BAB I PENDAHULUAN. beraninya untuk mempertahankan power bahkan meningkatkan power-nya

BAB I PENDAHULUAN

A.

Latar Belakang Masalah Kerangka dalam hubungan internasional di abad XXI kini semakin menarik saja. Dimana aktor-aktor bukan lagi hanya menjadi penonton dalam percaturan dunia internasional, bahkan mulai terjun dengan semakin beraninya untuk mempertahankan power bahkan meningkatkan power-nya. Aktor-aktor tersebut bukan saja dari kalangan negara yang memiliki power besar

saja,

melainkan

negara

kecil

yang

ingin

mempertahankan

eksistensinya. Hal ini dapat dilihat dimana isu di suatu negara dapat menjadi isu di negara lain bahkan merambah ke isu regional dan juga global. Pengimplementasian tersebut dapat dilihat dimana kebijakan luar negeri suatu negara, seperti isu keamanan dapat mengancam keamanan negara lain, serta perdamaian dunia. Perjuangan suatu negara dalam menjaga kedaulatannya serta melindungi kepentingannya akan menjadi isu yang sensitif, tidak lain akan menyebabkan suatu persaingan karena setiap negara sibuk untuk menjaga keamanan negaranya masing-masing. Persaingan ini dapat dilihat dengan adanya rivalitas antara Republik Rakyat China (RRC) dan Amerika Serikat (AS) di kawasan Asia Pasifik. Faktor keinginan mendominasi sebagai bagian dari kepentingan 1

politik dan ekonomi yang dimilikinya, membuat AS harus menjaga kepentingan regionalnya di kawasan Asia Pasifik maupun kepentingan globalnya. Membuat suatu strategi adalah salah satu cara AS untuk membendung pengaruh RRC serta memarginalkannya di kawasan ini. Persaingan antara RRC dan AS berpotensi meningkatkan ketegangan yang ditakutkan akan berakhir menjadi konflik karena pertikaian di masa-masa sebelumnya. Secara geografis kawasan Asia Pasifik adalah kawasan yang berdasarkan posisinya memilliki nilai penting dalam pusat-pusat kegiatan dunia. Melihat lokasi geografisnya dapat mempengaruhi kebijakan strategi dan power suatu negara yang ingin beradu dalam kawasan ini. Kawasan Asia Pasifik dipandang sebagai mandala yang paling cocok untuk memahami pentingnya peran regionalisme dalam membangun jaringanjaringan interaksi yang sifatnya multilateral. Di kawasan Asia Pasifik ditemukan apa yang oleh George Shultz disebut sebagai “a web of cooperative realities” dan ini merupakan perkembangan yang sangat penting dalam hubungan internasional kontemporer.

1

Republik Rakyat China (RRC) adalah salah satu negara yang patut di perhitungkan sekarang di kawasan Asia Pasifik. Kenyataan ini dapat dilihat dimana hampir di semua negara di kawasan ini memiliki kerjasama dengan RRC. Keterlibatan RRC di kawasan Asia Pasifik membuat AS merasa terancam keberadaannya karena mulai tampak kekuatan baru. 1

Bantarto Bandoro. 1996. Agenda dan Penataan Keamanan di Asia Pasifik. Jakarta: CSIS. hal. 4

2

Kawasan Asia Pasifik merupakan kawasan potensial bagi kedua kekuatan baru abad ini. Ini disebabkan negara-negara di kawasan ini merupakan salah satu jaminan kelangsungan hidup bagi kedua negara besar ini. . Pasca penyerangan pada tanggal 7 Desember 1941 yang dilakukan oleh Jepang di Pangkalan Angkatan Laut AS di Pearl Harbour, Hawaii, membuat AS sadar betapa pentignya kawasan Asia Pasifik bagi keamanan wilayahnya.2 Hal ini disebabkan karena Asia Pasifik berbatasan langsung dengan kawasan AS di bagian pantai timur. Melihat ancaman ini AS perlu membuat strategi guna menjaga pertahanan dan keamanannya sebab jika tidak di disiati dengan baik akan mengancam kebijakan AS. AS adalah satu-satunya negara yang dalam kurun waktu satu dasawarsa ini menjadi hegemoni dunia. Negara yang menjadi pemenang dalam perang dingin ini mampu menunjukkan kedigdayaannya di dunia internasional. Tak dapat terelakkan lagi bahwa AS memiliki kemapanan dalam berbagai sektor baik itu sumber daya manusia, sumber daya alam, industri, teknologi, militer, dan pemerintahan. National Power inilah yang sekarang ini hampir dimiliki oleh RRC. China dalam beberapa tahun terakhir telah banyak melakukan investasi dalam memodernisasi militernya dimana diduga kuat oleh banyak prediksi akan memicu perlombaan senjata, pengembangan senjata nuklir, modernisasi kekuatan militer (termasuk dengan teknologi informasi). Belum 2

Amir F. Hidayat & H.G. Abdurrasyid. 2006. Ensiklopedi Negara-negara di Dunia. Bandung: Pustaka Setia. h. 406.

3

lagi dimilikinya kekuatan nuklir membuat kekuatan militer China lebih besar dari pada waktu-waktu sebelumnya. Kekuatan militer sebagai akibat perlombaan senjata ini yang sejalan dengan pertumbuhan ekonomi China yang dapat menyebabkan berbagai manuver geopolitik yang mengarah kepada sistem keamanan Asia Pasifik yang rawan terhadap rivalitas. Hal ini dapat dilihat pada kebijakan China yang semakin asertif, khususnya dalam hal klaim-klaim teritorial dan sikapnya yang agresif terhadap negara-negara yang memiliki sengketa wilayah dengannya. Sikap keras China terhadap beberapa negara di ASEAN, seperti Vietnam, Filipina, Malaysia dan Brunei Darussalam dalam sengketa di Laut Cina Selatan serta terhadap Jepang dalam sengketa atas Kepulauan Senkaku membuat negaranegara di kawasan ini melihatnya sebagai indikasi dari meningkatnya ancaman China. Bahkan AS dan sekutunya mulai waspada terhadap indikasi yang mengancam ini. Ancaman lainnya adalah respon China pasca dua hari setelah AS menandatangani perjanjian dengan Australia mengenai penempatan Darwin sebagai pagkalan militer AS, dimana China mengumumkan segera melakukan latihan militer di kawasan Pasifik Barat. Bahkan China akan meluncurkan patroli bersama dengan tiga negara di Sungai Mekong, yaitu Laos, Myanmar, dan Thailand untuk mengembalikan perlayaran dan jaminan keamanan di sungai itu. Keempat negara ini akan mengeksplorasi lebih banyak cara untuk meningkatkan keamanan di perairan itu, dan China

4

akan membantu melatih dan mempersenjatai polisi di Laos dan Myanmar untuk melakukan patroli.3 Kebijakan pemerintah RRC untuk meningkatkan power nya di sektor militer membuatnya harus meningkatkan anggaran belanja militernya yang pada tahun 2010 adalah 7,5% dan kini di tahun 2011 menjadi 12,7%.4 Kebijakan ini pun membuat negara-negara tetangganya merasa terancam, terlebih lagi AS yang selama ini merasa disaingi oleh RRC. Meningkatnya Military Capability yang dimiliki oleh RRC, tidak lain karena anggarannya dikeluarkan guna: research development, memodernisasi teknologi dan industri militer, eksport-import senjata tiap tahun selalu dalam keadaan surplus, kepemilikan senjata nuklir, serta kepemilikan pangkalan militer di luar negeri. Dalam

politik

luar

negerinya,

RRC

untuk

meningkatkan

pengaruhnya di wilayah Asia Pasifik bukan saja memberi bantuan-bantuan ekonomi tetapi juga di segi militer dia melakukan kerjasama dengan negaranegara di Asia Pasifik dalam bidang militer. Kerjasama itu dapat dilihat dari latihan militer, serta kerjasama dalam pembelian senjata. Aktifitas militernya pun dapat dilihat dimana RRC membangun pangkalan militer di Asia Pasifik, yaitu di daerah Asia Tenggara khususnya di Myanmar.

3

Desy Saputra. China Akan Luncurkan Patroli Sungai Mekong. on line. http://www.antaranews.com/berita/286606/china-akan-luncurkan-patroli-sungai-mekong diakses tanggal 29 Desember 2011. 4 China Says it Will boost its defence budget in 2011. on line. http://www.bbc.co.uk/news/business12631357 diakses tanggal 29 Desember 2011.

5

Melihat kebijakan politik luar negeri yang dilakukan RRC, direspon dengan cepat oleh AS dengan meningkatkan strategi militernya sebagai bagian dari kebijakan luar negerinya di Asia Pasifik. Berdasarkan doktrin pertahanan AS adalah pertahanan global, mencegah dan memusnahkan musuh sejak jauh sebelum menyentuh tanah airnya. Itulah yang membuat AS menjalin aliansi dengan banyak negara dan membangun pangkalan militer dimana-mana, termasuk di Australia Utara dimana AS akan menaruh korps marinirnya di Fort Robertson, Darwin. AS akan mulai menempatkan 250 orang marinirnya di Darwin dan jumlahnya akan terus ditingkatkan hingga 2.500 orang.5 AS tidak akan membangun pangkalanpangkalan baru di benua itu, tetapi akan menggunakan fasilitas pasukan Australia. Perjanjian jangka panjang penempatan kekuatan militer AS di Darwin dengan Australia ini merupakan gelar kekuatan di kawasan pasifik yang pertama kalinya sejak berakhirnya perang Vietnam. Motif keberadaan marinir AS di Fort Robertson, adalah untuk mewujudkan peningkatan kerjasama militer di antara Australia dan AS. Marinir itu dimaksudkan menjadi gugus tugas reaksi cepat operasi non militer jika terjadi bencana alam di Australia dan kawasan sekitarnya.

5

Dan Lothian & Lesa Jansen. U.S. Military Footprint to Grow in Australia. on line. http://whitehouse.blogs.cnn.com/2011/11/16/u-s-military-footprint-to-grow-inaustralia/?iref=allsearch diakses pada tanggal 29 Desember 2011.

6

B.

Batasan dan Rumusan Masalah Pengaruh Republik Rakyat China (RRC) dari segi militer di Asia Pasifik jelas membuat Amerika Serikat (AS) memberikan respon, dimana AS membuat strategi militer guna membendung pengaruh RRC di kawasan strategis ini. Kawasan Asia Pasifik menjadi objek dalam pertarungan kekuatan antara aktor lama, AS dengan aktor baru, RRC dimana mereka saling beradu kekuatan. RRC sendiri disini ingin menjadi penetral kekuatan dari AS yang telah lama berkepentingan di kawasan ini. Dalam pembahasan ini penulis juga akan memfokuskan pada tahun 2008 dimana pada masa ini jelas sekali terjadi rivalitas antara AS dan RRC. Hal ini tidak lain karena pada masa pemerintahan ini adalah moment dimana Amerika Serikat dan RRC secara sadar maupun tidak sadar saling memperlihatkan kemampuan serta kecanggihan militernya dan berani terang-terangan menunjukkan rivalitas mereka di kawasan Asia Pasifik. Rivalitas militer inilah yang nantinya akan menjadi pembahasan dari penulis. Penulis juga akan membatasi pembahasan ini pada pengaruh RRC di Asia Pasifik dalam bidang militer. Hal ini disebabkan, pertumbuhan ekonomi RRC yang semakin meningkat tiap tahunnya dimana secara langsung maupun tidak langsung jelas akan berdampak pada kapabilitas dan kemapanan militernya. Kemampuan militer RRC inilah yang nantinya akan menjadi ancaman bagi Amerika Serikat di kawasan Asia Pasifik.

7

Kemudian dari bahasan yang telah penulis uraikan dalam latar belakang masalah, maka penulis merumuskan penelitian ini untuk menjawab pertanyaan: 1.

Bagaimana bentuk pengaruh RRC di Asia Pasifik dalam bidang militer?

2.

Bagaimana

bentuk

strategi

militer

Amerika

Serikat

dalam

membendung pengaruh RRC di Asia Pasifik ? C.

Tujuan dan Kegunaan Penelitian 1.

Tujuan Penelitian Sesuai dengan batasan pada perumusan masalah, penelitian ini bertujuan untuk: 1. Mengetahui dan menganalisa bagaimana bentuk pengaruh RRC di Asia Pasifik dalam bidang militer. 2. Mengetahui dan menganalisa bagaimana bentuk strategi militer Amerika Serikat dalam membendung pengaruh RRC di Asia Pasifik.

2.

Kegunaan Penelitian Apakah tujuan tersebut dapat dicapai, maka penelitian ini: 1. Diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi pengembangan studi Ilmu Hubungan Internasional di masa mendatang.

8

2. Diharapkan dapat memberikan informasi dan menjadi bahan kajian para peneliti Ilmu Hubungan Internasional serta pemerhati masalah-masalah internasional. 3. Diharapkan dapat memberikan informasi kepada akademisi dan praktisi yang mengambil kebijakan. D.

Kerangka Konseptual Perubahan-perubahan

cepat

yang

terjadi

dalam

hubungan

internasional telah memunculkan berbagai isu-isu, baik dari politik, ekonomi, sosial, budaya, hingga militer. Hal ini tidak lain untuk tetap menjaga eksistensi dirinya dengan tangible maupun intangible powers yang dimilikinya demi mencapai dan memperjuangkan tujuan dan kepentingan nasional.6 David N. Farnsworth mendefinisikan perbedaan antara tangible dan intangible powers, dimana dalam hal ini bagi pandangan ini bahwa: unsur-unsur yang bersifat tangible adalah unsur-unsur yang terdiri atas, penduduk, geografis, sumber-sumber daya alam, kekuatankekuatan ekonomi, kekuatan militer. Sedangkan untuk unsur-unsur yang berkategorikan sebagai yang bersifat intangible terdiri dari unsur-unsur seperti, national morale, nation leadership dan sistem politik.7 Konsep kepentingan nasional merupakan dasar suatu negara melakukan hubungan internasional dengan negara-negara lain. Hal ini dikarenakan agar tujuan nasional suatu negara dapat tercapai dengan tetap

6

Anak Agung Banyu Perwita. 2006. Pengantar Ilmu Hubungan Internasional. Jakarta: Remaja Rosdakarya. h.41. 7 P. Anthonius Sitepu. 2011. Studi Hubungan Internasional. Yogyakarta: Graha Ilmu. h.186.

9

mempertahankan power bahkan lebih dari itu. Power adalah alat yang digunakan suatu negara semata-mata untuk mengontrol negara lain dalam menjalin hubungan internasional. Jadi dapat dikatakan bahwa kepentingan nasional adalah: tujuan fundamental dan faktor penentu akhir yang mengarahkan para pembuat keputusan dari suatu negara dalam merumuskan kebijakan luar negerinya. Kepentingan nasional suatu negara secara khas merupakan unsur-unsur yang membentuk kebutuhan negara yang paling vital, seperti pertahanan, keamanan, militer, dan kesejahteraan ekonomi.8 Adanya kepentingan nasional serta power yang dimiliki suatu negara, maka negara akan merefleksikannya ke dalam kebijakan politik luar negeri yang dipengaruhi oleh kondisi dalam negeri suatu negara. Politik luar negeri juga dapat diartikan sebagai suatu bentuk kebijaksanaan atau tindakan yang diambil dalam hubungannya dengan situasi/aktor yang ada di luar batas-batas wilayah negara.9 Politik luar negeri inilah yang nantinya menjadi dasar suatu negara untuk melakukan aktifitasnya dengan negara lain dalam hubungan internasional. Terdapat dua unsur utama dalam politik luar negeri, yaitu: tujuan nasional dan sarana nasional. Strategi militer merupakan salah satu sarana dalam

menjalankan

kebijakan

politik

luar

negeri.

Berdasarkan

pegertiannya Cathal J. Nolan dalam The Greenwood Encyclopedia of International Relations , menjelaskan strategi adalah:

8 9

Anak Agung Banyu Perwita, op cit., hal 35. P. Anthonius Sitepu, op cit. , hal. 178.

10

a grand plan designed to obtain an ultimate military or political goal, by whatever means-political, economic, military, or diplomatic; … Strategy in this, its fullest sense refers to the art and science of using the policy goals, or win its wars, by the best possible means (those least wasteful of lives, treasure, or other national interests). Strategy thus involves a great deal of planning over a long period and employs the full resources of the military, intelligence, and diplomacy. A narrower sense of the terms is the employment of armed force to reach specific military objectives in a war…10 Strategi militer yang direncanakan merefleksikan bagaimana kapabilitas pertahanan suatu negara. Kapabilitas pertahanan negara dikaitkan dengan kemampuan negara. Alfin Toffler mengatakan bahwa kekuatan dan kemampuan negara di era reformasi berasal dari tiga hal,yaitu: kemampuan mempengaruhi serta menekan negara lain (power/politics) yang antara lain melalui penggunaan kekuatan angkatan bersenjata (militer); wealth (ekonomi); dan knowledge (ilmu pengetahuan dan teknologi). 11 Elemen ekonomi inilah yang kemudian diperhitungkan sebagai faktor penentu dari kekuatan elemen militer suatu negara. Berdasarkan sejarah, selalu terdapat korelasi positif antara elemen ekonomi dengan elemen militer suatu negara. Awalnya, kekuatan militer diperlukan sebagai dasar

stabilitas

domestik

dan

luar

negeri

untuk

terlaksananya

pembangunan ekonomi; sementara untuk jangka panjang elemen ekonomi

10

Cathal J. Nolan. 2002. The Greenwood Encyclopedia of International Relations. Vol. 4. Westport: Greenwood Press. h. 1602. 11 Wibawanto Nugroho. “Pertahanan Negara Dikaitkan dengan Kemampuan Negara”. Verity. Vol.1. no.1. hal.70.

