BAB I. PENDAHULUAN BAB I PENDAHULUAN 1.1 LATAR BELAKANG

BAB I. PENDAHULUAN BAB I PENDAHULUAN 1.1 LATAR BELAKANG Reformasi Pemerintahan dalam Prespektif kekinian menghendaki terwujudnya pemerintahan yang baik. Pengadilan Agama Pinrang Pola dasar pelaksanaan kepemerintahan dewasa ini menghendaki adanya terwujudnya kepemerintahan yang baik ( good governance ). Pelaksanaan kepemerintahan yang baik akan terwujud apabila ditata dalam suatu sistem perencanaan disertai dengan perwujudan sistem akuntabilitas. Oleh karena itu, perencanaan dan akuntabilitas mutlak adanya. Peran

dan

fungsi

perencanaan

yang

mengarah

kepada

akuntabilitas merupakan landasan ideal mewujudkan cita-cita kehidupan berbangsa dan bernegara dalam berbagai sektor penegakan hukum dan peradilan. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1999 tentang sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan keinginan nyata pemerintah untuk melaksanakan good governance dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara. Salah satu dari unsur pokok dari penjabaran sistem akuntabilitas adalah penyusunan Stratejik ( renstra ) dengan berbasis kinerja yang merupakan pedoman pelaksanaan tupoksi, sehingga segala bentuk kegiatan

dilaksanakan

secara

terencana

dan

Renstra Pengadilan Agama Pinrang

terukur.

Suatu

1

perencanaan yang tidak stratejik sama halnya merencanakan suatu kegagalan yang tentunya hal tersebut tidak dikehendaki bersama. Rencana Stratejik (renstra) merupakan rencana stratejik yang disusun dalam jangka waktu tertentu ke depan berdasarkan pertimbangan kebutuhan dan tuntutan melalui suatu analisis perencanaan. Rencana stratejik dimaksudkan untuk memaksimalkan sumber daya agar dapat diterima secara baik apabila sumber daya yang ada dipergunakan secara tepat guna dan sasaran. Pengadilan Agama Pinrang sebagai lembaga peradilan yang melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman (yudikatif) dalam wilayah hukum Kabupaten Pinrang Sulawesi Selatan, mempunyai tugas pokok memerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara yang diajukan sebagai yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006. Penyelenggaraan tugas pokok tersebut berkait erat dengan tuntutan masyarakat akan kemandirian hukum dan keadilan, penegakan supremasi hukum, proses peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan, terhadap lembaga peradilan termasuk Pengadilan Agama Pinrang dalam wilayah hukumnya menandakan urgensinya penyusunan suatu rencana strategis, sebagai kerangka acuan untuk mewujudkan cita-cita hukum. Rencana Strategis Pengadilan Agama Pinrang ini merupakan rumusan strategis dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) lembaga peradilan dalam wilayah hukumnya, peningkatan pelayanan hukum kepada masyarakat. Penyusunan tersebut disusun


2

dengan memperhatikan perkembangan hukum dan masyarakat di Kabupaten Pinrang Sulawesi Selatan, kondisi internal dari organisasi Pengadilan

Agama

Pinrang

serta

memperhatikan

kondisi

perkembangan hukum dan masyarakat secara nasional. Penyusunan Rencana Strategis Pengadilan Agama Pinang tersebut disusun

dengan

memperhatikan

perkembangan

hukum

dan

masyarakat di Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan, kondisi internal Pengadilan Agama Pinrang serta dengan memperhatikan kondisi perkembangan hukum secara nasional. Penyusunan Rencana Strategis Pengadilan Agama Pinrang ini juga tidak terlepas juga dari Blue Print Mahkamah Agung dan Hasil Rakernas Mahkamah Agung. Oleh karena itu, diharapkan agar Rencana Strategis terdapat keselarasan dan keserasian dengan program program pembangunan di bidang hukum.

