BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang Pembangunan
nasional
bertujuan
untuk
kemakmuran
rakyat,
memerlukan keseimbangan antar berbagai sektor. Sektor pertanian yang selama ini merupakan aset penting karena menyangkut hajat hidup orang banyak, masih dianggap belum dapat menjadi primadona. Jika diperhatikan dalam pembangunan sekarang ini, tidak hanya sektor industri saja yang mulai bangkit dan tumbuh tetapi juga sektor perumahan, kesehatan, pendidikan dan pariwisata. Semua sektor itu juga membutuhkan lahan sebagai salah satu syarat yang harus di penuhi agar aspek usaha dapat berjalan dengan baik. Sebagai akibatnya, banyak lahan pertanian yang dialihfungsikan menjadi lahan non-pertanian. Maraknya alih fungsi lahan pertanian ke non-pertanian harus segera dikendalikan dan ditanggulangi. Kriteria terkendali di sini adalah sesuai dengan prioritas pembangunan, pemanfaatan yang optimal dan tidak memberikan dampak negatif. Selain itu juga sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan (RDTRK) yang telah dibuat oleh pemerintah setempat. Alih fungsi lahan pertanian ke non-pertanian juga terjadi di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), khususnya di Kabupaten Sleman. Hal ini sangat merugikan Kabupaten Sleman khususnya dan pembangunan bangsa
1
2
Indonesia pada umumnya. Gambar 1. Kondisi Lahan Pertanian di Propinsi DIY
Sumber: Analisa data Distan DIY dan BPS DIY, 2013 Dari Gambar 1 di atas dapat dilihat bahwa sebaran wilayah/lahan pertanian di DIY terletak pada Kabupaten Gunungkidul dan Kabupaten Kulon Progo (71.2%); sedangkan basis wilayah lahan pertanian produktif (sawah) justru terletak di Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul (67,7%).
Gambar 2. Tren Ketersediaan dan Konsumsi Beras di DIY Tahun 2010-2044
Sumber: Analisa data Distan DIY dan BPS DIY, 2013
3
Dari Gambar 2 di atas dapat dilihat bahwa peningkatan kebutuhan beras diperkirakan tidak mampu diimbangi dengan kecenderungan ketersediaan pangan (beras) yang terus menurun. Gambar 3. Tren Pertumbuhan Lahan Sawah di Propinsi DIY
Sumber: Analisa data Distan DIY dan BPS DIY, 2013
Sementara itu, luas lahan sawah terus terkonversi setiap tahunnya dengan laju penurunan >200 hektar/tahun di wilayah DIY. Laju konversi lahan sawah yang masif terjadi pada wilayah basis sawah produktif (Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul). Konversi lahan sawah tersebut sebagian besar beralih menjadi pemukiman/perluasan wilayah perkotaan. Adanya peningkatan jumlah penduduk dan pertumbuhan kegiatan ekonomi memerlukan perluasan lahan untuk kebutuhan tersebut. Disisi lain, adanya pertambahan penduduk tersebut memerlukan supply bahan pangan yang banyak, artinya diperlukan lahan pertanian yang luas, padahal lahan merupakan sumber daya yang terbatas jumlahnya. Kondisi yang demikian
4
menyebabkan persaingan yang ketat dalam pemanfaatan lahan sehingga akan berakibat pada meningkatnya nilai lahan (land rent). Pada umumnya penggunaan lahan untuk pertanian akan selalu dikalahkan. Laju perkembangan suatu daerah biasanya dipengaruhi oleh pertambahan penduduk sebagai akibat daya tarik atau nilai jual daerah tersebut. Pertumbuhan penduduk yang pesat akan diikuti dengan pertumbuhan infrastruktur yang tinggi pula untuk mengakomodasi semua kebutuhan. Salah satu dampak yang timbul adalah terjadinya perubahan fisik, khususnya penggunaan lahan sebagai jawaban atas tuntutan kebutuhan permukiman, sarana dan prasarana usaha/perekonomian. Begitu pula yang terjadi di Sleman. Kabupaten yang terletak di utara DIY ini memiliki intensitas kegiatan ekonomi, pendidikan, dan perumahan yang tinggi. Tanpa pengaturan ruang yang sistematis perubahan tersebut akan memunculkan konflik antar kepentingan. Untuk itu Kabupaten Sleman menerbitkan peraturan-peraturan terkait perlindungan lahan pertanian, diantaranya adalah Perda Nomor 19 Tahun 2001 tentang Izin Peruntukan Penggunaan Tanah dan Perda Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sleman Tahun 2011-2031. Menurut Perda Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2012, RTRW Kabupaten merupakan pedoman untuk penyusunan rencana pembangunan jangka panjang kabupaten, penyusunan rencana pembangunan jangka menengah kabupaten, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah kabupaten, mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan
5
keseimbangan perkembangan antar wilayah kabupaten, serta keserasian antar sektor, penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi, dan penataan ruang kawasan strategis kabupaten. Tujuan Perda ini adalah mewujudkan ruang wilayah Kabupaten Sleman yang memenuhi kebutuhan pembangunan dengan senantiasa berwawasan lingkungan, efisien dalam alokasi investasi, bersinergi dan dapat dijadikan acuan dalam penyusunan program pembangunan untuk tercapainya kesejahteraan masyarakat. Dalam Pasal 3 Ayat (2) Perda Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2012 dinyatakan bahwa: “Kebijakan penataan ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) terdiri atas: a. pengintegrasian dan pengembangan kegiatan di luar kawasan bencana; b. pengelolaan kawasan rawan bencana alam dan kawasan lindung geologi; c. pemeliharaan kelestarian fungsi lingkungan hidup; d. pengembangan kawasan pertanian dalam rangka keamanan dan ketahanan pangan; e. pengembangan kawasan pariwisata terintegrasi; f. pengembangan kawasan pendidikan; g. pengembangan industri menengah, kecil, dan mikro yang ramah lingkungan; h. pengembangan kawasan permukiman yang aman, nyaman, dan berwawasan lingkungan; i. pemantapan prasarana wilayah; dan j. peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan Negara.” Dalam pasal tersebut, sektor pertanian termasuk dalam kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten Sleman seperti disebutkan dalam Ayat (2) huruf d. Sementara itu, untuk melaksanakan kebijakan tersebut strategi yang digunakan adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Ayat (3) yaitu: (a) mengendalikan alih fungsi lahan pertanian; dan (b) mengembangkan
6
agropolitan dan minapolitan. Sementara untuk luas kawasan pertanian tanaman pangan kurang lebih 21.113 (dua puluh satu ribu seratus tiga belas) hektar [Pasal 36 Ayat (2)].
