1
BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Masalah Perkembangan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Indonesia mengalami banyak perubahan dan sangat bergantung pada Rezim Pemerintahan yang berkuasa.Pada awalnya, BUMN ditujukan untuk mewadahi bisnis dan aset asing yang dinasionalisasi, khususnya di era tahun 1950-an dimana banyak perusahaan asing berdiri. Sebagai salah satu pilar perekonomian di Indonesia, keberadaan BUMN didasarkan kepada penggarisan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, disamping keberadaan usaha swasta dan koperasi.Keterlibatan Negara dalam kegiatan tersebut pada dasarnya merupakan pencerminan dari substansi Pasal 33 UUD 1945, Ayat 2 yang menyatakan bahwa “Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara”. Serta Ayat 3 yang menyatakan bahwa “Bumi air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”. Untuk mewujudkan amanat dari UUD 1945 tersebut tersebut, Negara melalui satuan atau unit-unit usahanya yaitu BUMN, melakukan kegiatan usaha yang menghasilkan barang atau jasa serta mengelola sumber-sumber alam untuk memenuhi kebutuhan masyarakat luas. Dengan demikian, karena menyangkut kepentingan masyarakat luas, BUMN mempunyai peran yang menentukan dalam 1
2
menunjang
pelaksanaan
pembangunan
nasional,
khususnya
dibidang
perekonomian. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merupakan perusahaan publik yang memberi sumbangan bagi perkembangan ekonomi/pendapatan negara, perintis kegiatan usaha dan penunjang kebijakan pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan.Selain itu, BUMN juga merupakan alat untuk memupuk keuntungan. BUMN dalam hal ini terdiri dari beberapa bentuk seperti Persero, Perjan dan Perum. Dengan demikian fungsi dan peranan BUMN ini sangat besar dalam menjaga stabilitas ekonomi negara dan dapat mempengaruhi kebijakan pemerintah termasuk lingkungan politik negara. Sebelum era reformasi bergulir, pengelolaan dari BUMN belum berjalan dengan baik.BUMN mengalami banyak kerugian, karena pengelolaan dan manajemen yang tidak profesional, dan sumber daya manusia yang korup.Hal ini disebabkan oleh banyaknya celah yang dapat diterobos oleh oknum yang ingin memperoleh keuntungan untuk kelompoknya saja.BUMN pada masa ini dimanfaatkan sebagai Badan Usaha yang digunakan sebagai sumber untuk memperkaya dan memakmurkan kepentingan kelompok-kelompok tertentu.Hal ini juga disebabkan oleh tertutupnya informasi dan data pengelolaan dari BUMN itu sendiri.Parahnya, situasi yang terlihat di masyarakat saat ini hanya sebagian kecil saja dari kasus-kasus yang sebenarnya terjadi.1
1
http://www.beritasatu.com/hukum/60396-laporan-soal-bumn-korup-hanya-pucukgunung –es.html diunduh tanggal 26 januari 2015 jam 13.40 WITA
3
Setelah Reformasi bergulir, usaha untuk mewujudkan pengelolaan BUMN yang baik telah mulai diupayakan. Melalui Kementerian BUMN, Pemerintah melakukan upaya memperkuat good governance di setiap BUMN dalam rangka mengimbangi perkembangan jaman misalnya pada industri strategis dan industri pertahanan, agar bisa bersaing tentunya harus diimbangi dengan kekuatan pemerintahan sehingga dapat berjalan sesuai dengan perencanaan tahunan. Dimulai dengan menerapkan sistem rekrutmen yang baik untuk merekrut sumber daya manusia yang handal dan memiliki kompetensi yang memadai, dengan tujuan untuk menjamin kinerja serta profesionalisme dalam proses kegiatan usaha dan pelayanan yang diselenggarakan oleh BUMN.Berangkat dari persiapan sumber daya manusia yang handal dan memiliki kompetensi sesuai dengan bidangnya, maka BUMN dapat memulai menerapkan target kerja yang bisa bersaing dengan perusahaan swasta yang ada di Indonesia maupun perusahaan yang berbasis internasional. Dalam rangka mewujudkan