BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Penelitian Sesuai dengan UU No. 32 tahun 2004 tentang otonomi daerah dan diberikannya wewenang yang lebih luas kepada pemerintah kabupaten dan kota di Indonesia, maka pengelolaan pemerintah daerah menjadi hal yang sangat penting bagi masyarakat. Hal ini berkaitan dengan tanggung jawab pemerintah terhadap masyarakat atas pengelolaan pemda yang telah dilakukan selama ini. Tanggung jawab yang diminta oleh masyarakat yaitu dalam bentuk informasi. Informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat diantaranya mengenai kondisi daerah baik dari aspek keuangan maupun non keuangan misal berupa pelayanan publik yang dapat digunakan untuk penilaian kinerja instansi Pemerintah daerah (Pemda). Kualitas informasi pemerintah daerah yang dihasilkan ini penting menuju terwujudnya good governance. Menurut Puspita dan Martani (2011) informasi anggaran dan akuntabilitas pelaksanaan pemda seharusnya disampaikan kepada publik melalui media sehingga rakyat dapat mengaksesnya. Data yang dikumpulkan oleh Puspita dan Martani (2011), Indonesia terdapat 225 pemda dengan rincian yang tersaji pada tabel berikut:
1
2
Tabel 1.1 Tabel Rincian Website Pemda
1 2
Jumlah Pemda 108 25
3
2
4
32
5
58
No
Keterangan Memiliki website resmi Tidak memiliki website resmi Memiliki website resmi namun tidak ada informasi yang relevan tentang Pemda tersebut Memiliki website resmi tapi tidak dapat diakses Memiliki website Pemda namun tidak sesuai dengan kriteria purposive sampling
Berdasarkan data diatas, pemda yang website-nya dapat diakses dan memiliki informasi yang cukup berkualitas berjumlah 108 dengan presentase sebesar 47%. Karena alasan diataslah yang menjadi salah satu alasan mengapa penelitian ini dilakukan. Pemanfaatan e-government sudah mulai diterapkan di Indonesia sejak dikeluarkannya Instruksi Presiden Nomor 3 tahun 2003 tentang e-government, Egovernment merupakan pelayanan publik yang dapat diakses 24 jam dan lebih feleksibel.
E-Government
juga
memberikan
pelayanan
memungkinkan tidak dilakukan secara bertatap muka
publik
yang
sehingga pelayanan
menjadi lebih efisien dan efektif. Kementrian Komunikasi dan Informasi (Kemkominfo) juga telah mengeluarkan panduan penyelenggaraan situs website pemda dan implementasi aplikasi e-government pada pemda di Indonesia. Kemudian peraturan lebih lanjut
3
melalui peraturan Menkominfo No. 26 tahun 2006 tentang penggunaan nama domain go.id untuk situs web resmi pemerintah pusat maupun daerah. Banyak pemerintah daerah yang belum menggunakan websitenya dengan optimal baik dari segi informasi keuangannya maupun non keuangan. Adapun beberapa pemda yang sudah memanfaatkan websitenya tapi sangat jarang dilakukannya pengungkapan laporan keuangan dalam website tersebut yang terjadi hanya pengungkapan mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) saja yang banyak diungkap tetapi jarang untuk sampai laporan keuangannya serta dalam kualitas informasi yang disajikan kurang optimal dan baik. Padahal, tanggung jawab pemerintah daerah sangat besar dengan jumlah penduduk Indonesia yang sangat banyak. Hal ini bertolak belakang dengan dikeluarkannya UU No. 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi yang mengatur bahwa pejabat publik harus lebih transparan, bertanggung jawab dan lebih berorientasi kepada pelayanan masyarakat sebagai bentuk tanggung jawab sosial dan transparansi informasi. Menurut Rahman (2013) setelah diberlakukannya UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, setiap informasi publik harus dapat diperoleh setiap pemohon informasi publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara yang sederhana, contohnya adalah dengan memanfaatkan media internet.
