasabah, golongan pertama: lancar, golongan kedua: dalam perhatian khusus, golongan ketiga: kurang lancar, golongan keempat: diragukan, golongan kelima: macet. Dari 5 golongan tersebut juga dikelompokkan menjadi 2, yaitu golongan pertama dan kedua masuk kelompok PF (Performing Financing), kelompok ini termasuk kelompok 1 patuh dan golongan ketiga sampai kelima masuk kelompok NPF (Non Performing Financing) tidak patuh.
2
Ascarya, Akad Dan Produk Bank Syariah,(Jakarta :Raja Grafindo.2007),hlm 53
3
Menurut Beni Nurwidiatmoko selaku karyawan bagian Recovery dan Remidial Asisten, data jumlah nasabah produk Griya iB Hasanah per 30 oktober 2014 yaitu 1225 nasabah dan pembiayaan murabahah bermasalah produk Griya iB Hasanah tahun 2011 2,72%, tahun 2012 1,42% dan tahun 2013 1,13% jumlah nasabah yang wanprestasi pada tahun 2011-2013 menurun, serta terdapat 1 nasabah iB Griya Hasanah yang wanprestasi dengan kasusnya tidak bisa mengangsur rumah dan terjadi pembiayaan macet sampai terjadi eksekusi (tindakan hukum yang dilakukan oleh pengadilan dalam pihak yang kalah dalam suatu perkara serta melakukan aturan-aturan yang berlaku) di tahun 2013 termasuk golongan V (lima) atau bisa dikatakan sebagai nasabah yang tidak patuh (Non Performing Financing). Dengan jumlah yang tertera tidak mempengaruhi kesehatan bank karena masih bisa ditangani oleh bank dan bisa dimusyawarahkan secara kekeluargaan apabila nasabah masih bisa dipercaya, dan hubungan baik juga terus diupayakan terjalin antara BNI Syariah dengan nasabah pembiayaan, meskipun nasabah pembiayaan mengalami masalah.3 Pembiayaan digolongkan bermasalah apabila, kualitas pembiayaan tersebut berada pada kualitas tidak lancar, diragukan, dan pembiayaan macet. Pada kualitas tidak lancar, terjadi apabila terdapat tunggakan angsuran melalui 180 hari, pembiayaan digolongkan ke dalam kualitas macet, apabila terdapat tunggakan angsuran di atas 240 hari, sebuah lembaga keuangan harus
3
Beni Nurwidiatmoko, wawancara (interview), tanggal,11 Agustus 2014
4
melakukan proses analisis dan pengawasan terhadap pembiayaan bermasalah, maka sebuah lembaga keuangan harus bisa menanganinya karena untuk menilai sehat atau tidaknya suatu lembaga keuangan salah satunya dapat dilihat melalui NPF (Non Performing Finance) atau pinjaman pembiayaan yag tidak produktif dari lembaga keuangan tersebut.4 Kredit atau pembiayaan yang dijaminkan dengan hak atas tanah tersebut, apabila debitur tidak lagi bisa mampu membayarnya dan terjadi adanya wanprestasi dan kredit menjadi macet, maka pihak kreditur tentunya tidak mau dirugikan dan akan mengambil pelunasan utang debitur tersebut dengan cara mengeksekusi jaminan pembiayaan tersebut dengan cara menjualnya secara pelelangan umum agar debitur juga tidak terlalu dirugikan. Salah satunya adalah sebagaimana yang terjadi pada BNI Syari’ah Cabang Pekalongan dimana dalam melakukan eksekusi terhadap barang jaminan
yang
dijaminkan
oleh
pihak
nasabah
pembiayaan
tidak
selamamnya dapat berjalan dengan baik dan dapat untuk memenuhi kewajiban debitur yang telah cidera janji untuk melunasi utangnya. Karena tidak jarang barang yang
dijadikan
agunan
jaminan
utang
ternyata
