BAB I PENDAHULUAN
BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang
Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan
kegiatan
yang melibatkan
berbagai unsur pemangku
kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu. Perencanaan pembangunan daerah merupakan suatu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Hal ini dimaksudkan agar perencanaan pembangunan daerah senantiasa konsisten, sejalan dan selaras dengan kebijakan perencanaan pembangunan dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi, perencanaan pembangunan daerah dilakukan bersama-sama
dengan
para
pemangku
kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing. Tujuan utama pembangunan daerah adalah upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, oleh sebab itu pelaksanaan pembangunan harus sejalan dengan peningkatan intensitas dan dinamika yang terjadi pada masyarakat. Proses untuk mewujudkan upaya tersebut memerlukan koordinasi antar instansi pemerintah dan partisipasi seluruh pelaku pembangunan. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lingga Tahun 2013 merupakan lanjutan pelaksanaan pembangunan dari RPJM Daerah Kabupaten Lingga Tahun 2010-2015. Perencanaan pembangunan ini disusun dan berpijak pada kondisi, potensi dan permasalahan yang ada serta harus berpedoman pada kebutuhan masyarakat, dimana penetapan program prioritas berorientasi pada pemenuhan hak-hak dasar masyarakat dan pencapaian keadilan yang berkesinambungan dan berkelanjutan.
| Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lingga Tahun 2013 1
BAB I PENDAHULUAN
Sebagai dokumen resmi pemerintah daerah RKPD mempunyai kedudukan yang strategis, yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan. Oleh karena itu RKPD berfungsi menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana regional dengan memuat arah kebijakan pembangunan,
prioritas pembangunan,
rancangan kerangka ekonomi daerah dan program Perangkat Daerah (SKPD). Sebagai rencana
kegiatan Satuan Kerja
operasional RKPD merupakan
pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum
Anggaran, Priorias Plafon
Anggaran Sementara dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( RKPD ) Kabupaten Lingga Tahun 2013 memuat : 1. rancangan kerangka ekonomi daerah, yang memuat gambaran kondisi ekonomi, kemampuan pendanaan dan pembiayaan pembangunan daerah paling sedikit 2 (dua) tahun sebelumnya, dan perkiraan untuk tahun yang direncanakan. 2. program prioritas pembangunan daerah yang memuat program-program yang berorientasi pada pemenuhan hak-hak dasar masyarakat dan pencapaian keadilan yang berkelanjutan sebagai penjabaran dari RPJMD pada tahun yang direncanakan. 3. rencana
kerja,
pendanaan
dan
prakiraan
maju
dengan
mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, yang bersumber dari :
APBD yang memuat program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah, disertai perhitungan kebutuhan dana bersumber dari APBD untuk tahun-tahun berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan.
sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat, yaitu kebijakan, program dan kegiatan pemerintah daerah yang didanai APBD dalam pencapaian sasarannya, melibatkan
| Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lingga Tahun 2013 2
BAB I PENDAHULUAN
peran serta masyarakat baik dalam bentuk dana, material maupun sumber daya manusia dan teknologi.
Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Pasal 20 dinyatakan bahwa Bappeda menyiapkan rancangan awal RKPD sebagai penjabaran dari RPJM daerah. Hal ini ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dimana untuk penyusunan RKPD tahun 2012 diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dimana dalam Pasal 101 dijelaskan bahwa Bappeda menyusun RKPD, yang disusun dengan melalui tahapan persiapan penyusunan RKPD, penyusunan rancangan awal RKPD, penyusunan rancangan RKPD, pelaksanaan musrenbang RKPD, perumusan rancangan akhir RKPD dan penetapan RKPD. Dalam tahapan persiapan penyusunan RKPD meliputi : (a) penyusunan rancangan keputusan kepala daerah tentang pembentukan tim penyusun RKPD, (b) orientasi mengenai RKPD, (c) penyusunan agenda kerja tim penyusun RKPD, dan (d) penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah. Kemudian dalam tahapan penyusunan rancangan awal RKPD Kabupaten Lingga Tahun 2013 disusun dengan :
berpedoman pada RPJMD Kabupaten Lingga Tahun 2010-2015, dilakukan melalui penyelarasan prioritas dan sasaran pembangunan tahunan daerah Kabupaten Lingga dengan program pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Lingga , dan rencana program serta kegiatan prioritas tahunan daerah Kabupaten Lingga dengan indikasi
| Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lingga Tahun 2013 3
BAB I PENDAHULUAN
rencana program prioritas yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Lingga.
mengacu pada RPJMD Provinsi Kepulauan Riau dilakukan melalui penyelarasan program dan kegiatan pembangunan daerah Kabupaten Lingga dengan pembangunan provinsi.
mengacu pada RPJMN dilakukan melalui penyelarasan program dan kegiatan pembangunan daerah Kabupaten Lingga dengan prioritas pembangunan nasional.