11

merupakan faktor yang paling signifikan dan menentukan bagi nasib kekuatan militer suatu negara.12 Dalam

perkembangannya

pun,

setiap

negara-negara

yang

bertetangga atau bahkan yang berada dalam satu kawasan atau regional, menjalin hubungan yang lebih erat dalam berbagai bidang. Hubungan multilateral yang terjalin dalam satu kawasan, kini pun lebih dikenal dengan istilah regionalisme. Greenwood Encyclopedia of International Relations , menjelaskan pengertian regionalisme, yaitu: a policy favoring regional over universal associations as the optimum path to international organizations. Some analysts view regional integration as merely an interm step to construction of global organizations. Other see it as a possible serious obstacle to univeralism should regional trade and/or political blocs develop.13 Adanya regionalisme, membuat negara-negara dalam satu regional perlu menciptakan suatu konsep yang bernama regional security. Regional security sendiri berkaitan dengan keamanan bersama dalam satu regional untuk menghindari konflik dan tetap menciptakan perdamaian. Keamanan bersama sengaja dirancang untuk menghindarkan potensi suatu agresi yang datang dari kekuatan-kekuatan luar. 14

12

Ibid, hal 71 Cathal J. Nolan. 2002. The Greenwood Encyclopedia of International Relations. Vol. 3. Westport: Greenwood Press. h. 1385 14 P. Anthonius Sitepu, op cit. , hal. 159. 13

12

E.

Metode Penelitian 1.

Tipe Penelitian Dari beberapa rumusan masalah yang diambil oleh penulis, maka penulisan dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Dalam penelitian deskriptif ini, penulis mencoba memberikan gambaran mengenai bentuk pengaruh RRC di Asia Pasifik dalam bidang militer, serta bentuk strategi militer AS dalam membendung pengaruh RRC di Asia Pasifik.

2.

Teknik Pengumpulan Data Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah telaah pustaka (library research), yaitu dengan cara mengumpulkan data dari literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas, dan kemudian menganalisanya. Literatur ini berupa buku-buku, dokumen, jurnal-jurnal, majalah, surat kabar, dan situs-situs internet ataupun laporan-laporan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan penulis teliti. Adapun, tempat-tempat yang akan dikunjungi selama pengumpulan data, antara lain: 1. Kedutaan Besar Amerika Serikat untuk Indonesia di Jakarta 2. Perpusatakaan Ali Alatas Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia di Jakarta 3. Perpustakaan Pusdiklat Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia di Jakarta 13

4. Perpustakaan Centre For Strategic and International Studies (CSIS) di Jakarta 5. Perpustakaan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) di Jakarta 6. Perpustakaan Freedom Institute di Jakarta 7. Perpustakaan Universitas Indonesia di Depok 3.

Jenis Data Dalam penulisan ini, jenis data yang penulis gunakan adalah data sekunder dari berbagai literatur terkait dan data primer dari hasil interview dengan narasumber yang ahli di bidangnya. Adapun data sekunder yang dibutuhkan adalah data mengenai bentuk pengaruh RRC di Asia Pasifik dalam bidang militer, serta data mengenai bentuk strategi Amerika Serikat dalam membendung pengaruh RRC di Asia Pasifik.

4.

Teknik Analisis Data Teknik analisis data yang digunakan oleh penulis dalam menganalisis data hasil penelitian adalah teknik analisis kualitatif. Adapun dalam menganalisis permasalahan digambarkan berdasarkan fakta-fakta yang ada, kemudian mengubungkan fakta tersebut dengan fakta lainnya sehingga menghasilkan sebuah argumen yang tepat. Sedangkan, data kuantitatif memperkuat ananlisis kualitatif.

14

BAB II TELAAH PUSTAKA

A.

Konsep Kebijakan Luar Negeri Konsep kebijakan luar negeri merupakan konsep yang selalu digunakan

untuk melakukan hubungan internasional antar negara dalam merefleksikan kepentingan nasionalnya masing-masing. Hal ini dilakukan untuk merumuskan sikap apa yang sebaiknya diambil suatu negara untuk mencapai kepentingannya dalam tataran bilateral, multilateral, regional, bahkan global. Keputusan politik luar negeri yang dirumuskan dalam kebijakan ini pun terkadang menjadi ancaman bagi negara lain karena merasa terancam. Kepentingan nasional sendiri yang merupakan panduan untuk melaksanakan kebijakan luar negeri, secara harfiah jika kita menggunakan pendekatan realis atau neorealis maka kepentingan nasional diartikan sebagai kepentingan negara sebagai unitary aktor yang penekanannya pada peningkatan national power (kekuasaan nasional) untuk mempertahankan keamanan nasional dan survival dari negara tersebut. Untuk tetap berdiri sebagai negara berdaulat suatu negara harus mempertahankan kedaulatan atau yurisdiksinya dari campur tangan asing. Selain itu negara itu berkepentingan untuk mempertahankan keutuhan wilayahnya (territorial integrity) sebagai wadah bagi entitas politik tersebut. Dengan

15

demikian ada pembedaan antara kepentingan nasional yang bersifat vital atau esensial dan ada juga kepentingan nasional yang bersifat non-vital atau sekunder. Kepentingan nasional yang bersifat vital biasanya berkaitan dengan kelangungan hidup negara tersebut serta nilai-nilai inti (core values) yang menjadi identitas kebijakan luar negerinya. Kalau kepentingan vital atau strategis suatu negara menjadi taruhan dalam interaksinya dengan aktor lain, maka negara tersebut akan menggunakan segala instrumen yang dimilikinya termasuk kekuatan militer untuk mempertahankannya. Kepentingan nasional non-vital atau sekunder tidak berhubungan secara langsung dengan eksistensi negara itu tetapi tetap diperjuangkan melalui kebijakan luar negeri. 15 Dari perspektif rentang waktu, Paul R.Viotti dan Mark V. Kauppi membedakan tujuan kebijakan luar negeri jangka pendek, menengah dan panjang menyangkut tiga isu penting dalam politik global yaitu keamanan, ekonomi dan identitas. Dalam tabel berikut keduanya memberikan contoh kebijakan luar negeri yang berkaitan dengan tiga isu tersebut berdasarkan rentang waktu yang dicakupnya.

15

Aleksius Jemadu. 2008. Politik Global dalam Teori dan Praktik. Yogyakarta: Graha Ilmu. h. 6769.

16

Tabel 1: Konsep Kebijakan Luar Negeri Tujuan Kebijakan Luar Negeri Jangka Pendek Jangka Jangka Panjang (Tingkat (Tidak mendesak, Menengah Contoh Isu-isu pentingnya (Tidak mendesak tetapi nilai bervariasi, sering tapi tetap penting) pentingnya lebih urgensinya tinggi) tinggi) Upaya Perang Merundingkan Mempertahankan Mencapai (Keamanan) gencatan senjata; fungsi penjagaan perdamaian yang memisahkan perdamaian yang langgeng; pihak-pihak yang efektif; mengelola menyelesaikan bertikai. konflik yang tak konflik dan terselesaikan dan rekonsiliasi. mencegah eskalasi kekerasan. Perdagangan Mengajak pihak Menciptakan Menjamin tatanan (Ekonomi) yang lain untuk lingkungan yang perdagangan yang memberikan kondusif untuk bebas secara konsesi dalam perluasan global. perdagangan hubungan berupa penurunan perdagangan. tarif atau hambatan perdagangan lainnya. Sumber: Paul R. Viotti and Mark V. Kauppi.16 Tidak semua negara selalu berhasil dalam mengatasi kendala-kendala yang dihadapinya dalam lingkungan eksternal. Hal ini sangat ditentukan oleh konsep lain yang terkait dengan kebijakan luar negeri yaitu kapabilitas nasional (national capabilities). Di tengah arus globalisasi yang penuh dengan persaingan dan meningkatnya ancaman keamanan non-tradisional suatu negara dituntut untuk meningkatkan kapabilitas nasional dalam berbagai aspeknya. Dalam konteks ini yang dimaksudkan kendala atau hambatan dalam pencapaian tujuan kebijakan luar 16

Aleksius Jemadu. 2008. Politik Global dalam Teori dan Praktik. Yogyakarta: Graha Ilmu. h.71 dalam buku Paul R. Viotti dan Mark V. Kauppi. 1990. International Relations Theory: Realism, Pluralism, Globalism. New York: Macmillan Publishing Company. hal. 89.

17

negeri adalah situasi atau kondisi yang menciptakan kesulitan atau resiko dan biaya tinggi bagi aktor untuk mencapai tujuannya. Kendala eksternal bisa muncul dari negara-negara tetangga yang menunjukkan sikap permusuhan dan secara sengaja menghambat pencapaian tujuan negara lawannya. Di samping kendala eksternal tentu ada juga kendala internal yang berkaitan dengan situasi dan kondisi domestik suatu negara serta kemampuan pemerintahnya untuk memobilisasi sumberdaya yang tersedia untuk pencapaian tujuan kebijakan luar negeri. Dalam berbagai literatur kebijakan luar negeri penggunaan konsep kekuasaan atau power sering dicampuradukkan dengan penggunaan konsep lain seperti pengaruh (influence), otoritas (authority), kekuatan (force). Tetapi melalui penjelasan dan contoh berikut ini kiranya kita dapat membedakan penggunaannya dalam analisis kebijakan luar negeri. Konsep pengaruh berkaitan dengan kemampuan untuk mengatur atau mengubah perilaku individu atau kelompok. Negara X dikatakan memiliki pengaruh terhadap negara Y bila negara Y mengharuskan dirinya melakukan suatu aktivitas sesuai dengan kehendak negara X. Tanpa pengaruh itu negara Y tidak mungkin mau melakukan kegiatan tersebut.17 Pelaksanaan pengaruh bisa dilakukan dengan cara yang memaksa (coercive) dan tidak memaksa (non-coercive). Penggunaan paksaan termasuk mengeluarkan ancaman atau penggunaan kekuatan (force) untuk mengubah

17

Aleksius Jemadu. Ibid. h. 70.

18

perilaku. Otoritas (authority) adalah kemampuan untuk menghasilkan atau menjamin kepatuhan karena ada penerimaan secara sukarela hak dari pihak yang diberi otoritas tersebut untuk membuat keputusan yang sifatnya mengikat. Karena sifat politik global yang anarkhis, menurut pandangan kaum realis politik global lebih banyak menggunakan konsep power (kekuasaan) daripada otoritas yang lebih banyak digunakan untuk politik domestik. Konsep kekuasaan (power) itu sendiri diartikan sebagai kemampuan untuk menentukan hasil akhir (outcome) dari suatu proses interaksi. Karena itu kekuasaan merupakan bentuk penggunaan pengaruh yang bersifat memaksa individu atau negara lain melakukan sesuatu tindakan yang tidak dikehendainya atau tidak dikehendaki oleh anggota komunitas yang lain. Force atau kekuatan mengacu pada penggunaan atau ancaman penggunaan kekuatan fisik secara nyata untuk memberikan hukuman atau memaksa aktor lain untuk mewujudkan tujuan dari aktor yang menggunakan kekuatan tersebut. 18 Konsep kapabilitas nasional mengandung arti yang lebih konkrit dan dapat diukur dibandingkan dengan konsep national power. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa national power suatu negara dibangun dari kapabilitas yang multidimensional. Selain itu konsep kapabilitas nasional yang sangat penting dalam pelaksanaan kebijakan luar negeri mencakup aspek yang luas dan karena itu dalam pemakaiannya selalu dalam bentuk jamak (national capabilities). Dalam kondisi politik global yang semakin kompetitif dan masih penuh dengan konflik kapabilitas nasional suatu negara menjadi elemen yang penting dalam pelaksanaan 18

Aleksius Jemadu. 2008. Ibid. h. 71.

19

kebijakan luar negerinya. Biasanya negara dengan tingkat pembangunan ekonomi dan teknologi yang kuat juga pada saat yang sama memiliki kapabilitas militer yang kuat. Hal ini disebabkan oleh keterkaitan antara peralatan militer yang canggih dengan biaya yang mahal yang tidak bisa ditanggung oleh negara-negara berkembang. Paul R. Viotti dan Mark V. Kauppi menyusun suatu kerangka analisis sederhana berdasarkan suatu hipotesis bahwa pencapaian tujuan kebijakan luar negeri sangat ditentukan oleh keterkaitan antara konsep kepentingan nasional yang menjadi acuan perumusan tujuan kebijakan luar negeri, peluang dan kendala yang ada di lingkungan eksternal dan internal, serta kapabilitas nasional untuk mewujudkan pencapaian tujuan tersebut.19 Para ahli Hubungan Internasional menggunakan cara yang berbeda-beda dalam mengelaborasi konsep kapabilitas nasional serta komponen-komponen utamanya. Realitas politik global yang sangat kompleks dewasa ini menuntut agar kapabilitas nasional harus memperhitungkan perkembangan teknologi komunikasi dan militer yang semakin canggih sehingga faktor geografis dan kekayaan sumberdaya alam tidaklah lagi secara mutlak menentukan superioritas suatu negara terhadap negara-negara lain. Dalam masyarakat pasca-industri sekarang ini ada kebutuhan untuk meninjau kembali cara kita mengukur national power suatu negara. Biasanya para ahli Hubungan Internasional membaginya ke dalam dua bagian yang besar yaitu kapabilitas nasional yang bersifat tangible (nyata, dapat

19

Aleksius Jemadu. 2008. Ibid. h. 71.

20

diamati secara empiris, dengan indikator pengukuran yang jelas) dan yang bersifat intangible (abstrak dan pengukurannya bersifat kualitatif). Dalam perkembangan terakhir beberapa penulis memperkenalkan pembedaan antara hard power (kekuasaan mliter dan teknologi) dan soft power (nilai-nilai, kebudayaan dan pola konsumsi) di mana kedua-duanya penting dalam pencapaian tujuan kebijakan luar negeri dalam era globalisasi sekarang ini. Paul R. Viotti dan Mark V. Kauppi menyebutkan ada sekurang-kurangnya empat kategori kapabilitas nasional suatu negara yaitu kapabilitas politik, kapabilitas sosial dan budaya, kapabilitas yang berkaitan dengan geografi, ekonomi dan teknologi serta kapabilitas militer, yang termasuk ke dalam kapabilitas politik adalah sumberdaya manusia, teknologi komunikasi, reputasi atau citra suatu negara di mata internasional, dan hakekat budaya politik dan sistem politiknya. Kapabilitas sosial dan budaya suatu masyarakat terdiri dari tingkat kohesi sosialnya, tingkat pendidikan, sistem nilai yang dianut, etos kerja dan sikap positifnya terhadap kemajuan, selanjutnya ada faktor geografi, ekonomi yang biasanya diukur dengan GNP (Gross National Product), dan penguasaan teknologi khususnya teknologi yang memberikan nilai tambah atau value added yang tinggi kepada komoditi ekspornya. Akhirnya kapabilitas militer sebagai unsur kapabilitas nasional terdiri dari kemampuan senjata konvensional dan senjata nuklir. Pemilikan senjata nuklir meningkatkan political leverage suatu negara dalam kebijakan luar negeri sehingga diperhitungkan oleh negara-negara lain.

21

B.

Konsep Strategi Militer Terdapat dua unsur utama dalam politik luar negeri, yaitu: tujuan nasional

dan sarana nasional. Strategi militer merupakan salah satu sarana dalam menjalankan kebijakan luar negeri. Berdasarkan pegertiannya Cathal J. Nolan dalam The Greenwood Encyclopedia of International Relations , menjelaskan strategi adalah: a grand plan designed to obtain an ultimate military or political goal, by whatever means-political, economic, military, or diplomatic; … Strategy in this, its fullest sense refers to the art and science of using the policy goals, or win its wars, by the best possible means (those least wasteful of lives, treasure, or other national interests). Strategy thus involves a great deal of planning over a long period and employs the full resources of the military, intelligence, and diplomacy. A narrower sense of the terms is the employment of armed force to reach specific military objectives in a war…20 Negara menggunakan strategi untuk mewujudkan kepentingan nasionalnya. Dimana strategi dilakukan untuk memperkirakan seberapa jauh hasil yang akan dicapai nantinya. Selain itu negara sebagai aktor utama dalam percaturan internasional harus memiliki nilai yang menjual dalam arti ada kemampuan yang dimilikinya, sehingga ia disegani oleh lawannya. Seperti yang digambarkan oleh Jon C. Pevehouse dalam bukunya yang berjudul International Relations: Actors use strategy to pursue good outcomes in bargaining with one or more other actors. States deploy power capabilities as leverage to influence each other‟s actions. Bargaining is interactive, and requires an actor to take account of other actor‟s interests even while pursuing its own. Sometimes bargaining communication takes place through actions rather than words.21

20

Cathal J. Nolan. 2002. The Greenwood Encyclopedia of International Relations. Vol. 4. Westport: Greenwood Press. h. 1602. 21 Joshua S. Goldstein dan Jon C. Pevehouse. 2010. International Relations. Longman: New York. h. 71.

