BAB 1 PENDAHULUAN 1.1
Latar Belakang Penelitian Pajak hingga saat ini masih menjadi primadona dalam penerimaan negara dan
komponen terbesar dalam negeri untuk menopang pembiayaan operasional pemerintahan dan pembangunan. Hal ini dapat terlihat dalam target penerimaan negara yang tercantum dalam RAPBN yang ditentukan oleh pemerintah setiap tahunnya. Di dalam RAPBN terdapat target penerimaan khususnya penerimaan yang berasal dari pajak., dan setiap tahun pemerintah selalu berupaya menaikkan target tersebut. Berikut ini komposisi penerimaan Indonesia pada tahun 2007 hingga tahun 2011:
Gambar 1.1 Penerimaan Indonesia Sumber : Anggaran Depkeu Dari gambar grafik tersebut kita dapat melihat bahwa pajak merupakan denyut nadi pada penerimaan negara karena hampir 75% penerimaan negara bersumber dari pajak, dan penerimaan dari pajak selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Dalam periode 2007-2011, pemerintah telah berhasil meningkatkan 1
penerimaan perpajakan hingga dua kali lipat dari 490.988,7 Triliun pada tahun 2007 menjadi 878.685,2 Triliun pada tahun 2011.Dalam kurun waktu tersebut, total pajak meningkat, seperti terlihat dalam gambar 1, kecuali tahun 2009 karena melemahnya perekonomian dunia yang turut berpengaruh terhadap melambatnya laju perekonomian Indonesia pada tahun tersebut, dan pada tahun 2013 ini pemerintah juga berencana meningkatkan target penerimaan dari sisi pajak sebesar Rp 1.031,7 Triliun, naik 5,2% dari target APBN-P 2012, atau meningkat lebih dari dua kali lipat dibanding realisasi tahun 2007. Penerimaan pajak yang menjadi andalan adalah penerimaan dari PPh dan PPN dalam pencapaian target pajak tahun 2013, dicanangkan penerimaan PPh berperan lebih dari 50%, sedangkan penerimaan PPN dan PPnBM menopang lebih dari 40% total penerimaan pajak. Sebagai salah satu kontribusi terbesar, pemerintah pada tahun 2008 kembali melakukan perubahan atas UU PPh No.36 tahun 2008 guna meningkatkan penerimaan pajak tersebut. Perubahan- perubahan peraturan perpajakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk memperbaiki sistem perpajakan dan meningkatkan jumlah penerimaan pajak ini disebut reformasi pajak. Untuk mencapai misi pemerintah tersebut, maka melalui UU No. 36 tentang Pajak Penghasilan tahun 2008 pemerintah memberikan insentif berupa penurunan tarif Pajak Penghasilan menjadi 28% pada tahun 2009 dan akan menjadi 25% pada tahun fiskal 2010. Para pelaku usaha akan mendapatkan tambahan potongan 5% jika Wajib Pajak Badan tersebut merupakan Wajib Badan dalam negeri yang berbentuk perseroan terbuka dengan minimal 40% kepemilikannya diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia dan saham tersebut dimiliki minimal 300 (tiga ratus) pihak .Insentif ini adalah salah satu motif dari pemerintah untuk mengefisienkan sistem perpajakan agar lebih netral, sederhana, stabil, lebih memberikan keadilan dan kepastian hukum serta transparansi 2
untuk meningkatkan penerimaan negara. Dengan demikian, adanya reformasi perpajakan tentunya juga dirancang agar para wajib pajak tidak melakukan manajemen pajak secara agresif. Agresifitas pajak tersebut dapat timbul karena adanya perbedaan kepentingan antara wajib pajak dan pemerintah. Pemerintah memerlukan dana untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintah yang berasal sebagian besar dari pajak. Namun, di sisi lain perusahaan sebagai wajib pajak menganggap pajak sebagai biaya karena dengan membayar pajak berarti mengurangi jumlah laba