BAB I PENDAHULUAN A.Latar Belakang Hukum perang atau yang sering disebut dengan hukum Humaniter internasional, atau hukum sengketa bersenjata memiliki sejarah yang sama tuanya dengan peradaban manusia, atau sama tuanya dengan perang itu sendiri. Mochtar Kusumaatmadja mengatakan, bahwa adalah suatu kenyataan yang menyedihkan bahwa selama 3400 tahun sejarah yang tertulis, umat manusia hanya mengenal 250 tahun perdamaian. Naluri untuk mempertahankan diri kemudian membawa keinsyarafan bahwa cara berperang yang tidak mengenal batas itu sangat merugikan umat manusia, sehingga kemudian mulailah orang mengadakan pembatasan-pembatasan, menetapkan ketentuan-ketentuan yang mengatur perang antara bangsa bangsa. 1 Selanjutnya
Mochtar
Kusumaatmadja
juga
mengatakan
bahwa
tidaklah
mengherankan apabila perkembangan hukum internasional modern sebagai suatu sistem hukum yang berdiri sendiri dimulai dengan tulisantulisan mengenai hukum perang. Dalam sejarahnya hukum humaniter internasional dapat ditemukan dalam aturan-aturan keagamaan dan kebudayaan di seluruh dunia. Perkembangan modern dari hukum humaniter baru dimulai pada abad ke-19. Sejak itu, negara-negara telah setuju untuk menyusun aturan-aturan praktis, yang berdasarkan pengalamanpengalaman pahit atas peperangan modern. Hukum humaniter itu mewakili suatu keseimbangan antara kebutuhan kemanusiaan dan kebutuhan militer dari negara-negara. Seiring dengan berkembangnya komunitas internasional, sejumlah negara di Seluruh dunia telah memberikan sumbangan 1
http://dewaarka.wordpress.com/2010/03/08/hukum-humaniter-internasional/
Universitas Sumatera Utara
atas perkembangan hukum humaniter internasional. Dewasa ini, hukum humaniter internasional diakui sebagai suatu sistem hukum yang benar-benar universal. Pada umumnya aturan tentang perang itu termuat dalam aturan tingkah laku, moral dan agama. Hukum untuk perlindungan bagi kelompok orang tertentu selama sengketa bersenjata dapat ditelusuri kembali melalui sejarah di hampir semua negara atau peradaban di dunia. Dalam peradaban bangsa Romawi dikenal konsep perang yang adil (just war). Kelompok orang tertentu itu meliputi penduduk sipil, anakanak, perempuan, kombatan yang meletakkan senjata dan tawanan perang. 2 Istilah Hukum Humaniter atau lengkapnya disebut International Humanitarian Law Applicable in Armed Conflict, pada awalnya dikenal sebagai hukum perang (laws of war), yang kemudian berkembang menjadi hukum sengketa bersenjata (laws of arms conflict), dan pada akhirnya dikenal dengan istilah hukum humaniter. Istilah Hukum humaniter sendiri dalam kepustakaan hukum internasional merupakan istilah yang relatif baru. Istilah ini lahir sekitar tahun 1970-an dengan diadakannya Conference of Government Expert on the Reaffirmation and Development in Armed Conflict pada tahun 1971. Sebagai bidang baru dalam hukum internasional, maka terdapat rumusan atau definisi mengenai hukum humaniter : 1)
Jean Pictet : “International humanitarian law in the wide sense is constitutional legal
provision, whether written and customary, ensuring respect for individual and his well being.” 2)
Geza Herzeg : “ Part of the rule of public international law which serve as the
protection of individuals in time of armed conflict. Its place is beside the norm of warfare it 2
ibid
Universitas Sumatera Utara
is closely related to them but must be clearly distinguish from these its purpose and spirit being different.” 3)
Mochtar Kusumaatmadja: “Bagian dari hukum yang mengatur ketentuan-ketentuan
perlindungan korban perang, berlainan dengan hukum perang yang mengatur perang iu sendiri dan segala sesuatu yang menyangkut cara melakukan perang itu sendiri.” 4)
