BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Saat ini perkembangan industri UMKM berkembang pesat, seiring dengan berbagai kemudahan bisnis yang terus didorong dan diupayakan oleh Pemerintah. Hal tersebut dilakukan karena pemerintah mengakui bahwa sumbangan UMKM bagi perekonomian nasional amat besar salah satunya adalah penerimaan negara sektor pajak. Beberapa tahun yang lau pemerintah merilis Peraturan Pemerintah yang mengatur perlakuan khusus Pajak Penghasilan untuk usaha kecil, mikro dan menengah. Peraturan Pemerintah tersebut adalah Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 yang terbit tanggal 12 Juni 2013 dan mulai diberlakukan tanggal 1 Juli 2013. Berdasarkan ketentuan ini, Wajib Pajak yang memenuhi kriteria dikenakan PPh Final dengan tarif 1% dan dasar pengenaan pajaknya adalah peredaran bruto setiap bulan. Wajib pajak yang dimaksud adalah Wajib Pajak orangpribadi atau Wajib Pajak badantidaktermasuk bentuk usaha tetap dan menerima penghasilan dari usaha, tidak termasuk penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas, dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp4.800.000.000,00. Industri UMKM berkembang pesat khususnya di daerah Kabupaten dan Kota. Untuk wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta sendiri jumlah UMKM mengalami peningkatan secara merata di beberapa wilayah kabupaten, termasuk
di Kabupaten Kulonprogo. Setelah pengenaan Peraturan Pemerintah No 46 tahun 2013, maka pemerintah melalui Ditjen Pajak Kemenkeu terus mengoptimalkan penerimaan pajak dari sektor UMKM yang mana Kantor Pelayanan Perpajakan Pratama Wates (KPP Pratama Wates) memiliki peran dalam menggali lebih jauh potensi pajak yang ada. Berdasarkan data dari Kanwil Pajak DIY bahwa sektor UMKM memiliki proporsi penyumbang pajak daerah tertinggi bagi Daerah Istimewa Yogyakarta. Namun dari kondisi ini faktanya masih banyak pelaku UMKM yang enggan untuk secara sukarela membayar pajak usahanya. Dalam upaya pelayanan dan edukasi pajak. Kantor Pelayanan Pajak memiliki pengaruh penting dalam rangka menegakkan fungsi pemerintah selaku pemungut pajak. Kantor Pelayanan Pajak Pratama merupakan perkembangan dari modernisasi kantor pajak di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan. KPP Pratama Wates dipilih menjadi bagian dari penelitian ini berdasarkan pertimbangan penulis yang pernah merasakan praktek magang di kantor tersebut sehingga melalui pembelajaran, serta pengalaman yang diterima, penulis merasa tertarik untuk mengangkat salah satu isu penting di bidang perpajakan salah satunya adalah pengenaan pajak bagi pelaku UMKM. Adapun wilayah yang dipilih adalah Kabupaten Kulonprogo, salah satu kabupaten terluas di Provinsi DIY dan isu terkait pengembangan sektor perekonomian di Kabupaten Kulonprogo memang telah ramai diperbincangkan, seperti rencana pembangunan bandara nasional, pelabuhan dan sebagainya. Kesemuanya itu mengindikasikan semangat dari pemerintahan daerahnya untuk memajukan daerahnya dan memperkuat pengembangan berbagai sektor terutama sektor
2
ekonomi dan bisnis yang tumbuh dari industri-industri padat karya dan yang utama adalah perkembangan sektor industri UMKM. Sehingga tentunya perkembangan ini oleh pemerintah akan direspon sebagai peningkatan penerimaan bidang pajak. Fokus dalam penelitian ini adalah mengetahui lebih lanjut mengenai bagaimana tingkat kontribusi penerimaan
pajak yang dilakukan oleh Kantor
Pelayanan Pajak, serta melihat perkembangan penerimaan pajak dari pelaku UMKM di Kabupaten Kulonprogo yang berdasarkan PP Nomor 46 2013 telah wajib membayar pajak dengan tarif 1 persen atas omzet.Kedua fokus tersebut juga akan menjadi batasan masalah dalam penelitian ini. Disamping dalam penelitian ini juga menyajikan uraian masalah dan hambatan yang terjadi selama pengenaan pajak tersebut terhadap pelaku UMKM.
Memang dapat dipahami bahwa
pendapat mengenai tingkatan bentuk dari UMKM memang berbeda-beda, akan tetapi pada intinya pengertian tentang apa itu UMKM pastilah dapat dengan mudah diketahui.