bersih yang akan diterima. Lanis dan Richardson (2012) turut menjelaskan bahwa pajak merupakan faktor pendorong dalam keputusan perusahaan. Oleh karena itu, tindakan manajerial sedemikian rupa dirancang untuk meminimalkan pajak perusahaan melalui kegiatan agresif pajak, dan hal ini menjadi fitur yang semakin umum dari lanskap perusahaan di seluruh dunia. Seperti menurut Byrnes & Lavelle (2003) yang menemukan bahwa saham-saham bluechip di pasar modal Amerika Serikat menjadikan manajemen pajak sebagai salah satu medan persaingan dengan cara melakukan benchmarking effective tax rate (ETR) dengan perusahaan rival mereka. Beberapa peneliti dan literatur menjelaskan definisi agresifitas secara lebih spesifik. Slemrod (2004) dalam Balakrishnan, Blouin, dan Guay (2010) berpendapat bahwa agresivitas pajak merupakan aktivitas yang spesifik, yang mencakup transaksi-transaksi, dimana tujuan utamanya adalah untuk menurunkan kewajiban pajak perusahaan. Menurut Frank, Lynch, dan Rego (2009) agresivitas pajak diartikan sebagai “downward manipulation of taxable income through tax planning that may or may not be considered fraudulent tax evasion.” Demikian juga dengan beberapa peneliti seperti Mangunsong (2002), Mangoting (2009), serta Harari, Sitbon, dan 5 Donyets (2012) dalam Yoehana (2013), menjelaskan bahwa tax
3
planning dapat dilakukan dengan cara tax avoidance (legal) atau tax evasion (ilegal). Namun, Timothy (2010) menjelaskan agresifitas pajak dilihat dengan dua cara yaitu, pertama cara legal yang diperkenankan oleh hukum yang berlaku, yang disebut legal tax avoidance, dan merupakan layanan yang sah yang diberikan oleh akuntan, dan cara kedua adalah tax sheltering yaitu upaya untuk mendesain transaksi yang bertujuan mengurangi kewajiban perpajakan. Meskipun terdapat perbedaan istilah untuk tax planning yang dilakukan secara ilegal yaitu tax sheltering dan tax evasion, pada dasarnya dapat disimpulkan bahwa keduanya mempunyai arti yang sama, yaitu usaha perencanaan pajak yang dilakukan dengan cara yang melanggar undangundang. Selain itu juga dapat disimpulkan bahwa agresivitas pajak merupakan keinginan perusahan untuk meminimalkan beban pajak melalui aktivitas tax planning dengan tujuan untuk memaksimalkan nilai perusahaan. Untuk mengukur seberapa agresif suatu perusahaan dalam menghindar pembayaran pajaknya cukup sulit dilakukan dan data untuk pembayaran pajak dalam Surat Pemberitahuan Pajak juga sulit didapat untuk itu perlu pendekatan untuk menaksir berapa pajak yang sebenarnya dibayar oleh perusahaan kepada pemerintah. Oleh karena itu, dalam penelitian ini mengadopsi pendekatan tidak langsung untuk mengukur variabel dependen seberapa agresif perusahaan dalam pembayaran pajaknya yaitu dengan menggunakan sebagian pengukuran yang telah dirangkum oleh Hanlon dan Heitzman (2010), yaitu GAAP effective tax rate (GETR) ,current effective tax rate (CuETR), dan book-tax difference (BTD). Kedua model ETR dianggap dapat mengukur agresivitas pajak, karena perusahaan-perusahaan yang menghindari pajak perusahan dengan mengurangi penghasilan kena pajak mereka dengan tetap menjaga laba akuntansi keuangan sehingga akan memiliki nilai ETR yang akan lebih rendah. Dengan demikian, ETR dapat digunakan untuk mengukur
4
agresivitas pajak. Selain itu, dalam penelitian ini juga menggunakan model perhitungan denga Book Tax Difference (BTD) sebagai proksi pengukuran alternatif agresivitas
pajak
untuk
memperkuat
hasil
empiris
penelitian
ini.