22

Hal ini tidak terlepas dari paradigma realisme, yang mengatakan: Classical realists emphasize statecraft-the art of managing state affairs and effectively maneuvering in a world of power politics among sovereign states. Power strategies are plans actors use to develop and deploy power capabilities to achieve their goals.22 Strategi adalah seluruh keputusan kondisional yang menetapkan tindakantindakan yang akan dan yang harus dijalankan guna menghadapi setiap keadaan yang mungkin terjadi di masa depan. Merumuskan suatu strategi berarti memperhitungkan semua situasi yang mungkin dihadapi pada setiap waktu di masa depan dan kemudian dari semenjak sekarang sudah menetapkan atau menyiapkan tindakan mana yang akan diambil atau dipilih kelak, guna menghadapi realisasi dari setiap kemungkinan tersebut. Pada akhir abad ke-20 dan abad ke-21 sekarang ini, nampak makin pentingnya pendekatan strategi yang dikemukakan Sun Tzu23. Sebagaimana sudah diutarakan, di masa kini kekuatan saja, termasuk kekuatan senjata penghancul massal, belum tentu dapat membawa keberhasilan. Sebaliknya, yang lebih penting sekarang adalah melakukan pendekatan yang tepat, termasuk di luar kekuatan militer untuk menetralisasi kekuatan lawan sehingga tercapai kemenangan damai. Terbukti bahwa kemenangan perang dalam arti militer dan penggunaan kekerasan

22

Ibid, h. 71.

23

Sun Tzu adalah pakar militer China yang berpengaruh besar terhadap pemikiran militer pada umumnya yang hidup pada tahun 500 SM yang melahirkan karya terkenal The Art of War yang ditulis antara tahun 400 dan 320 SM. Sebanyak 13 esei kecilnya tetap yang terbaik sepanjang masa. Termasuk jika dibandingkan dengan Clausewitz, yang mengulas topik strategi 22 abad kemudian. Pemikiran Sun Tzu, kemudian banyak mempengaruhi pikiran militer Jepang di samping pada bangsa China sendiri.

23

jauh dari mencukupi untuk mencapai tujuan politik padahal setiap perang dimulai karena melakukan itu hendak mencapai tujuan politik tertentu.24 Strategi dirumuskan tidak hanya dalam “milieu” waktu, ia jatuga memperhitungkan “milieu” ruang. Di dalam realitasnya yang menyangkut tentang strategi keamanan dan pertahanan merupakan suatu keseluruhan yang dapat dibedakan antara strategi pertahanan dan strategi keamanan. Perbedaan antara strategi pertahanan dan strategi keamanan disebabkan oleh sebab inisial yang harus diperhitungkan di dalam kedua jenis strategi tadi. Strategi pertahanan dirumuskan untuk menghadapi gangguan-gangguan terhadap kemerdekaan nasional yang sebab inisialnya datang dari wilayah nasional.25 Strategi militer yang direncanakan merefleksikan bagaimana kapabilitas pertahanan suatu negara. Kapabilitas pertahanan negara dikaitkan dengan kemampuan negara. Alfin Toffler mengatakan bahwa kekuatan dan kemampuan negara di era reformasi berasal dari tiga hal,yaitu: kemampuan mempengaruhi serta menekan negara lain (power/politics) yang antara lain melalui penggunaan kekuatan angkatan bersenjata (militer); wealth (ekonomi); dan knowledge (ilmu pengetahuan dan teknologi). 26 Elemen ekonomi inilah yang kemudian diperhitungkan sebagai faktor penentu dari kekuatan elemen militer suatu negara. Berdasarkan sejarah, selalu terdapat korelasi positif antara elemen ekonomi dengan elemen militer suatu 24

Sayidiman Suryohadiprojo. 2008. Pengantar Ilmu Perang. Jakarta: Pustaka Intermasa. h. 27-28. T. May Rudy. 2002. Studi Strategis dalam Transformasi Sistem Internasional Pasca Perang Dingin. Bandung: Refika Aditama. h.1. 26 Wibawanto Nugroho. “Pertahanan Negara Dikaitkan dengan Kemampuan Negara”. Verity. Vol.1. no.1. hal.70. 25

24

negara. Awalnya, kekuatan militer diperlukan sebagai dasar stabilitas domestik dan luar negeri untuk terlaksananya pembangunan ekonomi; sementara untuk jangka panjang elemen ekonomi merupakan faktor yang paling signifikan dan menentukan bagi nasib kekuatan militer suatu negara.27 Adanya strategi militer pun tak terlepas dari kapabilitas militer yang dimiliki. Seperti yang dijelakan oleh S. F. Tomajczyck dalam Dictionary of The Modern United States Military : The ability of a nationa to achieve a specific wartime objective , such as destroying a target or winning a battle. When determining one‟s military capability, four aspects must be considered: Force Structure: The number, size and composition of the combat units (e.g., airwings, divisions, ships) that make up the military force; Modernization: The technical sophistication of the combat units and their weapons and equipment; Readiness: The ability of combat units and weapons systems to deploy without without unacceptable delay and perform at the level expected of them; Sustanibility: The ability of combat units, weapon systems and equipment to maintain their level of performance and duration of combat activity in order for certain objectives to be achieved. This so-called “staying power” is typically measured in numbers of days. For instance, a Marine Expeditionary Unit (MEU) generally has a self-sustainment capability of 15 days; a Marine Expeditionary Force (MEF), 60 days.28 C.

Konsep Regional Security Dewasa ini konsep keamanan tidak hanya diartikan penjagaan keselamatan

pada tataran nation states tapi telah menjangkau ke segala bidang kehidupan. Hal

27

Ibid, hal. 71. S. F. Tomajczyk. 1996. Dictionary of The Modern United States Military. North Carolina: Mc Farland & Company. h. 383. 28

25

ini diuraikan juga oleh Ikrar Nusa Bhakti. Menurutnya konsep keamanan29 meliputi: 1. Keamanan Militer Upaya mempertahankan warga, wilayah, dan sumber daya suatu negara terhadap unsur-unsur luar. 2. Keamanan Politik Upaya

melindungi

stabilitas

organisasi

negara,

sistem-sistem

pemerintahan dan ideologi yang melegitimasinya. 3. Keamanan Ekonomi Upaya mempertahankan tingkat-tingkat kemakmuran tertentu dan kekuatan negara melalui akses pada sumber daya alam, manusia, keuangan, pasar. 4. Keamanan Masyarakat Upaya mempertahankan pola-pola tradisional atas bahasa, budaya, agama, tatanan sosial dan identitas komunal dalam konteks perubahan evolusioner. 5. Keamanan Lingkungan Upaya menjaga kelestarian ekosistem. Sebuah keadaan yang dapat membahayakan keamanan nasional merupakan perpaduan dari ancaman dan kerawanan. Keduanya berhubungan erat serta

29

Ikrar Nusa Bhakti, Dampak Krisis Ekonomi Terhadap Ketahanan ASEAN Sebagai Lembaga Kerjasama Regional, Analisis CSIS Tahun XXVII No. 4, Jakarta, 1998, hal. 338 dalam Johanis Henga Malee. “Perlombaan Senjata di AsiaPasifik dan Implikasinya terhadap Keamanan Regional”. Siklus. Vol. 1. No. 1. hal. 11.

26

berhubungan dengan keamanan baik nasional maupun internasional. Yang dapat dilakukan oleh sebuah negara untuk menangkal hal ini adalah dengan membuat sebuah kebijakan keamanan nasional yang difokuskan pada negara itu sendiri, sebagai upaya untuk meredam keamanan nasional dalam negeri, sekaligus dengan tidak melupakan kebijakan luar negeri untuk mengurangi ancaman dari luar. Adapun ancaman-ancaman dari berbagai sektor 30, yaitu: 1. Militer Ancaman militer telah menjadi hantu yang paling menakutkan dalam sejarah sebuah bangsa. Tak hanya unsur-unsur vital yang akan hancur, namun pula unsur-unsur ekosistem serta unsur kehidupan sosial politik akan mengalami akibat yang lebih fatal. Pencegahan ancaman militer sampai saat ini masih merupakan prioritas setiap negara, mengingat tentu saja mereka tidak ingin apa-apa yang telah di raih rakyatnya dalam bidang seni budaya, industri, teknologi serta seluruh aktivitas yang telah ditekuni, musnah karena peperangan. Tingkat ancaman militer terhadap suatu negara bervariasi, tergantung dari apa yang menyebabkan terjadinya konflik tersebut. Mulai dari pelanggaran batas territorial, hukuman, perebutan batas territorial negara, invasi, sampai ancaman pembumi-hangusan sebuah negara dengan adanya blockade pengeboman. Tujuannya juga beragam, mulai dari

30

T. May Rudy. Op cit, h. 33-35.

27

persoalan minor seperti pelanggaran batas laut teritorial, sampai perbedaan paham yang dianut negara lain. 2. Politik Ancaman politik lebih mengarah kepada stabilitas organisasi pemerintah. Tujuannya bisa untuk menekan pemerintah yang berkuasa dalam kebijakan yang diambil, menggulingkan pemerintah, atau menciptakan

intrik

politik

yang

mampu

mengganggu

jalannya

pemerintahan sehingga pula melemahkan kekuatan militernya. Ancaman politik boleh jadi merupakan ancaman umum yang terdapat di semua bangsa-bangsa di dunia, tanpa melihat besar atau kecilnya baik negara maupun kekuatan yang dimilikinya. Biasanya ancaman politik dari luar berkaitan erat dengan ideologi. Banyaknya paham ideologi yang masih dianut oleh rakyat sebuah negara, tentunya menyimpan bom waktu yang siap meledak setiap saat dan ancaman politik dari dalam negeri pun sama bahayanya dengan ancaman politik yang datang dari luar. 3. Sosial Perbedaan antara ancaman politik dan ancaman sosial yang dapat terjadi di sebuah negara adalah sangat tipis. Ancaman sosial biasanya terjadi sebagai imbas dari ancaman militer dan politik. Diskriminasi serta perbedaan tingkat sosial kehidupan merupakan faktor penting dalam terjadinya ancaman sosial dalam sebuah negara sebelum akhirnya menjadi ancaman politik di jajaran elit pemerintahan.

28

4. Ekonomi Ancaman ekonomi merupakan ancaman yang paling sulit diatasi dalam kaitannya dengan keamanan nasional. Bukan saja hal ini dapat berarti kokoh atau tidaknya sebuah bangsa, namun keberhasilannya pun ditentukan oleh banyak faktor. Negara dalam hal ini hanyalah salah satu aktor yang berperan dalam perekonomian dunia. Kelemahan dalam bidang ekonomi, dapat menjadi jalan bagi bangsa asing untuk mengontrol jalannya pemerintahan melalui bantuan ekonomi. Jika negara tersebut tidak mampu segera bangkit dari aspek structural tersebut, maka keruntuhan sebuah negara tinggal menunggu waktu. Hubungan antara ekonomi dan kemampuan kemiliteran saling berkaitan. Kemampuan kemiliteran suatu negara bukan hanya terletak pada persediaan dari strategi peralatan tetapi juga pada barang yang di hasilkan suatu industri yang mampu mendukung pasukan bersenjata. Untuk kekuatan utama, artinya sebuah perusahaan industry mampu menghasilkan beraneka macam senjata masa kini. 5. Ekologi Ancaman ekologi bagi keamanan nasional ibarat ancaman militer dan ekonomi yang dapat menghancurkan bentuk dasar suatu negara. Secara tradisional, ancaman ekologi bisa dilihat sebagai ketidaksengajaan, bagian dari kehidupan kondisi alam, dan suatu persoalan dari pokok persoalan bagi agenda keamanan nasional.

29

Beberapa susunan-susunan ini mulai dari ancaman militer, politik, sosial, ekonomi, dan ekologi tidak merupakan sebuah agenda statis bagi keamanan nasional. Ancaman militer masih menguasai secara teoritis dan selama politik internasional masih berbentuk anarki, ancaman militer masih tetap menjadi perhatian utama. Melihat banyaknya ancaman dari negara-negara lain bahkan ancaman dari dalam negeri sendiri membuat keresahan bagi negara-negara yang merasa terancam keeksistensiannya. Pecahnya suatu perang dapat diakibatkan oleh adanya perlombaan senjata yang secara strategis tidak stabil dan secara politis tidak terkendali. Di sini, negara-negara yang bermusuhan terkunci dalam sebuah siklus ketakutan bersama. Dalam proses ini setiap pihak sama-sama merasa terancam, kesiagaan defensif salah satu pihak dianggap bukti motif ofensif oleh pihak lain, yang selanjutnya mempersenjatai diri sebagai tanggapannya. Hal inilah yang disebut dilemma keamanan (security dilemma), yang akhirnya pihak yang satu dan atau pihak lainnya akan terus mengawasi pihak lain dan menambah persenjataan untuk kepentingan keamanan sendiri. Alternatif lain, dalam upayanya untuk memelihara keamanannya sendiri sebuah negara dapat mengambil langkah-langkah yang berdampak mengurangi keamanan negara lainnya yang pada gilirannya negara-negara itu akan mengambil langkah-langkah tertentu yang telah diambil oleh negara pertama. Negara pertama kemudian akan merasa terancam dan terpaksa mengambil tindakan lanjut yang dapat memprovokasi tindakan balasan negara lain dan seterusnya. Ini sumber munculnya pertimbangan strategi First-Strike Attack dan Second-Strike Attack 30

(Retaliation Capability), Deterrence (Upaya Penggentar), Pencegatan (Intercept) dan hal lain semacam itu. Adanya konsep keamanan dan ancaman-ancaman, melahirkan konsep perlombaan senjata (Arms Race) yang tidak lain untuk melindungi keamanan nasional (National Security), serta konsep

membangun rasa saling percaya

(Confidence Building Measures/CBMs).31 Ketiga konsep ini termasuk beberapa konsep yang digunakan dalam menganalisa terjadinya perlombaan senjata di Asia Pasifik pasca Perang Dingin. Adapun pengertian dari ketiga konsep tersebut, yaitu: 1. Perlombaan Senjata (Arms Race) Menurut Walter S. Jones perlombaan senjata adalah suatu keadaan atau susasana negara-negara yang bermusuhan terkunci dalam sebuah siklus ketakutan bersama, suatu proses yang disebut pembentukan reaksi permusuhan. Dalam proses ini setiap pihak sama-sama merasa terancam. Kesiagaan defensif salah satu pihak dianggap bukti motif ofensif oleh pihak lain, yang selanjutnya mempersanjatai diri sebagai tanggapannya. Semua pihak berusaha saling mengungguli sehingga menumbuhkan perlombaan senjata dan pasukan, baik secara kualitatif maupun kuantitatif. 2. Keamanan Nasional (National Security) Keamanan Nasional adalah bagian dari kepentingan nasional yang tidak dapat dipisahkan. Bahkan tujuan politik luar negeri untuk

31

Johanis Henga Malee. Op cit. hal. 10-12.

31

mempertahankan

kepentingan

nasional

berkaitan

dengan

upaya

mempertahankan keamanan nasional. Makna keamanan (security) bukan sekedar kondisi “aman tenteram” tetapi keselamatan atau kelangsungan hidup bangsa dan negara.32 Jelasnya national security atau keamanan nasional menurut buku International Relations: A Political Dictionary, bermakna: “The allocation of resources for the production, deployment, and employment of what we may call the coercive facilities which a nation uses in pursuing its interst” dapat diterjamahkan sebagai “pengalokasian sumber-sumber untuk produksi, implementasi, dan pelaksanaan atas apa yang disebut sebagai fasilitas koersif

yang digunakan suatu

negara

dalam mencapai

kepentingan-kepentingannya.”33 3. Membangun Rasa Saling Percaya (Confidence Building Measures/CBMs) Salah satu definisi CBMs sebagaimana dirumuskan dalam Konferensi Keamanan dan Kerjasama di Eropa yang bertempat di Helsinki tahun 1975 adalah “the need to contribute to the reduction of the dangers of armed conflict and of misunderstanding or miscalculation of military activities which could give rise to apprehension , particularly in a situation where the participating states lack clear and timely information about the nature of such activities” bahwa CBMs harus menyumbangkan 32

T. May Rudy. 2002. Studi Strategis Dalam Transformasi Sistem Internasional Pasca Perang Dingin. Bandung: Refika Aditama dalam Johanis Henga Malee. “Perlombaan Senjata di AsiaPasifik dan Implikasinya terhadap Keamanan Regional”. Siklus. Vol. 1. No. 1. Hal. 10. 33

Ibid hal. 65 dalam Johanis Henga Malee. “Perlombaan Senjata di AsiaPasifik dan Implikasinya terhadap Keamanan Regional”. Siklus. Vol. 1. No. 1. Hal. 10.

