BAB I PENDAHULUAN. Bahkan orang-orang di pedesaan dan para ibu rumah tangga pun semakin gemar berbicara

BAB I PENDAHULUAN

1.1

Latar Belakang Politik selalu menarik untuk dibicarakan di setiap kalangan masyarakat. Betapa pun

pelik dan kisruhnya kehidupan politik, semua orang ingin tahu tentang perkembangan politik. Bahkan orang-orang di pedesaan dan para ibu rumah tangga pun semakin gemar berbicara tentang politik. Pembicaraan politik di kalangan masyarakat biasa tentunya berbeda dengan lingkungan akademik. Jika berbicara tentang dunia perpolitikan tanah air,saat ini sedang mengalami masamasa yang sulit ataumasa kritis, hal ini dapat dilihat dari rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam memberikan hak suaranya di dalam pemilihan kepala daerah. Banyak faktor yang menyebabkan rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam memberikan hak suaranya, salah satunya ialah tingkat kepercayaan yang rendah dari masyarakat akan calon yang akan dipilih, menyebabkan masyarakat enggan memberikan suaranya. Berikut tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilihan kepala daerah di beberapa daerah di Indonesia. Tabel 1.1 Tingkat Partisipasi Pemilih di Beberapa Daerah di Indonesia No Pemilukada Daerah Tahun Pemilukada Tingkat Partisipasi 1 Sumatera Utara 2013 48,50 % 2 Jawa Barat 2013 63,73 % 3 Papua 2013 59,00 % 4 Sulawesi Selatan 2013 69,78 % 5 DKI Jakarta 2012 66,80 % Sumber : Kompasiana.com

Universitas Sumatera Utara

Ketua KPU Husni Kamil Manik menyatakan, apabila kecenderungannya terus menurun, maka diprediksi partisipasi pemilih pada pemilihan umum 2014 mendatang, hanya sekitar 54 persen. Untuk itu menurutnya, seluruh elemen pemilu harus ikut berperan aktif, agar tingkat partisipasi pemilih pada pemilu mendatang dapat meningkat menjadi 75%, sesuai dengan

target

pembangunan.

(http://www.classyfm.co.id/index.php?option=com_content&view=article&id=1128:partisipa si-pemilih-pada-pemilu-2014-diprediksi-hanya-54&catid=1:classy-news&Itemid=5) Turunnya tingkat partisipasi masyarakat dalam setiap pemilukada sebagai dampak merebaknya kasus korupsi yang memang melibatkan kepala daerah mereka. Sebagai contoh provinsi Sumatera Utara, pada tahun 2008 diadakan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Utara untuk periode 2008-2013, pada saat itu pasangan nomor urut 5 Syamsul Arifin-Gatot Pudjo Nugroho (Syampurno) dengan jargon mereka sahabat semua suku berhasil memenangkan Pilgubsu dengan hanya satu putaran sesuai dengan hasil rekapitulasi yang dikeluarkan KPUD Provinsi Sumatera Utara. Namun pada tahun 2011 tepatnya setelah 3 tahun menjabat sebagai Gubernur Sumatera Utara masyarakat Sumatera Utara dikecewakan oleh Syamsul Arifin karena beliau tersandung kasus korupsi di saat masih menjabat Bupati Langkat. Kasus korupsi yang melibatkan kepala daerah di Sumut bukan yang pertama kalinya terjadi, karena sebelum Syamsul Arifin tersandung kasus korupsi, Walikota Medan dan Wakil Walikota Medan membuat kecewa warga Medan yang saat itu sangat percaya dengan wibawa Abdillah dan Ramli yang dianggap jujur ternyata masuk penjara setelah menjadi tersangka kasus korupsi. Imbas dari kasus korupsi tersebut yang pada akhirnya membuat masyarakat Sumatera Utara tidak lagi percaya dengan calon pimpinan mereka yang mengajukan diri, bahkan pembangunan daerah di Sumatera Utara yang tidak berjalan dengan baik ikut menyebabkan ketidakpercayaan masyarakat Sumatera Utara terhadap tokoh politik yang mencalonkan diri