dan meningkatkan kinerja BUMN untuk menjadi perusahaan yang memiliki predikat kelas dunia maka BUMN tersebut harus melakukan proses transformasi diantaranya dengan melalui transformasi budaya kerja, kebijakan privatisasi dan juga dengan menyesuaikan dengan cara kerja yang biasa diterapkan oleh perusahaan internasional yang maju. BUMN harus bisa menerapkan Pengelolaan Perusahaan yang baikatau Good Coorporate Governance(pengelolaan perusahaan yang baik) jauh lebih baik agar dapat berkompetisi dengan perusahaan-perusahaan lain baik nasional maupun internasional. Dalam memperkuat prinsip good governance renumerasi harus diperbaiki, disiplin harus ditegakkan, reward and punishment harus diterapkan,
4
misalnya: stimulasi dan renumerasi harus ditingkatkan, gaji karyawan dinaikkan sesuai kemampuan perusahaan masing - masing, sistem dan budaya perusahaannya harus diperbaiki, transformasi penerapan hukumnya harus ditegakkan dan juga harus melaksanakan pelayanan publik yang baik. Terkonsentrasinya kepemilikan negara di dalam BUMN ini bisa menimbulkan agency problem dalam pengelolaannya.2 Sebagian besar BUMN di negara berkembang memiliki kelemahan tata kelola, antara lain masalah agency problem yang menyebabkan intervensi pemerintah dalam pengelolaan BUMN cukup tinggi. Selain itu, hak manajemen BUMN untuk mengelola perusahaan dengan bebas sering disalahgunakan karena kebanyakan pimpinan BUMN dipilih berdasarkan kedekatan politik sehingga tidak bisa tampil mandiri.Di samping itu, terdapat masalah terkait dengan minimnya alat untuk memberikan insentif dan mendisiplinkan manajemen BUMN.Kelemahan dari sisi tata kelola ini membuat kinerja BUMN menjadi tidak kompetitif. Masalah transparansi dan keterbukaan sangat memungkinkan untuk muncul akibat dari adanya agency problem tersebut.Agency problem yang muncul bahwa terjadi asimetri informasi di mana manajemen (dalam hal ini pengelola BUMN) secara umum memiliki lebih banyak informasi mengenai posisi keuangan yang sebenarnya dan posisi operasi entitas (BUMN) daripada pemilik (dalam hal
2
http://lib.ui.ac.id/file=digital/128068-t%2026527-analisis%20hubungan-tinjauan%20literatur.pdf diunduh tanggal 26 januari 2015 jam 14.00 WITA
5
ini masyarakat sebagai pemilik sumberdayayang diwakili oleh penyelenggara negara). Masalah lain yang muncul adalah terjadinya konflik. kepentingan akibat ketidaksamaan tujuan, di mana manajemen tidak selalu bertindak sesuai dengan kepentingan pemilik. Untuk menyelesaikan masalah keagenan ini, perusahaan harus menanggung biaya keagenan (agency cost). Merunut dari hal tersebut, terkonsentrasinya kepemilikan tentu akan menimbulkan biaya agensi yang lebih besar. Tujuan pendirian BUMN seharusnya adalah untuk memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya. Terlebih lagi, BUMN memiliki lingkup kerja yang menguasai hajat hidup orang banyak yang tentu memiliki posisi strategis bagi peningkatan kesejahteraan rakyat namun dengan kinerja dan pengelolaan yang masih belum optimal, ada potensi bagi BUMN untuk membebani fiskal yang dapat mempengaruhi upaya mempertahankan kesinambungan fiskal. Dalam hal ini, kinerja BUMN memiliki pengaruh ke dalam pendapatan dan pengeluaran negara.Di sisi pendapatan, BUMN menyumbang pada penerimaan negara baik penerimaan pajak maupun bukan pajak. Sementara dari sisi pengeluaran, apabila BUMN memiliki kinerja yang kurang baik, pada akhirnya akan membebani pengeluaran negara. Hubungan BUMN dengan masyarakat juga berubah, dimana BUMN pada masa reformasi ini diwajibkan untuk mulai terbuka dan transparan dalam melaksanakan pengelolaannya.Baik dalam pengelolaan dan usaha produksinya maupun juga dalam laporan keuangannya. Sehingga masyarakat selain dapat
6