1.2 KELEMBAGAAN Berdasarkan KMA/003/SK.II/1992 susunan struktur organisasi pengadilan agama tingkat pertama adalah sebagai berikut: 1. Seorang Ketua 2. Seorang Wakil Ketua 3. Beberapa Hakim 4. Seorang Panitera/Sekretaris 5. Wakil Panitera 6. Wakil Sekretaris


3

7. Panitera Muda yang terdiri dari: 1. Panitera Muda Hukum 2. Panitera Muda Gugatan 3. Panitera Muda Permohonan 8. Kepala Bagian yang membantu wakil sekretaris terdiri dari: 1. Kepala Bagian Keuangan 2. Kepala Bagian Umum 3. Kepala Bagian Kepegawaian 9. Panitera Pengganti 10. Jursita/Jurusita Pengganti Adapun struktur organisasi Pengadilan Agama Pinrang adalah sebagai berikut:


4

BAB II. RUMUSAN STARTEGI

BAB II RUMUSAN STRATEGI 2.1 VISI Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya untuk menyelenggarkan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Atas dasar ketentuan tersebut, Peradilan Agama merupakan lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung sebagi pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan. Pengadilan Agama Pinrang adalah bagian dari lingkungan peradilan agama sekaligus sebagai kawal depan Mahkamah Agung mempunyai tugas pokok sebagimana yang diatur dalam undangundang dan peraturan lainnya. Untuk melaksanakan dan menjabarkan tugas pokok tersebut diperlukan rencana strategis berupa visi dan misi Pengadilan Agama Pinrang yang pada pokoknya bertujuan untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Visi adalah suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita atau bahkan tujuan hukum (rechtsidea) yang ingin diwujudkan. Visi berkaitan dengan pandangan ke depan yang menyangkut kemana Pengadilan Agama Pinrang akan dibawa dan diarahkan dapat berkarya secara konsisten, tetap eksis,


5

antisipatif, inovatif dan needed (dibutuhkan) oleh masyarakat – stakeholder/justitiabelen. Adapun Visi Pengadilan Agama Pinrang sehubungan dengan Pelayanan hukum kepada Masyarakat wilayah Kabupaten Pinrang adalah Sebagai berikut:

“ Terwujudnya Pengadilan Agama Pinrang Yang Bersih, Berwibawa dan Profesional Dalam Penegakan Hukum Dan Keadilan Menuju Supermasi Hukum.”

Pernyataan visi Pengadilan Agama Pinrang tersebut memiliki pokok pengertian sebagai berikut : Pengadilan Agama Pinrang yang Bersih, mengandung makna bahwa bersih dari pengaruh non hukum baik berbentuk kolusi, korupsi dan nepotisme, maupun pengaruh tekanan luar dalam upaya penegakan hukum. Bersih dan bebas KKN merupakan topik yang harus selalu dikedepankan pada era reformasi. Terbangunnya suatu proses penyelenggaraan yang bersih dalam pelayanan hukum menjadi prasyarat untuk mewujudkan peradilan yang berwibawa. Berwibawa, mengandung arti bahwa Pengadilan Agama Pinrang ke depan dipercaya sebagai lembaga peradilan yang memberikan perlindungan dan pelayanan hukum sehingga lembaga peradilan tegak dengan kharisma sandaran keadilan masyarakat. Profesionalisme, mengandung arti yang luas, profesionalisme dalam proses penegakan hukum, profesionalisme dalam menguasaan ilmu pengetahuan hukum dan profesionalisme memenajemen


6

lembaga peradilan, sehingga hukum dan keadilan yang diharapkan dapat terwujud. Jika hukum dan keadilan telah terwujud maka supremasi hukum dapat dirasakan oleh segenap masyarakat.

2.2 MISI Berdasarkan visi Pengadilan Agama Pinrang yang telah ditetapkan tersebut, maka ditetapkan beberapa misi Pengadilan Agama Pinrang untuk mewujudkan visi tersebut. Misi Pengadilan Agama tersebut adalah : 1. Mewujudkan Peradilan yang Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan; 2. Meningkatkan Sumber Daya Aparatur Peradilan; 3. Meningkatkan pengawasan yang terencana dan efektif; 4. Meningkatkan kesadaran dan ketaatan hukum Masyarakat; 5. Meningkatkan kualitas administrasi dan managemen peradilan 6. Meningkatkan sarana dan prasarana hukum. Penjelasan Makna Misi : Misi pertama “Mewujudkan Peradilan Yang Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan” mengandung makna bahwa untuk mewujudkan lembaga peradilan yang bersih, berwibawa dan profesionalisme, maka pelaksanaan proses peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan merupakan langkah antisipatif terhadap eofora reformasi hukum yang selalu didengungkan masyarakat. Apatisme masyarakat terhadap peradilan yang selalu menganggap bahwa berproses ke pengadilan akan selalu lama, berbelit-belit dan memakan waktu dan biaya yang mahal harus ditepis dengan misi tersebut. misi tersebut juga sesuai dengan kehendak peraturan perundang-undangan sebagaimana