4
Berdasarkan hal tersebut pemerintah memgeluarkan Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun
2000 dibentuk Dewan
Koordinasi
Information and
Communication Technology (ICT) Indonesia yang bertugas meningkatkan penggunaan media elektronik untuk memfasilitasi fungsi pemerintahan, hubungan, informasi dan transaksi. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 menjelaskan tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD), yang dimaksud dengan SIPD adalah suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pembangunan daerah menjadi informasi yang disajikan kepada masyarakat dan bahan pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, evaluasi kinerja pemerintah daerah baik melalui media elektronik maupun non elektronik. Ini menunjukkan, bahwa adanya tuntutan pemerintah daerah dalam mempublikasikan kinerjanya kepada masyarakat baik melalui media elektronik maupun non elektronik. Dengan
adanya
aturan
dan
dukungan
pemerintah
pusat
untuk
mengembangkan website pemda dan meningkatnya kebutuhan publik akan transparansi, sudah semestinya pemerintah daerah semakin sering menggunakan website resminya sebagai sarana untuk menyebarluaskan informasi kepada publik. Namun, pemerintah daerah di Indonesia dalam penggunaan websitenya masih banyak yang belum maksimal serta banyak pemerintah daerah yang belum mengungkapkan informasi Laporan Keuangan Pemetrintah Daerah (LKPD).
5
Beberapa penelitian tentang pengaruh
leverage terhadap tingkat
pengungkapan di internet oleh pemerintah daerah, yaitu oleh Rahman (2010) menunjukkan leverage berpengaruh terhadap pelaporan keuangan di internet oleh pemerintah daerah, tetapi hasil penelitian Yurisca (2011) dan Ratmono (2013) menunjukkan leverage tidak berpengaruh terhadap pelaporan keuangan di internet oleh pemerintah daerah. Beberapa penelitian tentang pengaruh kekayaan daerah terhadap palaporan keuangan di internet oleh pemerintah daerah, yaitu Laswad et al., (2005) menunjukkan kekayaan daerah berpengaruh terhadap pelaporan keuangan di internet oleh pemerintah daerah. Hasil penelitian Yurisca (2011), menunjukkan kekayaan daerah tidak berpengaruh terhadap pelaporan keuangan di internet oleh pemerintah daerah. Opini Audit mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap tingkat pengungkapan informasi di website pemda. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Styles dan Tennyson (2007) dan Pina et.al, (2010) dalam Ratmono (2013) memberikan bukti empiris bahwa opini audit berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan. Penelitian yang dilakukan oleh Ratmono (2013) menunjukkan jika opini audit tidak berpengaruh. Hal ini tidak konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Styles dan Tennyson (2007) dan Pina et al., (2010).
6
Hasil penelitian tersebut menunjukkan masih belum konsistennya hasil dari penelitian-penelitian terdahulu. Untuk itu, diperlukan adanya penelitian lebih lanjut untuk menambah referensi mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pengungkapan informasi di website pemda. Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Puspita dan Martani (2011). Namun, penelitian ini hanya menggunakan 2 (dua) dari 5 (lima) variabel independen yang dipakai dalam penelitian sebelumnya yang dilakukan Puspita (2010). Sedangkan untuk mengukur variabel dependen pada penelitian ini menggunakan jumlah daftar scoring indeks pengungkapan sukarela pada website pemda yang dilakukan oleh Puspita dan Martani (2011). Namun penelitian ini terdapat perbedaan dalam hal tahun pelaporan, sample yang diambil dan terdapat variabel yang ditambahkan kemudian penelitian ini juga menggunakan studi pendekatan composite measure dan conventioal measure untuk membandingkan tingkat validitas dimana variabel dibagi menjadi 2 dimensi yaitu informasi kuantitatif dan informasi kualitatif. Periode penelitian ini mengambil tahun pelaporan 2012 dan melihat populasi yaitu seluruh pemerintah daerah provinsi , pemerintah kota/pemerintah kabupaten di Jawa, Bali, Nusa Tenggara dan Papua dengan total populasi sejumlah 209 pemerintah daerah. Penelitian dilakukan hanya dengan satu periode saja. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah pemda yang memiliki website resmi telah mengungkapkan informasi keuangan, pelayanan dan informasi lainnya dalam
7
website pemda, sehingga informasi tersebut dapat digunakan secara baik oleh para pengakses website pemda. Di dalam penelitian ini, faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pengungkapan laporan keuangan daerah dan kualitas informasi dalam website oleh pemerintah daerah yang diteliti yaitu hutang daerah (leverage), ukuran pemerintah daerah (size), kekayaan daerah (wealth), opini audit dan kompleksitas pemerintah serta studi ini mengembangkan studi pendekatan pengukuran dengan membandingkan validitas antara pengukuran konvensional dengan pengukuran multidimensional sehingga pengukuran penggabungan yang diyakini lebih valid ini diuji dengan menggunakan composite measure dalam bentuk skor dari beberapa pengukuran yang telah diuji menggunakan single proxy, dimensi tersebut yang meliputi informasi kuantitatif (leverage, size, wealth) dan informasi kualitatif (opini audit dan jumlah penduduk). Dalam penelitian ini, pengukuran multidimenasi
kita sebut dengan Qualitative-Quantitative Disclosure Score
(QQDS). Berdasarkan latar belakang diatas dan adanya penelitian terdahulu maka penulis tertarik untuk melakukan penenlitian dan membahas permasalahan tersebut dengan mengambil judul “Pengaruh Karakteristik Pemda terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan, Kualitas Informasi Dalam Website Pemda”. Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Puspita dan Martani (2011). Perbedaan dengan penelitian
8
sebelumnya adalah dalam penelitian ini mengganti dan menambah variabel yang tidak konsisten serta menggunakan studi pendekatan composite measure dan conventional measure.
