BAB I PENDAHULUAN
A. Latar belakang Indonesia merupakan sebuah negara yang sangat luas, terdiri dari beribu-ribu pulau, baik pulau-pulau kecil maupun yang besar sebanyak 13.677 pulau.1Dengan keadaan negara yang seperti ini maka jasa pengangkutan baik darat, laut dan udara memegang peranan yang sangat penting.Dengan jumlah penduduk Indonesia yang begitu besar, bisnis transportasi jasa pengangkutan merupakan salah satu usaha yang sangat menggiurkan untuk di dirikan, karena sangat diperlukan oleh pemakai jasa untuk menghubungkan pulau-pulau di Indonesia agar lebih mempermudah dan mempercepat suatu perjalanan dengan lebih efisien. Pentingnya jasa Transportasi memperlancar gerak roda perekonomian sudah tidak dapat diragukan lagi, mengingat beberapa keuntungan yang dimilikinya.Diantara sekian banyak usaha, bisnis transportasi penerbangan atau jasa angkutan udara, merupakan salah satu hal yang paling menguntungkan.Indonesia merupakan pasar yang sangat potensial bagi suatu perusahaan jasa transportasi udara yang ingin menjalankan bisnis tersebut. Beberapa keuntungan yang diberikan oleh jasa angkutan udara antara lain jangkauan yang luas, waktu tempuh yang relatif singkat, tarif yang masih dapat dijangkau oleh masyarakat dan keamanan serta kenyamanan yang diberikan. Bisnis jasa angkutan udara atau penerbangan ini sangat membutuhkan kemampuan teknologi yang tinggi, sumber daya manusia dengan kualitas tertentu karena keselamatan adalah faktor utama yang menjadi perhatian dalam bisnis ini.
1
Lembaga Pertahanan Nasional, ,Kewiraan Untuk Mahasiswa, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama Kerjasama Dengan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Depdikbud,1992), Hal.19.
Bisnis penerbangan di Indonesia sangat ketat dengan persaingan karena jumlah jasa pengangkut yang semakin banyak.Timbulnya maskapai penerbangan yang sangat banyak di Indonesia berawal dari diratifikasinya World Trade Organization/General Aviation Training &
Testing
Service
Organization/General
(WTO/GATTs) Aviation
oleh
Training
Indonesia.
Diratifikasinya
World
& Testing Service(WTO/GATTs)
Trade tersebut
menimbulkan replikasi yuridis yaitu Pemerintah Indonesia tidak dibenarkan melakukan monopoli di bidang perusahaan jasa penerbangan, sehingga para pelaku usaha berlombalomba untuk mendirikan perusahaan angkutan udara, sampai dengan tahun 2011 terdapat sekitar 20 maskapai domestik baik berjadwal maupun tidak berjadwal yang telah berdiri.2Banyaknya jasa penerbangan menimbulkan persaingan di dalam memperoleh pengguna jasa penerbangan, terjadi penawaran harga tiket yang relatif lebih murah dan mudah untuk menarik penumpang sebanyak-banyaknya.
2
Saefullah Wiradipradja, “Tanggung Jawab Perusahaan penerbangan Terhadap Penumpang Menurut hukum udara Indonesia”, Jurnal hukum Bisnis, Volume 25, No.1, 2006, Hal.5.