menikmati pelayanan yang baik dari BUMN tersebut, masyarakat juga dapat menikmati keterbukaan akses informasi pengelolaan, serta informasi akan laba atau ruginya BUMN itu sendiri. Selain keterbukaan informasi dan pelayanan yang baik, BUMN juga diharapkan mampu melibatkan peran yang besar dari masyarakat dalam proses usahanya. Selain dalam usaha mendekatkan BUMN dengan Masyarakatnya, juga untuk membantu menggerakkan perekonomian di masyarakat. Terlibatnya masyarakat dalam proses kerja BUMN ini salah satunya terlihat dalam proses pengadaan barang dan jasa pada BUMN. Selama ini proses ini begitu tertutup, serta rentan dengan skandal kerja sama antara oiknum-oknum direksi dengan orang-orang yang berada dekat dengan mereka. Pelaksanaan proses pengadaan barang dan jasa pada BUMN ini sering terjadi permasalahan yang terkait dengan perjanjian dalam proses pengadaan barang dan jasanya. Hal ini tentunya menimbulkan pertanyaan sensitive terhadap kemampuan dari sumber daya manusia yang bertugas untuk ini, atau bisa juga dapat dipertanyakan tentang pengaturan terhadap proses perjanjian ini yang masih kurang jelas. Keterlibatan masyarakat yang semakin banyak dalam proses kerja BUMN memberikan angin segar dalam perubahan budaya perusahaan menuju ke arah yang lebih baik. Selain disambut positif oleh masyarakat, usaha Pemerintah dalam perbaikan sistem pengelolaan BUMN ini. Hal ini juga menimbulkan keraguan dari masyarakat akan proses yang melibatkan mereka. Permasalahan yang terjadi dalam proses pengadaan barang dan jasa pada BUMN ini dan keraguan masyarakat terhadap pengelolaan pengadaan barang dan
7
jasa pada BUMN ini, Penulis tertarik mengangkat skripsi dengan judul “Implementasi Peraturan Menteri dan Keputusan Direksi Dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pada Badan Usaha Milik Negara PT Pengembangan Pariwisata Bali (Persero)”.
1.2 Rumusan Masalah Bertitik tolak dari latar belakang masalah di atas, penulis menemukan beberapa permasalahan berkaitan dengan judul di atas perlu dikemukakan rumusan masalah sebagi berikut : 1. Bagaimanakah pelaksanaan pengadaan barang dan jasa padapada BUMN PT Pengembangan Pariwisata Bali (Persero)? 2. Bagaimanakah faktor penyebab tidak efektifnya pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pada BUMN PT Pengembangan Pariwisata Bali (Persero)?
1.3 Ruang Lingkup Masalah Dalam penulisan suatu karya tulis seperti skripsi ini perlu ada ramburambu untuk membatasi atau mengarahkan ke mana fokus pembahasan dari permasalahan yang tentukan, agar nantinya tidak menyimpang dari topik tersebut. Oleh karena itu dalam skripsi ini membatasi masalah dan pembahasannya yang terbatas pada bagaimana pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pada BUMN PT Pengembangan Pariwisata Bali (Persero) dan faktor penyebab tidak
8
efektifnya pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pada BUMN PT Pengembangan Pariwisata Bali (Persero).
1.4 Orisinalitas Penelitian Dalam rangka menumbuhkan semangat anti plagiat didalam dunia pendidikan di Indonesia, maka mahasiswa diwajibkan untuk mampu menunjukan orisinalitas dari penelitian yang tengah dibuat dengan menampilkan, beberapa judul penelitian tesis atau disertasi terdahulu sebagai pembanding. Adapun dalam penelitian kali ini, peneliti akan menampilkan 2 Skripsi terdahulu yang pembahasannya berkaitan dengan perjanjian dan berhubungan dengan BUMN dan Pengaturan pengadaan barang dan jasa.
No. 1.
Nama
Judul Penelitian
Sri Endrayani Tinjauan (UIN
Sunan Islam
Hukum Terhadap
Rumusan Masalah 1. Bagaimanapenerapan hukum islam dalam proses
Ampel
Implementasi
privatisasi
Surabaya,
Privatisasi BUMN
Indonesia?
2009)
di Indonesia
2. Bagaimana dari islam
BUMN
konsekuensi
penerapan dalam
privatisasi Indonesia?
di
hukum proses
BUMN
di
9
2.