BTD
menggambarkan selisih antara laba akuntansi dengan laba fiskal. Perbedaan yang besar antara laba akuntansi dengan penghasilan kena pajak di perusahaan umumnya menunjukkan perilaku agresif terhadap pajak yang lebih besar (Desai dan Dharmapala, 2006; Frank et al., 2009, Lanis dan Richardson, 2011). Penelitian ini juga menganalisa faktor yang mempengaruhi perusahaan melakukan agresifitas pajak, salah satunya adalah corporate governance. corporate governance dalam suatu perusahaan bertujuan agar terciptanya suatu tata kelola perusahaan yang baik, efektif dan efisien dimana dalam mekanisme
corporate
governance telah diatur penerapan-penerapan yang harus dilakukan oleh perusahaan agar perusahan dapat terus berkembang namun tidak melanggar aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Perusahaan yang telah menerapkan
corporate
governance diharapkan menghasilkan kinerja yang baik dan efisien karena corporate governance dapat memberikan perlindungan efektif bagi para pemegang saham dan stakeholder. Oleh karena itu, secara implisit dapat dikatakan bahwa corporate governance dan agresifitas pajak memiliki sebuah korelasi, karena perusahaan merupakan wajib pajak sehingga kenyataannya bahwa suatu aturan struktur
corporate governance mempengaruhi cara sebuah perusahaan dalam
memenuhi kewajiban pajaknya, tetapi di sisi lain agresifitas pajak juga tergantung pada dinamika dari corporate governance dalam suatu perusahaan (Friese, Link, dan Mayer,2006). Beberapa studi mengenai karakteristik corporate governance dan pajak telah banyak dikaji oleh beberapa peneliti. Schon (2008) menyatakan bahwa peraturan
5
corporate governance telah dijadikan alat oleh pemerintah untuk memerangi usaha penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Desai dan Dharmapala (2006) yang menganalisi bahwa terdapat hubungan antara kompensasi insentif dengan tindakan penghindaran pajak bersifat negatif. Hubungan negatif ini lebih banyak terjadi pada perusahaan-perusahaan yang memiliki tingkat corporate governance rendah, yang dalam pengelolaan perusahaan sifat oportunis manajer diduga merupakan faktor yang dominan. Penelitian lainnya adalah Annisa dan Kurniasih (2012) yang menemukan bahwa karakteristik corporate governance seperti kualitas audit dan keberadaan komite audit pada perusahaan yang tecatat di BEI pada tahun 2008 memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kegiatan penghindaran pajak, hal ini juga didukung oleh penelitian Noor, Syazwani, dan Azam (2010) yang menemukan adanya hubungan yang positif antara corporate effective tax rate (CETR) dengan karakter perusahaan dan sistem pajak. Untuk mengontrol kemungkinan adanya pengaruh dari profitabilitas dan tingkat hutang perusahaan, maka penelitian ini memasukkan variabel kontrol return on assets (ROA) dan tingkat hutang (LEV) kedalam model regresi yang diuji. Pada penelitian ini juga memasukan variabel ukuran perusahaan (SIZE) sebagai variabel kontrol, hal ini dikarenakan menurut Richarson dan Lanis (2007), semakin besar perusahaan maka akan semakin rendah ETR yang dimilikinya, hal ini disebabkan perusahaan mampu menggunakan sumber daya yang dimilikinya untuk membuat suatu perencanaan pajak yang baik. Namun perusahaan tidak selalu dapat menggunakan power yang dimilikinya untuk melakukan perencanaan pajak, karena adanya batasan berupa kemungkinan menjadi sorotan dan sasaran dari keputusan regulator.
6
Penelitian ini merupakan pengembangan dari beberapa peneliti seperti Annisa dan Kurniasih (2012) yang meneliti pengaruh penghindaran
pajak
dengan
melakukan
corporate governance terhadap
pengukuran
penghindaran
pajak
menggunakan book-tax difference yang menggunakan sampel perusahaan di BEI pada tahun 2008, Sabli dan Noor (2012) yang meneliti perencanaan pajak dan corporate
governance
dengan
melakukan
pengukuran
perencanaan
pajak
menggunakan GAAP ETR dengan menggunakan sampel perusahaan publik di Malaysia, dan Irawan & Farahmita yang meneliti pengaruh kompensasi manajemen dan
corporate governance terhadap manajemen pajak perusahaan dengan
melakukan pengukuran manajemen pajak menggunakan CASH ETR yang menggunakan sampel perusahaan manufaktur di BEI pada tahun 2004-2009. Perbedaan penelitian ini adalah menggunakan berbagai proksi perhitungan agresifitas pajak , Omer dan Molloy (1991) menyatakan bahwa penggunaan lebih dari satu ukuran ETR dapat meningkatkan kekuatan hasil pengukuran. Penelitian ini juga menggunakan benchmark untuk menentukan perusahaan mana yang dikatakan agresif dan tidak dalam pembayaran pajak. Pada penelitian ini juga menggunakan variabel
corporate governance baik dari mekanisme internal dan eksternal
corporate governance yaitu komisaris independen, kepemilikan institusional, komite audit, dan kualitas audit. Penelitian ini berfokus pada perusahaan di industri manufaktur pada tahun 2007,2008,2010, dan 2011.Pemilihan industri manufaktur didasari karena merupakan salah satu industri yang dominan dalam berkontribusi bagi penerimaan pajak negara selain industri pertambangan, keuangan dan perkebunan. Pemilihan tahun sampel dipilih untuk mengukur perubahan agresifitas pajak sebelum dan sesudah dikeluarkannya Undang-undang Nomor 36 tahun 2008.