Namun di sisi lain, dengan tarif yang murah dan mudah tersebut sering kali mengabaikan kualitas pelayanan (service), dimana hal tersebut dapat menimbulkan atau bahkan yang lebih mengkhawatirkan lagi dapat menyebabkan berkurangnya kualitas dalam melakukan pemeliharaan (maintenance) pesawat sehingga rawan kecelakaan. Angkutan udara, merupakan salah satu jasa transportasi nasional baik dalam maupun luar negeri. Terutama dalam rangka menghubungkan daerah-daerah yang sulit dijangkau dengan model angkutan lain secara cepat dan efisien untuk jarak tertentu, dimana jika menggunakan angkutan darat dari Jakarta ke Bali membutuhkan waktu 24 jam, sedangkan jika menggunakan pesawat udara hanya membutuhkan waktu 1,5 jam.3 Oleh karena itu, transportasi udara merupakan salah satu sarana yang sangat penting dalam kehidupan manusia.Dengan adanya transportasi udara mempermudah masyarakat dalam menjalankan kegiatannya dalam hal penggunaan atau pengiriman barang.Kita mengetahui, bahwa pesawat udara merupakan salah satu alat pengangkutan yang mempunyai teknologi paling canggih yang pernah diciptakan manusia.Tetapi alat pengangkutan yang paling canggih teknologinya tersebut tidak selamanya mendatangkan rasa aman dan nyaman serta memuaskan bagi penggunanya karena akibat kesalahankesalahan manusia.Salah satu yang sering terjadi adalah banyaknya penundaan penerbangan, pembatalan penerbangan yang dilakukan maskapai penerbangan serta banyaknya terjadi kecelakaan akhir-akhir ini.Penundaan penerbangan dan pembatalan penerbangan biasanya terjadi akibat hal-hal yang diluar kendali manusia seperti cuaca buruk dan atau kerusakan pada sitim pesawat.
3
Ninok, Maraknya “Low-Cost airline” dan revolusi Angkutan Penerbangan, Sabtu 24 April 2004; (diakses tanggal 12 Januari 2011), http//:www.Kompas.com/php/Costumer/ptr2.htm
Namun sering juga penundaan penerbangan dan pembatalan penerbangan diakibatkan oleh kesalahan manusia sendiri atau human error serta diakibatkan oleh keteledoran pihak manajemen.Terjadinya penundaan dan pembatalan penerbangan dapat merugikan bagi pengguna jasa penerbangan dari segi waktu ataupun biaya.Dalam kenyataanya, akhir-akhir ini banyak perusahaan angkutan udara yang selalu melakukan penundaan dan pembatalan penerbangan padahal mereka selalu berbicara masalah ketepatan waktu atau on time performance dalam penerbangan untuk mempromosikan maskapainya.4 Kasus-kasus penerbangan yang muncul seperti kecelakaan pesawat udara, penundaan penerbangan, pembatalan penerbangan karena berbagai alasan , perlu diteliti dan dicari penyebabnya agar tidak terulang kembali dan dapat memberikan rasa keadilan bagi para pihak. Untuk itu, tanggung jawab hukum perusahaan jasa penerbangan terhadap penumpang atas beberapa kerugian yang ditimbulkan dapat meliputi beberapa aspek yang antara lain adalah aspek perdata, pidana, administratif, perusahaan, pengangkutan udara dan perlindungan konsumen. Dari beberapa aspek tersebut, dalam skripsi ini Penulis akan membahas dengan menekankan pada aspek perlindungan konsumen. Didalam jasa pengangkutan udara terdapat hubungan hukum antara para pihak, baik pihak penyedia jasa maupun pihak konsumen jasa yang bersumber dari perjanjian atau perikatan yang telah melahirkan hak dan kewajiban para pihak. Salah satu aspek yang menjadi perhatian adalah belum terpenuhinya atau kurangnya peraturan dalam rangka perlindungan hukum bagi pengguna jasa atau pihak lain yang mengalami kerugian sebagai akibat dari kegiatan pengangkutan udara atas kerugian–kerugian yang terjadi. Bagaimanapun yang namanya sebuah kegiatan itu tidak luput dari 4
Krisman Kaban, Industri penerbangan dan janji-janji palsu, http//www .Sinarharapan .co.id /, diakses jumat 12 Januari 2011