David
Praktek
1. Apakahyang
Fransiskus
Persekongkolan
melatarbelakangi
akibat
Mangiring B. Tidak Sehat Dalam
terjadinya
(Universitas
Pengadaan Barang
persekongkolan tidak sehat
Sumatera
dan
dalam pengadaan barang
Utara, 2010)
Pemerintah
Jasa
Dikaitkan
oleh
praktek
oleh instansi pemerintah? dengan
2. Bagaimana dampak yang
Undang-Undang
ditimbulkan dari adanya
Nomor
tahun
persekongkolan tidak sehat
tentang
Dalam Pengadaan Barang
2000
21
Pemberantasan
dan
tindak
Dikaitkan dengan Undang-
Korupsi
Pidana
Jasa
Pemerintah
Undang Nomor 21 tahun 2000tentang Pemberantasan
tindak
Pidana Korupsi?
Dari kedua penelitian di atas dapat diketahui bahwa skripsi ini memiliki perbedaan mendasar dengan penelitian sebelumnya, karena yang diteliti dalam skripsi ini adalah bagaimana pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pada BUMN dilihat dari perspektif hukum pemerintahan serta bagaimana faktor penyebab tidak efektifnya pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pada BUMN PT Pengembangan Pariwisata Bali (Persero)dilihat dari perspektif hukum bisnis dan perusahaan.
10
1.5 Tujuan Penelitian a. Tujuan umum 1. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui hukum perusahaan terutama tentang pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pada BUMN. 2. Dengan penyusunan skripsi ini dapat diketahui tentang pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pada BUMN. b. Tujuan khusus 1. Untuk mendalami tentang peraturan yang melandasi pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pada BUMN. 2. Untuk memahami lebih mendalam tentang faktor penyebab tidak efektifnya pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pada BUMN PT Pengembangan Pariwisata Bali (Persero). 1.6 Manfaat Penulisan Manfaat penelitian dari skripsi ini dibedakan atas manfaat teriotis dan manfaat praktis, yaitu sebagai berikut a. Manfaat teoritis Peneliti memperoleh daya nalar dan mampu mengasah intelektualitas terkait dengan materi yang diteliti dalam penelitian ini.Juga sebagai bukti dan implementasi dari ilmu yang diterima di bangku kuliah, sekaligus untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar sarjana strata satu (S1).
11
b. Manfaat praktis Memperluas pengetahuan dalam hal hukum perusahaan, khususnya dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pada BUMN PT Pengembangan Pariwisata Bali (Persero) dan faktor penyebab tidak efektifnya pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pada BUMN PT Pengembangan Pariwisata Bali (Persero).
1.7 Landasan Teoritis Sehubungan dengan permasalahan yang diajukan maka dipandang perlu untuk membahas atau mengajukan kerangka teoritis. Kerangka toritis dimaksudkan tiada lain untuk dapat memberikan landasan-landasan teori terhadap pembahasan atas permasalahan yang diajukan. Menurut Neuman, “teoriadalah suatu sistem yang tersusun oleh hubungan abstraksi yang berinteraksi satu sama lainnya atau sebagai ide yang memadatkan dan mengorganisasikan pengetahuan tentang dunia
itu
bekerja. 3 Adapun Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori perjanjian, Teori Kewenangan, dan Asas Good Corporate Governance. Teori Perjanjian digunakan untuk membahas tentang perjanjian pengadaan barang dan jasa pada BUMN dengan pihak ketiga, selanjutnya untuk teori kewenangan digunakan untuk membahas tentang bagaimana kewenangan BUMN untuk
3
hal.19-22
Otje Salman dan Anton F. Susanto, 2005, Teori Hukum, Replika Aditama, Bandung,
12
mengadakan dan mengatur proses pengadaan barang dan jasa, sedangkan Asas Good Corporate Governance digunakan untuk melihat apakah proses pengadaan barang dan jasa ini sudah memenuhi asas ini atau belum. 1.7.1
Teori perjanjian Perjanjian merupakan kesepakatan antara dua orang atau dua pihak,
mengenai hal-hal pokok yang menjadi objek dari perjanjian. Kesepakatan itu timbul karena adanya kepentingan dari masing-masing pihak yang saling membutuhkan. Perjanjian juga dapat disebut sebagai persetujuan, karena dua pihak tersebut setuju untuk melakukan sesuatu. Menurut Subekti, kata sepakat berarti suatu persesuaian paham dan kehendak antara dua pihak. Berdasarkan pengertian kata sepakat tersebut berarti apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu, juga dikehendaki oleh pihak yang lain, meskipun tidak sejurusan tetapi secara timbal balik kedua kehendak itu bertemu satu sama lain.4 Pengertian perjanjian menurut ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata diatur dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi “Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih dengan mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”. Rumusan yang diberikan dalam Pasal 1313 KUH Perdata tersebut merupakan pengertian yang tidak sempurna dan kurang memuaskan, karena terdapat beberapa kelemahan.