7
Dari penjabaran diatas, maka fokus penelitian ini berjudul : “Analisis Pengaruh
Corporate Governance Terhadap Tindakan Pajak Agresif (Studi
Empiris Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia)” 1.2
Perumusan Masalah Penelitian Berdasarkan latar belakang penelitian diatas, bahwa terdapat indikasi
perbedaan agresifitas pajak sebelum dan sesudah reformasi perpajakan dan agresivitas pajak yang dapat dilakukan oleh setiap perusahaan tergantung dari tata kelola perusahaan itu sendiri. Maka penelitian ini bermaksud untuk mengukur apakah sebelum dan sesudah reformasi perpajakan perusahaan manufaktur di Indonesia lebih agresif atau tidak serta melihat faktor-faktor corporate governance yang diduga mempengaruhi tindakan pajak agresif pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Berdasarkan uraian diatas, maka masalah penelitian ini dirumuskan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut : 1. Apakah terdapat perbedaan agresifitas pajak sebelum dan sesudah reformasi perpajakan pada perusahaan manufaktur di Indonesia? 2. Apakah komisaris independen berpengaruh terhadap tindakan pajak agresif pada perusahaan manufaktur di Indonesia? 3. Apakah komite audit berpengaruh terhadap tindakan pajak agresif pada perusahaan manufaktur di Indonesia? 4. Apakah investor institusional berpengaruh terhadap tindakan pajak agresif pada perusahaan manufaktur di Indonesia? 5. Apakah kulitas audit berpengaruh terhadap tindakan pajak agresif pada perusahaan manufaktur di Indonesia?
8
1.3
Ruang Lingkup Penelitian Berdasarkan perumusahan masalah yang ada dalam penelitian ini, maka Ruang lingkup dalam peneltian ini adalah : 1. Perusahaan Manufaktur yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia tahun PraReformasi Pajak (2007, 2008) dan Pasca Reformasi Pajak ( 2010,2011). 2. Variabel-variabel yang berpengaruh pada tindakan pajak agresif yaitu : komisaris independen, komite audit, kepemilkan institusional, kualitas audit, ukuran perusahaan, tingkat pendanaan (leverage), dan profitabilitas.
1.4
Tujuan dan Manfaat Penelitian Secara empiris penelitian ini akan menguji apakah karakteristik corporate governance berpengaruh signifikan terhadap perilaku agresifitas pajak di perusahaan khususnya perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab masalah diatas, yaitu : 1. Menganalis keadaan perusahaan manufaktur di Indonesia sebelum dan sesudah Reformasi Perpajakan menjadi lebih agresif atau tidak dalam melakukan manajemen pajak. 2. Menganalisis pengaruh investor institusional terhadap tindakan pajak agresif 3. Menganalisis pengaruh komisaris independen terhadap tindakan pajak agresif 4. Menganalisis pengaruh komite audit terhadap tindakan pajak agresif 5. Menganalisis pengaruh kualitas audit terhadap tindakan pajak agresif Hasil penelitian ini diharapkan akan dapat memberikan manfaat pada pihakpihak yang memiliki kepentingan terkait, diantaranya adalah :
9
a. Direktorat Jenderal Pajak Adanya perubahan UU Pajak Penghasilan sebanyak empat kali, menjadikan reformasi perpajakan menjadi suatu hal yang penting untuk dievaluasi. Pada penelitian ini reformasi pajak ditekankan kepada UU No.36 tahun 2008 yang mengubah tarif PPh Badan menjadi tarif flat sebesar 28% pada tahun 2009 dan 25% pada tahun 2010 hingga seterusnya. Hasil penelitian ini diharapkan sebagai bahan masukan sehingga dapat dijadikan pertimbangan mengenai dampak perubahan peraturan perpajakan yang dilakukan DJP terkait dengan adanya indikasi tindakan pajak agresif oleh manajemen perusahaan. Dan sebagai bahan masukan sehingga dapat dijadikan pertimbangan dalam membuat dan menetapkan kebijakan perpajakan yang lebih netral dan adil serta memberikan kontribusi dalam membuat mekanisme pengawasan yang lebih efektif terhadap wajib pajak. b. Akademisi & Peneliti Memberikan bukti empris dan mendukung penelitian-penelitian sebelumnya mengenai pengaruh karakteristik corporate governance terhadap tindakan pajak agresif serta dapat dijadikan bahan acuan dan referensi bagi penelitian sejenis dalam lingkup yang lebih luas serta dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi penelitian lanjutan dalam rangka menuju kesempurnaan. c. Praktisi Menambah pengetahuan dan wawasan mengenai karakteristik corporate governance terhadap tindakan pajak agresif.