risiko.Demikian juga halnya penerbangan yang dapat menimbulkan kerugian bagi konsumen itu selalu ada, baik dalam penerbangan domestik maupun penerbangan internasional.Dari gambaran diatas maka terlihat jelas bahwa masih banyak yang harus digali dari penyelenggaraan pengangkutan udara ini, bagaimana sebenarnya tanggung jawab itu diatur oleh perusahaan pengangkutan udara maupun yang diatur dalam Undang-Undang Pelindungan Konsumen. Jual beli merupakan salah satu jenis perjanjian yang diatur dalam Kitab UndangUndang Hukum Perdata (KUHPerdata), sedangkan jual belimelalui internetpada dasarnya merupakan model transaksi jual beli modern yang mengimplikasikan inovasi teknologi seperti internet sebagai media transaksi. Dengan demikian, selama tidak diperjanjikan maka ketentuan umum tetang perikatan dan jual beli yang diatur dalam buku III Burgerlijk Wetboek (BW) berlaku sebagai dasar hukum aktifitas jual belimelalui internetdi Indonesia. Apabila dalam pelaksanaan transaksi jual belimelalui internettersebut timbul sengketa maka para pihak dapat mencari penyelesaiannya dalam ketentuan tersebut. Para konsumen yang telah memiliki tiket pesawat udara akan melakukan cek in ke bandara sesuai dengan jadual yang tertera dalam tiket tersebut. Namun yang terjadi bahwa pada jam keberangkatan pihak pengangkut selaku penanggung jawab penjualan dan penerbangan dalam hal ini PT. Trans Nusa Air yang beroperasi di Bandara mengatakan bahwa hari ini tidak ada penerbangan karena pesawat mengalami kerusakan, yang menyebabkan kerugian bagi pihak konsumen, apalagi pihak konsumen yang akan melakukan bisnis ataupun urusan lain yang harus dilakukan hari ini atau esok hari pada jam yang telah ditentukan. Contoh kasus ini adalah antara lain sebagai berikut :
1 . Dari bandara Frans Seda Maumere dilaporkan, belasan dari 52 penumpang Trans Nusa di Bandara Frans Seda mengamuk di loket check in Trans Nusa karena batal terbang, Rabu
(14/9/20110).
Mereka
protes
karena
manajamen
Trans
Nusa
tidak
menginformasikan lebih awal pembatalan keberangkatan pesawat ke Kupang hari itu.Pembatalan itu disebabkan oleh kerusakan pesawat di Alor sehingga semua penerbangan penumpang, baik di Kupang, Alor dan Maumere, Ende dan tempat-tempat lain di wilayah operasionalnya Trans Nusa mengalami hambatan.
Salah satu aspek yang menjadi perhatian adalah belum terpenuhinya atau kurangnya peraturan dalam rangka perlindungan hukum bagi pengguna jasa atau pihak lain yang mengalami kerugian sebagai akibat dari kegiatan pengangkutan udara atas kerugian– kerugian yang terjadi. Bagaimanapun yang namanya sebuah kegiatan itu tidak luput dari risiko. Demikian juga halnya dengan pengangkutan udara kemungkinan akan terjadinya kecelakaan itu selalu ada, baik dalam penerbangan domestik maupun penerbangan internasional. Dari gambaran diatas maka terlihat jelas bahwa masih banyak yang harus digali dari penyelenggaraan pengangkutan udara ini, bagaimana sebenarnya tanggung jawab itu diatur oleh perusahaan pengangkutan udara . Akibat dari hal tersebut diatas jika dilihat dalam Undang-undang perlindungan konsumen pada pasal 16 dengan jelas dikatakan bahwa Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa melalui pesanan dilarang untuk: a. Tidak menepati pesanan dan/atau kesepakatan waktu penyelesaian sesuai dengan yang Dijanjikan; b. tidak menepati janji atas suatu pelayanan dan/atau prestasi.
Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan pada pasal 147 ayat 1 dan 2 dengan sangat jelas dikatakan bahwa: 1. Pengangkut bertanggungjawab atas tidak terangkutnya penumpang, sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan dengan alasan kapasitas pesawat udara. 2. Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memberikan kompensasi kepada penumpang berupa: a. mengalihkan ke penerbangan lain tanpa membayar biaya tambahan; dan/atau b. memberikan konsumsi, akomodasi, dan biaya transportasi apabila tidak ada penerbangan lain ke tempat tujuan. Sedangkan didalam Peraturan Pemerintah Nomor: 40 Tahun 1995 tentang Angkutan Udara pada pasal 40 mengenai wajib angkut dikatakan bahwa : (1) Perusahaan angkutan udara niaga wajib mengutamakan pengangkutan calon penumpang atau barang yang pemilknya telah melaksanakan kewajibannya sesuai perjanjian pengangkutan yang disepakati. (2) Dalam hal terjadi keterlambatan atau penundaan dalam pengangkutan karena kesalahan pengangkut, perusahaan angkutan wajib memberikan pelayanan yang layak kepada penumpang atau memberikan ganti rugi atas kerugian yang secara nyata dialami oleh penumpang atau pemilik barang.