4
Subekti, 1990 Aneka Perjanjian ,PT Citra Aditya Bakti Bandung, hal. 26.
13
Menurut Abdulkadir perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan. Uraian tersebut memberikan makna bahwa perjanjian selalu merupakan perbuatan hukum persegi dua atau jamak, untuk itu diperlukan kata sepakat para pihak. Ada beberapa pakar atau ahli hukum lain yang memberikan definisi yang berbeda pada perjanjian. Pengertian perjanjian menurut Handri Raharjo, Suatu hubungan hukum dibidang harta kekayaan yang didasari kata sepakat antara subjek hukum yang satu dengan yang lain, dan diantara mereka (para pihak/subjek hukum) saling mengikatkan dirinya sehingga subjek hukum yang satu berhak atas prestasi dan subjek hukum yang lain berkewajiban melaksanakan prestasinya sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati para pihak tersebut serta menimbulkan akibat hukum5 Dalam perjanjian khususnya perjanjian Jual Beli dalam hal ini khususnya pengadaaan barang dan jasa pada BUMN juga memiliki kebijakan tentang kebijakan ganda dalam pasar dimana pembeli yang berbeda didalam resikonya. Dalam penyelidikan ciri khas dari keseimbangan perjanjian dapat menunjukkan bahwa pembeli tidak berbeda dengan pembeliyang lain meskipun pembeli lainnya memilih penjual yang paling dominan. Serta, pembayaran kembali menjadi salah satu pertimbangan jika terjadi permasalahan dalam proses transaksinya atau barang dan jasa yang disediakan tidak sesuai dengan yang ditawarkan sebelumnya. Perjanjian yang sah adalah perjanjian yang memenuhi syarat-syarat yangtelah ditentukan oleh undang-undang, sehingga mempunyai kekuatan
5
Handri Raharjo, 2009 Hukum Perjanjian di Indonesia,Pustaka Yustisia, Yogyakarta hal. 42
14
hukum yang mengikat. Syarat sahnya perjanjian diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata, yang terdiri dari empat syarat yaitu: a. Adanya kata sepakat mereka yang mengikat diri; b. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian; c. Suatu hal tertentu; d. Suatu sebab yang halal. Sepakat yaitu kesesuaian, kecocokan, pertemuan kehendak dari yang mengadakan perjanjian atau pernyataan kehendak yang disetujui antara pihakpihak. Jadi kesepakatan itu penting diketahui karena merupakan awal terjadinya perjanjian. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian adalah kewenangan untuk melakukan perbuatanperbuatan hukum sendiri. Perbedaan antara kewenangan hukum dengan kecakapan berbuat adalah bila kewenangan hukum maka subyek hukum dalam hal sedanga pada kecakapan berbuat subjek hukumnya aktif, dan yang termasuk cakap di sini adalah orang dewasa, sehat akal pikrnya, tidak dilarang oleh Undang-undang. Suatu hal tertentu di sini berbicara tentang objek perjanjian. Objek perjanjian yang dapat dikategorikan dalam Pasal 1332 s/d 1334 KUH Perdata, yaitu yang pertama objek yang akanada (kecuali warisan), asalkan dapat ditentukan jenis dan dapat dihitung. Yang kedua adalah objek yang dapat
15
diperdagangkan (barang-barang yang dipergunakan untuk kepentingan umum tidak dapat menjadi objek perjanjian). Suatu sebab yang halal yang memiliki maksud antara lain, sebab adalah isiperjanjian itu sendiri atau tujuan dari para pihak mengadakan perjanjian dan halaladalah tidak bertentangan dengan Undang-undang, kesusilaan, dan ketertibanumum. 1.7.2
Teori kewenangan Dalam konsep hukum public, wewenang merupakan konsep inti dari
hukum tata negara dan hukum administrasi negara.6Tanpa adanya kewenangan yang dimiliki, Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak dapat melaksanakan suatu perbuatan atau tindakan pemerintahan. Teori atau konsep kewenangan, selalu digunakan dalam konsep hukum publik. Sebagai konsep hukum publik, wewenang terdiri atas sekurangkurangnya tiga komponen, yaitu : pengaruh dasar hukum dan konformitas hukum.