nilainya di bawah nilai kewajiban dari debitur yang harus dibayarkan, sehingga dengan sendirinya pihak bank dirugikan. Memang saat ini ada banyak alternatif tentang eksekusi (pelaksanaan) terhadap obyek jaminan manakala debitor wanprestasi. Namun eksekusi
4
mana
yang
paling
mudah
tentunya
prosedurnya untuk mempercepat
Iggi H. Achsien,investasi syari’ah,(Jakarta:PT Grafindo Pustaka Utama,2003), hlm.10-11
5
pelunasan piutangnya itulah yang dipakai atau digunakan sehingga bisa mendukung pembangunan ekonomi nasional. Kemudahan yang disediakan oleh UUHT bagi para kreditor pemegang hak tanggungan manakala debitor cidera janji, berdasarkan Pasal 20 ayat (1) huruf a dan b UUHT, eksekusi atas benda jaminan Hak Tanggungan dapat ditempuh melalui 3 (tiga) cara yaitu: a. Parate executie; b. Tittle executorial; dan c. Penjualan di bawah tangan. Ketiga eksekusi hak tanggungan tersebut di atas masing- masing memiliki perbedaan dalam prosedur pelaksanaannya. Untuk eksekusi yang menggunakan tittle executorial berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan, pelaksanaan penjualan benda jaminan tunduk dan patuh pada Hukum Acara Perdata sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 224 HIR/ Pasal 258 Rbg, yang prosedur pelaksanaannya memerlukan waktu yang lama.5 Oleh sebab itu, hal ini perlu dikaji secara mendalam untuk mengetahui peran BNI Syariah dalam melakukan eksekusi hak tanggungan. Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut yang akan dituangkan dalam bentuk TA dengan judul: “EKSEKUSI
HAK
TANGGUNGAN
DALAM
PENYELESAIAN
PEMBIAYAAN MURABAHAH BERMASALAH (Studi Kasus pada Produk Pembiayaan Griya iB Hasanah di BNI Syari’ah Cabang Pekalongan)” 5
Herowati Poesoko, Parete Executie Obyek hak Tanggungan (Yogyakarta: Laks Bang PRESSindo, 2007),hal 5.
6
B. Rumusan Masalah Berdasarkan apa yang telah diuraikan diatas, maka beberapa pokok permasalahan yang akan di teliti antara lain : 1.
Bagaimana prosedur untuk mengajukan pembiayaan murabahah pada produk Griya iB Hasanah yang dilakukan oleh BNI Syariah Cabang Pekalongan?
2.
Bagaimana upaya penyelesaian dalam eksekusi hak tanggungan pembiayaan murabahah bermasalah pada Griya iB Hasanah di BNI Syariah Cabang Pekalongan?
C. Tujuan Penelitian Bertitik tolak pada permasalahan yang telah diuraikan dimuka, maka penelitian ini bertujuan untuk : 1. Untuk mengetahui prosedur untuk mengajukan pembiayaan murabahah pada produk Griya iB Hasanah yang dilakukan oleh BNI Syariah Cabang Pekalongan. 2. Untuk mengetahui bagaimana upaya penanggulangan dan penyelesaianya dalam eksekusi hak tanggungan pembiayaan murabahah bermasalah pada Griya iB Hasanah di BNI Syariah Cabang Pekalongan.
7
D. Manfaat Penelitian Dengan tercapainya tujuan penelitian sebagaimana tersebut diatas, maka hasil penelitian ini diharapkan mempuyai manfaat ganda, baik manfaat praktis maupun manfaat teoritis sebagai berikut : 1. Manfaat teoritis Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum khususnya hukum bisnis yang berkaitan dengan pelaksanaan eksekusi hak tanggungan dalam rangka penyelesaian pembiayaan bermasalah sesuai dengan pasal 6 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996. 2. Manfaat praktis Hasil penelitian ini diharapkan mampu mendukung pelaksanaan eksekusi hak tanggungan sesuai dengan pasal 6 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 sebagai upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah.