32

upaya mengurangi bahaya konflik bersenjata dan kesalahpahaman atau salah perhitungan dari kegiatan militer yang dapat meningkatkan kecemasan, terutama pada situasi di mana negara-negara yang terlibat tidak memiliki informasi yang jelas dan cepat mengenai sifat dari kegiatan tersebut. 34 Dengan demikian, salah satu fungsi dari CBMs adalah mengurangi resiko peperangan dengan meningkatkan komunikasi dan predicitability dalam suatu sistem internasional untuk mengurangi resiko tercetusnya konflik akud akibat kesalahpahaman atau kesalahan interpretasi terhadap perilaku militer dan politis negara-negara. Konsep CBMs juga dijelaskan oleh Kusnanto Anggoro, menurutnya CBMs adalah salah satu usaha untuk menciptakan saling pengertian antar negara sehingga langkah-langkah untuk

memperteguh

keamanan

melalui

peningkatan

kemampuan

pertahanan suatu negara tidak akan dianggap sebagai ancaman bagi negara lain. Dalam menumbuhkan kepercayaan yang dimaksud, ada 3 bentuk kebijakan: a. Langkah-langkah Deklaratorik (Declaratory Measures) meliputi pernyataan untuk tidak melakukan serangan pertama dalam bentuk apapun, persetujuan untuk tidak menggunakan jenis persenjataan tertentu kalau konflik bersenjata terpaksa tidak dapat dihindari.

34

David Capie dan Paul Evans. “Cinfidence-Building Measures” The Asia-Pasific Security Lexicon ISEAS. Singapore. h. 84 dalam dalam Johanis Henga Malee. “Perlombaan Senjata di AsiaPasifik dan Implikasinya terhadap Keamanan Regional”. Siklus. Vol. 1. No. 1. Hal. 12.

33

b. Tindakan-tindakan Transparansi (Tranparency Measures) yang terdiri dari tukar menukar informasi, menjalin komunikasi, pemberitahuan mengenai aktivitas militer dan pemberian ijin untuk saling melakukan observasi dan inspeksi dalam kegiatan yang berkaitan dengan keamanan bersama. c. Tindakan-tindakan Pembatasan (Constraint Measures) seperti usaha untuk membatasi resiko (risk reduction regime) melarang keberadaan sistem persenjataan tertentu di suatu kawasan. Dalam perkembangannya pun, setiap negara-negara yang bertetangga atau bahkan yang berada dalam satu kawasan atau regional, menjalin hubungan yang lebih erat dalam berbagai bidang. Hubungan multilateral yang terjalin dalam satu kawasan, kini pun lebih dikenal dengan istilah regionalisme. Greenwood Encyclopedia of International Relations , menjelaskan pengertian regionalisme, yaitu: a policy favoring regional over universal associations as the optimum path to international organizations. Some analysts view regional integration as merely an interm step to construction of global organizations. Other see it as a possible serious obstacle to univeralism should regional trade and/or political blocs develop.35 Adanya regionalisme, membuat negara-negara dalam satu regional perlu menciptakan suatu konsep yang bernama regional security. Regional security sendiri berkaitan dengan keamanan bersama dalam satu regional untuk menghindari konflik dan tetap menciptakan perdamaian. Keamanan bersama

35

Cathal J. Nolan. 2002. The Greenwood Encyclopedia of International Relations. Vol. 3. Westport: Greenwood Press. h. 1385.

34

sengaja dirancang untuk menghindarkan potensi suatu agresi yang datang dari kekuatan-kekuatan luar. 36

36

P. Anthonius Sitepu, op cit. , hal. 159.

35

BAB III PERBANDINGAN KEKUATAN AMERIKA SERIKAT DENGAN REPUBLIK RAKYAT CHINA DI ASIA PASIFIK

A.

Kekuatan Militer Amerika Serikat di Asia Pasifik Pasca penyerangan yang dilakukan oleh Jepang pada tanggal 7 Desember

1941 di Pangkalan Angkatan Laut AS di Pearl Harbour, Hawaii

37

, membuat AS

sadar betapa pentingnya kawasan Asia Pasifik bagi keamanan wilayahnya. Kawasan Asia Pasifik adalah kawasan yang berbatasan langsung dengan wilayah Amerika Serikat di bagian pantai timur. Agar tidak mengancam kebijakan Amerika Serikat, AS perlu membuat strategi untuk menjaga pertahanan dan keamanannya. Bagi Amerika Serikat, kawasan Asia Timur merupakan fokus dari kepentingannya di Asia Pasifik. Fokus kebijakan AS di Asia Timur disini mengandung pengertian kawasan Asia Timur sebagai bagian dari Asia-Pasifik sebab dinamika Asia-Pasifik sendiri berpusat di Asia Timur. Dengan demikian, analisis mengenai Asia Timur disini tidak dipisahkan dari konteks kajian hubungan internasional di Asia-Pasifik. Namun dalam perkembangan terakhir realitas hubungan internasional di Asia Pasifik, istilah Asia Timur sering dimaksudkan untuk menunjukkan suatu kawasan yang terdiri dari tiga subwilayah, yaitu Northeast Asia, Indochina dan Asia Tenggara, sehingga deskripsi Asia Timur dimulai dari Russia bagian timur sampai bagian paling selatan dari 37

Amir F. Hidayat & H.G. Abdurrasyid. 2006. Ensiklopedi Negara-negara di Dunia. Bandung: Pustaka Setia. h. 406.

36

Asia Tenggara. Kawasan ini merupakan pusat kegiatan ekonomi yang paling dinamis sehingga pernah dijuluki sebagai “keajaiban ekonomi asia timur”. Doktrin pertahanan Amerika Serikat adalah pertahanan global, mencegat dan memusnahkan musuh sejak jauh sebelum menyentuh tanah airnya. Itulah yang membuat AS menjalin aliansi pertahanadengan banyak negara dan membangun pangkalan militer di beberapa negara, serta melakukan aktivitasaktivitas militer. Ini disadari AS guna menjaga kedaulatan serta kepentingan nasionalnya. AS pun mempelajari banyak hal pasca penyerangan Pearl Harbour, serta berakhirnya Perang Dingin. Isu keamanan selalu menjadi prioritas dalam kebijakan AS. Mempertahankan power serta menyebarkan pengaruhnya merupakan beberapa yang dilakukan AS. Bahkan tak tanggung-tanggung, AS mengatakan dalam situs resminya : Refocused American foreign policy on the Asia Pacific, the world‟s fastest-growing region.38 Dalam kurun waktu beberapa tahun ini, AS semakin gencar melakukan perubahan militer, serta pembaharuan dalam teknologi militernya. Ini disadari AS karena ancaman-ancaman dari negara-negara di dunia, khususnya negara-negara di Asia Pasifik jelas memberikan ancaman secara langsung maupun tidak langsung kepada AS. Hingga kini pun AS masih memimpin sebagai negara terkuat dalam urusan pertahanan dan keamanan. Kekuatan militernya pun hingga

38

http://www.whitehouse.gov/issues/foreign-policy , on line. diakses tanggal 2 Februari 2012.

37

kini belum tertandingi. Berikut bagaimana kekuatan militer AS dibandingkan dengan kekuatan dunia lainnya: Tabel 2: The Military Balance Country US

Military Budget $739.3bn

Active Personnel 1.569.000

China

$89.8bn*

2.285.000

UK

$62.7bn

174.000

Russia

$52.7bn*

956.000

India

$31.9bn

1.325.000

Key Equipment 6.302 battle tanks 3.252 fighter/ground attack aircraft 71 submarines 450 land-based intercontinental ballistic missile launchers 7.400 battle tanks 1.669 fighter/ground attack aircraft 62 submarines 66 land-based intercontinental ballistic missile launchers 227 battle tanks 220 fighter/ground attack aircraft 11 submarines 0 land-based intercontinental ballistic missile launchers 3.310 battle tanks 1.439 fighter/ground attack aircraft 65 submarines 292 land-based intercontinental ballistic missile launchers 3.233 battle tanks 784 fighter/ground attack aircraft 15 submarines 0 land-based intercontinental ballistic missile launchers

*Anggaran resmi pada nilai tukar pasar. Banyak analis mengatakan pengeluaran aktual China pada pertahanan jauh lebih tinggu dari laporan pemerintah. Sumber: IISS, 201139

39

http://www.bbc.co.uk/news/world-us-canada-16428133

38

Strategi AS menurut Menteri Pertahanannya, Leon Panetta dimana menekankan, militer akan mempertahankan kemampuannya untuk menghadapi lebih dari satu ancaman pada satu waktu, dan akan lebih fleksibel dan mudah beradaptasi daripada di masa lalu. Walaupun terjadi pengurangan 10-15% untuk anggaran pertahanannya, namun Presiden Barack Obama mengatakan bahwa dunia harus tahu, Amerika Serikat akan mempertahankan keunggulan militernya dengan angkatan bersenjata yang gesit, fleksibel, dan siap untuk berbagi kontinjensi dan ancaman.40 Berikut merupakan gambaran kekuatan militer AS dari segi personil di seluruh dunia dan terbagi-bagi dalam beberapa kawasan: Peta 1: Personil Militer AS di Seluruh Dunia

Sumber: US Defense Manpower Data Center, 201141 Doktrin pertahanan AS adalah pertahanan global, mencegat dan memusnahkan musuh sejak jauh sebelum menyentuh tanah airnya. Itulah yang membuat AS menjalin aliansi dengan banyak negara dan membangun pangkalan 40 41

http://www.bbc.co.uk/news/world-us-canada-16430405 Ibid.

39

militer di beberapa negara di dunia, khususnya di Asia Pasifik, seperti Jepang, Korea Selatan, Thailand, Filiphina, Singapura, dan juga Australia. Berikut peta pangkalan militer AS di Asia Pasifik: Peta 2: Pangkalan Militer AS di Asia Pasifik

Sumber: US Defense Dept; militarybases.com42 Salah satu strategi yang dilakukan AS di kawasan Asia Pasifik adalah dengan yang baru-baru ini dilakukannya adalah melakukan penandatangan MoU

42

http://www.bbc.co.uk/news/world-asia-15715446

40

dengan pemerintah Australia mengenai rencana penempatan 2.500 pasukan marinir AS di Darwin, Australia.. AS akan mulai menempatkan 250 orang marinirnya di Darwin dan jumlahnya akan terus ditingkatkan hingga 2.500 orang. AS tidak akan membangun pangkalan-pangkalan baru di benua itu, tetapi akan menggunakan fasilitas pasukan Australia.43 Selain mengeluarkan kebijakan pertahanan dengan aliansi dimana rencana penempatan 2.500 pasukan marinir AS di Darwin, Australia, sudah muncul kabar terbaru bahwa Angkatan Laut AS akan menempatkan beberapa kapal perang tercepatnya di Singapura, dan di masa depan kemungkinan juga di Filiphina. Rencana itu merupakan bagian dari pemfokusan strategi militer AS di kawasan persimpangan jalur maritim, Asia Pasifik. Bahkan, AS berencana menempatkan beberapa kapal tempur pantai (littoral combat ships/LCS) kami di fasilitasi AL Singapura. Ini akan membuat AL (AS) mempertahankan postur kekuatan garis depan global AS dengan jumlah kapal dan pesawat yang lebih kecil daripada saat ini.44 Kapal-kapal yang akan ditempatkan di Singapura akan menjalankan operasi militer bersama untuk menghadapi bajak laut dan perdagangan illegal di kawasan Laut China Selatan. Selain menempatkan kapal-kapal LCS di Singapura, AS juga akan menempatkan pesawat patroli P-8A Poseidon atau peswat pengintai 43

Prayitno Ramelan. Perseteruan AS dan China di Laut China Selatan. on line http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/445558/ diakses tanggal 4 Februari 2012. 44

Dahono Fitrianto. AS Akan Tempatkan Kapal Perang di Singapura. on line. http://internasional.kompas.com/read/2011/12/16/13322567/AS.Akan.Tempatkan.Kapal.Perang.di. Singapura diakses tanggal 29 Desember 2011.

41

tak berawak pada 2025. Pesawat-pesawat itu secara rutin akan diterbangkan di atas wilayah Filiphina dan Thailand untuk membantu negara-negara itu meningkatkan kewaspadaan wilayah maritim. Langkah penempatan perlengkapan militer di negara-negara sekutu itu karena untuk sementara AS kemungkinan tidak akan sanggup menanggung ongkos finansial dan diplomatik untuk membuka pangkalan utama baru di negara lain, seperti yang ada di Jepang atau Korea Selatan. 45 B.

Kebijakan Politik Luar Negeri RRC Sebagai sebuah negara yang telah memiliki sejarah sepanjang 5000 tahun

sebelum berdirinya China pada 1949, konsep keamanan yang diyakini China saat itu masih sangat tradisional. Keamanan hanya bercerita tentang kedaulatan nasional dan integritas wilayah. Sehingga strategi keamanan yang diterapkan adalah dengan upaya penggunaan militer dan diplomasi untuk mempertahankan kedaulatan dan kepentingan integritas wilayah.46 Mulai tahun 1949 hingga 1991, konsep keamanan China mengalami empat periode evolusi, secara singkat dapat digambarkan sebagai berikut:47 1. Masa Pro-Soviet (1949-1957) Agenda keamanan China ditekankan pada keselamatan wilayahnya, konsolidasi rejim baru dan penyatuan ideologi negara. Aliansi militer

45

Ibid. Athiqah Nur Ilmi, Ibid. h. 141-142. 47 Athiqah Nur Ilmi, Ibid. h. 142-143 yang dikutip dari Wu Baiyi. The Chinese Security Concept ant Its Historical Evolution dalam www.stanley foundation.org/papers/wub.pdf . 46

42

dengan Moscow dan bersatu dengan blok Komunis dianggap sebagai penjamin keamanan utama bagi rakyat China. 2. Masa menjadi Oposisi Superpower (1958-1970) Konsep keamanan China didominasi oleh persaingan ideologi dan ancaman perang. Setelah berpisah dengan Moscow pada akhir 1950an, Beijing secara terbuka bersikap antagonis dengan kedua superpower yaitu AS dan Uni Soviet (US). Untuk mengatasi tekanan keamanan, China mencari kedekatan moral dengan negara-negara Asia, Eropa, dan Afrika. Prioritas utama keamanan bagi China saat itu yaitu bertahan dibawah agresi tiba-tiba dan mengejutkan. 3. Masa Bersatu untuk Melawan Hegemoni (1971-1981) Terdapat dua peristiwa yang diyakini oleh para pemimpin China, ancaman keamanan utama dating dari ekspansi US. Pertama, strategi AS setelah gagal dalam intervensi militer di Indochina. Kedua, kemunculan Doktrin Breznev yang berlanjut pada lanjut konflik perbatasan China-Soviet. Konsekuensinya, Beijing kembali melakukan pendekatan dengan Washington dan sekutu-sekutunya. 4. Masa Sikap Keamanan Non Blok (1982-1991) Dekade ini merupakan pengecualian di mana tidak ada ancaman serius dari luar dan yang menentang China. Selama tahun 1980-an, ketika ada kesepakatan antara dua superpower, Moscow mulai mendekati Beijing untuk rekonsiliasi. Hubungan segitiga strategis ini ditolak pada 1989. 43

Pada periode ini, China memberikan signal adanya transformasi atas warisan konsep keamanannya. Pertama, Beijing mulai menekankan pentingnya keuntungan ekonomi dan teknologi di era keterbukaan, maka China membuka diri memperluas perdagangan luar negeri dan menarik investasi seluas-luasnya. Di samping itu, pada pertengahan 1980-an, China berpartisipasi dalam negosiasi tentang rejim keamanan multipartai di bawah PBB, termasuk kesepakatan tentang senjata pemusnah, pelucutan senjata komprehensif dan ruang angkasa. Kedua, multilateralisme menempatkan China mulai melakukan kerjasama dengan negara tetangga atau beberapa masalah keamanan transnasional (missal polusi lingkungan, imigran illegal, penyelundupan obat-obatan, kejahatan lintas batas yang diorganisir, dan lain-lain). Ketiga, insiden Tiananmen dan sanksi lanjutan dari Barat membatasi interaksi Beijing dengan tantangan dometik dan eksternal. Poin utama dari “konsep keamanan baru”, sebagaimana disampaikan Presiden Jiang Zemin dalam pidatonya di UN Summit, bahwa keamanan tidak tergantung pada meningkatnya persenjataan militer dan tidak juga pada blok-blok militer keamanan. Akan tetapi keamanan seharusnya tergantung pada kepercayaan dan ikatan kepentingan bersama. Kesetaraan, persaudaraan dan hubungan yang stabil antar negara seharusnya menjadi pondasi politik bagi stabilitas dan perdamaian regional. Dialog dan kerjasama seharusnya menjadi kerangka utama

44

untuk mendukung pembangunan dan perdamaian regional.48 Adapun prinsip konsep keamanan baru yang ditekankan oleh pemerintah China, yaitu:49 1.

Membangun kepercayaan bersama bermakna bahwa setiap negara harus memahami perbedaan dalam ideologi dan sistem sosial, mengurangi mentalitas perang dingin dan kekuatan politik. Mereka harus menggalang intensitas dialog dan briefing bersama tentang keamanan satu sama lain dan kebijakan politik serta operasi penting.