Komponen
pengaruh,
ialah
bahwa
penggunaan
wewenang
dimaksudkan untuk mengendalikan perilaku subyek hukum.7Komponen dasar hukum bahwa wewenang itu harus ditunjuk dasar hukumnya, dan komponen komoditas hukum mengandung adanya standar wewenang, yaitu standar umum (semua jenis wewenang tertentu).Dalam kaitan dengan wewenang sesuai
6 Jimly Asshiddiqie, 2006, Pengantar Hukum Tata Negara, jilid 1, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, hal.335 7
Ibid. hal.336
16
konteks penelitian ini, standar wewenang yang dimaksud adalah pemerintahan dalam menetapkan kebijakan.Suatu kewenangan haras dilandasi oleh suatu ketentuan hukum yang ada, sehingga kewenangan merupakan kewenangan yang sah.Dengan demikian bagi pejabat dalam mengeluarkan suatu keputusan didukung kewenangan yang memadai dari hukum administrasi.Dalam penelitian ini Teori kewenangan ini digunakan untuk meneliti kewenangan pemerintah dalam mengatur BUMN, serta kewenangan dari BUMN itu sendiri dalam melaksanakan pengaturan intern di dalam perusahaannya. 1.7.3
Asas Good Corporate Governance Good governance sering diterjemahkan sebagai tata pemerintahan yang
baik atau disebut juga dengan istilah civil society. Good governance bisa juga didefinisikan sebagai suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan, pemberdayaan, dan pelayanan yang sejalan dengan demokrasi (pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat). Tuntutan untuk mewujudkan good governance sudah menjadi salah satu isu penting di Indonesia sejak terjadinya krisis finansial yang terjadi pada tahun 1997 sampai. 1998. Krisis tersebut kemudian meluas menjadi krisis multidimensi dan telah mendorong arus balik yang menuntut
reformasi
dalam
penyelenggaraan
negara
termasuk
pemerintahannya. Salah satu penyebab terjadinya krisis multidimensi tersebut adalah karena buruknya manajemen dalam penyelenggaraan tata pemerintahan (poor governance).
17
Pihak-pihak yang dituntut untuk melakukan reformasi tidak hanya negara saja, aka tetapi juga dunia usaha (corporate) dan masyarakat luas (civil society). Secara umum, tuntutan reformasi berupa penciptaan good corporate governance di sektor swasta, good public governance dalam penyelenggaraan pemerintahan negara, dan pembentukan good civil society atau masyarakat luas yang mampu mendukung terwujudnya good governance, dalam governance terdapat tiga pilar yang terlibat, yaitu: 1. Public governance yang merujuk pada lembaga pemerintahan, sehingga dapat diartikan sebagai tata kepemerintahan yang baik di lembagalembaga pemerintahan; 2. Corporate governance yang merujuk pada dunia usaha, sehingga dapat diartikan sebagai tata kelola perusahaan yang baik; 3. Civil society atau masyarakat luas. Ketiga pilar tersebut tidak dapat dipisahkan, akan tetapi terintegrasi utuh. Sebab, perubahan itu adalah tugas semua elemen yang membutuhkan koordinasi serta konsolidasi yang baik. Dari uraian tersebut di atas, diharapkan mendapatkan masukan, diantaranya bahwa good governance tidak mungkin tercapai apabila ketiga pilar (pemerintah, swasta, dan masyarakat) enggan untuk bekerja sama, apalagi jika saling menyalahkan. Semua aspek saling terintegrasi dan tidak bisa dipisahkan, karena good governance merupakan sistem yang akan tegak jika elemenelemennya bekerja harmonis dan koordinatif sesuai dengan aturan/mekanisme yang berlaku.