Esbjorn Rosenbland : “The law of armed conflict berhubungan dengan permulaan dan
berakhirnya pertikaian; pendudukan wilayah lawan; hubungan pihak yang bertikai dengan negara netral. Sedangkan Law of Warfare ini antara lain mencakup : metoda dan sarana berperang, status kombatan, perlindungan yang sakit, tawanan perang dan orang sipil.” 5)
S.R Sianturi : “Hukum yang mengatur mengenai suatu sengketa bersenjata yang
timbul antara dua atau lebih pihak-pihak yang bersengketa, walaupun keadaan sengketa tersebut tidak diakui oleh salah satu pihak.“ 6)
Panitia tetap hukum humaniter, departemen hukum dan perundangundangan
merumuskan sebagai berikut : “Hukum humaniter sebagai keseluruhan asas, kaedah dan ketentuan internasional, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang mencakup hukum perang dan hak asasi manusia, bertujuan untuk menjamin penghormatan terhadap harkat dan martabat seseorang 3 Dengan demikian, Hukum Humaniter Internasional adalah seperangkat aturan yang, karena alasan kemanusiaan dibuat untuk membatasi akibat-akibat dari pertikaian senjata. Hukum ini melindungi mereka yang tidak atau tidak lagi terlibat dalam pertikaian, dan membatasi cara-cara dan metode berperang. Hukum Humaniter Internasional adalah istilah
3
ibid
Universitas Sumatera Utara
lain dari hukum perang (laws of war) dan hukum konflik bersenjata (laws of armed conflict). Hukum Humaniter Internasional adalah bagian dari hukum internasional. Hukum internasional adalah hukum yang mengatur hubungan antar negara. Hukum internasional dapat ditemui dalam perjanjian-perjanjian yang disepakati antara negara-negara — yang sering disebut traktat atau konvensi — dan secara prinsip dan praktis negara menerimanya sebagai kewajiban hukum. Dengan demikian, maka hukum humaniter tidak saja meliputi ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam perjanjian internasional, tetapi juga meliputi kebiasaan-kebiasaan internasional yang terjadi dan diakui. Secara implisit dalam pengertian perjuangan Nasional atau memperjuangkan kepentingan Nasional, tidak dapat dilepaskan dengan kemungkinan-kemungkinan adanya pertentangan kepentingan dengan bangsa lain, bahkan pula pertentangan kepentingan antar kelompok dalam tubuh bangsa sendiri. Timbullah situasi konflik. Penyelesaian konflik dapat dilakukan dengan akomodasi, integrasi secara konsensus tanpa kekerasan. Banyak dilakukan dengan tekanan dan kekerasan, tidak terbatas selalu dengan kekerasan senjata, tetapi dengan bentuk-bentuk kekerasan yang meliputi bidang kehidupan, apakah politik, ekonomi, kebudayaan dan sebagainya. Perang adalah pelaksanaan atau bentuk konflik dengan intensitas kekerasan yang tinggi. Von Clausewitz, seorang militer dan filsuf Jerman mengatakan antara lain bahwa perang adalah kelanjutan politik dengan cara-cara lain. Dengan prinsip tersebut ia melihat bahwa hakekat kehidupan bangsa adalah suatu perjuangan sepanjang masa dan dalam hal ini ia identikkan politik dengan perjuangan tersebut. Sementara Indonesia menganut pendirian bahwa Bangsa Indonesia adalah Bangsa yang cinta damai tetapi lebih cinta
Universitas Sumatera Utara