E. Penegasan Istilah Untuk menghindari kesalahanpahaman istilah-istilah pada tugas akhir di atas, agar terarah atau sesuai dengan pembahasan dan pemenuhan sasaran yang adapun istilah yang perlu ditegaskan adalah: 1. Eksekusi adalah Dalam pengertian eksekusi menurut pendapat M. Yahya Harahap dalam bukunya “Ruang Lingkup permasalahan Eksekusi Bidang Perdata”, memberikan pengertian sebagai berikut : “Eksekusi sebagai tindakan hukum yang dilakukan oleh pengadilan kepada pihak yang kalah dalam suatu perkara, merupakan aturan dan tata lanjutan dalam proses
8
pemeriksaan perkara. Oleh karena itu eksekusi tiada berkesinambungan dari seluruh proses hukum acara perdata. Maksud eksekusi ini adalah bagaimana cara pelaksanaan eksekusi yang di lakukan oleh BNI Syariah Cabang Pekalongan. 2. Hak tanggungan adalah hak atas tanah beserta benda-benda yang berkaita dengan tanah yang selanjutnya disebut Hak Tanggungan, adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah yang sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5 tahun1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria berikut atau tidak berikut benda-beda lain merupakan satu kesatuan dengan tanah-tanah itu, untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan diutamakan kreditor tertentu terhadap kreditor-kreditor lainya.6 3. Pembiayaan bermasalah adalah suatu penyaluran dana yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti bank syariah yang dalam pelaksanaan pembayaran pembiayaan oleh nasabah itu terjdi hal-hal seperti pembiayaan yang tidak lancar, pembiayaan yang debiturnya tidak memenuhi persyaratan yang dijanjikan, serta pembiayaan tersebut tidak menepati jadwal angsuran. Sehingga hal-hal tersebut memberikan dampak negative bagi kedua belah pihak (debitur dan kreditur).7 4. Pembiayaan yaitu penyediaan uang berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan nasabah sesuai dengan
6
Muljadi,dkk, Hak Tanggungan,(Jakarta: Prenada Media, 2005) hal 20 Adiwarman A. Karim. Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2010) hal. 260 7
9
syari’at islam yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi uangnya setelah waktu tertentu dengan margin atau pembagian hasil keuntungan. 5. Murabahah yaitu jual beli barang dengan ketentuan harga pokok ditambah dengan margin atau tingkat ketentuan tertentu yang telah disepakati antara bank dan nasabah. 8 6. BNI Syariah Cabang Pekalongan yaitu suatu lembaga keuangan yang berbasis syariah dalam bentuk perbankan yang pelaksanaan kegiatannya berpedoman pada syariat islam yang tata kerjanya mengacu pada ketentuan Al-Qur’an dan Hadits yang terletak dijalan pemuda 52-54 Pekalongan. Salah satu prodaknya yaitu Griya iB Khasanah yang merupakan suatu bentuk prodak pembiayaan khusus pada bidang kepemilikan rumah (KPR) dengan menggunakan prinsip jual beli (murabahah).
8
Wiroso, Jual Beli Murabahah, (Yogyakarta:UII Press,2005) hal.13
10
F. Telaah Pustaka Untuk menghindari terjadinya pengulangan meteri yang sama pada penelitian sebelumnya, maka penulis melihat kembali katalog Tugas Akhir (TA) yang sudah ada. Ditinjau dari penelitian yang sudah dilakukan di lembaga keuangan syari’ah khususnya yang berkaitan dengan pembiayaan bermasalah penulis menemukan sebagai berikut: NO 1.
Judul
Metode Penelitian
Laela Fitriani meneliti tentang “Mekanisme Pelelangan Agunan Atas Non Performing Finance di Bank Syariah Mandiri Pekalongan”
Metode penelitian menggunakan penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif, Hasil penelitiannya disimpulkan bahwa analisis yang diperoleh adalah bahwa mekanisme pelelangan agunan yang diterapkan BSM cabang Pekalongan dilakukan dengan tetap memperhatikan hak nasabah dengan mengupayakan langkah rescheduling, reconditioning, serta restructuring sebelum memutuskan untuk mengeksekusi agunan nasabah. Selain itu apabila terpaksa dilakukan eksekusi, maka BSM selalu mengupayakan cara-cara persuasif maupun pendekatan kepada nasabah pembiayaan agar mau menyerahkan agunannya tanpa melibatkan aparat hukum.9
Perbedaan penelitian sekarang Perbedaan penelitian yang dilakukan tentang “Mekanisme Pelelangan Agunan Atas Non Performing Finance di Bank Syariah Mandiri Pekalongan Sedangkan penulis meneliti tentang eksekusi hak tanggungan dalam penyelesaian pembiayaan dengan akad murabahah bermasalah pada kepemilikan griya iB Hasanah di BNI Syari’ah Cabang Pekalongan, yang dikhususkan pada prosedur eksekusi dan peran aktif BNI syariah Pekalongan dalam penanganan pembiayaan murabahah bermasalah.
9
, Laela Fitriani, Mekanisme Pelelangan Agunan Atas Non Performing Finance di Bank Syariah Mandiri Pekalongan (STAIN Pekalongan 2009). hlm 5
10
11
NO 2.