sebagai pemimpin Sumatera Utara. Sehingga pada saat pemilihan kepala daerah di tingkat kabupaten/ kota, partisipasi pemilih terus mengalami penurunan yang sangat drastis akibat memburuknya citra tokoh-tokoh politik tersebut. Hal ini juga terlihat dalam Pemilihan Gubernur Sumatera Utara (Pilgubsu) 2013 di mana partisipasi pemilih hanya 48,50 %. Hasil tersebut sebagai bukti menurunnya minat memilih masyarakat Sumatera Utara. Berikut daftar kepala daerah yang pernah dan akan berhadapan dengan pengadilan terkait kasus korupsi : 1. Syamsul Arifin, Gubernur Sumatera Utara, terpidana kasus korupsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kabupaten Langkat tahun 2000-2007. 2. Awang Faroek Ishak, Gubernur Kalimantan Timur, tersangka kasus divestasi saham PT Kaltim Prima Coal. 3. Agusrin Najamudin, Gubernur Bengkulu, terpidana kasus korupsi pajak bumi dan bangunan serta bea penerimaan hak atas tanah dan bangunan Bengkulu tahun 2006-2007. 4. Thaib Armaiyn, Gubernur Maluku Utara, tersangka kasus korupsi Dana Tak Terduga tahun 2004 dan APBD Provinsi Maluku Utara tahun 2007. 5. Amran Batalipu, Bupati Buol, terdakwa kasus suap kepengurusan hak guna usaha perkebunan kelapa sawit PT Hardaya Inti Plantations atau PT Cipta Cakra Murdaya 2011. 6. Mochtar Muhammad, Wali Kota Bekasi, terpidana kasus suap dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2010. 7. Sunaryo, Wakil Wali Kota Cirebon, terpidana kasus penyelewengan dana belanja barang dan jasa senilai Rp 4,9 miliar APBD Kota Cirebon 2004. 8. Eep Hidayat, Bupati Subang, terpidana kasus korupsi biaya pemungutan pajak bumi dan bangunan senilai Rp 14 miliar tahun 2005-2008.


9. Satono, Bupati Lampung Timur, terpidana kasus korupsi penggelapan dana rakyat dalam APBD sebesar Rp119 miliar dan menerima suap Rp 10,5 miliar dari pemilik Bank Perkreditan Rakyat, Tripanca Setiadana, pada 2005. 10. Fauzi Siin, Bupati Kerinci, terpidana kasus suap dana APBN 2008. 11. John Manuel Manoppo, Wali Kota Salatiga, tersangka kasus korupsi proyek pembangunan Jalan Lingkar Selatan Salatiga. Para tokoh politik sudah seharusnya menyadari realita yang terjadi di tengah masyarakat, tidak hanya para elit politik di Sumatera Utara, namun juga para elit politik di tanah air. Ditambah lagi tahun 2013 menurut kalender KPU merupakan tahun politik dikarenakan banyak daerah-daerah yang melakukan pemilihan kepala daerah yang tentunya akan mempengaruhi hasil Pilpres 2014. Citra yang buruk merupakan salah satu hal yang harus diperbaiki setiap tokoh-tokoh politik yang memiliki niatan untuk maju mencalonkan diri, baik sebagai anggota legislatif, kepala daerah, dan tentunya presiden. Bukan hanya tokoh politik, partai yang merupakan syarat untuk mengajukan calon juga harus berbenah untuk bersaing merebut hati rakyat. Politik memang meupakan satu-satunya jalan yang harus ditempuh jika ingin berperan di dalam menetukan kebijakan yang sistemnya memang sudah di atur di dalam UUD 1945. Kebijakan Ekonomi salah satu yang sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat pada umumnya. Kebijakan tersebut ditentukan oleh pimpinan birokrasi pemerintahan. Tentunya, untuk menjadi pimpinan di suatu daerah bukan merupakan hal yang mudah. Kegiatan politik kedepan harus beradaptasi dengan situasi dan kondisi yang terjadi saat ini di tengah-tengah masyarakat. Tentunya strategi yang digunakan untuk memperoleh dukungan masyarakat saat ini sangat berbeda dengan yang sudah ada selama ini. Partai