2. Keuntungan bersama berarti semua negara harus memenuhi kebutuhan objektif dari perkembangan sosial di era globalisasi, menghormati kepentingan keamanan satu sama lain dan menciptakan kondisi keamanan bagi yang lain disamping memastikan bahwa kepentingan keamanan bertujuan untuk mencapai keamanan bersama. 3. Kesetaraan bermakna semua negara, kecil atau besar adalah anggota yang sejajar di komunitas internasional dan harus saling menghormati satu sama lain, memperlakukan satu sama lain sejajar dan mencegah untuk mencampuri urusan internal negara lain dan mendorong demokratisasi dalam hubungan internasional. 4. Koordinasi berarti semua negara harus mencari upaya damai dari perselisihan mereka melalui negosiasi dan membawa kerjasama yang

48

Athiqah Nur Ilmi, Ibid. h. 145-146 dalam Remin Ribao (People’s Daily) tanggal 8 September 2000, yang dikutip oleh Chon Shulong. 49 Athiqah Nur Ilmi, Ibid. h. 146 dalam Pan Zhenqiang, China‟s Security Agenda in 2004. on line info Dienst Ausgabe 2, 2004 dalam www.kas.de/proj/home/pub/37/I/year-2000/dokument_id4160/ .

45

berskala luas dan mendalam terhadap isu keamanan yang menjadi perhatian bersama juga untuk membasmi segala bahaya potensial dan mencegah pecahnya perang dan konflik. Saat ini, isu keamanan telah menjadi urusan multilateral semua negara, tidak hanya bilateral. China termasuk salah satu negara yang menekankan perlunya bilateral dan multilateral untuk mengatasi isu keamanan. Untuk mendukung upaya tersebut, China memutuskan untuk melibatkan diri di berbagai forum atau organisasi, antara lain:50 1. Pembangunan Kepercayaan Bersama (Confidence Building MeasuresCBMs) China mulai menerima dan mengadopsi model peningkatan keamanan negara sejak awal 1990-an melalui pembangunan kepercayaan bersama (CBMs) dengan berbagai negara di Asia dan lainnya. China menandatangani

sejumlah

persetujuan

dalam

rangka

CBMs,

diantaranya untuk mengatasi isu perbatasan wilayah dan urusan militer. Sebagai negara yang berbatasan langsung dengan banyak negara, China telah menandatangani sejumlah persetujuan perbatasan diantaranya dengan Rusia dan negara-negara Asia Tengah, India, Vietnam dan AS untuk keamanan maritim. Selain itu China juga menandatangani persetujuan Code of Conduct di Laut Cina Selatan dengan negara-negara ASEAN. Upaya lain yaitu pada 1996 50

Athiqah Nur Ilmi, Ibid. h. 164-167.

46

persetujuan CBMs di bidang militer khususnya wilayah perbatasan (Persetujuan Shanghai) dan pada April 1997 persetujuan pengurangan senjata di wilayah perbatasan (persetujuan Moskow). Pihak-pihak yang terlibat adalah China, Rusia, Kyrgystan, Kazakhstan dan Tajikistan. 2. Kerjasama keamanan regional Selain kerjasama bilateral CBMs, China juga lebih aktif dalam dialog keamanan multilateral dan proses kerjasama di Asia. Diantaranya, China telah menggunakan pertemuan APEC (Asia Pasific Economic Cooperation) untuk mengadakan diskusi bilateral dan multilateral dalam berbagai isu termasuk isu politik dan keamanan, khususnya diantara China, AS, Rusia, dan Jepang, termasuk dengan negaranegara ASEAN. Kemudian di dalam ARF sebagai forum keamanan resmi di Asia, dimungkinkan untuk menjadi institusi multilateral untuk kerjasama keamanan regional ini Asia Timur dan seluruh Asia. China menjadi lebih aktif di forum tersebut dengan menghimbau forum tersebut dapat meningkatkan kerjasama nasional di wilayah keamanan nontradisional seperti obat-obatan ilegal, kejahatan transnasional dan counter-terrorism. Sebagai forum yang diusulkan oleh pemerintah Thailand pada tahun 2001, ACD (Asia Cooperation Dialogue) merupakan proses resmi dari kerjasama regional Asia. Pertemuan pertama menteri luar negeri

47

dilaksanakan pada Juni 2002 di Thailand. 17 negara Asia juga ASEAN (kecuali Myanmar), China, Jepang, Korea Selatan, India, Pakistan, Bangladesh, Bahrain, Qatar berpartisipasi dalam pertemuan itu. Organisasi keamanan paling “nyata” yang China bangun bersama negara-negara tetangganya yaitu Shanghai Cooperation Organization (SCO). Dari forum “Shanghai Five” menuju SCO, China dan pemerintah negara lainnya

dalam

organisasi

ini

menemukan

kepentingan dan posisi bersama dalam mengatasi tiga hal yaitu separatisme, terorisme dan ekstrimis

keagamana. SCO telah

menyelenggarakan beberapa latihan bersama antar negara anggotanya, termasuk

“Peace

Mission

2005”

antara

China-Russia

juga

diselenggarakan di dalam kerangka ini. Namun yang lebih penting, kerjasama ini sesungguhnya bernuansa keamanan ekonomi, kaitannya dengan pengamanan jalur pipa minyak yang menghubungkan negaranegara tersebut. 3. Kerjasama Multilateral Internasional Dalam beberapa tahun belakangan ini, China sebagai salah satu negara tetap DK PBB menjadi lebih aktif dalam intervensi internasional atas isu keamanan di dunia. China bersikeras bahwa segala aksi internasional harus mendapatkan persetujuan PBB dan bahkan dipimpin oleh PBB. Dalam hal ini, China mendukung perang Teluk II karena invasi Irak atas Kuwait, operasi PBB di Kamboja pada awal

48

1990-an dan operasi PBB di Timor Timur beberapa waktu lalu. Dan China menentang aksi NATO di Kosovo pada 1999 serta tidak mendukung aksi militer Amerika dan Inggris di Irak karena mereka tidak mendapatkan persetujuan PBB. China juga mendukung dan berpartisipasi dalam berbagai operasi perdamaian PBB. 4. Kemitraan dan Multilateralisme Ad Hoc China juga mendukung dan berpartisipasi di beberapa aktivitas multilateral untuk mendorong perdamaian dan stabilitas di Asia dan dunia. Contohnya di Semenanjung Korea. China mendukung dan berpartisipasi dalam “Four-Party Talk” atas isu Korea pada pertengahan dan akhir 1990-an dan telah berupaya mendorong “ThreeParty Talk” dan “Six-Party Talk” atas isu nuklir Korea sejak 2002.

49

Peta 3: Seven Military Commands (Regions)

Tabel 3: Seven Military Commands (Regions) Basis Military Commander Political Commissar Command Beijing General FANG Fenghui General FU Tinggui (Hebei, Shanxi, Inner Mongolia) Chengdu General LI Shiming General ZHANG (Sichuan, Yunnan, Haiyang Guizhou, Tibet and Chongqing) Guangzhou General ZHANG General ZHANG Yang (Hubei, Hunan, Qinsheng Guangdong, Guangxi, Hainan) Jinan General FAN Changlong General LIU (Shandong, Henan) Dongdong Lanzhou General WANG General LI Changcai (Shaanxi, Gansu, Guosheng Ningxia, Qinghai, and Xinjiang) Nanjing General ZHU Wenquan General CHEN Guoling (Jiangsu, Zhejiang, Anhui, Fujian and Jiangxi Shenyang General CHANG General HUANG (Liaoning, Jilin and Wanquan Xianzhong Heilongjiang) Sumber: China Today51 dan berbagai sumber 51

http://www.chinatoday.com/arm/index.htm#pla.army.rank diakses pada 2 Mei 2012.

50

C.

Peningkatan Kekuatan Militer RRC Seiring dengan perkembangan situasi dan kondisi di fora internasional

serta konstelasi politik dan keamanan antar negara-negara di dunia, China dengan kebijakan pertahanannya berupaya beradaptasi dengan fenomena yang terjadi. Mengemukanya isu-isu keamanan non-tradisional, menuntut China untuk mengeluarkan konsep keamanan komprehensif. Seiring dengan meningkatnya perekonomian China yang semakin hari semakin menunjukkan perkembangan positif bahkan melaju dengan pesatnya membuat negara ini pun harus berbenah diri dalam militernya. Anggaran militer pun ditingkatkan guna menjaga pertahanan dan keamanan negaranya, sematamata demi menjaga kedaulatan. Tiap tahunnya pun anggran militer ditingkatkan sehubung diperlukannya alutsista pertahanan negara, mulai dari modernisasi persenjataan, angkatan perang, serta membuat kapal induk.

51

Tabel 4: China Military Budget Budget Year

RMB Yuan (billion) 670.27 601 532.1 480.69 418.20 350.92 297.93

=$USD (billion) 1064 91.5 77.90 70.70

% of total national budget

% increase over last year 11.22 12.7 7.5 14.9

2012 2011 6 2010 2009 6.3 2008 2007 7.5 17.8 2006 7.4 2005 7.3 2004 200.00 24.00 7.7 2003 2002 166.00 20.00 17.6 2001 141.04 17.00 8.30 2000 121.29 14.61 8.29 1999 107.67 12.97 8.20 1998 93.47 11.26 8.66 1997 1996 1995 63.00 7.59 14.5 1994 55.00 6.63 28.8 1993 42.70 5.14 15.4 1992 37.00 4.46 13.8 1991 32.50 3.92 Sumber: China Today52 dan berbagai sumber Bukan hanya mempunyai kapal induk baru, China juga memiliki Chendu J-20, pesawat siluman pertamanya yang terbang perdana pada 11 Januari 2011. China juga punya peluru kendali balistik antikapal induk, Dong Feng DF-21D. Jangkauan tembak rudal ini hingga 4.000 kilometer, yang artinya dengan mudah menjangkau musuh-musuh bebuyutan, seperti Jepang, Korea Selatan, dan Taiwan, yang semuanya sekutu Amerika Serikat. Hanya butuh dua dekade, China berhasil membangun kekuatan kapalkapal selam dan kapal amfibi terbesar di Asia serta tambahan ratusan pesawat

52

http://www.chinatoday.com/arm/index.htm#pla.army.rank diakses pada 2 Mei 2012.

52

tempur yang kekuatannya sepadan dengan F-15 dan F-16 milik Amerika. Menurut laporan Pentagon, China sedang mengembangkan misil antikapal yang mampu menyerang dari jarak 900 mil atau hampir 1.500 kilometer. Bahkan akan dibuatkan lagi kapal induk seperti Shi Lang yang dikabarkan sedang dibangun. Tabel 5: Anatomi Militer China Personil: 1.900.000 Tank: 14.000 Angkatan Darat Artileri: 14.500 satuan (PLA Ground Force) Helikopter: 453 unit Meriam: 14.000 Peluncur roket: 2.400 Senjata anti pesawat: 7.700 Senjata anti tank: 6.500 unit Personil: 470.000 Pesawat tempur: 2.566 unit Angkatan Udara Jet: 400 unit (PLA Air Force) Lapangan Udara: 67 unit Personil: 250.000 Kapal perang: 760 unit Angkatan Laut Kapal pengangkut: 1.822 unit (PLA Navy) Kapal selam: 66 unit Kapal perusak: 27 unit Fregat: 52 Amfibi: 121 unit Kapal patroli pantai: 368 unit Personil: 100.000 Cadangan Rudal Nuklir: 140 (Second Artilery Force) Antirudal: 1.000 53 Sumber: China Today dan berbagai sumber Selain pengembangan militer, China juga lebih agresif, yang mana perilaku militernya memberikan ancaman. Pemerintah China mendeklarasikan perluasan batas wilayah lautnya hingga ratusan mil dari pantai, yang menurut hukum internasional, sudah masuk kawasan internasional. Hal ini dikarenakan 53

http://www.chinatoday.com/arm/index.htm#pla.army.rank diakses pada 2 Mei 2012.

53

China merasa wilayah itu sebagai bagian dari wilayahnya, mereka merasa berhak melakukan pengamanan di Laut China Selatan, serta di Kepulauan Spartly yang menjadi sengketa teritori beberapa negara, seperti China, Taiwan, Vietnam, Filiphina, dan Brunei, selain itu beberapa kali militer China mengancam kapal milik Vietnam dan Filiphina ketika sedang melakukan eksplorasi gas. Perilaku militer China yang lainnya, dapat terlihat pada pertengan tahun kemarin, dimana kapal China memotong kabel yang digunakan kapal Vietnam melakukan tes seismik di dasar laut. Selain itu, kapal perang China sudah berani mengganggu kapal Amerika di Laut Kuning. Bahkan diprediksikan oleh Roger Cliff yang merupakan periset independen pertahanan spesialis China yang juga pernah menjadi pejabat di Pentagon, di tahun 2020, kemampuan serang dan bertahan militer China sudah matang, bahkan untuk menghadapi Amerika sekalipun. Sebelum adanya misil balistik antar benua (Intercontinental Ballistic Missiles atau ICBMs), AS memiliki keunggulan strategis dalam hal dimana wilayahnya secara geografis jauh dari musuh-musuh potensialnya. Tidaklah mengherankan kalau selama perang dunia pertama dan kedua (kecuali serangan ke Pearl harbour) wilayah AS relatif aman dari kehancuran seperti yang yang dialami oleh Eropa Barat dan Jepang. Keuntungan strategis geopolitik seperti itu saat ini menjadi tak bermakna karena jangkauan senjata nuklir China dan Korea Utara yang dapat menghancurkan kota-kota di AS.

54

China sebagai negara besar dengan wilayah yang luas dan garis pantai yang panjang, harus memiliki kekuatan militer untuk mempertahankan dirinya. China menganut strategi defensif dalam membangun angkatan bersenjatanya. Sehingga membangun angkatan bersenjata yang hebat merupakan suatu yang wajar. Pendapat bahwa China merupakan ancaman bukanlah disebabkan oleh modernisasi kekuatan militernya tapi karena ideologi yang dianut oleh China. Inilah yang menyebabkan persepsi tentang China menjadi subjektif. China yang dikendalikan oleh Partai Komunis dengan sistem sosialisnya dianggap sebagai ancaman bagi negara-negara Barat. Selain itu China sebagai kekuatan ekonomi yang luar biasa juga menjadi perhatian negara-negara Barat. D.

Kondisi di Asia Pasifik Asia Pasifik kini merupakan kawasan yang tumbuh dan dinamis, dimana

ekonomi dunia saat ini berpusat di kawasan Asia Pasifik dari eropa ke arah Asia Timur. Kawasan Asia Pasifik, merupakan kawasan yang memiliki penduduk terbanyak, GDP (Gross National Product) terbesar ada di Asia Pasifik, kawasan ini pun merupakan pangsa pasar dunia, kerjasama Asia Pasifik lebih dominan daripada kawasan lain, selain itu, kawasan ini merupakan kawasan penyumbang polutan, apabila berhasil untuk menurunkan emisinya, maka akan berpengaruh pada lingkungan dunia, kawasan ini juga merupakan jalur pelayaran laut.54 Hal

54

Wawancara dengan Kepala Kawasan Amerika, BPPK Kementerian Luar Negeri RI. O’Conroy Doloksaribu. Jakarta 26 Maret 2012.

55

inilah yang membuat kawasan ini memiliki nilai lebih yang membuat negaranegara berlomba-lomba menancapkan power serta pengaruhnya. Peta 4: Asia Pasifik

Sumber: USPACOM (United States Pacific Command)55 Kawasan

Asia

Pasifik

memiliki

sejarah

yang

panjang

dalam

perkembangannya, jika dilihat dari sejarah dulu kawasan ini juga merupakan salah satu tempat yang berpengaruh antar dua kekuatan yaitu Uni Soviet dan Amerika Serikat (AS). Keruntuhan Uni Soviet sekaligus menghapus polarisasi dua blok kawasan Asia Pasifik. Bahaya konfrontasi militer antara dua negara adidaya juga telah hilang seiring dengan berkurangnya kehadiran militer Amerika Serikat dan ditarik mundurnya kekuatan militer bekas Uni Soviet dari kawasan ini. Akan tetapi ironisnya, tidak seperti di Eropa dan Amerika dimana berakhirnya persaingan Timur-Barat diikuti dengan munculnya tekanan-tekanan tentang perlunya pengurangan anggaran militer dan tuntutan akan keuntungan dari suatu

55

http://www.pacom.mil/web/site_pages/uspacom/regional%20map.shtml

56

perdamaian (peace dividend), di Asia Pasifik terjadi perkembangan yang sebaliknya. Beberapa tahun terakhir, terutama sejak akhir tahun 1980-an, anggaran militer Asia Pasifik meningkat tajam. Dalam edisi 20 Februari 1993, The Economist mencatat bahwa negara-negara Asia kini sedang terlibat dalam proses pembangunan kekuatan militer. Pengamatan serupa juga dinyatakan oleh seorang analis dalam tulisannya di Foreign Affairs, edisi Summer 1993, bahwa perlombaan senjata akan berlangsung secara intensif di Asia Pasifik.56 Kontradiktif dengan kawasan lain yang menunjukkan penurunan persaingan militer khususnya dengan pengurangan anggaran pertahanan. Berkurangnya pengaruh kekuatan militer Amerika Serikat dan Rusia di kawasan ini, menandai era multipolarisasi hubungan kekuatan regional. Hal ini jelas bahwa dengan ditarik mundurnya kekuatan militer oleh kedua negara besar tersebut justru mendesentralisasikan sekaligus memunculkan kekuatan-kekuatan militer regional baru. Era multipolarisasi dan desentralisasi semakin jelas dengan munculnya kekuatan-kekuatan militer regional seperti China, India, dan Jepang. Proses multipolarisasi dan desentralisasi telah mendorong hampir semua negara di kawasan ini untuk memperkuat diri, karena mereka sadar sudah tidak ada lagi jaminan keamanan seperti yang dirasakan pada era perang dingin berlangsung. Berakhirnya perang dingin langsung mengubah pola interaksi dan peta kekuatan di kawasan Asia Pasifik, pada era Perang Dingin berlangsung ada dua

56

Johanis Henga Malee. Op cit. h. 9.

