BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah Anak merupakan penentu masa depan suatu negara, maka anak yang mempunyai masa depan yang baik mampu memajukan negara dengan baik pula. Menjamin masa depan anak membutuhkan pengaturan supaya hak dari anak tersebut terlindungi, seperti Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Adanya undang-undang ini, masih tidak dapat melindungi hak-hak anak, dapat dilihat dengan adanya kasus perkawinan anak dibawah umur. Contohnya pada penetapan nomor 0043/Pdt. P/2015/PA. Btl menjelaskan bahwa permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh pemohon yang bernama Suryanto Bin Ramto Utomo untuk menikahkan anaknya yang bernama Rendi Patria Bin Suryanto berumur 16 tahun 10 bulan dan calon istri anak pemohon bernama Indri Rahayu Binti Windardi berumur 17 tahun. Permohonan dispensasi kawin bukan karena Indri Rahayu Binti Windardi telah hamil diluar nikah dan ternyata calon istri anak pemohon tersebut masih dalam keadaan perawan, tetapi karena menjadi pembicaraan tetangga yang berada disekitar rumah pemohon sehingga pemohon merasa hal tersebut membuat malu keluarga. Pembicaraan tetangga
2
terjadi karena Rendi Patria Bin Suryanto mempunyai hubungan dekat/pacaran dengan Indri Rahayu Binti Windardi, dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya sehingga Indri Rahayu Binti Windardi sering berkunjung bahkan telah tinggal bersama di rumah Suryanto Bin Ramto Utomo selama kurang lebih 2 bulan. Permohonan dispensasi kawin tersebut dikabulkan oleh Hakim yang memeriksa permohonan tersebut, padahal Rendi Patria Bin Suryanto masih berumur 16 tahun 10 bulan. Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan Pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai 16 tahun, maka dapat dilihat anak pemohon tidak memenuhi syarat umur dari pasal tersebut. Menurut Pasal 66 Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan atas UndangUndang ini, maka dengan berlakunya Undang-Undang ini, ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijk Werboek), Ordinansi Perkawinan Indonesia Kristen (Huwelijk Ordanantie Christen Indonesia 1933 No. 74), Peraturan Perkawinan Campuran (Regeling op gemeng de Huwelijken s.1898 No.158), dan peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam Undang-Undang ini, dinyatakan tidak berlaku. Pasal 66 Undang-Undang Perkawinan tersebut sudah menyatakan dengan tegas bahwa tidak ada peraturan yang berlaku selain Undang-Undang Perkawinan kecuali ada hal yang belum diatur dalam Undang-Undang
3
Perkawinan, sehingga
pengabulan dispensai
kawin oleh hakim
perlu
dipertanyakan. Pengabulan
dispensasi
kawin
untuk
anak
dibawah
umur
dapat
mengakibatkan hal negatif dalam perkembangan anak. Dilihat dari segi psikologi, anak yang berumur 17 tahun lebih mudah emosional, ini disebabkan adanya perubahan fisik dan hormon. Anak akan merasa cepat sedih, marah dan kadang sulit dikendalikan. Pada masa transisi itu, anak-anak akan lebih mudah dikendalikan oleh perasaanya daripada oleh pikiran yang realistis. Menurut ahli psikologi, Mappiare, pada masa transisi ini anak akan bersikap kritis dan tidak mau mengalah atau menerima pendapat dan perintah dari orang lain. Anak mulai mempertanyakan banyak hal, terutama tentang suatu yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan. Perkembangan psikologi tersebut menentukan perkembangan mental, daya pikir dan kemampuannya dalam mengemukakan pendapat.1 Dapat disimpulkan bahwa pada masa transisi tersebut, secara psikologis anak belum mampu untuk menjalankan perkawinan. Perkawinan dalam usia dini akan menyebabkan rentannya perceraian di masa mendatang dan perkembangan psikologis anak menjadi kurang baik, selain itu umur yang masih dikategorikan belum dewasa pasti sulit untuk menafkahi keluarga dan menyebabkan angka kemiskinan Negara meningkat. Seharusnya itu dapat
1
http://www.bimbingan.org/perkembangan-psikologi-anak-usia-17-tahun.htm, diakses tanggal 2 November 2015 pukul 08.44 WIB
4
menjadi pertimbangan hakim Pengadilan Agama dalam mengabulkan dispensasi kawin. Hal inilah yang menarik penulis untuk menulis penulisan hukum dengan judul “Tinjauan Yuridis Perkawinan Anak Di Bawah Umur (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Agama Nomor 0043/Pdt.P/2015/PA. Btl)”.
B. Rumusan Masalah Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penulis merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut: 1.