TABEL 1 PEMBATALAN PENERBANGAN PT.TRANS NUSA MAUMERE TERHADAP PENUMPANG
No
Tahun 2011
1
Pembatalan
Penupang yang
Penumpang
penerbangan
dibatalkan(orang)
yang dialihka(orang)
jumlah
1
50
2
Sumber PT.Trasn Nusa Maumere Dari tabel tersebut menjelaskan bahwa pada tahun 2011 terdapat satu kasus pembatalan yang jumlah penumpang ada 52 orang dan yang dibatalkan ada 50 orang sedangkan 2 orang di upayakan atau di alihkan ke penerbangan lain. Sebagaimana uraian latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian yang akan dituangkan kedalam skripsi berjudul “ Tanggung Jawab PT. Trans Nusa Air Lines Dalam Pembatalan Pengangkutan Penumpang Di Maumere
B .Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka penulis menyampaikan rumusan masalah dalam penulisan ini adalah sebagai berikut: a. Pelaksanaan tanggung jawab hukum PT. Trans Nusa terhadap penumpang dalam pembatalan penerbangan (cancel) secara sepihak. .
C. Tujuan dan Kegunaan Penulisan a. Tujuan Penulisan Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini apakah penerapan sanksi dalam Undang-Undang penerbangan bagi penumpang yang di batalkan oleh pihak PT.Trans Nusa sudah diterapkan berdasarkan Undang-Undang penerbangan. b. Kegunaan Penulisan Adapun kegunaan dari penulisan ini adalah sebagai berikut : 1) Secara teoritis: Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum khususnya mengenai akibat keterlambatan/pembatalan penerbangan sepihak 2).Segi praktis : a) Penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan masukan pemikiran secara nyata kepada para pihak baik pelaku usaha maupun pihak konsumen/penumpang yang terkait didalamnya. b) Untuk menambah kepustakaan bagi Universitas Katolik Widya Mandira Kupang khususnya yang berkaitan dengan perlindungan hak konsumen dan tanggung jawab pelaku usaha dalam jual beli tiket pesawat melalui internet.
D. Kerangka Pemikiran Dalam penulisan skripsi ini yang ditekankan adalah bagaimana proses tanggung jawab pihak pengangkut terhadap penumpang melalui pengangkutan udara, apabila terjadi kerugian yang disebabkan oleh pihak pengangkut. Disamping itu penulis angkat karena ingin
mengetahui lebih lanjut bagaimana penerapan hukum yang dilaksanakan dalam usaha pengangkutan melalui pengangkutan udara dan studi kasus di PT. Trans Nusa Maumere. Dalam pasal 147 tentang penerbangan yang mengatur tentang: 1.Pengangkut bertanggung jawab atas tidak terangkutntya penumpang sesui jatwal yang telah ditentukan dengan alasan kepastian pesawat udara. 2.Tanggung jawab sebagai mana dimaksut pada ayat satu dengan memberikan kompensansi kepada penumpang berupa : a.mengalihkan kepenerbangan lain tampa membayar biaya tambahan. b.memberikan konsumsi akomodasi dan biaya transportasi apabila tidak ada penerbangan lain ketempat tujuan. Salah satu tujuan penerbangan ialah untuk memajukan pembagunan nasional Indonesia adalah untuk meningkatkan kesejahteraan warga negara Indonesia secara adil dan berkelanjutan, sesuai amanat alinea kedua Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.Secara prinsip prikeadilan adalah upaya untuk menemukan keadilan yang mutlak, serta merupakan manifestasi upaya manusia yang merindukan adanya hukum yang lebih tinggi dari hukum positif. Dalam penyelengaraan penerbangan, undang-undang ini bertujuan mewujutkan penerbangan yang tertip,teratur,selamat aman,nyaman dengan harga yang wajar,dan menghindari praktek persaigan usaha yang tidak sehat,memperlancar arus perpindahan orang dan atau barang melalui udara dengan megutamakan dan melindungi angkutan udara dalam rangka memperlancar kegiatan perekonomian nasional,menciptakan daya saing dengan megembangkan teknologi dan industry angkutan udara nasional,memprkukuh kesatuan dan persatuan bangsa dalam rangka mewujutkan wawasan nusantara,meningkatkan ketahanan nasional dan mempererat hubugan antar bangsa serta berasskan manfaat,usaha bersama dan