57

kekuatan yang slaing bersaing, dengan runtuhnya Uni Soviet tidak hanya karena hebatnya strategi politik pembendungan (containment policy), namun keadaan ini sekaligus memunculkan kekuatan tunggal di kawasan ini yaitu Amerika Serikat. Predikat yang baru disandang sebagai penguasa dan kekuatan tunggal di dunia disatu sisi sangat membanggakan, tapi pada sisi yang lain telah menghadirkan ancaman bagi stabilitas keamanan, oleh karena keseimbangan kekuasaan (balance of power) yang berjalan pada era perang dingin, kini telah berakhir. Menyadari berat dan mahalnya sebuah persaingan serta pada sisi yang lain terjadi penurunan tingkat eskalasi ancaman, membuat Amerika Serikat secara berangsur-angsur menurunkan cengkraman dan pengaruhnya di kawasan Asia Pasifik dengan secara berturut-turut melakukan penarikan pasukan di Subic Naval Base dan Clark Air Force Base, Filiphina pada tahun 1992. Penarikan pengaruh inilah memulai dan mendorong terjadinya gejolak instabilitas (ketidakstabilan atau terganggunya) kawasan akibat kekosongan kekuasaan (vacuum power) yang ditinggilkan Amerika Serikat. Kawasan yang sudah lepas dari control ketat Amerika Serikat ternyata telah berada dalam situasi dan kondisi yang tidak menentu. Semua negara berada dalam suasana saling curiga satu sama lain. Kecurigaan tersebut terlihat secara jelas dengan munculnya berbagai persepsi terancam diantara mereka. Menjabarkan teori yang dikemukakan oleh Walter S. Jones jelas bahwa suasana permusuhan dan proses pembentukannya, sedang terjadi di kawasan Asia Pasifik. Masing-masing negara terkunci dalam siklus ketakutan yang disebabkan oleh adanya kekosongan kekuasaan atau hilangnya jaminan keamanan yang 58

selama ini dipegang oleh AS. Negara-negara seperti Jepang, Korea Selatan, Australia, Filiphina, Taiwan, Singapura, Thailand, dan Indonesia yang mengandalkan jaminan keamanan dari AS merasa terancam oleh kekuatankekuatan regional seperti China, India, Korea Utara dan Rusia. Persepsi ancaman tersebut semakin nyata bila melihat agresifnya China dan India dalam memodernisasi armada militernya, bila keadaan sudah seperti ini, tidak lain banyak pilihan yang tersedia selain memperkuat diri dengan menambah kekuatan militer juga. Di lain pihak situasi dan kondisi kawasan yang tidak menentu tersebut telah mendorong munculnya konflik-konflik teritorial yang selama perang dingin berlangsung tidak terlalu mencuat. Munculnya konflik-konflik teritorial adalah konsekuensi dari pengurangan pengaruh Amerika Serikat di kawasan yang membuat semua negara, terutama kekuatan-kekuatan regional bergerak lebih bebas tanpa ada perasaan takut dan diawasi, termasuk dalam masalah klaim mengklaim sebuah wilayah. Akibat dari klaim yang saling tumpang tindih tersebut persepsi terancam semakin meningkat. Peningkatan persepsi terancam ini sangat beralasan mengingat wilayah kedaulatan seperti yang diklaim oleh masingmasing negara, mulai disusik, di intervensi bahkan dianeksasi, yang merupakan situasi darurat dimana telah menyentuh hal yang paling mendasar keamanan nasional dan kelangsungan hidup negara dan bangsa sudah dalam ancaman, dan tidak ada kompromi untuk masalah ini, penambahan armada militer adalah solusi permasalahan yang tepat.

59

Pengaruh-pengaruh inilah yang perlu diwaspadai oleh Amerika Serikat karena merupakan indikasi ancaman dari China. Salah satu cara yang dilakukan Amerika Serikat dalam membendung pengaruh China, yaitu membuat strategi militer. Walaupun hingga kini pembendungan-pembendungan serta pengaruhpengaruh China di Asia Pasifik belum menunjukkan tingkat keseriusan.

60

BAB IV STRATEGI MILITER AMERIKA SERIKAT DALAM MEMBENDUNG PENGARUH REPUBLIK RAKYAT CHINA DI ASIA PASIFIK

A.

Bentuk Pengaruh RRC dalam Bidang Militer di Asia Pasifik Konsep keamanan seiring dengan waktu telah meluas pada dimensi baru

non-tradisional. Namun realita ini tidak kemudian mengeliminasi ancaman militer seutuhnya. Konsep keamanan tradisional masih relevan untuk diamati. Hal ini tidak terlepas dari kenyataan bahwa negara-negara di dunia tetap mengeluarkan anggarannya untuk belanja militer, dan juga meningkatkan kekuatan militer dan pertahanannya, tidak terkecuali dengan China. Sebuah kekuatan militer akan disebut berkembang apabila terdapat peningkatan anggaran militer, peningkatan dan juga modernisasi peralatan militer untuk mendukung pengembangan kapabilitas militernya. Hal inilah yang kemudian menunjukkan pengembagan kekuatan militer China di segala aspek pertahanan baik darat, udara, dan laut. Satu-satunya kekuatan militer paling penting yang muncul di Asia dan dunia adalah China.57 Pengembangan kekuatan militer China di dalam aspek pertahanan merupakan kepentingan strategis dan kebijakan keamanan China.

57

Kishore Mahbubani. 2011. Asia Hemisfer Baru Dunia: Pergeseran Kekuatan Global ke Timur yang Tak Terelakkan. Jakarta: Kompas Media Nusantara. h. 96.

61

Kepentingan strategis merupakan dasar dari suatu negara untuk mengaplikasikan kebijakan pertahanannya. Dalam hal ini kebijakan pertahanan China, yang juga merupakan kepentingan strategis China dalam bidang keamanan terfleksi dalam buku putih pertahanannya. Menurut China‟s Defense White Paper 201058 dalam mengaplikasikan kebijakan nasionalnya di bidang pertahanan China adalah defensive in nature. China kemudian menempatkan perlindungan terhadap kedaulatan nasional, keamanan, integritas teritorial dan pengamanan terhadap kepentingan pembangunan nasional dan kepentingan rakyatnya diatas segala hal. Hal ini menunjukkan prioritas kebijakan kemanan China yang mencakup hal-hal vital tersebut. Kepentingan strategis ini terefleksi dari tujuan dasar pasukan bersenjata China,

yaitu mengkonsolidasikan pertahanan nasional,

melawan

agresi,

mempertahankan kedaulatan bangsa atas tanah teritorial, laut, udara, serta kepentingan maritim, dan menjaga persatuan nasional, dan keamanan. Hal ini sekaligus mengindikasikan bahwa dasar kebijakan pertahanan China adalah active defensive. Dalam perkembangannya, kebijakan untuk tahap baru dalam abad baru ini pada dasarnya sejalan dengan kepentingan strategis China terdahulu yang meliputi keamanan nasional untuk menegakkan persatuan dan menjamin kepentingan pembangunan nasional, terkoordinasinya pembangunan berkelanjutan pertahanan nasional China dan angkatan bersenjata, meningkatkan kinerja angkatan bersenjata, menerapkan strategi militer pertahanan aktif, mengejar strategi nuklir 58

http://english.gov.cn/official/2011-03/31/content_1835499_4.htm

62

self-defense, dan mendorong lingkungan kemanan yang kondusif bagi pembangunan damai China. Menurut persyaratan keamanan nasional dan tingkat pembangunan ekonomi dan sosial, China mengejar strategi pengembangan tiga langkah untuk memodernisasi pertahanan nasional dan angkatan bersenjata dengan langkah yang terencana. Kerangka kerja strategis ini didefinisikan sebagai berikut: langkah pertama adalah meletakkan dasar yang kuat pada tahun 2010, kedua adalah untuk membuat kemajuan besar di sekitar tahun 2020, dan ketiga adalah pada dasarnya mencapai tujuan strategis membangun angkatan bersenjata yang mampu memenangkan perang di pertengahan abad ke-21. Seperti pernyataan Presiden Hu Jintao dalam pidatonya pada kongres ke17 Partai Komunis China, bahwa China harus segera mengembangkan kemampuan militer yang berteknologi tinggi. Secara eksplisit, pemimpin China tersebut juga mengonfirmasikan bahwa lima tahun ke depan sasaran strategis pengembangan kekuatan militer China yakni membangun angkatan bersenjata yang terkomputerisasi, unggul dalam kemampuan tempur berbasis teknologi informasi, serta didukung oleh prajurit bermutu tinggi dalam jumlah besar. Hal ini menunjukkan adanya upaya China untuk memodernisasi dan melakukan transformasi pertahanannya di berbagai sektor baik di darat, laut, dan udara. Angkatan bersenjata China atau yang dikenal dengan People‟s Liberation Army (PLA), terdiri dari tiga elemen, yaitu angkatan darat (PLA Ground Force), angkatan laut (PLA Navy), dan angkatan udara (PLA Air Force) serta Second

63

Artilery Force. Pemerintah China kemudian membagi kekuatan PLA menjadi tujuh area komando militer, yaitu Shenyang, Beijing, Lanzhou, Jinan, Nanjing, Guangzhou, dan Chengdu. 59 Angkatan darat China (PLA Ground Force) mempunyai 7.500 tank tempur utama, 5.500 pengangkut personel lapis baja dan 25.000 vehiclesand pertempuran infantri artileri, sedangkan pasukan regular terdiri 1,7 juta personil, dengan 800.000 personil tambahan dan cadangan. Hal ini menunjukkan bahwa China memiliki tentara aktif terbesar di dunia, dan kedua terbesar dari segi personil tentara. Angkatan darat China ini telah dan terus mengalami pembaharuan besar yang cepat untuk menghadapi perang. Dalam hal ini pasukan garis depan, pasukan khusus diberikan prioritas dalam pengalokasian senjata modern yang lebih baru. PLA juga telah meningkatkan kemampuan medan pertempuran melalui C4ISR, dengan pengenalan komunikasi satelit, jaringan wireless, dan radio digital. Selama dekade terakhir ini, angkatan darat berubah dari kekuatan infantri yang didominasi dengan daya terbatas proyeksi kemampuan menjadi sebuah kekuatan yang lebih modern dengan aset jangka panjang, selain itu China membeli senjata sistem dan mengadopsi konsep operasional yang memungkinkan preemption strike. Angkatan udara China (PLA Air Force) memiliki 330.000 personil disertai 2.500 pesawat udara dimana 1.617 pesawat adalah pesawat udara untuk menyerang dimana 400 diantaranya adalah pesawat terbaru). Hal ini membuat angkatan udara China terbesar ketiga setelah AS dan Rusia sekaligus mengindikasikan angkatan udara terbesar di Asia. Bahkan, angkatan udara China 59

Ibid.

64

juga dilengkapi dengan akuisisi pesawat Su-30 dan F-10 yang dilengkapi amunisi tempur seperti satelit dan rudal jelajah untuk melakukan serangan dari udara ke udara.60 Pernyataan yang pernah dipaparkan oleh Hu Jintao “The navy should be strengthened and modernized. The navy should be prepared at any time to military struggle” yang mana pernyataan ini merefleksikan keinginan China untuk memodernisasi

angkatan

pertahanannya,

khususnya

angkatan

laut

yang

dipersiapkan untuk pertarungan militer. Hal ini kemudian berdampak kepada peningkatan kapabilitas militer China yang signifikan. Angkatan laut China bertujuan utama untuk operasi maritim. Angkatan laut ini akan bertanggungjawab untuk tugas-tugas seperti menjaga keamanan maritim China dan mempertahankan kedaulatan perairan teritorial bersama dengan hak dan kepentingan maritim. Angkatan laut terutama terdiri dari kapal selam, kapal permukaan, penerbangan, mariner dan pertahanan pesisir. Perkembangan China untuk menguasai laut terjadi akibat dari modernisasi yang menjadi wacana Deng Xiaoping selepas tahun 1978. Tiga fokus modernisasi China adalah pertanian, industri, dan pertahanan. Kebijakan China untuk menguasai laut terlihat dari beberapa rencananya yang terorganisir, dimana pada tahun 2000, China direncanakan untuk menguasai gugus pulau pertama, sedangkan pada 2015 China direncanakan untuk mempunyai peran utama di laut

60

Poltak Hotradero. “Penguasa Baru Samudra Biru”. Tempo. 23-29 Januari 2012.h. 80-81.

65

dalam konteks gugus pulau kedua, sedangkan pada 2020 mengarah kepada pembentukan Blue Water Navy.61 Rencana yang telah diprogramkan terefleksi dari anggaran belanja angkatan laut China yang mencapai sepertiga dari total anggaran pertahanan keseluruhan. Angkatan laut mendapatkan lebih dari sepertiga dari keseluruhan anggaran militer China. Hal ini mencerminkan yang menjadi prioritas Beijing saat ini adalah angkatan laut sebagai alat keamanan nasional. Anggaran resmi militer China untuk tahun 2010 adalah $ 78.000.000.000, namun Pentagon mengatakan China menghabiskan lebih dari jumlah tersebut. Seiring dengan upaya modernisasi angkatan laut China, terdapat perubahan strategi dari kebijakan China di dalam pertahanan lautnya. Menurut Laksamana Zhang Huachen, wakil Komandan Angkatan Laut Timur menyatakan bahwa strategi pertahanan China berubah dari pertahanan pantai menjadi pertahanan laut. Hal ini sejalan dengan perluasan kepentingan ekonomi negara tersebut sehingga angkatan laut diorientasikan untuk melindungi jalur transportasi negara dan keamanan laut jalur utama. Untuk mencapai hal ini, Angkatan Laut China perlu mengembangkan sistem pertahanan yang lebih besar dan dengan kemampuan yang lebih komprehensif. Armada laut China memiliki tiga armada, yaitu Armada Beihai, Nanhai, dan Donghai. Armada ini masing-masing bermarkas di kota Provinsi Shandong 61

Kuliah umum sekdilu XXXV oleh Hasyim Djalal mengenai Laut China Selatan, Juni 2010 dalam Kertas Kerja Perorangan (TASKAP) Perkembangan Militer Cina dan Kemungkinan Dampaknya di Laut Cina Selatan. Meirisa Hilda Sukasa. 2010. Sekolah Dinas Luar Negeri Angkatan XXXV. Kementerian Luar Negeri RI. Jakarta.

66

Qingdao, Ningbo di Provinsi Zhejiang, dan Zhanjiang di Provinsi Guangdong. Setiap armada memiliki armada penerbangan di bawah komando, basis dukungan, flotillas, perintah pasukan maritim, penerbangan dan brigade divisi laut. Menurut China‟s Defense White Paper 2010, Angkatan laut China telah meningkatkan dan mengoptimalkan persenjataan dan peralatan angkatan lautnya. Upaya yang dilakukan adalah dengan membangun tipe baru kapal selam, kapal perusak, frigat dan pesawat. Kapabilitas persenjataan dibentuk dengan sistem peralatan generasi kedua sebagai inti dan generasi ketiga sebagai tulang punggung. Kekuatan kapal selam memiliki anti kapal di bawah air, anti kapal selam, serta memiliki kemampuan serangan balik nuklir. Kapal permukaan telah mengembangkan kekuatan mencolok diwakili oleh tipe baru rudal kapal perusak dan frigat, dan memiliki pengintai maritim, anti kapal, anti kapal selam, pertahanan udara, dan kemampuan operasional lainnya. Sayap penerbangan telah mengembangkan kekuatan udara yang mencolok diwakili oleh pesawat laut serangan , dan memiliki pengintai, anti kapal, anti kapal selam dan pertahanan udara kemampuan operasional. Angkatan laut China memiliki 72 kapal untuk menyerang. Diantaranya adalah 58 kapal selam yang ditujukan untuk menyerang, 50 kapal selam menengah, dan 41 rudal untuk patrol pantai. Selain itu China membangun dan menguji generasi kedua kapal selam nuklir dengan kelas JIN (Type 094) bertenaga nuklir dan kapal selam rudal balistik dengan kelas Shang (Type 093)

67

kapal selam berkemampuan serangan nuklir yang dimula pada tahun 2005. Pada tahun 2006, China memperoleh peluru kendali buatan Rusia, Sovremennyy II dengan kemampuan kapal perusak. Dalam pengembangannya, terdapat dua strategi pertahanan perairan China, yaitu green water navy dan blue water navy. Green water navy adalah strategi pertahanan China untuk mempertahankan laut teritorialnya, sedangkan blue water navy adalah kekuatan angkatan laut yang dapat beroperasi di lautan mencapai wilayah ZEE dan menjadi strategi untuk memproyeksikan kekuatannya hingga wilayah Pasifik Barat. Strategi yang dijalankan oleh China adalah blue water capability yang diwijudkan dalam tiga tahap yaitu crawl, walk, run. Tahap pertama adalah dengan memperlihatkan keberadaan secara singkat kekuatan laut di Pasifik Barat dan Samudera Hindia, tahap kedua adalah menempatkan kekuatan laut dalam jangka waktu yang lama, dan tahap ketiga adalah penguasaan seluruh wilayah Asia. Pada saat ini tahapan penguasaan Laut Cina dengan blue water navy capability telah menunjukkan kea rah tahap kedua, dimana China telah menunjukkan penempatan kekuatan laut dalam jangka yang lama. Di satu sisi hal ini diperlihatkan dengan pengembangan kekuatan laut China yang semakin modern adalah ditujukan untuk menempatkan kekuatan lautnya dalam jangka waktu yang lama sebelum mengarah ke penguasaan seluruh wilayah Asia. China merupakan kekuatan yang baru berkembang, yang disertai dengan pertumbuhan ekonomi dan militer secara linier. Dalam hal ini, pertumbuhan