Judul Prosetya Bina Sakti meneliti tentang “Wanprestasi dalam perjanjian kepemilikan rumah (KPR) di Bank Tabungan Negara Yogyakarta.
Metode Penelitian
Perbedaan penelitian sekarang
Metode penelitian menggunakan penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian, jika suatu perjanjian debitur tidak memenuhi kewajibannya (wanprestasi), debitur akan mendapat penyelesaian dengan kewajiban memberikan ganti rugi, ganti rugi tersebut menurut ketentuan pasal 1246 KUHPerdata dapat terdiri 3 macam yaitu sebagai berikut: 1. Ongkos atau biaya yang telah dikeluarkan. 2. Kerugian yang memang benar-benar di derita. 3. Bunga atau keuntungan yang akan diperoleh. Wanprestasi ini menyebabkan kerugian pada bank dan dalam hal ini bank dapat menuntut dipenuhinya ganti kerugian, sangsi ganti rugi yang dapat dilaksanakan oleh bank dapat berupa pembayaran denda kerugian kepada bank dan juga bank dapat meminta pada pengadilan untuk mengeksekusi jaminan.10
Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Prasetya Bina Sakti, menjelaskan tentang hukum ganti rugi terhadap kredit kepemilikan rumah yang macet atau bermasalah berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHP), sedangkan penulis meneliti tentang prosedur eksekusi dan penanganan pembiayaan murabah bermasalah pada kepemilikan griya iB Hasanah di BNI Syariah Cabang Pekalongan.
10
Prosetya Bina Sakti, Wanprestasi dalam Perjanjian Kepemilikan Rumah (KPR) di Bank Tabungan Negara Yogyakarta, (Universitas Diponegoro Semarang 2009). hlm 5
11
12
NO
3.
Judul
Metode Penelitian
Perbedaan penelitian sekarang
Bisrianto, meneliti tentang “Eksekusi Hak Tanggungan sebagai Penyelesaian Kredit Macet di PT Bank Cebtury Tbk Kantor Pusat Operasional Senayan.
Metode Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis empiris, sedangkan data diperoleh, melalui penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Selanjutnya data dianalisis secara kualitatif. Dari hasil penelitian ini disimpulkan, proses penyelesaian kredit macet yang ada di PT Bank Century Tbk dilakukan melalui dua cara yaitu proses penyelamatan kredit macet melalui program Reschedulling (Penjadwalan Kembali),Reconditioning (Persyaratan Kembali), Restructuring (Penataan Kembali) dan apabila tidak bisa diselamatkan maka akan dilakukan proses penyelesaian, melalui eksekusi terhadap agunan/jaminan kredit untuk membantu debitor memenuhi kewajibannya.11
Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Bisrianto, membahas tentang proses penyelesaian kredit macet di PT Bank Cebtury Tbk Kantor Pusat Operasinal Senayan, sedangkan peneliti membahas tentang prosedur eksekusi dan penanganan pembiayaan murabah bermasalah pada kepemilikan griya iB Hasanah di BNI Syariah Cabang Pekalongan, dan difokuskan ke akad murabahah.