kekelurgaan adil dan merata, keseimbangan,keserasian dan keselarasan dan kepentingan umum. Undang - undang Nomor 15 tahun 1992 tentang penerbangan perlu disempurnakan guna menyelaraskan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi,perubahan paradikma dan lingkungan,strategis termaksut otonomi daerah,kompetensi ditingkat region global,peran serta masyarakat persaigan usaha,konvensi,internasional tentang penerbangan. Didalam Undang-Undang penerbangan nomor 1 Tahun 2009 dalam pasal 146 mengatur pengangkut bertangung jawab atas kerugian yang yang diderita oleh penumpang,bagasi,atau kargo,kecuali apabila pengangkut dapat membuktikan bahwa keterlambatan tersebut disebabkan oleh factor caaca dan teknis operasional. Dalam Undang- Undang nomor 1 Tahun 2009 mengatur mengenai hak dan kewajiban,serta tanggung jawab hukum para penyedia jasa terhadap kerugian pihak ke tiga sebagai akibat dari penyelengaraan penerbangan serta kepentingan internasional atas obyek pesawat yang mempunyai tanda pendaftaran dan kebangsaan Indonesia.disamping itu, dalam rangka pembagunan hukum,Undang- Undang ini juga memberikan perlindungan bagi penumpang tampa megorbankan kelansungan hidup penyedia jasa transportasi udara sserta memberikan kesempatan yang lebih luas kepada daerah untuk megembangkan usaha- usaha tertentu dibandar udara yang tidak terkait langsung dengan keselamatan penerbangan. Menurut W.S.J Poerwadarminta, tanggung jawab diartikan sebagai keadaan yang wajib menanggung segala sesuatu (kalau ada ssesuatu hal yang wajib dituntut,di persalahkan,diperkarakan,dan sebagainya ), bertanggung jawab(atas,terhadap,tentang,dalam) ,kewajiban menanggung,memikul tanggung jawab,menanggung segalah akibat kalau ada kesalahan.
Menurut Frans Magnis Suseno mengemukakan beberapa pegertiaan tanggung jawab yang meliputi : 1. Tanggung jawab yang berarti kesedian untuk melakukan apa yang harus dilakukan. 2.Sikap bertanggung jawab berarti mengatasi segalah etika peraturan yaitu sesuatu yang boleh untuk dilakukan. Sedangkan sikap bertangung jawab yaitu merasa terikat terhadap sesuatu yang diperlukan. 3.Kesedian bertanggung jawab meliputi kesedian untuk menanggung terhadap tindakan atau pelaksanaan tugas maupun kewajiban. Sesuai dengan pegertian tanggung jawab diatas maka perlu dituliskan beberapa prinsip- prinsip tanggung jawab dalam hukum menurut sidarta sebagai berikut : 1.Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsure kesalahan Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsure kesalahan adalah prinsip yang cukup umum berlaku dalam hukum pidana dan perdata. Dalam kitap Undang- Undang hukum perdata,khususnya pasal 1365 dan 1366,prinsip ini dipegang ssecara teguh. Prinsip ini menyatakan,seseorang baru dapat diminta pertanggung jawabanya secara hukum jika ada unssur kesalahan yang dilakukannya.1365 kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang lazim dikenal sebagai pasal tentang,perbuatan melawan hukum,menharukan terpenuhnya empat (4) unsure pokok,yaitu : a.Adanya Perbuatan b.Adanya unsur kesalahan c.Adanya Kerugian yang yang di derita d.Adanya hubungang kausalitas antara kesalahan dan kerugian
2.Prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab, sampai ia dapat membuktikan, ia tidak bersalah. Jadi beban pembuktian ada pada pihak tergugat. 3.Prinsip bersalah untuk tidak bertanggung jawab Prinsip ini adalah kebalikan dari prinsip kedua. Prinsip praduga untuk tidak selalu bertanggung jawab hanya dikenal dengan lingkup transaksi konsumen yang sangat terbatas, dan pembatasan demikian biasanya secara commom sense dapat dibenarkan. 4.Prinsip tanggung jawab mutlak Prinsip tanggung jawb mutlak sering di identikkan dengan prinsip tanggung jawab absolut. Ada pendapat yang mengatakan prinsip tanggung jawab mutlak adalah prinsip tanggun jawab yang menetapkan kesalahan tidak sebai factor yang menentukan. Namun ada pengecualian- pengecualian yang mungkin dibebaskan dari tanggung jawab, misalnya keadaan force mayor.Sebaliknya prinsip tanggung jawab tampa kesalahan dan tidak ada pengecualianya.Selain itu ada pandangan yang agak mirip,