18
Jadi dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, asas good governance mutlak diperlukan, dan fungsi asas ini dalam penelitian ini adalah untuk meneliti kebijakan pemerintah dalam pengaturan BUMN apakah sudah sesuai dengan good governance dan good corporate governance. Dalam rangka penerapan tata kelola perusahaan yang baik atau Good Coorporate governance maka pemerintah menetapkan Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor : PER-01/MBU/2011 Tentang tata kelola Perusahaan yang baik (good corporate governance) pada BUMN.Tujuan dari ditetapkannya peraturan ini adalah untuk memberikan panduan dan pedoman bagi setiap BUMN untuk dapat menerapkan konsep Good Coorporate Governance ini, serta memberikan suatu standarisasi yang baik dalam usaha menciptakan BUMN yang mampu bersaing dalam memberikan pelayanan kepada public.Program penerapan konsep Good Coorporate governance pada BUMN ini diperkuat dengan adanya penetapan
Keputusan
Sekretaris
Kementrian
BUMN
Nomor:
SK-
16/S.MBU/2012 Tentang indikator atau parameter penilaian dan evaluasiatas penerapan Good Coorporate Governance pada BUMN. Dengan adanya surat keputusan tersebut maka pemerintah memiliki pedoman dalam melakukan penilaian dan evaluasi terhadap kinerja dari BUMN apakah sudah memenuhi standarisasi yang diperintahkan dalam Peraturan Menteri Negara BUMN sebelumnya. Ini semakin memperkuat usaha yang telah dilakukan sebelumnya sehingga selain BUMN dituntut untuk dapat memenuhi standarisasi
19
good corporate governance, BUMN juga dihadapkan kepada penilaian dan evaluasi langsung dari tim yang dibentuk oleh Kementerian BUMN.
1.8 Metode penelitian Dalam penulisan suatu karya ilmiah, terdapat satu komponen penentu sebagai syarat yang dipergunakan untuk pencarian data dari hasil karya ilmiah tersebut, dalam hal ini adalah metode penelitian. Menururt Sutrisno Hadi yang dimaksud dengan metodelogi ialah suatu cara/ metode untuk memberikan garis- garis yang cermat dan mengajukan syarat- syarat yang keras, yang maksudnya adalah menjaga ilmu pengetahuan yang dicapai dari suatu research dapat mempunyai harga ilmiah yang setinggi- tingginya.8 1.8.1.Jenis penelitian Jenis Penelitian dalam skripsi ini dipakai jenis penelitian hukum yang bersifat empiris. Penelitian hukum empiris merupakan penelitian yang membahas bagaimana hukum beroperasi dalam masyarakat.9Dalam penelitian ini yang diteliti adalah bagaimana pengaturan pengadaan barang dan jasa pada PT Pengembangan Pariwisata Bali (Persero) apakah sudah sesuai dengan Peraturan Perundangundangan yang berlaku serta dengan prinsip Good Coorporates Governance.
8 Sutrisno Hadi, 1979, Metodelogi Reserch, Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, hal.4. 9 http://dalyerni.multiply.com/journal/item/19/MPPH_1_Pembukaan_pengertian_tipe_data_d an_alat_pengumpulan_datadi unduh tanggal 24 Januari 2015 jam 10.00 WITA
20
1.8.2.Lokasi penelitian Terdapat beberapa lokasi yang akan dijadikan tempat penelitian, antara lain : Badan Usaha Milik Negara PT Pengembangan Pariwisata Bali serta perusahaan rekanan yang berhubungan dalam proses pengadaan barang dan jasa di BUMN tersebut. 1.8.3. Sifat penelitian Seperti telah dijelaskan bahwa jenis penelitian yang dipakai adalah penelitian
empiris.Sifat
penelitiannya
adalah
penelitian
empiris
deskriptif.Penelitian empiris deskriptif adalah suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun fenomena buatan manusia.Fenomena itu bisa berupa bentuk, aktivitas, karakteristik, perubahan, hubungan, kesamaan, dan perbedaan antara fenomena yang satu dengan fenomena lainnya.10 1.8.4. Sumber data Dalam penelitian pada umumnya dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat yang dinamakan data primer dan data yang diperoleh dari bahan- bahan pustaka dinamakan data sekunder.11 Adapun data yang dipergunakan dalam penelitian ini diperoleh dari 2 (dua) sumber data, yaitu: 1. Data primer
10 http://initialdastroboy.wordpress. com/2010/02/27/penelitian-deskriptif/Diunduh pada tanggal 27 Januari 2015 jam 18.00 WITA 11
Alimudin Tuwu, 1993, Pengantar Metode Penelitian, Universiats Indonesia, Jakarta. hal.