68

ekonomi China yang tinggi disertai pula dengan peningkatan kapabilitas militernya hingga mencapai dua digit dalam dua dekade terakhir. Peningkatan kapabilitas militer China ini merupakan sebuah bentuk modernisasi yang dilakukan China dalam kebijakan pertahanannya. Modernisasi ini kemudian memberi dampak signifikan khususnya di dalam sektor pertahanan yang diindikasikan dengan adanya transformasi kebijakan pertahanan China secara gradual, baik dari sektor anggaran belanja militer, pembaharuan alat-alat pertahanan, maupun peningkatan kualitas tentara pertahanannya. Kebijakan Pertahanan China ini secara tidak langsung menimbulkan kekhawatiran diantara negara-negara di kawasan Asia Pasifik karena memiliki kedekatan geografis. Hal ini sejalan dengan teori ilmu hubungan internasional yang menyatakan bahwa peningkatan kekuatan militer suatu negara akan menimbulkan security dilemma. Hal ini tentunya akan menjadi efek domino ketika negara-negara di kawasan mempersepsikan peningkatan kekuatan militer China sebagai ancaman. Secara tidak langsung security dilemma ini akan mengarah kepada arms race sebagai bentuk preventif demi menjaga kestabilan keamanan. Sikap China pun semakin asertif, dimana China pada maret 2010 telah mengklasifikasi Laut Cina Selatan sebagai core interest. Pemformulasian kepentingan nasional China ini kemudian akan berdampak kepada kebijakan politik yang akan diambil China berkenanan Laut Cina Selatan. Hal ini kemudian dipersepsikan oleh negara-negara yang berkonflik dan juga AS sebagai keinginan China untuk menguasai secara penuh Laut Cina Selatan, khususnya di dalam

69

freedom of navigation. Di sisi lain kemudian pernyataan China ini menimbulkan persepsi negara-negara yang memiliki konflik wilayah di Laut Cina Selatan sebagai sebuah potensi baru klaim atas wilayah yang mana sudah pernah diredam pada tahun 2002 lalu. Negara-negara yang sedang berkonflik dengan China dalam sengketa Laut China Selatan, seperti Taiwan, Filiphina, Vietnam, Malaysia, dan Brunei Darussalam merespon peningkatan militer China sebagai bentuk pengaruh militer China yang sangat nyata dan direspon sebagai ancaman. Beberapa negara di Asia Tenggara ini mengklaim atas bagian-bagian Laut China Selatan, satu jalur pelayaran penting dan strategis yang diperkirakan memiliki cadangan besar minyak dan gas. Sementara di satu sisi China melakukan pengklaiman seluruh wilayah Laut China Selatan Selain melakukan pengklaiman terhadap Laut China Selatan, China kini semakin asertif dan sering melakukan agresi di wilayah persengketaan ini. China mengirimkan salah satu kapal patrolinya yang tersebar ke laut China Selatan ditengah meningkatnya ketegangan di perairan yang diperebutkan . Kapal patroli, Haixun-31 melakukan perjalanan rutin dalam patrolinya untuk mengawasi lalu lintas kapal barang dan melindungi keamanan laut dalam perjalanan ke Singapura. China juga melakukan patroli bersama dengan tiga negara di Sungai Mekong. Polisi China akan bergabung dengan patroli polisi dari Laos, Myanmar, dan Thailand untuk mengembalikan perlayaran dan jaminan keamanan di sungai itu. China telah memimpin dan inisiatif untuk memulai patroli, bahkan akan

70

mendirikan satu markas untuk keamanan yang mampu berkomunikasi dengan kantor di tiga negara, yaitu Laos, Myanmar, dan Thailand selama 24 jam karena Sungai Mekong merupakan daerah segitiga emas yang dikenal sebagai tempat penyelundupan narkoba. Polisi di empat negara akan mengeksplorasi lebih banyak cara untuk meningkatkan keamanan di perairan itu, dan China akan membantu melatih dan mempersenjatai polisi di Laos dan Myanmar untuk melakukan patroli. Perilaku militer China kini semakin meningkat pula, dimana beberapa kali kapal militer China mengancam kapal milik Vietnam dan Filiphina ketika sedang melakukan eksplorasi gas. Bahkan, kapal China memotong kabel yang digunakan kapal Vietnam melakukan tes seismik di dasar laut.62 Hal ini dilakukan oleh China karena merasa Laut China Selatan merupakan daerah teritorialnya, sementara perairan ini masih dalam persengketaan yang tak kunjung usai. Adanya bentuk pengaruh militer China yang semakin meningkat, menimbulkan kekhawatiran negara di Asia Pasifik, khususnya negara-negara tetangga. Ini dapat dilihat pernyataan oleh Sekretaris Kabinet Jepang, modernisasi militer

China,

meningkatnya

kegiatan

militer

China

ditambah

dengan

ketidaktransparanan, merupakan kekhawatiran bagi Jepang.63 Hubungan China dan Jepang sering diwarnai ketegangan apalagi kedua negara bersengketa atas

62

Vietnam latihan militer di Laut China Selatan. http://www.bbc.co.uk/indonesia/dunia/2011/06/110613_vietnamnavaldrill.shtml . diakses pada tanggal 29 Desember 2011. 63 China akan tingkatkan anggaran militer. http://www.bbc.uk/indonesia/dunia/2011/03/110304_chinadefense.shtml . diakses pada tanggal 29 Desember 2011.

71

kepemilikan Kepulauan Senkaku/Diaoyu di Laut China Timur.64Peningkatan militer China, direspon Jepang sebagai ancaman dimana dalam Buku Putih Pertahanan Jepang menyatakan bahwa China adalah kekuatan yang perlu diwaspadai.65 China juga semakin mendominasi wilayah Taiwan karena menganggap Taiwan masih wilayah kedaulatannya. Sehingga jika suatu negara ingin bekerjasama dengan China, negara tersebut harus mengakui Taiwan sebagai wilayah China, mengingat tuntutan kemerdekaan Taiwan yang terus digulirkan karena belum terselesaikan masalahnya, setelah Hongkong yang telah kembali ke China pada 1997 dan Macao pada 1999. China bersikeras bahwa isu Taiwan merupakan masalah internal China dan menentang segala aksi atas dua China atau satu China, satu Taiwan atau segala bentuk pembicaraan atas kemerdekaan Taiwan. Mengingat Taiwan merupakan wilayah dari China, membuat China dan AS sering bersitegang perihal tindakan AS yang turut membantu memodernisasi perangkat tempur Angkatan Udara Taiwan. AS menyepakati paket modernisasi skuadron jet tempur F-16 milik Taiwan dengan nilai kontrak mencapai 5,85 miliar dolar AS.66 Akibat kebijakan luar negeri AS ini membuat China marah karena bagi Beijing, Taiwan bukanlah negara merdeka, melainkan sekedar salah satu kepulauan miliknya. 64

China and Japan discuss disputed island chain. on line. http://www.bbc.co.uk/news/world-asiachina-18082168 . diakses pada tanggal 16 April 2012. 65 Japan defence review warns of China‟s military might. on line. http://www.bbc.co.uk/news/world-asia-pacific-12015362 diakses pada 29 Desember 2011. 66 AS-China gelar perundingan militer. http://koran-jakarta.com/index.php/detail/view01/77925 diakses pada 29 Desember 2011

72

Pemerintah China juga turut membantu negara tetangganya yang memiliki ideologi sama dengannyaa, yaitu Korea Utara. Di tengah kecaman dunia internasional atas Korea Utara terkait percobaan roket dan uji coba senjata nuklir, China malah mendukung penuh aktifitas militer Korea Utara tersebut. 67 Bahkan China juga selalu melakukan veto untuk setiap resolusi yang dikeluarkan oleh PBB yang tertuju pada Korea Utara. Dalam aktifitas militernya pun, China kini mampu menjadi negara pemasok peralatan perang. Hal ini dapat dilihat dimana pemerintah China dan Indonesia lebih meningkatkan hubungan dan kerjasama di bidang militer, khususnya di bidang industri dan pertahanan. Selama ini kerjasama yang sudah dilaksanakan Indonesia adalah membeli beberapa peralatan perang dari China, sedangkan ke depannya hubungan akan lebih erat dimana tidak hanya membeli dan menjual saja, tetapi lebih ditingkatkan pada kerjasama di bidang produksi, riset, dan lain-lain yang saling menguntungkan.68 Ini disadari karena lebih murahnya harga peralatan perang serta lebih lama pembayaran yang bisa dilakukan oleh Indonesia ke China ketimbang melakukan pembelian dengan negara lain. Pada tahun 2010, China mengadakan pelatihan kelautan bersama dengan Thailand, Singapura serta beberapa negara tetangga. Fokus pelatihan militer tersebut pada tugas-tugas seperti kejahatan-kejahatan transnasional, seperti 67

Diplomat China dukung Korea Utara. http://www.indochinatown.com/?link=news&value=1002 diakses pada 26 April 2012. 68 Biro Humas Setjen Dephan RI. RRC dan RI Sepakat Tingkatkan Kerjasama di Bidang Industri. http://www.dephan.go.id/modules.php?name=News&file=article&sid=4788 . diakses pada tanggal 29 Desember 2011.

73

terorisme, menghadapi bajak laut, penyelundupan narkoba, perdagangan illegal, dan lain-lain.69 Disini dapat kita lihat, kemapanan dalam segi militer mampu membuat China mengajak negara-negara sekitarnya untuk bersama-sama menjaga keamanan di sekitar kawasan dengan power yang dimilikinya. Analisa kebijakan luar negeri China bahwa China menganut Maxi/Mini real politik dalam merespon berbagai isu global dan isu regional, politik luar negeri China juga memperlihatkan konsistensi dalam tujuan umumnya. Tujuan utama yang digariskan sebagai panduan dari kebijakan luar negeri China dan tetap tidak berubah adalah perlindungan bagi kedaulatan China, keamanan China, integritas teritorial, pembangunan ekonomi dan image internasional.70 Melihat hal ini jelas membuat bentuk pengaruh militer China di kawasan Asia Pasifik meningkat mengingat munculnya China sebagai kekuatan baru global. B.

Bentuk Strategi Militer Amerika Serikat dalam Membendung Pengaruh RRC di Asia Pasifik Fenomena hubungan internasional dewasa ini tidak bisa terlepas begitu

saja dari fenomena tentang negara dan kepentingannya, dimana mengejar kepentingan-kepentingan kekuasaan. Kepentingan keamanan merupakan salah satu kepentingan utama suatu negara untuk mencapai kepentingan nasionalnya yang nantinya dijabarkan dalam kebijakan luar negeri yang didefinisikan secara sepihak oleh negara. Ini disadari karena negara tidak bisa menggantungkan

69

http://english.gov.cn/official/2011-03/31/content_1835499_6.htm Ani Soetjipto. “Kebijakan Luar Negeri China: Respon China terhadap Berbagai Tantangan Global”. Jurnal Politika. Vol. 2. No. 1. h. 100. 70

74

kepentingan keamanannya pada negara lain, dan atas dasar inilah Amerika Serikat (AS) membentengi dirinya dari ancaman pihak-pihak luar. Struktur sistem internasional yang bersifat anarki melahirkan dilemma keamanan dimana memaksa negara untuk melakukan dua pilihan kebijakan, entah itu meningkatkan kekuatan militernya, baik dari segi modernisasi atau dalam bentuk aliansi pertahanan dengan negara lain. Inilah yang dilakukan AS untuk memarjinalkan atau membendung pengaruh China di kawasan Asia Pasifik. Adapun pendekatan tradisional dengan fokus pada aspek-aspek geopolitik, seperti strategi pembendungan atau penangkalan, keseimbangan kekuatan, dan juga strategi militer. AS dalam pertahanannya pun melakukan pembaharuan-pembaharuan dalam strategi militernya. Untuk menghadapi Korea Selatan, AS menggunakan hedging strategy71 dan menghadapi Jepang, AS menggunakan bandwagoning strategy.72 Akan tetapi ketika AS harus berhadapan dengan China, AS

71

Hedging strategy mulanya merupakan istila yang dipakai dalam ekonomi, yang berkaitan dengan perlindungan dari resiko mata uang, yang mana pertahanan dana dari perubahan nilai mata uang, berupa penetapan nilai mata uang aktual dengan maksud untuk menutup transaksi. Akan tetapi, seiring perkembangannya, kini Hedging dapat digunakan dalam bidang militer. Amerika Serikat menggunakan istila “pivot but hedge” ini ke Korea Selatan guna melindungi nilai mata uangnya walaupun terjadi pemotongan terhadap anggaran militernya, akan tetapi untuk tetap mempertahankan posisinya, Korea Selatan yang notabennya negara sekutu AS tetap menginginkan AS untuk tetap berada di kawasan Asia Pasifik dengan membuka pangkalan militer di Korea Selatan dengan catatan, anggaran militer tersebut ditanggung oleh Korea Selatan. 72

Bandwagoning strategy merupakan istilah yang pertama kali dikemukakan oleh Quincy Wright dalam bukunya yang berjudul A Study of War (1942) dan dipopulerkan oleh Kenneth Waltz dalam bukunya yang berjudul Theory of International Politics (1979). Dalam salah satu teori hubungan internasional, yaitu realis, bandwagoning mengacu pada tindakan negara lebih lemah bergabung dengan kekuatan kuat atau koalisi dalam keseimbangan politik kekuasaan. Bandwagoning terjadi ketika negara lemah memutuskan bahwa biaya menentang kekuatan kuat melebihi manfaat. Kekuatan yang lebih kuat mungkin menawarkan insentif, seperti kemungkinan keuntungan teritorial, perjanjian perdagangan, atau perlindungan untuk mendorong negara-negara lemah untuk

75

menggunakan kedua strategi ini, bandwagoning strategy mengikuti hedging strategy. 73 Penguatan kemampuan militer China tentu membuat khawatir dan menjadi ancaman bagi negara-negara yang notabennya pernah memiliki sejarah atau potensi konflik dengan China. Peningkatan kekuatan militer China inilah yang selalu mendapatkan sorotan dari AS karena AS menyadari kebangkitan China merupakan ancaman bagi keberadaan AS di Asia Pasifik. Peningkatan kekuatan militer China yang disertai dengan pertumbuhan ekonominya yang mencapai dua digit selama kurun waktu dua dekade, dianggap AS akan menimbulkan ketidakstabilan di kawasan, khususnya Asia pasifik. Hal ini dikarenakan AS memiliki kepentingan di kawasan ini. AS kini mulai memfokuskan kembali kebijakan luar negerinya di Asia Pasifik karena tidak ingin lagi mengambil kebijakan-kebijakan reaktif saja kepada China, tidak ada yang jelas, dan bukan kebijakan jangka panjang karena saat itu konsentrasinya AS terletak pada timur tengah, eropa (perluasan NATO), dan tidak siap dengan strategi di Asia Pasifik.74 AS tidak ingin pengaruhnya di Asia Pasifik ini berkurang, itu sebabnya ia harus tetap mempertahankan kepentingan nasionalnya di kawasan strategis ini. Hal ini membuat AS harus membuat bergabung dengannya. Inilah yang dilakukan oleh Amerika Serikat (AS) terhadap Jepang, dimana AS membangun pangkalan militer di Jepang dengan menggunakan anggaran dari Jepang guna melindungi Jepang dari serangan negara-negara tetangganya dan yang tak terduga-duga. Hal ini dilakukan oleh Jepang karena disadari Jepang lemah dalam bidang militer itu sebabnya dibutuhkan kehadiran AS guna melindungi Jepang, sehingga Jepang dapat fokus dalam mengurusi ekonominya. 73

Wawancara dengan Pakar Militer LIPI. Muh. Riefqi Muna, PhD., M. DefStud. Jakarta. 21 Maret 2012. 74 Wawancara dengan Kepala Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Kawasan Asia Pasifik dan Afrika, BPPK Kementerian Luar Negeri RI. Dr. Siswo Pramono, SH, LLM. Jakarta. 27 Maret 2012.

