BAB I PENDAHULUAN
1.1
Latar Belakang Masalah Anak merupakan aset suatu bangsa, yang mana anak menjadi potensi
kekayaan dan kesejahteraan dari suatu bangsa di masa depan. Dengan kata lain anak adalah generasi masa depan dari suatu bangsa. Nasib suatu bangsa selanjutnya akan ditentukan oleh kualitas dari anak itu sendiri yang terbentuk dalam proses tumbuh kembangnya. Dalam proses tumbuh kembangnya, anak akan menghadapi sejumlah kondisi yang akan menentukan kualitas sumber daya manusia (SDM) dari anak itu sendiri. SDM yang berkualitas merupakan indikator keberhasilan suatu bangsa dalam melakukan pembangunan, yang dimulai sejak usia dini. SDM yang berkualitas tidak dapat lahir secara alamiah, bila anak dibiarkan tumbuh dan berkembang tanpa perlindungan maka mereka akan menjadi beban dari pembangunan karena mereka akan menjadi generasi yang lemah, tidak produktif dan tidak kreatif. Sebaliknya jika anak tumbuh dalam lingkungan yang mendukung maka mereka akan menjadi generasi yang kuat, produktif, dan kreatif sehingga berguna bagi pembangunan bangsa ini. Mengingat peran sentral seorang anak sebagai pilar utama pembangunan, seyogianya dalam proses tumbuh kembang anak itu, semua elemen mulai dari elemen dasar atau lingkup paling kecil yakni keluarga, lingkungan, masyarakat, hingga negara dalam hal ini pemerintah ikut ambil bagian. Keluarga sebagai lingkungan dasar seorang anak, tidak mungkin dapat memainkan peran tersebut
1
2
tanpa bantuan lingkungan, masyarakat ataupun negara. Oleh karena itu maka dibutuhkan kerja sama di antara semua elemen tersebut untuk membentuk kepriabadian anak yang siap mengendalikan pembangunan. Saat ini, terdapat kesenjangan yang lebar antara kondisi anak-anak Indonesia dengan kondisi yang seharusnya sudah kita capai dalam rentang waktu 67 tahun kemerdekaan bangsa ini. Setiap kali kita menelaah masalah sosial anak maka akan selalu timbul keprihatinan yang mendalam, dikarenakan banyak anak yang terpaksa menanggung risiko akibat dari kelalaian atau ketidakmampuan orang dewasa dalam melindungi mereka hingga kebijakan pemerintah dalam merencanakan pembangunan yang tidak berpihak pada anak. Anak-anak ini menghadapi ketidakpastian untuk hal-hal mendasar yang seharusnya menjadi hak mereka seperti kepemilikan akta kelahiran, akses terhadap pendidikan yang terjangkau, terbebas dari perilaku yang salah, kekerasan ekonomi, seksual dan psikis. Secara sosial, anak-anak tidak berdaya menghadapi gelombang sajian iklan dan pemandangan kehidupan konsumerisme yang sangat kapitalistik yang sangat merugikan jiwa anak baik secara langsung maupun tidak langsung. Anak juga merupakan kelompok yang rentan mengalami berbagai masalah sosial, dikarenakan mereka selalu menghadapi resiko kekerasan baik di rumah, di sekolah, di tempat bermain, maupun di tempat-tempat umum seperti tempat rekreasi, terminal, stasiun, tempat-tempat ibadah, dll. Depok adalah salah satu kota yang terdapat di Provinsi Jawa Barat. Dalam kurun waktu 10 tahun, penduduk Kota Depok naik sebesar 66,84 %. Rata-rata tingkat kepadatan penduduk Kota Depok sebesar 8.670 jiwa per km2. Dari hasil
3