tentunya tidak hanya memberikan bantuan saja kepada masyarakat, karena masyarakat sudah sangat berhati-hati di dalam memilih pemimpin mereka untuk jangka panjang. Dalam hal ini, Partai Politik juga harus bersih-bersih kader, artinya setiap kader mereka yang pernah tersandung kasus korupsi, kriminal, harus dikeluarkandari partai. Partai Politik sendiri tidak lagi mampu berbuat banyak di dalam memenangkan setiap persaingan di dalam pemilukada. Citra dari tokoh politik itu sendiri yang sangat menentukan tingkat kepercayaan masyarakat untuk memilih atau tidak. Karena masyarakat sudah menganggap bahwa setiap partai tidak ada lagi yang benar-benar tulus memperjuangkan kepentingan rakyat. Dampaknya, tidak ada lagi dikatakan partai besar dan partai kecil, karena semuanya ditentukan dari citra tokoh dari partai itu sendiri. Jika tokoh tersebut dikenal masyarakat sebagai tokoh yang jujur dan memiliki kapabilitas untuk menjadi pemimpin mereka, maka tokoh tersebut dapat menarik simpati masyarakat dan pastimya dapat mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak suaranya sebagai warga negara. Joko Widodo atau yang lebih dikenal dengan sebutan Jokowi merupakan salah satu tokoh politik yang mampu menarik simpati warga, dan terbukti mampu mengungguli pesaingnya dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta. Hebatnya lagi, Jokowi mampu mengungguli pasangan incumbent yang ikut berkompetisi saat itu, terlebih Jokowi bukanlah warga Jakarta yang tentunya tidak memilik hak untuk memilih dirinya sendiri. Banyak fakta-fakta lain yang membuktikan keberhasilan Jokowi merupakan hal mutlak yang terjadi karena citra dirinya yang bersih, jujur, dan merakyat. Jokowi sebelumnya merupakan Walikota Solo yang sudah menjabat selama 2 periode, yang selama menjadi walikota banyak perubahan yang terjadi di kota Surakarta tersebut. Terjun langsung menangani masyarakat membuat dia dikagumi warga solo sehingga pada pencalonan kembali dirinya untuk periode kedua tidak lagi membutuhkan kampanye


dan tidak mengeluarkan dana untuk memperoleh kepercayaan masyarakat. Terbukti pada pemilihan Walikota Solo berikutnya, Jokowi kembali terpilih dengan menang mutlak lebih dari 90 % suara. Suatu hal yang sangat fantastis saat itu sekaligus membuktikan bahwa citra tokoh politik merupakan faktor yang sangat penting untuk memenangkan pemilihan. Dalam ajang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta awalnya banyak yang meragukan langkah seorang Jokowi di dalam pencalonannya sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, hal ini sebenarnya cukup beralasan, selain karena Jokowi bukan merupakan warga Jakarta, Figur calon incumbent Fauzi Bowo serta Nachrowi juga merupakan alasan beberapa kalangan meragukan pancalonan Jokowi yang saat itu berpasangan dengan Basuki Tjahya Purnomo. Sudah merupakan hal umum bahwa Betawi merupakan penduduk asli DKI Jakarta, yang tentunya punya pengaruh besar dalam pemenangan calon yang bersaing. Tentunya Fauzi Bowo yang merupakan orang betawi asli diuntungkan akan hal itu, terlebih lagi pasangannya Nachrowi Ramli merupakan Ketua Perhimpunan Masyarakat Betawi. Sedangkan Jokowi serta Basuki tidak memiliki keturunan dari darah Betawi. Jokowi sendiri memiliki suku Jawa, dan Basuki yang lebih dikenal Ahok merupakan keturunan Tionghoa. Selain suku, agama juga merupakan isu yang dimanfaatkan untuk menjatuhkan pasangan Jokowi-Ahok. Kemenangan Jokowi-Ahok tidak terlepas dari peran anak muda yang membuktikan kreatifitas mereka mampu mendongkrak popularitas Jokowi-Ahok. Mahasiswa merupakan salah satu kelompok pemuda yang saat itu banyak memberikan pengaruh yang mengarahkan warga DKI Jakarta untuk lebih percaya kepada pasangan Jokowi-Ahok untuk memimpin DKI Jakarta. Pola pikir yang kritis serta didasari ilmu pengetahuan yang membuat pilihan kalangan akademis merupakan salah satu hal yang mempengaruhi masyarakat untuk mempercayai


salah satu calon. Alasan inilah yang mendasari bahwa setiap tokoh politik harus mampu meyakinkan anak muda dari kalangan akademis untuk menjatuhkan pilihan mereka. Citra positif dari seorang Jokowi merupakan modal kuat untuk Jokowi agar maju menjadi calon Presiden RI pada tahun 2014 nanti. Dalam pemilihan Gubernur DKI Jakarta, citra dari Jokowi diperkirakan ikut berperan dalam meningkatnya partisipasi pemilih. Ketua Kelompok Kerja (Pokja) Pemungutan dan Penghitungan Suara KPU Provinsi DKI Jakarta Sumarno mengatakan, jumlah golput menurun karena partisipasi pemilih pada putaran kedua naik sekitar 2,2 persen menjadi 66,8 persen. (http://nasional.kompas.com/read/2012/09/27/14505319/Pilkada.DKI.Putaran.Kedua.Golput. Jakarta.Menurun). Untuk itu, saya tertarik untuk melihat seberapa besar pengaruh citra dari Jokowi untuk mempengaruhi niat memilih mahasiswa pada Pilpres 2014. Hasil survei Pusat Data Bersama (PDB) beberpa waktu menunjukkan Jokowi bertengger di urutan teratas capres potensial 2014. Walikota nomor tiga sedunia itu mengalahkan muka-muka lama lainnya. Tabel 1.2 13 Besar Capres Potensial No Nama Calon Persentase 1 Joko Widodo 21,2 persen 2 Prabowo Subianto 18,4 persen 3 Megawati Soekarnoputri 13,0 persen 4 Rhoma Irama 10,4 persen 5 Aburizal Bakrie 9,3 persen 6 Jusuf Kalla 7,8 persen 7 Wiranto 3,5 persen 8 Mahfud MD 2,8 persen 9 Dahlan Iskan 2,0 persen 10 Surya Paloh 1,3 persen 11 Hatta Rajasa 1,2 persen 12 Chairul Tanjung 0,4 persen 13 Djoko Suyanto 0,3 persen Sumber : http://news.detik.com/read/2013/02/12/044742/2167386/10/taufiqtolak-jokowi-maju-capres-2014