7

tercantum dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Misi kedua, “Meningkatkan Sumber Daya Aparatur Peradilan”. Yang dimaksud dengan sumber daya aparatur peradilan meliputi pejabat hakim, kepaniteraan, kejurusitaan dan kejurusitaan serta kesekretariatan. Ujung tombak hukum dan keadilan pada lembaga peradilan berada pada tangan hakim. Oleh karena itu, upaya peningkatan sumber daya hakim adalah urgen. Meskipun demikian, aparat peradilan lainnya, seperti kepaniteraan dan kejurusitaan serta kesekretarian tetap mendapat perhatian peningkatan sumber daya karena aparat peradilan tersebut merupakan faktor pendukung bagi hakim dalam melaksanakan tugas penegakan hukum dan keadilan. Tingkat profesionalisme aparat sangat ditentukan oleh tingkat pengetahuan dan keterampilan hukum aparat. Peningkatan sumber daya yang dimaksud dapat dilakukan melalui : (1) pendidikan formal; (2) pendidikan dan pelatihan terstruktur; (3) pengalaman kerja melalui mutasi terencana. Misi ketiga, ”Meningkatkan pengawasan yang terencana dan efektif”. Pengawasan merupakan tindakan untuk: (1) menjaga agar pelaksanaan tugas lembaga sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; (2) mengendalikan agar administrasi peradilan dikelola secara tertib sebagaimana mestinya dan aparat peradilan melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya; (3) menjamin terwujudnya pelayanan publik yang baik bagi para


8

pencari keadilan yang meliputi : kualitas putusan, waktu penyelesaian perkara yang cepat dan biaya perkara yang murah. Penerapan pengawasan yang terencana merupakan upaya preventif terhadap peluang atau kesempatan pelanggaran, sedangkan pengawasan yang efektif mempunyai sasaran penyelesaian masalah secara tepat dan cepat terhadap berbagai temuan penyimpangan dan pengaduan dari masyarakat. Pengawasan yang terencana dan efektif diharapkan dapat mengurangi sorotan dan kritikan terhadap lembaga peradilan. Misi keempat, ”Meningkatkan Kesadaran dan Ketaatan Hukum Masyarakat”. Seperti yang telah diuraikan bahwa ada tiga pilar yang menentukan kesuksesan pencapaian tujuan hukum, yakni (1) substansi hukum; (2) struktur hukum; (3) budaya hukum. Budaya hukum sangat terkait dengan kesadaran dan ketaatan hukum suatu masyarakat. Kesadaran hukum yang baik adalah kesadaran

yang

diikuti

dengan

ketaatan

terhadap

hukum.

Dikemukakan ada tiga tingkatan kualitan ketaatan hukum, pertama, ketaatan hukum yang bersifat compliance, yaitu jika seorang taat terhadap suatu aturan hanya karena takut terkena sanksi; kedua, ketaatan hukum yang bersifat identification, yaitu jika seorang taat terhadap suatu aturan hanya karena takut hubungan baiknya dengan orang lain menjadi rusak; ketiga, ketaatan hukum yang bersifat internalization, yaitu jika seorang taat terhadap hukum karena ia merasa aturan itu sesuai dengan nilai-nilai instrinsik yang dianutnya.


9

Model ketaatan terhadap hukum yang ketiga yang sangat diharapkan terwujud dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Pinrang untuk mencapai visinya. Misi

kelima,

”Meningkatkan

Kualitas

Administrasi

dan

Managemen Peradilan”. Administrasi dan managemen merupakan sarana pencapaian tujuan. Pola adminitrasi dan managemen yang baik akan mendorong percepatan terwujudnya visi dan misi. Pengetatan dan disiplin terhadap adminitrasi dan managemen yang telah ditetapkan merupakan hal urgen. perubahan birokrasi atau reformasi birokrasi dalam tubuh lembaga peradilan merupakan jalan menuju reformasi hukum. Misi keenam, ” Meningkatkan Sarana dan Prasarana Hukum”. Yang mengandung makna bahwa tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana dan prasarana tersebut mencakup sarana gedung, sarana organisasi yang baik, sarana peralatan yang memadai, sarana keuangan yang cukup dan lain-lain. 2.3 TUJUAN Adapun tujuan strategi Pengadilan Agama Pinrang sebagai berikut: 1. 2. 3. 4.