Mengapa hakim Pengadilan Agama Bantul mengabulkan dispensasi kawin yang diajukan oleh pemohon (Suryanto Bin Ranto Utomo) yang tercantum
dalam
Penetapan
Pengadilan
Agama
Nomor
0043/Pdt.P/2015/PA. Btl? 2.
Bagaimana akibat hukum dari perkawinan di bawah umur berdasarkan kondisi fisik anak pemohon dan calon istri anak pemohon tanpa adanya pengabulan dispensasi kawin menurut undang-undang yang berlaku?
C. Tujuan Penelitian Penelitian yang dilakukan penulis memiliki tujuan-tujuan sebagai berikut: 1.
Tujuan Obyektif
5
Tujuan objektif dari penelitian ini adalah : a.
Mengetahui alasan hakim Pengadilan Agama dalam mengabulkan
dispensasi
kawin
yang
diajukan
oleh
pemohon ditinjau dari studi kasus Penetapan Pengadilan Agama Nomor 0043/Pdt.P/2015/PA. Btl. b.
Mengetahui akibat hukum yang ditimbulkan terhadap perkawinan anak dibawah umur.
2.
Tujuan Subyektif Penulisan Hukum ini bertujuan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
D. Keaslian Penelitian Hasil penelusuran kepustakaan yang dilakukan penulis pada perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, sepanjang pengetahuan penulis, penulisan hukum mengenai “Tinjauan Yuridis Perkawinan Anak Di Bawah Umur (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Agama Nomor 0043.Pdt. P/2015/PA. Btl)” belum pernah diteliti dan ditulis oleh penulis sebelumnya. Jika terdapat kesamaan antara penelitian yang dilakukan penulis dengan penelitian yang sudah ada hanyalah terbatas pada obyek, namun tidak sampai mencakup permasalahan
6
yang sama pada obyek penelitian. Adapun penelitian hukum mengenai anak di bawah umur antara lain : Analisis Perkawinan di Bawah Umur Dalam Perspektif Hukum Perkawinan Nasional Dan Hukum Islam.2 Dengan rumusan masalah sebagai berikut : a.
Bagaimanakah status perkawinan dibawah umur dalam perspektif hukum perkawinan Nasional dan hukum Islam?
b.
Mengapa perkawinan di bawah umur masih sering terjadi dalam masyarakat Indonesia?
Hasil penelitian sebagai berikut, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam Pasal 7 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun. Status perkawinan di bawah umur dalam perspektif Hukum Perkawinan Nasional adalah tidak sah, kecuali memperoleh dispensasi dari Pengadilan. Sedangkan statsus perkawinan di bawah umur dalam perspektif Hukum Islam adalah sah, manakala baliq dan berumur di atas 12 tahun. Perkawinan di bawah umur masih sering terjadi, karena adanya faktor ekonomi, sosial budaya, dan lingkungan (pergaulan bebas). Faktor yang paling berpengaruh (dominan) adalah faktor lingkungan (pergaulan bebas). Perbedaan antara penulisan hukum tersebut 2
Andi Nurulqalbi Wungasumpullo,2006,Analisis Perkawinan Di Bawah Umur Dalam Perspektif Hukum Perkawinan Nasional dan Hukum Islam,Tesis,Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada,Yogyakarta
7
dengan penelitian yang akan dilakukan adalah dalam penulisan hukum tersebut membahas tentang status perkawinan anak dibawah umur dalam perspektif hukum perkawinan Nasional dan hukum Islam, dan gejala terjadinya perkawinan anak di bawah umur sedangkan penulis membahas tentang keabsahan dari perkawinan tersebut dalam perspektif hukum nasional dan alasan hakim menerima permohonan dispensasi kawin.
E. Manfaat Penelitian Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk semua pihak, baik penulis, ilmu pengetahuan serta pembangunan dan masyarakat. 1.
Manfaat Akademis Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan sebagai
bahan
perkawinan
pengembangan
anak
dibawah
ilmu
umur,
pengetahuan
serta
mengenai
berkontribusi
dalam
pengembangan ilmu hukum. 2.
Manfaat Praktis a.
Hasil
penelitian
ini
diharapkan
mampu
menambah
pengetahuan penulis dalam bidang keperdataan, khusunya terkait dengan hukum perkawinan di Indonesia. b.
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi bagi pemerintah, khususnya kepada pemerintah Jawa Tengah
8
supaya
lebih
memperhatikan
dalam
memberikan
perlindungan terhadap anak dibawah umur. c.
Hasil
penelitian
ini
diharapkan
dapat
memberikan
sumbangan pemikiran dan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya, khususnya yang berkaitan dengan perkawinan anak di bawah umur