11
Bisrianto, Eksekusi Hak Tanggungan sebagai Penyelesaian Kredit Macet di PT Bank Century Tbk Kantor Pusat Operasional Senayan,(Universitas Diponegoro Semarang 2009).hlm 6
12
13
G. Kerangka Teori 1. Pembiayaan Istilah pembiayaan pada dasarnya lahir dari pengertian I believe, I trust, yaitu ‘saya percaya’ atau ‘saya menaruh kepercayaan’. Perkataan pembiayaan yang artinya kepercayaan (trust) yang berarti bank menaruh kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan amanah yang diberikan oleh bank selaku shahibul maal. Dana tersebut harus digunakan dengan benar, adil, dan harus disertai dengan ikatan dan syarat-syarat yang jelas serta saling menguntungkan bagi kedua belah pihak.12 2. Pengertian Murabahah Kata murabahah berasal dari kata ribkhu ( ) رﺑﺢyang artinya menguntungkan. Murabahah adalah jual beli barang dengan tambahan harga/cost plus atas dasar harga pembelian yang pertama secara jujur. Sayyid Sabiq mengartikan Murabahah sebagai penjualan dengan harga pembelian barang berikut keuntungan yang diketahui. Hasbi As Shiddiqi menganggap Murabahah menjual barang dengan keuntungan (laba) tertentu. Pendapat lain mengatakan Murabahah sebagai jual beli dimana harga dan keuntungan disepakati antara penjual dan pembeli. Ba’i Al-Murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam ba’i al-murabahah, penjual
12
Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, Islamic Banking: Sebuah Teori ,Konsep, dan Aplikasi, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), hlm 698
14
harus memberi tahu harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya.13 Secara harfiah murabahah berasal dari kata “ribh” yang berarti tambahan, keuntungan atau laba. Murabahah adalah sebagai “is simply a sale”, jual beli yang pembayarannya bisa secara tunai atau sesuai kesepakatan antar kedua belah pihak.14 3. Pembiayaan Bermasalah Dalam kasus atau pembiayaan bermasalah, debitor telah dianggap mengingkari janji untuk membayar bagi hasil dan atau pembiayaan induk yang jatuh tempo sehingga terjadi keterlambatan pembayaran atau sama sekali tidak ada pembayaran. Dapat dikatakan bahwa pembiayaan bermasalah didalamnya meliputi kredit macet, meskipun demikian tidak semua kredit yang bermasalah adalah kredit macet. Berkenaan dengan pembiayaan bermasalah tersebut dihubungkan dengan perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh debitor atau nasabah menurut Gatot Supramono, SH ada 3 macam perbuatan yang digolongkan wanprestasi, yaitu :15 a.
Nasabah sama sekali tidak dapat membayar angsuran kredit atau beserta bunganya.
b. 13
Nasabah membayar sebagian angsuran kredit atau beserta bunganya,
Muhammad. Pembiayaan Murabahah Pada Bank Syariah, (Yogyakarta: UPP AMPYKPN,2005). hlm. 101 14 Sugeng Widodo, Seluk Beluk Jual Beli Murabahah Perspektif Aplikatif, (Yogyakarta : Asgard Chapter, 2010) .hlm 10 15 Gatot Supramono, Perbankan dan Masalah Kredit, (Yogyakarta: Djambatan, 1995), hal 92.
15
pembayaran
angsuran
tidak
dipermasalahkan
nasabah
telah
membayar sebagian kecil angsuran. Walaupun nasabah kurang membayar satu kali angsuran, tetapi tergolong pembiayaanya sebagai pembiayaan macet. c.
Nasabah membayar lunas pembiayaan atau beserta bagi hasilnya setelah jangka waktu yang diperjanjikan berakhir. Hal ini tidak termasuk nasabah yang membayar lunas setelah perpanjangan jangka waktu pembiayaan yang telah disetujui bank atas permohonan nasabah, karena telah terjadi perubahan perjanjian yang telah disepakati bersama. Oleh karena itu, terjadinya pembiayaan bermasalah dapat disebabkan
oleh beberapa faktor, yaitu :16 a.
Iktikad tidak baik dari nasabah
b.
Kesalahan nasabah sendiri
c.
Perubahan peraturan perundang-undangan
d.
Kondisi dan situasi ekonomi secara umum
e.
Force Majeure
f.
Kekurang hati-hatian bank Untuk mengatasi kredit bermasalah tersebut upaya-upaya yang dapat
dilakukan oleh pihak bank pada tahapan pertama adalah upaya penyelamatan kredit, dengan syarat apabila bank mempunyai keyakinan bahwa usaha nasabah masih mempunyai prospek untuk berkembang.
16
Gatot Supramono,Op .Cit, hal. 14.
16
Yang
dimaksud
dengan
upaya-upaya
bank
yang
disebut
penyelamatan pembiayaan adalah upaya-upaya bank untuk melancarkan kembali pembiayaan yang telah tergolong ‘tidak lancar’, ‘diragukan’, atau bahkan telah tergolong
‘macet’ untuk dikembalikan menjadi
‘pembiayaan lancar’, sehingga debitor kembali mempunyai kemampuan untuk membayar kepada bank, baik bunga maupun pokoknya. 4. Eksekusi Hak Tanggungan Apabila
kredit
yang
diusahakan
oleh
kreditur
macet/
berrmasalah, dalam arti debitur cidera janji atau tidak memenuhi kewajiban perikatannya dengan baik, di mana obyek hak tanggungan akan dijual melalui pelelangan umum menurut cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan pemegang hak tanggungan berhak mengambil seluruh atau sebagian dari hasilnya untuk pelunasan piutangnya, dengan hak mendahulu dari kreditur- kreditur lainnya. Eksekusi Hak Tanggungan ini diatur dalam Pasal 20 UndangUndang Hak Tanggungan menurut ketentuan ini cara eksekusi pada prinsipnya dilakukan melalui lelang. Selain itu eksekusi juga dapat dilakukan melalui penjualan dibawah tangan.17 Menurut Pasal 20 ayat (1), eksekusi penjualan lelang dilakukan berdasar:
17
Mochammad Dja’is, Peran sifat Accessoir Hak Tanggungan Dalam Mengatasi Kredit Macet,Masalah-masalah Hukum Edisi Khusus, Tahun 1997, hal. 55.