B. Rumusan Masalah 1. Apakah hutang daerah (leverage) berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan, kualitas informasi dalam website pemda? 2. Apakah ukuran pemerintah (size) berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan, kualitas informasi dalam website pemda? 3. Apakah kekayaan daerah (wealth) berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan, kualitas informasi dalam website pemda? 4. Apakah opini audit berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan, kualitas informasi dalam website pemda? 5. Apakah kompleksitas pemerintah berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan, kualitas informasi dalam website pemda? 6. Apakah karakteristik pemda dengan pendekatan multidimensi berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan, kualitas informasi dalam website pemda? 7. Apakah pendekatan multidimensi Qualitative-Quantitative Disclosure Score (QQDS) memiliki validitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan pendekatan secara konvensional (single proxy)?
9
C. Tujuan Penelitian 1. Untuk memperoleh bukti empiris tentang pengaruh hutang daerah (leverage) terhadap tingkat pengungkapan laporann keuangan, kualitas informasi dalam website pemda. 2. Untuk memperoleh bukti empiris tentang pengaruh ukuran pemerintah (size) terhadap tingkat pengungkapan laporann keuangan, kualitas informasi dalam website pemda. 3. Untuk memperoleh bukti empiris tentang pengaruh kekayaan daerah (wealth) terhadap tingkat pengungkapan laporann keuangan, kualitas informasi dalam website pemda. 4. Untuk memperoleh bukti empiris tentang pengaruh opini audit terhadap tingkat pengungkapan laporann keuangan, kualitas informasi dalam website pemda. 5. Untuk memperoleh bukti empiris tentang pengaruh kompleksitas pemerintah terhadap tingkat pengungkapan laporann keuangan, kualitas informasi dalam website pemda. 6. Untuk memperoleh bukti empiris tentang pengaruh karakteristik pemda dengan pendekatan multidimensi terhadap tingkat pengungkapan laporann keuangan, kualitas informasi dalam website pemda.
10
7. Untuk membandingkan dan memperoleh validitas yang lebih tinggi antara pengukuran pengukuran konvensional (single proxy) dengan pengukuran composite measure.
D. Manfaat Penelitian Hasil penelitian diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak seperti berikut ini :
1. Manfaat Praktis a. Investor dan Kreditur (Masyarakat) Hasil penelitian dapat digunakan sebagai dasar informasi dalam pengambilan keputusan ekonomis terkait investasi dan kredit yang dilakukan pihak eksternal dengan informasi keuangan dan non keuangan yang diperoleh. b. Pemerintah daerah Penelitian diharapkan menjadi referensi bagi pemerintah daerah untuk
mengungkapkan
informasi
keuangan
dan
informasi
non
keuangannya dalam website pemda sehingga informasi tersebut dapat dimanfaatkan oleh pihak pihak yang mengakses website tersebut. Diharapkan penelitian ini menjadi acuan agar pemerintah daerah di Indonesia lebih sempurna dalam mengungkapkan informasi daerah
11
sehingga terjadi transparansi dan akuntabilitas antara pemerintah daerah dengan masyarakat. 2. Manfaat Teoritis Penelitian ini diharapkan menjadi informasi dan ilmu yang bermanfaat bagi pembacanya. Untuk peneliti selanjutnya diharapkan penelitian
ini
menjadi
sebuah
referensi/pendukung
untuk
mengembangkan penelitian seputar pengungkapan informasi di sektor pemerintah daerah.