kiemas-pdip-


Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana pengaruh citra dari seorang tokoh politik untuk mempengaruhi pemilih dalam menentukan pilihannya dalam pemilihan umum, khusunya pemilihan presiden 2014. Penelitian ini saya lakukan di kalangan mahasiswa di fakultas ilmu sosial dan politik. Hal ini dikarenakan mahasiswa merupakan pemilih pemula yang tentunya sangat kritis di dalam menentukan pilihan berdasarkan ilmu yang mereka peroleh serta pengetahuan yang mereka dapat dari rekam jejak setiap calon yang akan muncul untuk bersaing dalam Pemilihan Presiden tahun 2014. Mahasiswa juga merupakan salah satu kalangan akademis muda yang gemar berbicara tentang politik, bahkan sebagian kelompok mahasiswa yang aktif berorganisasi merupakan pelaku politik walaupun masih dalam ruang lingkup yang kecil yaitu lingkungan kampus. Mencalonkan diri menjadi pengurus himpunan mahasiswa merupakan salah satu langkah mahasiswa sebagai pelaku politik di lingkungan kampus. Uraian di atas merupakan ide yang mendasari dilakukannya penelitian dengan judul “Pengaruh Kepercayaan dan Citra Jokowi Terhadap Minat Memilih Mahasiswa Pada Pemilihan Presiden 2014 (Studi Kasus Pada Mahasiswa Jurusan Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara)”

1.2

Perumusan Masalah Berdasarkan latar belakang diatas, maka masalah dalam penelitian ini dapat

dirumuskan sebagai berikut : 1. Apakah kepercayaan dan citra Jokowi berpengaruh signifikan secara simultan terhadap minat memilih mahasiswa Jurusan Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara pada Pilpres 2014?.


2. Apakah kepercayaan dan citra Jokowi berpengaruh signifikan secara parsial terhadap minat memilih mahasiswa Jurusan Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara pada Pilpres 2014?.

1.3

Tujuan Penelitian Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kepercayaan dan citra Jokowi

terhadap minat memilih mahasiswa pada mahasiswa Jurusan Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara. 1.4

Manfaat Penelitian Manfaat dari penelitian ini antara lain adalah: 1. Bagi Partai Politik Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan informasi mengenai kepercayaan (trust) dan citra Jokowi terhadap minat memilih mahasiswa untuk memilih pemimpinnya, sehingga Jokowi sebagai kader dari partai PDI Perjuangan dapat mempertimbangkan langkahnya untuk maju dalam pemilihan Presiden 2014 dan dapat menentukan strategi yang tepat untuk mengambil simpati dari pemilih pemula yang ada di Indonesia. Hasil penelitian ini bermanfaat bagi Partai PDI Perjuangan dalam menentukan calon Presiden yang akan diusung dalam Pilpres 2014 agar tidak salah langkah dalam menetapkan calon yang akan mereka menangkan. 2. Bagi Penulis Penelitian ini merupakan sebuah kesempatan yang baik bagi penulis untuk dapat menerapkan ilmu yang telah diperoleh selama menjalani perkuliahan dan memperluas wahana berfikir ilmiah dalam bidang manajemen pemasaran. Selain itu, penulis juga berkesempatan untuk dapat lebih memahami kaitan ilmu politik


dengan ilmu pemasaran, karena ke depannya penelitian ini dapat diterapkan secara langsung dalam langkah politik penulis.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya Sebagai referensi yang dapat memberikan tambahan ilmu pengetahuan serta perbandingan dalam melakukan penelitian pada bidang yang sama di masa yang akan datang.


BAB I PENDAHULUAN. Bahkan orang-orang di pedesaan dan para ibu rumah tangga pun semakin gemar berbicara

Recommend Documents