17
a.
Hak
Pemegang
Hak
Tanggungan
pertama
untuk
menjual
obyek Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, atau b.
Titel eksekutorial
yang
terdapat
dalam
sertifikat
Hak
Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2). Selanjutnya pada Pasal 20 ayat (2) dinyatakan bahwa apabila debitor cidera janji, maka berdasarkan atas kesepakatan pemberi dan pemegang Hak Tanggungan, penjualan objek Hak Tanggungan dapat dilaksanakan dibawah tangan jika melalui penjualan demikian itu akan dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan semua pihak. Kedua
cara
eksekusi
menurut
Pasal
20
Undang-Undang
Hak Tanggungan di atas sekarang belum berlaku, karena belum ada peraturan pelaksanaannya. Berhubung dengan itu dalam Pasal 26 dan penjelasannya ditentukan, bahwa ketentuan eksekusi Hak Tanggungan yang berlaku sekarang adalah yang diatur dalam Pasal 224 HIR (258 RBg). Masalah eksekusi benda jaminan hipotik berdasarkan Pasal 224 HIR (258 RBg) timbul sehubungan dengan dikeluarkannya pendapat Mahkamah.
18
H. Metode Penelitian Metode penelitian adalah : rumusan tata cara tertentu secara sistematis untuk membahas sesuatu yang dimaksudkan agar kerja tersebut bisa di capai sesuai apa yang di harapkan dan benar.18 1. Jenis penelitian Jenis penelitian tugas akhir ini adalah penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif yaitu suatu bentuk pengumpulan informasi yang ditemukan dilapangan dengan cara mencatat dan melakukan wawancara.19 Dibantu dengan literature lain seperti buku-buku yang ada kaitanya dengan pokok masalah yang penulis bahas pada tugas akhir ini. Penulis ingin mengetahui “eksekusi hak tanggungan dalam penyelesaian pembiayaan murabahah bermasalah pada kepemilikan griya iB hasanah di BNI Syariah Cabang Pekalongan.” 2. Sumber Data a. Sumber data Primer Sumber data primer adalah data yang diperoleh melalui serangkaian yang diambil secara langsung dari lapangan. 20 Sumber ini diperoleh penulisan melalui wawancara (interview) tentang produk kepemilikan Griya iB Hasanah dengan Ibu Nur Lina Pangkaurian bagian SME Financing dan wawancara tentang prosedur eksekusi hak
18
Sutrisno Hadi, “Metodologi Rieseach,” (Fak Psikologi UGM, Yogyakarta,2008), hlm 24 Heri Sudarsono, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, Deskripsi dan Ilustrasi, (Yogyakarta: Ekonomi PE UII, 2008), hlm 57 20 Iskandar, Metode Penelitian dan Sosial,(Jakarta: Gaung Persada Press, 2008), hlm.76 19
19
tanggungan dengan Beni Nurwidiatmoko selaku karyawan bagian Recovery & Remidial Asisten di BNI Syariah Cabang Pekalongan. b. Sumber data sekunder Sumber data sekunder adalah sumber data yang diperoleh untuk memberikan
penjelasan
yang
berhubungan
dengan
pokok
permasalahan seperti buku-buku dan referensi lain yang berkaitan dengan permasalahan pembiayaan. Data sekunder yang bisa digunakan untuk mendukung penelitian ini diperoleh dari karya ilmiah, literature, leaflat. 3. Teknik Pengumpulan Data Untuk memperoleh data atau keterangan yang jelas tentang masalah yang diteliti maka diperlukan beberapa cara pengumpulan data yaitu: a. Observasi Observasi adalah tenik pengamatan yang didasarkan atas pengamatan sendiri. Pengamatan tersebut memungkinkan peneliti untuk mencatat peristiwa dalam situasi yang berkaitan dengan pengetahuan yang langsung diperoleh dari data lapangan.21 Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data-data secara jelas dengan mengadakan pengamatan dan pencatatan yang sistematis tentang fenomena-fenomena yang diselidiki di lapangan yang berkaitan dengan eksekusi hak tanggungan dalam penyelesaian