Mewujudkan peradilan yang sederhana,cepat dan biaya ringan Peningkatan penyelesian dan penanganan perkara Mewujudkan dukungan Manajemen dan dukungan Teknis lainnya Mewujudkan sarana dan prasarana aparatur

5. Meningkatkan sumber daya aparatur peradilan 6. Mewujudkan pengawasan yang efektif dan efisien 2.4 SASARAN


10

Adapun sasaran strategis Pengadilan Agama Pinrang dalam kurung waktu lima tahun kedepan sebagai berikut: 1. Meningkatnya penyelesaian perkara tepat waktu, transparan, dan akuntabel. 2. Terselesainya administrasi perkara yang efektif, efisien dan akuntabel 3. Tersedianya dukungan manajemen dan tugas teknis dalam penyelenggaraan fungsi peradilan. 4. Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadilan Agama Pinrang 5. Terwujudnya SDM yang Profesional dan memeliki integritas tinggi 6. Terwujudnya pelaksanaan Pengawasan internal yang efektif dan efisien


11

BAB III. STARTEGI DAN KEBIJAKAN

BAB III STRATEGI DAN KEBIJAKAN Pengadilan

Agama

Pinrang

dalam

mencapai

sasaran

pembangunan di bidang hukum telah menetapkan arah kebijakan dan menetapkan sasaran strategis. Sasaran strategis tersebut merupakan arahan untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan. Untuk mewujudkan sasaran strategis, maka Pengadilan Agama menerapkan manajemen yang baik untuk menentukan kualitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Pinrang.

A. Meningkatnya penyelesaian perkara tepat waktu, transparan, dan akuntabel. Salah satu isu yang selalu mengemuka di masyarakat adalah tumpukan perkara (sisa perkara). Pengadilan Agama Pnrang telah melakukan serangkaian upaya untuk mengatasi penumpukan perkara, namun jumlah perkara baru yang masuk setiap tahunnya selalu meningkat, dan juga perkara-perkara yang ghaib. Oleh karena itu dipandang perlu untuk membuat program peningkatan penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Pinrang. Tingkat penyelesaian perkara disebabkan oleh faktor kemampuan para


12

hakim dalam memeriksa dan memutus perkara, dan juga masalah minutasi.

B. Terselesainya administrasi perkara yang efektif, efisien dan akuntabel Proses administrasi perkara yang baik akan menentukan kualitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi suatu lembaga. Pengadilan Agama Pinrang beurpaya untuk mewujudkan proses penyelesaian administrasi perkara secara tepat, cepat, sehingga dapat mendukung proses yang berjalan di Pengadilan Agama Pinrang dengan baik.

C. Tersedianya dukungan manajemen dan tugas teknis dalam penyelenggaraan fungsi peradilan. Dengan adanya dukungan manajemen dan tenaga teknis lainnya diharapakan dapat membantu proses/tugas-tugas di Pengadilan Agama Pinrang.

D. Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadilan Agama Pinrang Penyelenggaraan operasional perkantoran dan pimpinan perlu diperhatikan dikarena sangat menunjang proses pekerjaan dan kinerja di Pengadilan Agama Pinrang.

E. Terwujudnya SDM yang Profesional dan memeliki integritas tinggi


13

Dengan adanya dukunagn SDM yang professional dan memiliki integritas tinggi, Pengadilan Agama Pinrang dapat menjadi Lembaga yang Profesional, bersih dan Akuntabel.

F. Terwujudnya pelaksanaan Pengawasan internal yang efektif dan efisien Pengawasan internal yang dilakukan di Pengadilan Agama Pinrang diharapkan dapat mengawasi proses di Pengadilan Agama Pinrang sehingga tercipta Kualitas peradilan yang baik


14

BAB IV. PENUTUP

BAB IV PENUTUP Rencana strategis (Renstra) Pengadilan Agama Pinrang tahun 20102014 disusun dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010-2014. Selain itu penyusunan rencana strategis ini diharapkan sudah mengantisipasi dinamika hukum. Dokumen rencana strategis Pengadilan Agama Pinrang tahun 2010-2014 ini yang akan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan proram/kegiatan Pengadilan Agama Pinrang. Pengadilan

Agama

Pinrang

berupaya

untuk

mewujudkan

pemerintahan yang baik ( good governance ) dalam menghadirkan proses penataan pembangunan hukum di Indonesia. Meningkatnya kesadaran hukum masyarakat seiring dengan

berkembang pesatnya teknologi

informasi, semakin memantapkan tekad setiap lembaga negara untuk melakukan perencanaan pembangunan dengan menatap tantangan yang akan dihadapi di masa yang akan datang. Di bidang pengelolaan perkara, Pengadilan Agama Pinrang akan melakukan percepatan penyelesaian perkara melalui program modernisasi pengelolaan perkara dengan memanfaatkan Teknologi Informasi (IT). Untuk mendukung pelaksanaan program tersebut, maka Pengadilan Agama Pinrang di tahun 2010-2014 mulai mencanangkan pengelolaan


15

anggaran yang mandiri. Tentu saja program ini membutuhkan persiapan yang matang. Mulai dari sosialisasi pentingnya kebutuhan anggaran yang mandiri, persiapan penyediaan sistem dan kompetensi pengelolanya.


