BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latarbelakang masalah Negara mempunyai tugas untuk melindungi segenap warga negaranya, hal itu tercantum pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, ditambah dengan isi Pancasila pasal kelima yang mengkehendaki keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Usaha pemerintah untuk terlibat dalam masalah-masalah yang berkaitan dengan penegakan hak asasi perempuan dan anak diantaranya dengan meratifikasi Konferensi CEDAW (Convention on Elimination of All Forms of Discrimination Againts Women) melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 yang berarti Indonesia telah menyatakan sikap untuk ikut aktif dalam usaha pengahpusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Selain itu Ratifikasi Konvensi Hak Anak PBB tahun 1989 dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1996 merupakan usaha pemerintah untuk mengeliminasi kekerasan terhadap anak. Kekerasan terhadap perempuan dan anak (KtP/A) adalah salah satu gejala yang ada di masyarakat yang semakin lama semakin serius. Perdagangan orang adalah salah satu jenis kejahatan terhadap kemanusiaan yang mana perempuan dan anak-anak perempuan jauh lebih mungkin menjadi korban perdagangan orang. Perdagangan orang (Human Trafficking) dikategorikan sebagai tindak kekerasan karena ada unsur-unsur pemaksaan dan eksploitasi baik ekonomi dan/atau seksual yang mendatangkan kerugian bagi korban sehingga dalam hal ini korban trafficking sepantasnya mendapatkan perlindungan. Khusus untuk perdagangan orang, masyarakat internasional telah memiliki Protokol PBB untuk mencegah, menindak dan menghukum perdagangan orang, terutama perempuan dan anak-anak (United Nations Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children) yang dirumuskan pada tahun 2000 atau dikenal juga sebagai Protokol Palermo. Protokol ini sifatnya melengkapi The United Nations
Universitas Sumatera Utara
Convention against Transnational Organized Crime (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi). Protokol Palermo ini mulai berlaku sejak tanggal 25 Desember 2003 dan dirancang untuk memperkokoh dan meningkatkan kerjasama internasional guna mencegah dan memerangi perdagangan orang. Selain itu, Protokol ini juga dipromosikan untuk memperbaiki perlindungan dan bantuan bagi para korban (Hidayati, Jurnal Al Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial, Vo.1, No.3 Maret 2012 : 168).
Masalah perdagangan orang bukan lagi hal yang baru, tetapi sudah menjadi masalah nasional dan internasional yang berlarut-larut, yang sampai saat ini belum dapat diatasi secara tepat, baik oleh pemerintah setiap dan organisasi-organisasi swadaya, baik di lingkup domestik maupun internasional. Perdagangan orang merupakan kejahatan terorganisir yang saat ini memerlukan tindakan khusus atau luar biasa dalam upaya pemberantasannya. Kebijakan yang dikeluarkan pemerintah untuk memberantas kasus perdagangan orang adalah dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Orang. Bukan hanya mengatur larangan tindak pidana orang tetapi juga melalui kebijakan ini pemerintah menyatakan bahwa korban perdagangan orang berhak mendapatkan pelayanan khusus melalui penyelenggaraan layanan yang didakan oleh pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota. Kasus perdagangan orang di terjadi di lingkup domestik menjadikan Sumatera Utara menjadi salah satu daerah tujuan dari perdagangan orang yang mana kasus beberapa warga asal provinsi lain Jawa Barat, Jawa Tengah dan NTT yang dieksploitasi sebagai pembantu rumah tangga dan pekerja buruh di Medan. Gambar 1.1 Bagan Data Trafficking Biro Pemberdayaan Perempuan, Anak dan KB Setda Provsu Kasus Perdagangan Orang
Universitas Sumatera Utara
(Sumber : Biro PP, Anak dan KB Setda Provsu) Dari bagan di atas dapat dilihat bahwa kasus perdagangan orang yang ditangani lembaga pengada layanan di Sumatera Utara meningkat dari tahun 2009-2013. Kasus perdagangan
orang
bahkan
mengalami
kenaikan
75
%
pada
tahun
2013.