Adapun untuk memudahkan fokus
penelitian ini penulis
menggunakan pengenaan pajak atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013. Peraturan ini mengatur tentang pemungutan pajak atas penghasilan dengan bruto tertentu. Seperti diketahui bahwa latar belakang penerbitan peraturan ini memang diperuntukan sebagai dasar hukum bagi pemungutan pajak di sektor UMKM. Penelitian ini mengambil data dari tahun sejak penerbitan peraturan ini hingga tahun terkini. Dari latar belakang diatas, penulis memberikan judul laporan
pada
penelitian Tugas Akhir ini yaitu “Analisis Kontribusi Penerimaan Pajak Pada
3
Sektor UMKM dan Perkembangannya di Kabupaten Kulonprogo ( Studi Kasus pada KPP Pratama Wates, Yogyakarta).
1.2 Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis mencoba menguraikan beberapa permasalahan yang akan diangkat sebagai berikut : 1. Bagaimana kontribusi penerimaan pajak UMKM dari Wajib Pajak pelaku UMKM terhadap total penerimaan pajak KPP Pratama Wates, Yogyakarta ?. 2. Seberapa besar tingkat perkembangan penerimaan pajak pada sektor UMKM Kabupaten Kulonprogo dari tahun 2013-2015 ?. 3. Hambatan apa saja yang terjadi dalam pelaksanaan pemungutan pajak sesuai PP Nomor 46 Tahun 2013 di Kabupaten Kulonprogo dan bagaimana solusinya ?.
1.3 Tujuan Penulisan Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah maka tujuan yang akan dicapai dari penelitian ini adalah : 1. Mengetahui kontribusi penerimaan pajak UMKM terhadap keseluruhan penerimaan pajak di KPP Pratama Wates, Yogyakarta. 2. Mengetahui tingkat pekembangan penerimaan pajak UMKM di Kabupaten Kulonprogo, dari tahun 2013-2015. 3. Mengetahui hambatan dan solusi terkait pelaksanaan pemungutan atas pajak UMKM di Kabupaten Kulonprogo berdasarkan PP Nomor 46 Tahun 2016
4
1.4 Manfaat Penulisan
1. Bagi Penulis a. Membandingkan teori yang dipelajari di kampus dengan realita yang ada
pada bagian keuangan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Wates Yogyakarta. b. Menambah wawasan dan ilmu pengetahuan tentang dunia kerja yang akan kita hadapi di masa yang akan datang. c. Sebagai persyaratan dalam mencapai gelar ahli madya sekaligus telah menyelesaikan pendidikan di Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada. 2. Bagi KPP Pratama Wates , Yogyakarta
a. Sebagai bahan pertimbangan dan masukan dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi progam perpajakkan. 3. Bagi Pembaca
a. Untuk menambah pengetahuan mengenai sistem dan prosedur akuntansi penggajian di Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada. b. Sebagai bahan referensi penulisan yang dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada mahasiswa D3 Akuntansi Universitas Gadjah Mada.
5
1.5 Kerangka Penulisan
Adapun kerangka dalam penulisan Tugas Akhir ini menjelaskan gambaran penulis dalam menyusun tugas akhir adalah sebagai berikut :
KPP Pratama Wates
Wawancara dan Dokumentasi
Pengambilan Data
Analisis dan Pembahasan
Kesimpulan dan Saran
Gambar 1. Kerangka Penulisan 1.6 Sistematika Penulisan
BAB I
: PENDAHULUAN Bab ini menguraikan tentang latar belakang pengambilan judul,
identifikasi masalah, tujuan penulisan tugas akhir,
manfaat tugas akhir dan skema penulisan tugas akhir.
6
BAB II
: TINJAUAN PUSTAKA Bab ini berisi tentang gambaran umum institusi meliputi profil, visi misi, dan struktur organisasi. Serta membahas tentang pengertian pajak, UMKM, analisis potensi dan tingkat efektivitas, sistem kerja di lingkungan institusi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Wates, Yogyakarta.
BAB III
: PEMBAHASAN DAN HASIL Bab ini membahas analisis deskripsi mengenai analisis kontribusi
dan perkembangan penerimaan pajak pada
sektor UMKM di Wilayah Kabupaten Kulonprogo, Yogyakarta. BAB IV
: KESIMPULAN DAN SARAN Bab ini membahas tentang kesimpulan yang dapat diambil terkait pelaksanaan penerimaan pajak pada sektor UMKM di Wilayah Kabupaten Kulonprogo, dengan memberikan gambaran tingkat kontribusi dan perkembangannya. Serta memberikan saran yang bersifat membangun terkait dengan tema tersebut.
7