16

Lampiran RENCANA STRATEGI TAHUN 2011-2012 TUJUAN 1 Mewujudkan peradilan yang sederhana,cepat dan biaya ringan

SASARAN Uraian 2 Meningkatnya penyelesaian perkara tepat waktu, transparan, dan akuntabel.

a. b. c.

d.

e. f. g.

Indikator 3 Prosentase jumlah penyelesaian perkara Prosentase penyelesaian perkara melalui mediasi Jumlah perkara masyarakat miskin dan terpinggirkan yang diselesaikan tepat waktu Jumlah perkara masyarakat miskin dan terpinggirkan yang diselesaikan dengan layanan sidang keliling Prosentase putusan yang di upload ke website Prosentase pelayanan meja informasi Prosentase minutasi berkas perkara

STRATEGI Kebijakan 4 Meningkatkan kualitas mutu pelayanan prima


Program 5

Ket 6

Peningkatan sarana percepatan pelayanan hukum

17

Peningkatan penyelesian dan penanganan perkara

Terselesainya administrasi perkara yang efektif, efisien dan akuntabel

a. Prosentase administrasi penerimaan perkara b. Prosentase pemeriksaan perkara c. Prosentase administrasi putuan perkara d. Prosentase proses penyampaian salinan putusan kepada para pihak e. Prosentase penertiban akte cerai f. Prosentasi proses penyampaian akte cerai kepada para pihak g. Presentase berkas yang diajukan banding, kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap h. Presentase keberhasilan Sita dan

Meningkatkan kualitas mutu pelayanan prima

Peningkatan sarana percepatan pelayanan hukum

Meningkatnya pelayanan manajemen.

Peningkatan Manajemen SDM tenaga teknis lainnya

Eksekusi Mewujudkan dukungan Manajemen dan dukungan Teknis lainnya

Tersedianya dukungan manajemen dan tugas teknis dalam penyelenggaraan fungsi peradilan.

a. Jumlah laporan keuangan yang sesuai dengan Sistem Akutansi Pemerintah dan tepat waktu b. Prosentase penyerapan anggaran meningkat c. Jumlah PNBP Mahkamah Agung d. Presentase penyelesaian Laporan di Kesekretariatan yang tepat waktu e. Prosentase Pembayaran gaji,


18

tujangan tepat waktu f. Jumlah tersedianya Operasional/Pemeliharaan Perkantoran

Mewujudkan sarana dan prasarana aparatur

Meningkatkan sumber daya aparatur peradilan

Mewujudkan pengawasan yang efektif dan efisien

Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadilan Agama Pinrang Terwujudnya SDM yang Profesional dan memeliki integritas tinggi

Terwujudnya pelaksanaan Pengawasan internal yang efektif dan efisien

Jumlah pengadaan perlengkapan sarana kantor/gedung

Mengadakan barang inventaris negara

Peningkatan sarana dan prasarana peradilan

a. Jumlah CPNS yang mengikuti Diklat Prajabatan b. Jumlah Pejabat Kesekretariatan yang mengikuti Diklat c. Jumlah Pejabat Kepaniteraan yang mengikuti Diklat/Bintek d. Jumlah Hakim yang mengikuti Diklat/Bintek a. Jumlah Pengawasan terhadap Keuangan perkara oleh Ketua Pengadilan Agama Pinrang b. Jumlah Pengawasan terhadap Keuangan Negara (DIPA) oleh Kuasa Pengguna Anggaran c. Jumlah Pengawasan oleh Hakim pengawas bidang

Mengikutkan Diklat/Bintek bagi Pejabat Kesekretariatan, Kepaniteraan, dan Hakim

Peningkatan mutu Pejabat Kesekretariatan, Kepaniteraan, dan Hakim

Meningkatkan kualitas pengawasan

Peningkatan pengawasan oleh Ketua Pengadilan Agama Pinrang


19

BAB I. PENDAHULUAN BAB I PENDAHULUAN 1.1 LATAR BELAKANG

Recommend Documents