Selain itu dalam Penyusunan rancangan awal RKPD ini terdiri dari :
perumusan rancangan awal RKPD yang mencangkup a. pengolahan data dan informasi b. analisis gambaran umum kondisi daerah c. analisis ekonomi dan keuangan daerah d. evaluasi kinerja tahun lalu e. penelaahan terhadap kebijakan pemerintah f. penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD g. perumusan permasalahan pembangunan daerah h. perumusan rancangan kerangka ekonomi daerah dan kebijakan keuangan daerah i.
perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah beserta pagu indikatif
j.
perumusan program prioritas beserta pagu indikatif
k. pelaksanaan forum konsultasi publik; dan l.
penyelarasan rencana program prioritas daerah beserta pagu indikatif.
penyajian rancangan awal RKPD dengan sistematika paling sedikit sebagai berikut pendahuluan, evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu, rancangan
| Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lingga Tahun 2013 4
BAB I PENDAHULUAN
kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan; dan rencana program prioritas daerah.
Sedangkan
Penyusunan
rancangan
RKPD
merupakan
proses
penyempurnaan rancangan awal RKPD menjadi rancangan RKPD berdasarkan hasil verifikasi seluruh rancangan Renja SKPD dengan mengintegrasikan program, kegiatan, indikator kinerja dan dana indikatif pada setiap rancangan Renja SKPD sesuai dengan rencana program prioritas pada rancangan awal RKPD. Dan rancangan RKPD disajikan dengan sistematika sebagai berikut pendahuluan, evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu, rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, dan rencana program dan kegiatan prioritas daerah. Kemudian pada tahapan pelaksanaan Musrenbang RKPD dilaksanakan untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap rancangan RKPD yang mencakup : a. prioritas dan sasaran pembangunan daerah kabupaten/kota dengan arah kebijakan, prioritas dan sasaran pembangunan daerah provinsi; b. usulan program dan kegiatan yang telah disampaikan masyarakat kepada pemerintah daerah Kabupaten Lingga pada musrenbang RKPD di kecamatan dan/atau sebelum musrenbang RKPD Kabupaten Lingga dilaksanakan; c. indikator kinerja program dan kegiatan prioritas daerah; d. prioritas pembangunan daerah serta program dan kegiatan prioritas daerah; e. sinergi dengan RKP dan RKPD provinsi
Pada tahapan perumusan rancangan akhir RKPD Kabupaten Lingga disusun berdasarkan berita acara kesepakatan hasil musrenbang RKPD Kabupaten Lingga, musrenbang RKPD provinsi dan musrenbangnas RKP.
| Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lingga Tahun 2013 5
BAB I PENDAHULUAN
Kemudian rancangan akhir RKPD dibahas oleh seluruh kepala SKPD Kabupaten Lingga untuk memastikan prioritas program dan kegiatan pembangunan daerah terkait dengan tugas dan fungsi masing-masing SKPD telah tertampung dalam rancangan akhir RKPD Kabupaten Lingga. Kemudian rancangan akhir RKPD Kabupaten Lingga ini ditetapkan dengan Peraturan Bupati setelah RKPD provinsi ditetapkan, yang selanjutnya RKPD Kabupaten Lingga ini digunakan sebagai landasan penyusunan KUA dan PPAS dalam rangka penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, bagan tahapan penyusunan RKPD Kabupaten Lingga Tahun 2013 sebagaimana digambarkan pada bagan dibawah ini :
| Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lingga Tahun 2013 6
BAB I PENDAHULUAN
Gambar 1.1 : Bagan Alir Tahapan Penyusunan RKPD Kabupaten Lingga Tahun 2013
PENYUSUNAN RANCANGAN RKPD KABUPATEN/KOTA
PENYUSUNAN RANCANGAN AWAL RKPD KABUPATEN/KOTA
Persiapan Penyusunan RKPD Kab/ Kota
Perumusan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah beserta pagu indikatif
Perumusan Rancangan Kerangka Ekonomi dan Kebijakan Keuangan Daerah
sesuai
Perumusan program prioritas beserta pagu indikatif
Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota
Penyelarasan Penyajian Ranc Akhir RKPD
· · ·
dokumen RKPD Kab/ Kota tahun berjalan
Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik
Penyelarasan rencana program prioritas daerah beserta Pagu Indikatif
Perumusan hasil Musrenbang RKPD Kabupaten/ Kota
Konsultasi KonsultasiRancangan Rancangan akhir akhirRKPD RKPDKab/Kota Kab/Kotake ke PemProv. PemProv. Sinkronisasi hasil Musrenbang RKPD Kecamatan Penetapan PerKDH ttg RKPD Kabupaten/Kota
Verifikasi
· ·
Evaluasi dokumen RKPD kab/ kota tahun lalu
Persetujuan rancangan akhir RKPD Kab/Kota oleh Bupati/ Walikota
Integrasi Renja SKPD
Evaluasi kinerja RKPD Tahun lalu
RPJMD Kab/ Kota
Hasil Musrenbang RKPD Provinsi
Evaluasi Musrenbangnas RKP & RKPD Kab/ Kota
Persiapan Musrenbang RKPD Penyelarasan Penyajian Ranc RKPD
Perumusan permasalahan Pembangunan Daerah kab/ kota
Analisis Ekonomi dan Keuangan Daerah
PENETAPAN RKPD PROVINSI
Penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD Kab/Kota Evaluasi Rancangan Awal RKP & RKPD Provinsi
Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah
PERUMUSAN RANCANGAN AKHIR RKPD KABUPATEN/ KOTA
Hasil Musrenbangnas RKP/RKP
Penelaahan terhadap RPJMN dan RPJMD provinsi
Pengolahan data dan informasi
MUSRENBANG RKPD KABUPATEN/KOTA
RANCANGAN AWAL RKPD KABUPATEN/KOTA pendahuluan; evaluasi Hasil pelaksanaan RKPD tahun lalu dan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan; rancangan kerangka ekonomi daerah Dan kebijakan keuangan daerah; prioritas dan sasaran pembangunan daerah; rencana program dan kegiatan prioritas
Surat Edaran KDH (perihal penyampaian rancangan awal RKPD sebagai bahan penyusunan rancangan renja-SKPD) · agenda penyusunan RKPD, · agenda forum SKPD, · agenda musrenbang RKPD, · batas waktu penyampaian rancangan renja-SKPD kepada Bappeda
tidak Berita Acara Hasil Kesepakatan Musrenbang RKPD Kabupaten/Kota Rancangan Renja-SKPD Kab/Kota
Penyusunan Rancangan Renja SKPD Kab/Kota
Rancangan RKPD Kabupaten/Kota · pendahuluan; · evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu dan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan; · rancangan kerangka ekonomi daerah Dan kebijakan keuangan daerah; · prioritas dan sasaran pembangunan daerah; · rencana program dan kegiatan prioritas.
Rancangan Akhir RKPD
· pendahuluan; · Analisis dan evaluasi ; · Evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu dan capaian kinerja RPJMD; · Rencana kerangka ekonomi daerah dan arah kebijakan keuangan daerah; · Prioritas dan sasaran pembangunan daerah
PerKDH tentang RKPD Kabupaten/ Kota Rancangan Akhir RKPD · · · ·
· ·
pendahuluan; analisis dan evaluasi; evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu dan capain kinerja RPJMD; rencana kerangka ekonomi daerah dan arah kebijakan keuangan daerah; prioritas dan sasaran pembangunan Daerah rencana program dan kegiatan prioritas daerah
Penyusunan KUA dan PPAS
Kesepakatan KesepakatanKUA KUAdan dan PPAS PPASantara antaraKDH KDHdan dan DPRD DPRD
| Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lingga Tahun 2013 7
Penyusunan Penyusunan RAPBD RAPBD
BAB I PENDAHULUAN
1.2. Dasar Hukum Penyusunan
Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( RKPD ) Kabupaten Lingga Tahun 2013 adalah sebagai berikut :
1.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
2.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4287);
3.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lingga di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4341);
4.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
| Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lingga Tahun 2013 8
BAB I PENDAHULUAN
6.
Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara nomor 4438);
7.
Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);
8.
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9.
Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian
dan
Evaluasi
Pelaksanaan
Rencana
Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
| Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lingga Tahun 2013 9
BAB I PENDAHULUAN
Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 14. Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor 01 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;
1.3. Hubungan Antar Dokumen
Dalam hubungannya antar dokumen perencanaan bahwa pada prinsipnya perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masingmasing, mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah dan dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masingmasing daerah, sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional. Dalam lingkup sistem dan mekanisme perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah, RKPD adalah penjabaran dari RPJMD. Melalui penyusunan RKPD
diharapkan
indikator
sasaran
pembangunan
daerah
dapat
dioperasionalkan dalam penyusunan program dan kegiatan yang disusun dalam kerangka waktu perencanaan 1 ( satu ) tahun. Dokumen RKPD memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju dengan mengacu pada RKPD Provinsi dan RKP. Sedangkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan
Nasional,
pada
dasarnya
suatu
Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang disusun sebagai suatu penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah. RPJMD nantinya akan menjadi acuan dasar dalam menentukan arah kebijakan dan strategi pembangunan daerah yang pada intinya memuat mengenai arah kebijakan keuangan daerah, strategi
| Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lingga Tahun 2013 10
BAB I PENDAHULUAN
pernbangunan Daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Adapun dokumen perencanaan dan penganggaran tersebut meliputi (1) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), (2) Rencana Strategis Satuan
Kerja
Perangkat
Daerah
(Renstra-SKPD),
(3)
Rencana
Kerja
Pemerintah/Pembangunan Daerah (RKPD), dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD). Semua dokumen perencanaan sebagaimana di maksud di atas, dari sisi waktu mencakup 3 kerangka waktu, yaitu rencana jangka panjang (20 tahun), rencana jangka menengah (5 tahun), dan rencana jangka pendek (1 tahun). Secara diagramatis keterkaitan hubungan dokumen RKPD Kabupaten Lingga Tahun 2013 dengan dokumen perencanaan dan penganggaran lainnya tersebut dapat dilihat pada Gambar berikut.
Gambar 1.2 : Hubungan Keterkaitan antara RKPD dengan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran lainnya
| Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lingga Tahun 2013 11
BAB I PENDAHULUAN
Memperhatikan hubungan keterkaitan sebagaimana dijelaskan di atas, maka dalam penyusunan RKPD Kabupaten Lingga Tahun 2013 ini harus memperhatikan keberadaan dari dokumen RKP Nasional, RPJM Kabupaten Lingga, Renstra SKPD serta Renja SKPD, dan pada gambar diatas dapat diketahui bahwa secara rinci hubungan RKPD dengan dokumen perencanaan dan penganggaran lainnya adalah sebagai berikut :
RKPD disusun dengan memperhatikan pokok-pokok arah kebijakan dalam RKP Nasional melalui mekanisme musrenbang.
RKPD disusun dengan berpedoman pada RPJM Daerah yang didalamnya memuat mengenai visi, misi, dan arah pembangunan daerah.
RKPD ini nantinya menjadi pedoman bagi penyusunan Renja SKPD yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi dari tiap SKPD.
RKPD ini nantinya dijabarkan dalam RAPBD dengan berpedoman juga kepada renja SKPD.
1.4. Sistematika Dokumen RKPD
Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( RKPD ) Kabupaten Lingga Tahun 2013, disusun dengan sistematika sebagai berikut : BAB I
BAB II
PENDAHULUAN 1.1.
Latar Belakang
1.2.
Dasar Hukum Penyusunan
1.3.
Hubungan Antar Dokumen
1.4.
Sistematika Dokumen RKPD
1.5.
Maksud dan Tujuan
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGARAAN PEMERINTAHAN
| Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lingga Tahun 2013 12
BAB I PENDAHULUAN
2.1.
Gambaran Umum Kondisi Daerah
2.2.
Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Tahun Lalu dan Realisasi RPJMD
2.3 BAB III
Capaian Indikator Utama Pembangunan
RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH
BAB IV
3.1.
Arah Kebijakan Ekonomi Daerah
3.2.
Arah Kebijakan Keuangan Daerah
PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH 4.1.
Tema Pembangunan
4.2.
Prioritas Pembangunan
4.3.
Tujuan dan Sasaran Pembangunan
BAB V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH
BAB VI
PENUTUP
| Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lingga Tahun 2013 13
BAB I PENDAHULUAN
1.5. Maksud dan Tujuan
Dalam tata urut dokumen perencanaan, maksud penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Lingga Tahun 2013 disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan dalam jangka waktu satu tahunan. Hal ini, secara yuridis diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( RKPD ) Kabupaten Lingga Tahun 2013 adalah : 1.
Menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Lingga Tahun 2010 – 2015 dalam rencana program kegiatan prioritas pada Tahun Anggaran 2013.
2.
Menjadi pedoman dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2013, karena memuat arah kebijakan pembangunan daerah dalam satu tahun;
3.
Menjadi acuan bagi seluruh SKPD pemerintah Kabupaten Lingga dalam penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja–SKPD) dalam
rangka
penyelenggaraan
Pemerintahan
dan
Pembangunan,
karena memuat seluruh kebijakan publik; 4.
Menciptakan kepastian dan sinergitas perencanaan program kegiatan pembangunan antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat Pemerintah;
5.
Mewujudkan efisiensi dan efektivitas dalam perencanaan alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah.
| Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lingga Tahun 2013 14