tentang mengaitkan perbedaan keduanya pada ada atau tidak adanya
hubungan kualitas antara subyek yang bertanggung jawab dan kesalahanya.Pada tanggung jawab mutlak, hubungan itu harus ada,sementara pada prinsip tanggung jawab absolut,hubugan itu tidak selalu ada. Maksutnya pada prinsip,dapat saja sitergugat yang diminta pertanggung jawaban itu bukan sipelaku langsung kessalahan tersebut. 5.Prinsip tanggung jawab dengan pembatasan Prinsip tanggung jawab dengan pembatasan sangat di senangi oleh pelaku usaha untuk dicantumkan sebagai klausula eksonerasi dalam perjanjian setandar yang
dibuatnya.prinsip tanggung jawab ini sangat merugikan konsumen bila ditetapkan secara sepihak oleh pelaku usaha, seharusnya pelaku usaha tidak boleh secara sepihak menentukan klausula yang merugikan konsumen, tidak boleh secara sepihak menentukan klausula yang merugikan konsumen, termaksut membatasi maksimal tanggung jawabnya jika ada pembatasan, mutlak harus berdasarkan pada peraturan perundang- undanggan yang jelas. Menurut Latos perusahaan mempunyai empat (4) tanggung jawaba
yaitu :
1. Tanggung jawab ekonomi yang berarti menghasilkan barang dan jasa 2. Tanggung jawab hukum yaitu mengikuti Undang- Undang yang berlaku 3. Tanggung jawab social yaitu menjaga perilaku dalam masyarakat 4. Tanggung jawab diskresionari yang berarti melasaksanakan harapan masyarakat yang luas. Dalam Undang- Undang penerbangan juga diatur persyaratan badan usaha angkutan udara agar mampu tumbuh sehat,berkembangan, dan kompetitif secara nasional dan internasional. Selanjutnya, untuk membuka daerah –daerah terpencil di seluruh Wilayah Indonesia, Undang- Undang ini tetap menjamin pelayanan angkutan udara perintis dalam upaya memberikan stimulus bagi daerah –daerah guna peningkatan kegiatan ekonomi. Dalam upaya pemberdayaan industry penerbangan nasional, Undang – Undang ini juga memuat ketentuan mengenai kepentingan internasional atas objek pesawat udara yang mengatur objek pesawat. Dalam Undang – Undang ini diatur pula system informasi penerbangan melalui jaringan informasi yang efektif,efisien, dan terpadu dengan memanfaatkan
perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Selanjutnya dalam rangka meningkatkan penyelenggaran penerbangan secara optimal, diatur peran serta masyarakat dengan prinsip keterbukaan dan kemitraan. Dengan diundangkannya Undang – Undang ini, berbagai ketentuan yang terdapat dalam peraturan perundang –undangan nasional dan internasional sepanjang tidak bertentangan tetap berlaku dan merupakan peraturan yang saling melengkapi. Dalam Undang – Undang ini diatur hal – hal yang bersifat pokok, sedangkan yang bersifat teknis dan operasional diatur dalam Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri dan Peraturan Pelaksanaan lainnya. Asas adil dan Merata”dalam penyelengaraan penerbangan adalah penerbangan harus dapat memberikan pelayanan yang adil dan merata tampa diskriminasi kepada segenap lapisan masyarakat dengan biaya yang
terjanngkau oleh masyarakat tampa
membedakan suku, agama, dan keturunan serta tingkat ekonomi. Kegiatan angkutan udara niaga berjatwal” adalah pelayanan angkutan udara niaga dalam rute penerbangan yang dilakukan secara cepat dan teratur.yang dimaksut dengan” kegiatan angkutan udara niaga tidak berjatwal” adalah pelayanan angkutan udara niaga yang tidak terikat pada rute dan jatwal penerbangan yang tetap dan teratur,yang dimaksut dengan tampa batasan hak angkut udara adalah pelaksanaan hak angkut udara tidak membatasi, antara lain, tempat tujuan, frekuensi penerbangan, kapasitas angkut,penerapan tariff dan kebebasan di udara (freedom of the air ).Keadan darurat adalah suatu keadaan yang memaksa sehinga harus dilakukan pendaratan di luar bandar udara yang telah ditetapkan.