76

kebijakan luar negeri yang lebih fokus ke Asia Pasifik. Salah satunya adalah membuat strategi militer guna membendung pengaruh RRC yang semakin meningkat di kawasan ini. Dalam pertahanannya, AS membentuk suatu badan untuk setiap kawasan di dunia yang juga masih dalam naungan departemen pertahanan AS. Salah satunya adalah U.S. Pacific Command (USPACOM) yang merupakan badan yang bersama-sama dengan badan-badan pemerintah AS lainnya untuk melindungi dan membela AS. Selain itu badan ini bertujuan untuk memajukan keamanan regional, khususnya Asia Pasifik dan mencegah agresi serta siap menanggapi spektrum penuh kontinjensi militer.(lihat pada lampiran hal.89) AS juga mendukung terhadap perkembangan berbagai hubungan multilateralisme untuk dialog keamanan. Hal ini merupakan langkah baru bagi AS sebab pada awal 1990 AS masih menolak multilateralisme terutama untuk kawasan Asia Pasifik. Bagi AS, yang lebih menggunakan pendekatan realis dalam kebijakan luar negerinya, penggunaan forum multilateral dapat dijadikan tempat untuk melakukan bargaining power yang menguntungkan. Selain itu, melalui pendekatan ini AS dapat mengembangkan konsep pax-Consortium di dalam kebijakan keamanannya. Strategi militer merupakan cara AS untuk membendung pengaruh China yang semakin meluas. AS menggunakan aliansi-aliansi militernya di kawasan Asia Pasifik untuk bersama-sama meng-counter kebangkitan China untuk menjaga kestabilan kawasan Asia Pasifik. Ini dilakukan AS guna melindungi

77

kepentingan-kepentingan ekonomi AS. Seperti adagium dalam percaturan politik dunia, dimana ada kepentingan ekonomi, maka disana akan ada kehadiran militer. Kepentingan AS di kawasan Asia Pasifik dapat dilihat dari tiga subwilayah, yaitu Asia Timur, Asia Tenggara dan Australia bersama Pasifik Selatan. Kepentingan-kepentingan AS ini membuat berbagai konflik dengan China dimana AS turut campur dalam masalah keamanan di Semenanjung Korea, komitmen AS dengan Taiwan dalam Taiwan Relations Act (TRA)75, dan sengketa wilayah di Laut China Selatan. Bahkan penempatan pasukan marinir AS di Australia membuat hubungan AS-China semakin merenggang. Kebijakan luar negeri China, dimana kepentingan strategisnya sebagai core interest di Laut China Selatan, China melalui Luo Yoan, Sekretaris Jenderal Deputi Hubungan Luar Negeri menyatakan bahwa hal ini harus dipersepsikan oleh pengguna jalur laut China Selatan sebagai hak China untuk declare its sovereignity. Dalam memformulasikan kepentingan nasionalnya ini, China harus mengeluarkan kebijakan terkait dengan Laut China Selatan, diantaranya adalah

75

Dalam TRA memuat ketentuan sebagai berikut: 1). AS akan membantu memelihara keamanan, perdamaian, dan stabilitas di wilayah Pasifik Barat, 2). Menggalakkan kebijaksanaan luar negeri AS untuk meneruskan hubungan perdagangan, kebudayaan, dan hubungan lainnya yang lebih bersahabat antara rakyat AS dan rakyat Taiwan, demikian pula dengan daratan China dan seluruh rakyat di wilayah Pasifik Barat, 3). Keamanan dan stabilitas baik politik maupun ekonomi di wilayah itu menjadi kepentingan AS dan merupakan masalah yang menjadi perhatian internasional, 4). Dimantpkannya hubungan diplomatik AS-RRC, dengan suatu harapan agar penentuan masa depan Taiwan diselesaikan secaradamai, 5). Mempertimbangkan bahwa usaha menentukan masa depan Taiwan tidak secara damai (embargo dan boikot) akan mengancam perdamaian dan keamanan Pasifik Barat dan menjadi perhatian bagi kepentingan AS, 6). Melengkapi Taiwan dengan senjata-senjata defensif. Dikutip dari R. Siti Zuhro, Politik Reunifikasi Beijing Terhadap Taipei”, Jurnal Ilmu Politik IV, Jakarta: PT. Gramedia, 1989, h. 82 dalam buku Ikrar Nusa Bhakti & Awani Irewati. 1998. Kebijakan Keamanan AS Tahun 1990-an: Implikasinya Terhadap Politik Keamanan di Asia Pasifik. Jakarta: LIPI. h. 51.

78

kebijakan administratif sebagai regulasi yang mengatur kedaulatan di Laut China Selatan, kebijakan hukum dimana China beranggapan harus ada definisi hukum mengenai batas teritorial kedaulatannya. Dengan menambahkan Laut China Selatan sebagai core interest, China telah menunjukkan keinginannya untuk mengamankan kepentingan maritimnya di perairan strategis yang menghubungkan Asia Timur Laut dan Samudera India sekaligus sebagai sumber pertentangan antara China dengan negara lain kawasan. Menanggapi hal tersebut, AS melalui Clinton menyatakan bahwa Laut Cina Selatan merupakan national interest AS dalam konteks bahwa AS tidak mentolerir bentuk monopoli yang mungkin dilakukan China dan mendukung adanya Freedom of Passage in High Seas maupun Freedom of Navigation. Hal ini tentunya terkait dengan kepentingan AS di Laut Cina Selatan, oleh karena itu AS merasa keamanan di Laut Cina Selatan harus tetap dijaga kestabilannya untuk tetap menjaga kesinambungan kepentingan AS di Laut Cina Selatan. Dilihat dari keterlibatannya, AS memiliki dua kepentingan di Laut China Selatan, yang pertama adalah kepentingan strategis dan yang kedua adalah kepentingan ekonomi. Kepentingan strategis dipersepsikan sebagai kepentingan AS untuk memposisikan diri menghadapi ancaman di Asia Pasifik. Jalur ini merupakan rute terpendek yang menghubungkan Samudera Hindia dan Samudera Pasifik yang akan memudahkan transportasi kapal-kapal AS. Kepentingan ekonomi dipersepsikan kepada posisi geografis Laut China Selatan yang menghubungkan Samudera Hindia yang dinilai memiliki nilai ekonomis yang tinggi. 79

Adanya dominasi China di Laut China Selatan membuat AS menjadi khawatir karena tidak adanya kebebasan navigasi yang tentunya akan melumpuhkan sektor transportasi kelautan di Asia Tenggara. Selain itu yang menjadi kekhawatiran, kapal-kapal yang melewati Laut China Selatan harus meminta izin dari China terlebih dahulu, yang mana akan membatasi jalur laut internasional yang secara tidak langsung akan mempengaruhi kepentingan AS di Laut China Selatan. Keprihatinan atas kebebasan navigasi dan keamananan serta keselamatan SLOCs (Sea Lines of Communication) berkembang karena hubungan jangka panjang strategis AS dengan negara-negara Asia Tenggara dan meningkatnya volume perdagangan maritimnya melalui daerah ini. Laksamana Robert F. Willard, Komandan USPACOM, menjelaskann bahwa nilai jalur kawasan Laut China Selatan untuk perdagangan bilateral tahunan bernilau USD 5,3 triliun, dimana USD 1,2 triliun terkait dengan AS. 76 Mengingat Laut Cina Selatan rentan akan potensi konflik atas klaim wilayah antara China dengan negara-negara di gugus Laut Cina Selatan yang notabennya adalah negara-negara di kawasan Asia Tenggara dan melihat peningkatan kapabilitas militer China yang signifikan terutama angkatan lautnya, juga mengamati hadirnya AS dan aliansi militernya di Asia Pasifik. Doktrin pertahanan AS adalah pertahanan global, mencegat dan memusnahkan musuh sejak jauh sebelum menyentuh tanah airnya. Itulah yang membuat AS menjalin aliansi dengan banyak negara dan membangun pangkalan militer di beberapa

76

Prayitno Ramelan. Perseteruan AS dan China di http://ramalanintelijen.net/?p=4336 diakses pada 29 Desember 2011.

Laut

China

Selatan.

80

negara di dunia, khususnya di Asia Pasifik, seperti Jepang, Korea Selatan, Thailand, Filiphina, Singapura, dan juga Australia. AS juga rutin melakukan latihan militer bersama dengan negara-negara di Asia Pasifik, salah satunya adlaah Vietnam. Angkatan Laut AS dan Vietnam melakukan latihan bersama di Laut China Selatan. Latihan ini digelar beberapa pekan setelah Vietnam dan China terlibat sengketa wilayah di perairan tersebut. Ini merupakan kerjasama dalam perbaikan hubungan diplomatik antara AS dan Vietnam yang sebelumnya pernah terlibat perang dan baru memulihkan hubungan diplomatik pada tahun 1995. 77 Latihan militer juga dilakukan AS dengan Filiphina. AS mengerahkan kapal canggih dalam latihan militer di Laut China Selatan. Filiphina dan AS memulai latihan angkatan laut bersama di tengah ketegangan dengan China mengenai sengketa wilayah di Laut China Selatan. Beberapa kapal perusak bersenjata rudal milik AS dikerahkan dalam latihan selama 11 hari di perairan barat daya Filiphina.78 Selain itu AS dan Filiphina melakukan perjanjian pertahanan dimana ini merupakan jaminan tambahan bagi Filiphina mengenai dukungan yang diberikan AS jika China tetap menekankan klaim kepemilikannya atas wilayah yang dipersengketakan.

77

AS dan Vietnam gelar latihan militer. http://www.bbc.co.uk/indonesia/dunia/2011/07/110715_usvietnam.shtml diakses pada 29 Desember 2011. 78 AS-Filiphina gelar latihan militer. http://www.bbc.co.uk/indonesia/dunia/2011/06/110628_usfilipinas.shtml diakses pada 29 Desember 2011.

81

Dalam kunjungan ke Asia Pasifik tahun lalu tepatnya November 2011, Presiden Barack Obama menekankan bahwa kekuatan AS akan terus berada di kawasan tersebut, serta mengumumkan kesepakatan penempatan pasukan marinir, kapal perang, dan pesawat tempur AS di pangkalan militer Australia di Darwin. Perjanjian jangka panjang penempatan kekuatan militer di Darwin dengan Australia ini merupakan gelar kekuatan di kawasan Asia Pasifik yang pertama kalinya sejak berakhirnya perang Vietnam. Keputusan AS ini berkaitan dengan pertumbuhan kekuatan militer China yang makin besar beberapa tahun belakangan. Pertumbuhan militer dan sikap China yang makin agresif dalam beberapa perselisihan teritorial dengan tetangga-tetangganya membuat negaranegara, seperti Jepang dan Korea Selatan meminta jaminan AS untuk tetap menjadi penyeimbang kekuatan di kawasan ini. AS akan mulai menempatkan 250 orang marinirnya di Darwin dan jumlahnya akan terus ditingkatkan hingga 2.500 orang. AS tidak akan membangun pangkalan-pangkalan baru di benua itu, tetapi akan menggunakan fasilitas pasukan Australia. Kebijakan ini pun akhirnya tereralisasi dimana pada bulan April 2012 sekitar 200 marinir AS telah tiba di Darwin, Australia.79 Pemotongan anggaran pertahanannya sebesar USD 400 miliar dalam sepuluh tahun terakhir, tidak akan membuat AS mengorbankan kawasan Asia Pasifik. Akan tetapi ini tidak mengurangi keinginan AS untuk tetap memfokuskan dirinya di Asia Pasifik. Seperti pernyataan Presiden Barack Obama saat

79

First Marines in Australia as US ramps up Asia Pacific focus. Jakarta Post. April 5, 2012. h. 11.

82

kunjungannya ke Australia, “The United States is a Pacific power, and we are here to stay”.80 Dalam United States Pacific Command Strategic Guidance, salah satu fokus area AS di kawasan Asia Pasifik adalah China, dimana AS akan memantau program modernisasi militer China dan karena itu mempersiapkannya, serta secara khusus akan berkonsentrasi pada fokus AS tersebut, yaitu China. Tujuannya adalah untuk melindungi dan membela wilayah dan kepentingan AS dan mengembangkan keamanan regional, mencegah agresi serta siap untuk menanggapi spektrum penuh dari militer yang tak terduga-duga. (lampiran h.94) AS juga memperkuat dan meningkatkan aliansi dan kemitraan. Memperkuat dan meningkatkan aliansi yang ada dan memanfaatkan mereka untuk membentuk

hubungan

multilateral

dan

kehadiran

yang

lebih

efektif.

Meningkatkan aliansi dan kemitraan untuk membangun kapasitas selama spektrum penuh kegiatan militer. Bahkan meningkatkan profesionalisme militer dan meningkatkan interoperabilitas antara sekutu dan mitra untuk membangun kepercayaan dan meningkatkan efektivitas multilateral.

80

Barack Obama says Asia-Pacific is „top US priority‟ . http://www.bbc.co.uk/news/world-asia15715446 diakses pada 29 Desember 2011.

83

BAB V PENUTUP

A.

Kesimpulan 1. Berdasarkan China‟s National Defense yang dikeluarkan oleh pemerintah Republik Rakyat China (RRC) pada tahun 2010 yang merupakan Buku Putih pertahanannya, memaparkan bahwa kebijakan nasional China di bidang pertahanan adalah defensive in nature. China kemudian menempatkan perlindungan terhadap kedaulatan nasional, keamanan, integritas teritorial, dan pengamanan terhadap kepentingan pembangunan nasional dan kepentingan rakyatnya diatas segala hal. Hal ini membuat China semakin meningkatkan pertahanannya di bidang militer, dimana dapat dilihat semakin bertambahnya anggaran militer China tiap tahunnya karena disadari untuk melindungi keamanan dan pertahanan negaranya dibutuhkan anggaran yang besar, sehingga China pun memodernisasi persenjataan dan angkatan militernya, dimana kebijakan ini meningkatkan power China di tingkat global, khususnya kawasan regional, yaitu Asia Pasifik. Meningkatnya power China di Asia Pasifik membuat China menjadi salah satu negara yang berpengaruh di kawasan ini, dapat dilihat China melakukan aktifitas-aktifitas militer, seperti membangun hubungan kerjasama pertahanan dengan negara-negara di Asia Pasifik, baik itu berupa patroli dan latihan militer bersama, penjualan persenjataan, serta

84

memperbaharui strategi-strategi militer tiap tahunnya yang mana dari green water navy menjadi blue water navy. 2. Kemajuan RRC yang pesat, khususnya di bidang militer menjadikan China tampil sebagai kekuatan regional yang mana menimbulkan kekhawatiran diantara negara-negara di kawasan Asia Pasifik karena memiliki kedekatan geografis yang mana peningkatan kekuatan militer suatu negara akan berdampak terhadap negara lain dan menyebabkan security dilemma. Secara tidak langsung kebangkitan China ini pun menjadikan China sebagai ancaman yang mana ditakuti akan mengarah pada arms race sebagai bentuk preventif demi menjaga kestabilan keamanan. Hal ini membuat Amerika Serikat (AS) yang merupakan aktor lama di kawasan ini kembali memfokuskan kebijakan luar negerinya demi menjaga power serta kestabilan kawasan mengingat AS memiliki aliansi pertahanan yang merupakan sekutunya, seperti: Jepang, Korea Selatan, Thailand, Singapura, Filiphina, dan Australia. Di dalam Buku Putihnya yang merupakan dasar pertahanannya, dijelaskan bahwa AS akan terus memantau program modernisasi militer China bahkan mempersiapkan kemungkinan terburuk untuk memastikan bahwa kepentingan AS dan sekutunya tidak terkena dampak negatif atas kebangkitan China. Inilah yang membuat AS melakukan pembaharuan terhadap kebijakan luar negerinya khususnya di bidang militer guna membendung pengaruh China bahkan memarginalkan China di kawasan Asia Pasifik, dimana AS barubaru ini membuka pangkalan militer di Fort Roberson, Darwin, Australia,

85

serta menjalin kerjasama pertahanan keamanan yang lebih intensif dengan Singapura dan Filiphina setelah sebelumnya memiliki pangkalan militer di Jepang dan Korea Selatan. B. Saran 1. Sebaiknya, AS dan China yang notabennya merupakan negara besar dan sama-sama memiliki hak veto serta adanya kepemilikan nuklir membuatnya harus lebih intensif melakukan hubungan baik dari segi politik, ekonomi, bahkan pertahanan dan keamanan. Ini tidak lain dilakukan untuk mengurangi konflik yang ada diantara kedua negara ini mengingat sejarahnya selalu mengalami konflik-konflik, seperti konflik Taiwan, Korean peninsula, Laut Cina Selatan, bahkan kebijakan yang baru-baru saja dilakukan oleh AS dengan menempatkan pasukan marinirnya di Australia yang jelas membuat China geram. 2. Perlombaan kekuataan militer antara China dan AS, jelas membuat ancaman terhadap negara-negara yang berada di Asia Pasifik. Di satu sisi kebangkitan China akan menguntungkan bagi negara-negara yang berada di kawasan Asia Pasifik karena sebagai penetralisir kekuatan AS di kawasan ini, tetapi di satu sisi kebangkitan ini juga berdampak negatif karena semakin asertifnya China yang ditakuti manakala mengambil kebijakan tiba-tiba, seperti pencaplokkan wilayah. Itu sebabnya, sebaiknya negara-negara yang berada di kawasan ini tidak menggantungkan keamanannya kepada kedua negara ini.

86

3. Apabila Amerika Serikat dapat mengakomodasi kebangkitan China dan juga aktif menjalin kerjasama dengan China, maka diharapkan China akan tampil sebagai kekuatan regional dan global yang bertanggungjawab. Hal ini akan mendorong terwujudnya tatanan ekonomi, politik, dan keamanan regional yang benar-benar multipolar yang mana diharapkan dapat mencegah dominsai satu atau dua kekuatan besar atas kawasan Asia Pasifik.

87