kemerdekaannya. Pada hakekatnya perang adalah mematahkan semangat musuh untuk melawan. Dahulu rakyat tidak mengetahui adanya perang, karena peperangan dilakukan oleh dua negara dengan masing-masing menggunakan prajuritnya bahkan prajurit sewaan. Saat ini, bersamaan dengan tumbuhnya demokrasi dalam pemerintahan dan dukungan teknologi yang cepat, maka berubahlah perang dan konflik antar negara menjadi sangat luas dan kompleks. Dalam alam demokrasi, perang dan konflik telah melibatkan secara politis seluruh rakyat negara yang bersangkutan. Dengan alat-alat komunikasi mutakhir setiap manusia dimanapun berada akan dapat dijangkau oleh radio, bahkan televisi, sarana komunikasi dan informasi lainnya sebagai alat konflik yang akan mempengaruhi pikirannya. Negara yang memulai perang, melakukannya dengan melancarkan serangan berkekuatan militer terhadap Negara yang hendak ditundukkannya. Serangan dengan kekuatan militer dapat berupa satu ofensif luas yang dinamakan invasi, juga dapat berupa serangan dengan sasaran terbatas. Hal ini, mencerminkan adanya konflik bersenjata dimana pihak-pihak yang berperang menggunakan kemampuan senjata yang dimiliki. Konflik bersenjata umumnya terjadi antar Negara, namun konflik bersenjata bukan perang dapat terjadi di dalam suatu Negara sebagai usaha yang dilakukan daerah untuk memisahkan diri atau gerakan separatisme dengan menggunakan kekerasan senjata, dan usaha terorisme baik yang bersifat nasional maupun internasional. Masalah-masalah tersebut, ada yang berkembang sepenuhnya sebagai usaha domestik karena dinamika dalam satu Negara, tetapi juga ada yang terjadi karena peran atau pengaruh Negara lain. Meskipun masalahmasalah itu tidak termasuk perang, dampaknya bagi Negara yang mengalami bisa sama atau dapat melebihi. 4 4
ibid
Universitas Sumatera Utara
Kehadiran Pers dalam konflik bersenjata sangat penting artinya menurut Hukum Humaniter, tanpa kehadiran mereka publik tidak akan tahu apakah para pihak yang bersengketa menghormati atau sebaliknya tidak mengindahkan Hukum Humaniter selama konflik berlangsung. Ketidaktahuan publik berarti ketiadaan control terhadap para pihak dalam pelaksanaan Hukum Humaniter Internasional. 5 Sejarah Pers dalam situasi perang bersenjata sejajar dengan sejarah peperangan itu sendiri yaitu setidaknya sejak awal abad kedua puluh. Sejak tahun enam-puluhan pemikiran untuk memberikan perlindungan terhadap Pers yang melakukan tugas di medan perang (konflik bersenjata) menjadi perhatian dari banyak organisasi Pers dari seluruh dunia. Penyebabnya adalah karena banyak Pers yang hilang dan mati pada perang Korea, demikian pula pada waktu perang Vietnam . Pers melakukan profesi mereka dalam situasi konflik bersenjata untuk melayani “kepentingan publik” karena mereka “memainkan peran penting dalam membawa perhatian masyarakat Internasional kengerian dan realitas konflik”. Pengadilan menilai bahwa investigasi dan laporan oleh para Pers memungkinkan warga masyarakat Internasional untuk menerima informasi penting dari zona konflik. Atas dasar itu, pengadilan memberikan kehormatan kepada Pers atas testimonial mereka sehubungan dengan peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan profesi mereka untuk melindungi Pers dalam melaksanakan profesi mereka dalam situasi konflik bersenjata. 6 Begitu pentingnya Pers perang yang meliput di situasi konflik dikemukakan oleh Peter Arnett, seorang Pers veteran perang yang meliput konflik bersenjata di berbagai Negara di dunia, dimana ia mengatakan bahwa “fungsi Pers dalam meliput peperangan 5
http://radianadi.wordpress.com/2011/06/08/perlindungan-Pers-dalam-Hukum-humaniterInternasional/ 6 ibid
Universitas Sumatera Utara