10
1.5
Ringkasan Metodologi Penelitian Pada penelitian ini ingin mengetahui bagaimana pengaruh dari corporate governance terhadap aktivitas tax avoidance pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2007-2011. Adapun karakteristik riset yang digunakan dalah : 1. Jenis risetnya adalah kuantitatif yang menggunakan pengujian hipotesis, karena masalah yang masih bersifat praduga dan masih harus dibuktikan kebenarannya 2. Riset yang digunakan untuk menguji hasil hipotesis adalah riset kausal yang bertujuan untuk menentukan hubungan dari suatu sebab akibat dari sautu hal. Contihnya adalah bagaimana pengaruh corporate governance terhadap tindakan pajak agresif. 3. Dimensi waktu riset yang digunakan adalah gabungan dari satu waktu tertentu dengan banyak sample dan melibatkan urutan waktu (pooled data). Sampel diambil dari laporan keuangan perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI dari 2007-2011
4. Metode pengumpulan datanya tidak langsung karena data didapatkan dari hasil pengumpulan documenter (data arsip). Data diperoleh dari studi kepustakaan yang dilakukan dengan cara mengumpulkan materi literatur, buku, jurnal penelitian, dan sumber lain yang sekiranya dapat membantu penulis dalam penyusunan penelitian ini secara teoritis maupun teknis. Data sekunder utama diperoleh dari Pusat Referensi Pasar Modal www.idx.co.id dan Pusat Informasi Pasar Modal dengan mengumpulkan
11
data dari laporan keuangan yang telah diaudit perusahaan manufaktur yang dipublikasikan di BEI pada tahun 2007-2011
5. Studi yang dilakukan adalah studi statistik. Karena studi ini melibatkan beberapa objek yang akan ditelitu. Guna terciptanya hasil yang akurat.
6. Lingkungan riset yang digunakan adalah lingkungan riil. Dimana riset yang diguakan berdasarkan data-data yang diperoleh langsung dari BEI tanpa melalui tahapan eksperimen
7. Unit analisisnya adalah beberapa perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
1.6
Sistematika Penulisan Bagian Sistematika pembahasan ini dibuat dengan tujuan untuk memberikan gambaran yang lebih mendetail tentang penelitian ini. Oleh karena itu, penulis mengelompokkan skripsi ini ke dalam beberapa bab, yaitu sebagai berikut : BAB 1
PENDAHULUAN Pada bagian pendahuluan ini, penulis memberikan gambaran tentang latar belakang penulisan penelitian ini, menjelaskan tentang ruang lingkup penelitian, tujuan dan manfaat penelitian dan sistematika pembahasan.
BAB 2
LANDASAN
TEORI
DAN
PENGEMBANGAN
HIPOTESIS Bab ini menjelaskan tentang teori-teori yang berkaitan dengan agresifitas pajak , faktor-faktor yang mempengaruhi serta dan 12
konsep lain yang dapat dijadikan dasar pengembangan hipotesis bagi permasalahan yang sedang diteliti.
BAB 3
OBJEK DAN DESAIN PENELITIAN Bab ini menguraikan tentang metodologi penelitian yang akan digunakan, meliputi informasi tentang populasi dan sampel penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, proses pemilihan, metode analisis data dan operasionalisasi variabel.
BAB 4
HASIL PENGUJIAN DAN PEMBAHASAN Pada bagian ini membahas tentang hasil pengujian pada objek penelitian yang menguraikan tentang analisis data yang telah dikemukakan dalam BAB III, serta membahas tentang hasil pengujian atas hipotesis yang telah dikemukakan sebelumnya.
BAB 5
SIMPULAN DAN SARAN Pada bagian ini akan memberikan penjelasan tentang kesimpulan tentang hal yang telah dianalisa dan diteliti dari bab-bab sebelumnya, serta memberikan keterbatasan ataupun saran terkait dengan penelitian yang dapat dipertimbangkan oleh pembaca maupun untuk penelitian selanjutnya.
13