21
Levy J. Maleong, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung : PT Remaja Rosda Karya, 2006),hlm.174
20
pembiayaan murabahah bermasalah studi kasus pada produk pembiayaan griya iB hasanah BNI Syariah Cabang Pekalongan. b. Wawancara Adalah salah satu cara untuk mengumpulkan data melalui tanya jawab dengan beberapa pihak dalam sistematik dan didasarkan kepada suatu penelitian. Dalam hal ini penulis melakukan wawancara dengan Ibu Nur Lina Pangkaurian bagian SME Financing dan Beni Nurwidiatmoko
selaku karyawan bagian Recovery & Remidial Asisten BNI Syariah Cabang Pekalongan. c. Dokumentasi Metode yang digunakan untuk menyelidiki benda-benda tertulis arsiparsip dan dokumentasi berupa data-data yang ada di BNI Syariah Cabang Pekalongan terkait pokok pembahasan penelitian. Dalam hal ini data-data diambil berupa arsip-arsip pembiayaan murabahah bermasalah
dan
prosedur
eksekusi
hak
tanggungan
serta
penanganannya pada kepemilikan Griya iB Hasanah di BNI Syariah Cabang Pekalongan. 4. Teknik Analisis Data Teknik analisis data yang penulis lakukan adalah deskriptif kualitatif yakni dengan memberikan gambaran secara khusus berdasarkan data yang dikumpulkan secara kualitatif. Metode ini memusatkan diri pada pemecahan masalah-masalah yang ada pada masa
sekarang,
pada
21
masalah-masalah
yang
aktual.
Data
yang dikumpulkan mula-mula
disusun, dijelaskan dan kemudian dianalisa.22 Analisis dilakukan atas suatu yang telah ada, berdasarkan data yang telah masuk dan diolah sedemikian rupa dengan meneliti kembali, sehingga analisis dapat diuji kebenarannya. Analisis data ini dilakukan peneliti secara cermat dengan berpedoman pada tipe dan tujuan dari penelitian yang dilakukan.23
I. Sistematika Penulisan Berdasarkan pembahasan dan perumusan masalah di atas, maka pembahas Tugas Akhir ini akan di sajikan dalam lima bab dengan sistematika sebagai berikut: BAB I. PENDAHULUAN Pada bagian ini, dipaparkan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, telaah pustaka, kerangka teori,
metode penelitian dan sistematika pembahasan.
Berfungsi untuk menguraikan hal-hal yang akan dibahas dan metode yang digunakan untuk pemecahan masalah. BAB II. Landasan teori menguraikan tentang prosedur eksekusi dan cara penyelesaian pembiayaan murabahah bermasalah pada kepemilikan Griya iB Hasanah di BNI Syari’ah Cabang Pekalongan.
22
Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI Press, 1984), hal 28. Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), hal 35. 23
22
BAB III. Gambaran umum tentang BNI Syariah Cabang Pekalongan berisi tentang sejarah berdirinya BNI Syariah Cabang Pekalongan, visi dan misi BNI Syariah, profil BNI Syariah Cabang Pekalongan, Produk-produk BNI Syariah Cabang Pekalongan, Struktur Organisasi, Definisi BNI Griya iB Hasabah, Prosedur Griya iB Hasabah, Penelitian margin dan biaya administrasi Griya iB Hasabah di BNI Syariah Cabang Pekalongan. BAB IV. Analisis dan Pembahasan Pada bab ini berisi tentang prosedur pengajuan pembiayaan produk Griya iB Hasanah di BNI Syariah Cabang Pekalongan dan upaya penyelesaian eksekusi hak tanggungan dalam pembiayaan murabahah bermasalah pada kepemilikan Griya iB Hasananh di BNI Syariah Cabang Pekalongan. Dalam bab ini berfungsi untuk menjabarkan masalah yang diteliti agar pembaca dapat memahami isi dari masalah yang diteliti tersebut. BAB V Penutup, merupakan bagian akhir dari penulisan tugas akhir yang berisi kesimpulan dan saran.