adalah sebagai saksi yang mengemukakan apa yang dilihat dan apa yang didengarnya. Bukan seperti juri yang mengadili. Kenapa Pers meliput peperangan? Agar peristiwa yang terjadi pada peperangan dapat diketahui oleh pihak-pihak di luar para pelaku dan penderita peperangan”. Pers yang harus menjalankan profesinya di medan pertempuran, dalam hal ini juga termasuk ke dalam kelompok penduduk sipil,berdasarkan Konvensi Jenewa 1949 Sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 4A Konvensi Jenewa III dimana : “Prisoners of war, in the sense of the present Convention, are Persons belonging to one of the following categories, who have fallen into the power of the enemy: ….. (4) Persons who accompany the armed forces without actually being members thereof, such as civilian members of military aircraft crews, war correspondents, supply contractors, members of labour units or of services responsible for the welfare of the armed forces, provided that they have received authorization, from the armed forces which they accompany, who shall provide them for that purpose with an identity card similar to the annexed model. 7 Pers perang dituntut untuk tampil netral dan tidak menunjukkan sikap yang mendukung diantara pihak-pihak yang bertikai, dan sebagai pembuktian atas status mereka, maka harus ditunjukkan kartu identitas seperti yang ditentukan dalam Annex II Protokol Tambahan 1 1977. Adapun tindak kekerasan, pemerkosaan, serta serangan yang disengaja hingga mengakibatkan luka atau tewasnya Pers yang dilakukan oleh pihak yang bertikai merupakan suatu pelanggaran berat (Grave Breaches) terhadap Konvensi Jenewa 1949 maupun Protokol Tambahan 1 1977, dan karenanya tindakan tersebut dianggap merupakan sebuah kejahatan perang Suatu pelanggaran-pelanggaran aturan yang ada dalam Konvensi Jenewa berikut Protokol Tambahan I 1977 akan mendapatkan sanksi pidana efektif terhadap orang-orang yang melakukan suatu kesalahan dan pihak-pihak dalam sengketa 7
ibid
Universitas Sumatera Utara
harus mengakhiri dan harus memberantasnya tanpa harus ditunda-tunda lagi. Pers secara Hukum berhak atas otonomi yang lebih besar daripada warga sipil lainnya. Pers hanya dapat ditahan untuk “alasan penting keamanan,” dan bahkan kemudian berhak atas suatu perlindungan Hukum yang sama sebagai tawanan perang, termasuk hak untuk tidak menanggapi interogasi (meskipun notebook dan film secara legal dapat disita oleh Personil militer). Serta harus dihormati dan dilindungi karenanya dan resolusi tersebut juga menekankan bahwa “serangan tanpa pandang bulu pada warga sipil dan orang yang dilindungin lainnya, dan komisi mengenai pelanggaran sistematis, mencolok dan meluas terhadap Hukum hak asasi manusia dan kemanusiaan Internasional dalam situasi konflik bersenjata mungkin merupakan ancaman perdamaian dan keamanan Internasional. 8 Dalam menjalankan tugasnya sebagai wartawan perang seorang wartawan juga tidak terlepas dari berbagai resiko yang bahkan dapat mengancam keselamatan jiwa mereka sendiri dalam peliputan di wilayah konflik bersenjata. Setiap wartawan harus punya Persiapa yang matang dalam melakukan tuagas nya terutaman di medan berbahaya seperti di Negara yang sedang berkonflik bersenjata. Di Negara-Negara barat wartawan tidak hanya dibekali perlengkapan, tapi juga pelatihan, misalnya mengenai karakter senjata dari desingan peluru dan sebagainya. Kesadaran perlindungan keselamatan dan kesejahteraan wartawan itu perlu dibangkitkan, lagi pula wartawan bukan seperti terntara yang siap
8
www.kapanlagi.com. Dewan Keamanan PBB Minta Diakhiri Serangan Pada Wartawan.
Universitas Sumatera Utara
tempur ditugaskan di medan tempur. Pers bukan hanya warga sipil non-kombatan(pasukan tempur),tapi juga profesi yang membawa misi penyaluran informasi secara khusus. 9 Maka berdasarkan hal tersebut diskripsi ini tertarik untuk membahas dan menuangkan dalam bentuk skripsi yang diberi judul “Perlindungan terhadap Pers di Negara yang sedang berkonflik menurut Hukum Internasional”.
B.Perumusan Masalah Berdasarkan judul dan latar belakang di atas, adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah : 1.
Bagaimana
perangkat-perangkat
Hukum
Internasional
dalam
mendukung
kedudukan Pers ? 2.