1.2. Perumusan Masalah Kabupaten Sleman merupakan penyokong pasokan pangan, terutama beras, di Propinsi DI Yogyakarta, sementara itu di sisi lain beberapa tahun belakangan ini telah terjadi penyusutan luas lahan pertanian secara besarbesaran (masif). Data statistik Kabupaten Sleman menunjukkan bahwa terjadi konversi lahan pertanian yang cukup tinggi yang diimbangi dengan pertambahan jumlah penduduk dan luas areal terbangun. Pada tahun 1987 luas lahan pertanian sebesar 26.493 hektar dan pada tahun 2007 turun menjadi 23.062 hektar. Kondisi tersebut berbeda dibandingkan dengan jumlah penduduk yang terus mengalami peningkatan yaitu 730.889 jiwa pada tahun 1987 naik menjadi 1.026.767 jiwa pada tahun 2007. Demikian juga untuk luas areal terbangun juga mengalami peningkatan, pada tahun 1987 tercatat 10.740 hektar menjadi 19.034 hektar pada tahun 2007. Pertumbuhan penduduk di Kabupaten Sleman paling tinggi dan yang paling rendah adalah Kabupaten Gunung Kidul.
7
Tabel 1. Luas Lahan Sawah menurut Kabupaten/Kota di Propinsi D.I. Yogyakarta tahun 2008-2012
Sumber : BPS Keterangan : *) Data hasil kesepakatan Kementerian Pertanian dan BPN (hasil pemetaan lahan sawah) Dari Tabel 1 di atas jelas terlihat bahwa dari tahun 2008 sampai dengan 2012 luas lahan sawah di Kabupaten Sleman terus mengalami penyusutan. Ancaman penyusutan lahan pertanian semakin besar terjadi di Sleman dengan adanya daerah urban baru. Hal ini disebabkan karena secara geografis Sleman berbatasan dengan kota, sehingga paling cepat tergerus pembangunan perumahan dan kawasan industri. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Sleman membuat beberapa kebijakan terkait dengan perlindungan lahan pertanian. Kebijakan-kebijakan tersebut adalah Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 19 Tahun 2001 tentang Izin Peruntukan Penggunaan Tanah; Keputusan Bupati Sleman Nomor 53/Kep.KDH/A/2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 19 Tahun 2001 tentang Izin Peruntukan Penggunaan Tanah; Peraturan Daerah Propinsi DIY Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana Tata
8
Ruang Wilayah Kabupaten Sleman 2011-2031. Dengan kebijakan-kebijakan tersebut, diharapkan lahan pertanian di Kabupaten Sleman dapat terus tercukupi dan dapat mencukupi kebutuhan pangan penduduk Sleman. Namun demikian, yang terjadi adalah alih fungsi lahan pertanian menjadi non-pertanian terus terjadi. Lahan pertanian terus mengalami penurunan setiap tahunnya. Dalam pelaksanaan peraturan-peraturan tersebut, yang menjadi lembaga utamanya adalah Dinas Pengendalian Pertanahan Daerah (DPPD) Kabupaten Sleman. Hal ini sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Bupati Sleman Nomor 22 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pengendalian Pertanahan Daerah bahwa tugas dari DPPD adalah membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang pertanahan. Arti dalam Pasal 2 ayat (2) tersebut adalah DPPD mempunyai tugas untuk membantu Bupati dalam mengendalikan penggunaan tanah yang tersedia, termasuk tanah pertanian. Berdasarkan uraian diatas, maka pertanyaan dalam penelitian ini adalah: 1. Peraturan-peraturan apa saja yang sudah dimiliki oleh Kabupaten Sleman
dalam
melindungi
lahan
pertaniannya?
Bagaimana
pelaksanaannya? 2. Mengapa masih terus terjadi alih fungsi lahan pertanian ke nonpertanian di Kabupaten Sleman meskipun sudah ada peraturan perlindungan lahan pertanian tersebut?
9
1.3. Tujuan Penelitian Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas peraturan perlindungan lahan pertanian di Kabupaten Sleman. Tujuan khususnya adalah: 1. Untuk mengetahui peraturan-peraturan apa saja yang sudah dimiliki oleh Kabupaten Sleman dalam melindungi lahan pertaniannya dan pelaksanaannya. 2. Untuk mengetahui penyebab masih terus terjadi alih fungsi lahan pertanian ke non-pertanian di Kabupaten Sleman meskipun sudah ada peraturan perlindungan lahan pertanian tersebut.
1.4. Manfaat Penelitian Manfaat dari penelitian ini adalah memberikan masukan kebijakan dan memberikan kontribusi/kegunaan untuk mengetahui apakah pelaksanaan kebijakan-kebijakan terkait perlindungan lahan pertanian yang sudah ada saat ini di Kabupaten Sleman sudah melindungi lahan pertanian yang ada di wilayahnya.