67.
21
Untuk mendapatkan data primer dilakukan penelitian lapangan (field research), yaitu dengan cara melakukan penelitian langsung ke lapangan yakni diperoleh secara langsung dari Badan Usaha Milik Negara Bali Tourism Development Corporation serta perusahaan rekanan yang berhubungan dalam proses pengadaan barang dan jasa di BUMN tersebut 2. Data sekunder Untuk
mendapatkan
data
sekunder
dilakukan
melalui
penelitian
kepustakaan (library research), yaitu pemngumpulan berbagai data yang diperoleh dari menelaah literatur, majalah di bidang hukum guna menemukan teori yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas. Mengenai data sekunder ini berdasarkan kekuatan mengikat dari isinya dapat dibagi menjadi 3, yaitu : a.
Sumber bahan hukumprimer, yaitu bahan yang isinya mengikat, karena dikeluarkan oleh pemerintah, seperti peraturan perundang- undangan.
b.
Sumber bahan hukum sekunder, yaitu bahan- bahan yang isinya membahas bahan primer, seperti buku, majalah dan artikel.
c.
Sumber bahan hukum tertier, yaitu bahan– bahan yang bersifat menunjang bahan- bahan primer dan sekunder.12 Berkaitan dengan jenis- jenis data sekunder di atas, maka dalam penulisan
laporan ini akan digunakan : a. Sumber bahan hukumprimer, yaitu segala Peratuan Perundangan yang terkait langsung dengan penelitian ini.
12
Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2001, Penelitian Hukum Normatif, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal.12.
22
b. Sumber bahan hukum sekunder, yaitu buku- buku, majalah, artikel tentang yang menunjang informasi yang sesuai dengan penelitian ini.. 1.8.5. Teknik pengumpulan data Dalam penelitian ini menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, antara lain : a. Teknik studi dokumen atau kepustakaan Studi dokumen atau kepustakaan adalah kegiatan mengumpulkan dan memeriksa atau menelusuri dokumen-dokumen dan memeriksa atau menelusuri dokumen-dokumen atau kepustakaan yang dapat memberikan informasi atau keterangan yang dibutuhkan oleh peneliti.13 Dalam penulisan laporan ini, teknik studi dokumen dilakukan dengan cara mencatat info dan data serta meneliti dokumen dokumen yang terkait dengan pengadaan barang dan jasa b. Teknik wawancara Wawancara adalah proses interaksi dan komunikasi serta cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada narasumber yang akan diwawancara.14 Wawancara ini dilakukan dengan pihak pegawai atau atasan pada Badan Usaha Milik Negara PT Pengembangan Pariwisata Bali
13
Syamsudin, 2007, Operasionalisasi Penelitian Hukum, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 101. 14
Ronny Hanitijo, 1988, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal. 57.
23
(Persero).serta perusahaan rekanan yang berhubungan dalam proses pengadaan barang dan jasa di BUMN tersebut. 1.8.6. Teknik penentuan sampel penelitian Teknik penentuan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik non probablility sampling yaitu purposive sampling. Sampel dalam penelitian ini adalah pihak- pihak yang terlibat langsung dan terkait dalam pengadaan barang dan jasa pada BUMN PT Pengembangan Pariwisata Bali (Persero). 1.8.7. Teknik pengolahan dan analisis data Apabila keseluruhan data sudah diperoleh dan sudah terkumpul, kemudian data diolah dan dianalisis dengan menghubungkan antara data yang ada yang berkaitan dengan pembahasan yang selanjutnya disajikan secara deskriptif analisis. Maksudnya data yang telah rampung tadi dipaparkan dengan disertai analisis sesuai dengan teori yang didapat pada buku- buku literatur dan peraturan perundangundangan yang berlaku, guna mendapatkan kesimpulan.