(http://www.medanbisnisdaily.com/news/read/2013/07/13/40141/2013-kasus-trafficking-meningkat75persen/, akses 21 Maret 2015 ). Faktanya Provinsi Sumatera Utara telah terindikasi sebagai
daerah yang memiliki jumlah kasus perdagangan perempuan dan anak. Sumatera Utara diidentifikasi sebagai daerah suplayer atau pengirim, daerah tujuan dan daerah transit. Untuk merespon isu perdagangan orang, Pemerintah Sumatera Utara telah mengeluarkan kebijakan terkait dengan mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2004 tentang Penghapusan Perdagangan Orang (Trafickking) Perempuan dan Anak. Kebijakan ini sudah dikeluarkan bahkan sebelum dihasilkan kebijakan nasional terkait perdagangan orang. Namun kenyataannya kasus perdagangan orang tidak menunjukkan perubahan jumlah yang berarti sejak kebijakan ini dikeluarkan hingga sekarang. Selain itu dengan banyaknya korban perdagangan orang yang ditemukan telah dieksploitasi di Sumatera Utara tentu pemerintah Provsu harus bekerja sedemikian rupa dalam memberikan perlindungan bagi para korban ini. Hal inilah yang membuat peneliti tertarik untuk mengetahui sudah sejauh mana upaya pemerintah dalam menghapus fenomena perdagangan
Universitas Sumatera Utara
orang dengan melakukan penelitian yang berjudul “Penghapusan perdagangan perempuan dan anak melalui implementasi Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2004 oleh Biro Pemberdayaan Perempuan, Anak Dan Keluarga
Berencana Sekretariat
Daerah Provinsi Sumatera Utara”. 1.2 Perumusan Masalah Rumusan masalah adalah hal yang sangat penting pada setiap penelitian yang bertujuan untuk membuat batasan masalah sehingga menjadi fokus dan jelas ke arah mana penelitian akan dituju. Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : “Bagaimanakah proses implementasi Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 tahun 2004 tentang Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak oleh Biro Pemberdayaan Perempuan, Anak Dan Keluarga Berencana Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara?” 1.3 Tujuan Penelitian Setiap penelitian dalam format apapun tentu memiliki capaian yang hendak diperoleh sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan di awal. Sama halnya dengan penelitian ini, adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini sesuai dengan rumusan masalah yang telah dirumuskan
sebelumnya
adalah
untuk
mendeskripsikan
dan
menganalisis
proses
implementasi Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara nomor 6 tahun 2004 tentang Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak oleh Biro Pemberdayaan Perempuan, Anak Dan Keluarga Berencana Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara. 1.4 Manfaat penelitian Adapun manfaat yang diharapkan dapat diberikan setelah terlaksananya penelitian ini adalah sebagai berikut :
Universitas Sumatera Utara
a. Secara Ilmiah, hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi peneliti dalam melatih kemampuan menulis karya ilmiah dan menambah pengetahuan penulis sesuai dengan bidang studi Ilmu Administrasi Negara. b. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan bagi instansi terkait. c. Secara akademis, hasil penelitian ini juga diharapkan mampu menambah khasanah dan literatur maupun memberikan kontribusi bagi kepustakaan Departemen Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara. 1.5 Sistematika Penulisan Adapun sistematika penulisan penelitian ini ditulis dalam 6 (enam) bab, yang terdiri dari : BAB I
PENDAHULUAN Bab ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA Bab ini terdiri dari kerangka teori, defenisi konsep dan defenisi operasional
BAB III
METODE PENELITIAN Bab ini terdiri dari bentuk penelitian, lokasi penelitian, , informan penelitian, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.
BAB IV
DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN Bab ini berisikan gambaran umum mengenai karakteristik lokasi penelitian.
BAB V
PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA
Universitas Sumatera Utara
Bab ini menguraikan tentang hasil data-data yang diperoleh di lapangan serta analisis data-data yang diperoleh saat penelitian dilakukan dan memberikan interpretasi atas permasalahan yang diajukan BAB VI
PENUTUP Bab ini berisikan kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan dan saransaran yang dianggap perlu sebagai rekomendasi kebijakan.
Universitas Sumatera Utara