Bagaimana perspektif Hukum Internasional dalam melindungi Pers di Negara yang sedang berkonflik ?
3.
Bagaimana perlindungan Hukum Internasional terhadap Pers di Negara yang sedang berkonflik ?
9
Atmakusumah, “Perlindungan bagi Wartawan Peliput Perang Tak Sekedar Asuransi.” Harian Umum Sinar Sore Harapan 10 Januari 2004.
Universitas Sumatera Utara
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian Tujuan Penelitian Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 1) Mengetahui sejauh mana Hukum Internasional mengatur tentang perlindungan terhadap Pers di Negara yang sedang berkonflik. 2) Untuk mengetahui tujuan dari Pers yang melakukan peliputan di Negara yang sedang berkonflik. 3) Untuk mengetahui betapa pentingnya Pers didalam Negara yang sedang berkonflik.
Manfaat Penelitian Secara Praktis dapat memberikan pengertian dan pemahaman tentang tentang bagaimana kedudukan Pers di Negara yang sedang berkonflik di atur dalam Hukum Internasional.Seperti yang kita ketahui bahwa perang atau konflik bersenjata dapat terjadi kapan saja,dan dalam konflik bersenjata tersebut kemungkinan untuk terjadinya pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia sangat besar, maka diharapkan agar pembaca semakin mengetahui dan memahami keberadaan Pers di Negara yang sedang berkonflik dalam upaya peliputan berita.
D. Keaslian Penelitian Penelitian ini adalah asli,sebab ide, gagasan pemikiran dalam penelitian ini bukan merupakan hasil ciptaan atau hasil penggandaan dari karya tulis orang lain yang dapat merugikan pihak-pihak tertentu. Demikian penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan keasliannya dan belum pernah ada judul yang sama, demikian juga dengan pembahasan
Universitas Sumatera Utara
yang diuraikan berdasarkan pemeriksaan oleh Perpustakaan Universitas Cabang Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara/Pusat Dokumentasi dan Informasi Hukum Fakultas Hukum USU tertanggal 14 Mei 2013 . Dalam hal mendukung penelitian ini dipakai pendapat-pendapat para sarjana yang diambil atau dikutip berdasarkan daftar refrensi dari buku para sarjana yang ada hubungannya dengan masalah dan pembahasan yang disajikan.
E. Tinjauan Kepustakaan Penelitian ini memperoleh bahan tulisannya dari berbagai sumber yang dapat dipercaya dan dapat dipertanggungjawabkan berupa buku-buku, laporan-laporan, dan informasi dari internet. Untuk itu akan diberikan penegasan dan pengertian dari judul penelitian, yang diambildari sumber-sumber yang emberikan pengertian terhadap judul penelitian ini, yang ditinjau dari sudut etimologi dan pengertian-pengertian lainnya dari sudut ilmu hukum maupun pendapat dari para sarjana, sehingga mempunyai arti yang lebih tegas. Pengertian judul “ PERLINDUNGAN TERHADAP PERS DI NEGARA YANG SEDANG BERKONFLIK MENURUT HUKUM INTERNASIONAL ” dapat diartikan Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia.
10
10
UU No.40 Tahun 1999, Ps. 1 ayat (1).
Universitas Sumatera Utara
Judul ini pada prinsipnya akan membahas tentang sampai sejauh mana Pers itu akan mendapatkan perlidungan yang berdasarkan pada Konvensi Jenewa Dan Protokol Tambahan I 1977.