E. Metode Penelitian Metode penelitian yang dipakai adalah sebagai berikut: a) Metode Pendekatan Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis sosiologis. b) Spesifikasi penelitian Penelitian ini bersifat deskriptif dengan aspek yang diteliti yaitu : Tanggung Jawab PT. Trans Nusa Air Lines Dalam Pembatalan Pengangkutan Penumpang Di Maumere. c)
Lokasi penelitian Penelitian ini dilakukan di PT.Transs Nusa Maumere
d) Pegumpulan Data 1.Populasi Yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah kepela PT. Trans Nusa Maumere 2. Sampel Sampel dalam penelitian ini di ambil dari kepala PT.Trans Nusa dan 50 penumpang. 5% dari 50 orang sebanyak 10 orang. 3. Responden Yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah :
Kepala PT Trans Nusa Air Lines
: 1 Orang
Agen PT Trans Nusa Air Lines
: 1 Orang
Penumpang yang mengalami pembatalan keberangkatan : 50 Orang Jumlah
: 52 Orang
4. Sumber Data 1. Data Primer : data yang didapat dengan wawancara langsung dengan informan ( kepala PT.Trans Nusa dan Penumpang yang di batalkan) 2. Data Sekunder : data yang diperoleh dari hasil studi kepustakaan dan dokumentasi yang tersedia pada instasi terkait sesuai degan kebutuhan e) Aspek penelitian Aspek yang akan di teliti adalah: 1. pelaksanaan tanggung jawab PT Trans Nusa Air Lines Mumere dalam pembatalan keberangkatan (cancel) konsumen sebagai pengguna jasa penerbangan. f) Populasi, sampel dan responden Untuk memperoleh suatu kebenaran ilmiah dalam penulisan skripsi ini, maka ditulis dengan menggunakan metode pengumpulan data dengan cara sebagai berikut : 1) Studi
kepustakaan
(library research),
yakni
dilakukan dengan
membaca,
mempelajari, meneliti, mengidentifikasi dan menganalisis bahan-bahan studi kepustakaan yang sesuai dengan masalah yang dibahas dengan menggunakan data sekunder yang tertulis sebagai pedoman. 2) Studi lapangan (field research), yakni dilakukan dengan metode pengambilan data langsung kepada pihak yang bersangkutan yaitu Supervisor GSA Trans Nusa Airlines di Maumere yang bertanggung jawab dan beberapa penumpang selaku konsumen pengguna jasa penerbangan. 5 Metode pengolahan data
1. Pengelolahan data : data yang sudah terkumpul akan diolah melalui beberapa tahap yaitu : a) Coding yaitu membuat klasifikasi dengan memberikan kode – kode tertentu dengan jawaban yang diberikan responden b) Editing yaitu memeriksa dan meneliti kelengkapan data yang diperoleh agar dapat dpertanggun jawabkan. c) Tabulasi yaitu memindahkan dan menyusun data yang ada 2. Teknik analisis data : data yang sudah ada dimasukan di dalam selanjutnya dianalisis secara deskriptif kualitatif