F.Metode Penulisan Adapun metode penelitian yang akan ditempuh dalam memperoleh data-data atau bahan-bahan dalam penelitian meliputi ; 1. Jenis Penelitian Seperti penulisan dalam penyusunan dan penulisan kara tulis ilmiah yang harus berdasarkan fakta-fakta dan data-data yang benar dan layak dipercaya demikian halnya dalam menyusun dan menyelesaikan penulisan penelitian ini sebagai sebuah karya tulis ilmiah juga menggunakan pengumpulan data secara ilmiah ( metodologi), guna memperoleh data-data yang diperlukan dalam penyusunannya sesuai dengan yang telah direncanakan semula yaitu menjawab permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya . Metode penulisan yang dipergunakan dalam penelitian ini merupajan penelitian hukum yuridis normative . 2. Jenis Data Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Adapun data sekunder yang dimaksud adalah sebagai berikut : a. Bahan Hukum primer, yaitu semua dokumen peraturan yang mengikat dan ditetapkan oleh pihak-pihak yang berwenang yang relevan dengan masalah penelitian, yakniberupa undang-undang, Perjanjian Internasional dan sebagainya.
Universitas Sumatera Utara
b. Bahan Hukum sekunder, yaitu semua dokumen yang merupakan tulisan-tulisan atau karya-karya para ahli hukum dalam buku-buku teks, tesis, disertasi, jurnal, makalah, surta kabar, majalah, internet dan lain-lain yang berkaitan dengan masalah penelitian. c.
Bahan Hukum tersier, yaitu semua dokumen yang berisi konsep=konsep dan keterangan-keterangan yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, kamus bahasa, ensiklopedia, dan lain-lain.
3. Metode Pengumpulan Data Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan (Library Research), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau yang disebut dengan data sekunder. Adapun data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini antara lain berasal dari buku-buku koleksi pribadi maupun pinjaman dari perpustakaan, makalah , jurnal serta artikel baik yang diambil dari media cetak maupun media elektronik, termasuk peraturan perundangan-undangan. Tahap-tahap pengumpulan data melalui studi pustaka adalah sebagai berikut : a. Melakukan Inventarisasi hukum positif dan bahan-bahan hukum lainnya yang relevan dengan objek penelitian. b. Melakukan penelusuran kepustakaan melalui artikel-artikel media cetak maupun elektronik, dan peraturan perundang-undangan. c. Mengelompokkan data-data yang relevan dengan permasalahan. d. Menganalisa data-data yang relevan tersebut untuk menyelesaikan masalah yang menjadi objek penelitian
Universitas Sumatera Utara
4. Analisis Data Data sekunder yang telah tersusun secara sistematis kemudia dianalisa secara perspektif dengan menggunakan metode analisis kuantitatif.
G.Sistematika Penulisan Secara sistematis penelitian ini dibagi dalam beberapa bab dan tiap-tiap bab dibagi atas sub bab yang dapat diperinci sebagai berikut : BAB I
: PENDAHULUAN Berisikan pendahuluan yang merupakan pengantar yang di dalamnya terurai mengenai latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan, kemudian dilanjutkan dengan, keaslian penulisan, tinjauan kepustakaan, Metode Penelitian dan sistematika Penulisan.
BAB II
: ASPEK HISTORIS DAN YURIDIS DALAM MENDUKUNG KEDUDUKAN PERS MENURUT HUKUM INTERNASIONAL Dalam bab ini akan diberikan penjelasan mengenai pengertian pers dan teori pers.
BAB III
: PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL DALAM MELINDUNGI PERS DI NEGARA YANG SEDANG BERKONFLIK Bahasan mengenai Pers di Negara yang sedang berkonflik yang terdiri dari tiga sub bab mengenai Pengertian Negara yang sedang berkonflik, Jenisjenis Negara yang sedang berkonflik kemudian Kondisi Pers yang berada di Negara yang sedang berkonflik.
Universitas Sumatera Utara
BAB IV
: PERLINDUNGAN HUKUM INTERNASIONAL BAGI PERS DI NEGARA YANG SEDANG BERKONFLIK Memuat bahasan mengenai perlindungan Pers di Negara yang sedang berkonflik, yang terdiri dari tiga sub bab mengenai kedudukan Pers sebagai warga sipil, berubahnya status Pers menjadi tawanan, dan upaya perlindungan Pers di Negara yang sedang berkonflik .
Bab V
: KESIMPULAN DAN SARAN Bab terakhir ini akan memberikan kesimpulan dari seluruh analisis dan pembahasan, serta saran yang dapat akan diberikan
Universitas Sumatera Utara