sensus penduduk tahun 2010 menunjukan jumlah penduduk Kota Depok sebanyak 1.736.565 jiwa. Akan tetapi pada tahun 2011 jumlah penduduk Kota Depok meningkat menjadi 1.813.612 jiwa yang terdiri dari penduduk laki-laki sebanyak 918.835 jiwa dan jumlah penduduk perempuan sebanyak 894.777 jiwa. Pada tahun 2011 kepadatan penduduk kota Depok mencapai 9.055 jiwa/km2.1 Kota Depok sebagai salah satu kota berkembang di tanah air tak luput dari masalah-masalah anak. Sebagai kota yang terus berkembang dan kini menjadi sasaran tujuan pemukiman bagi kaum urban, Kota Depok menghadapi masalah tersendiri menyangkut anak. Mengingat jumlah anak di Kota Depok yang sangat besar yakni 622.425 jiwa atau 34,3 % dari jumlah penduduk kota Depok yaitu 1.813.612 jiwa2 maka anak di Kota Depok merupakan potensi kekayaan dan kesejahteraan yang sangat penting yaitu menjadi generasi penerus masa depan bangsa dan juga penentu kualitas sumber daya manusia yang akan menjadi pilar utama pembangunan Kota Depok itu sendiri. Dengan jumlah yang sangat besar ini, maka anak yang ada di Kota Depok ini perlu ditingkatkan kualitas hidupnya dan perlu mendapatkan perlindungan secara sungguh-sungguh dari semua elemen masyarakat. Hal ini dikarenakan apabila anak dibiarkan tumbuh dan berkembang tanpa perlindungan yang baik dan benar, maka dengan jumlah yang besar ini mereka hanya akan menjadi beban pembangunan di Kota Depok itu sendiri. Dari paparan data di atas menunjukan bahwa Depok merupakan kota yang padat penduduknya dan mengalami pertumbuhan penduduk yang sangat pesat. Hal tersebut telah berakibat pada munculnya pelbagai masalah sosial, khususnya 1 2
http://depokkota.bps.go.id http://depokkota.bps.go.id
4
yang dialami oleh anak-anak dan remaja di Kota Depok. Dari situs resmi Pemerintah Kota Depok3 dapat dicatat bahwa di Depok terdapat 91 anak jalanan yang tersebar di 12 titik, antara lain di stasiun Depok lama, Stasiun Depok baru, Stasiun Pondok Cina, Stasiun UI, Terminal Depok, Fly over Arif Rahman Hackim, Jl. Margonda Raya, Pasar Depok Jaya, Pasar Kemiri Muka, dan Pasar Agung. Singkatnya di Depok terdapat banyak anak jalanan yang tersebar hampir di seluruh kota itu. Masalah anak jalanan di kota Depok yang semakin meningkat ini juga ditandai dengan satu contoh kasus pada awal Februari 2012, dimana Riki seorang anak jalanan yang berusia 12 tahun, ditemukan bunuh diri di danau Universitas Indonesia lalu dikuburkan tanpa sanak saudara.4 Selain itu tercatat pula bahwa ribuan balita di Depok tidak mempunyai akta kelahiran. Sebanyak 0,2 % atau 3.600 balita dari 1,8 juta jumlah penduduk Kota Depok berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok 2012 belum memiliki identitas diri (akta kelahiran).5 Dari jumlah itu, sebagian adalah anak di luar nikah. Kurangnya tingkat pengetahuan masyarakat akan pentingnya akta kelahiran menjadi salah satu kendala dalam proses penerbitan akta kelahiran. Tidak hanya itu saja, akhir-akhir ini, marak terjadi kasus penjualan anak. Berdasarkan pemberitaan pada Koran Monitor Depok, 21 Februari 2012,6 ditemukan seorang bayi laki-laki yang sengaja ditinggalkan di teras rumah orang lain dan juga sepasang bayi kembar laki-laki, berumur satu pekan, yang dicoba dijual seharga Rp 40 juta. Menurut penjelasan Kapolsek Limo 3 4
5 6
http://www.depok.go.id/04/06/2010/07 http://www.tempo.co/read/news/2012/02/07/083382309/Anak-Jalanan-Tewas-di-Danau-UI
http://puspen.depdagri.go.id/siamedia/index.php?page=detail&id=1226
http://www.monitordepok.co.id/news/read/2012/02/21/12/50138448/bayi-kembar-dibanderolrp40-juta
5
Kompol Sukardi, Mer warga gang Bhotoh RT 22/06 kelurahan Gandul kerap melakukan transaksi jual beli anak. Selain itu muncul juga berbagai kriminalitas yang dilakukan oleh anak, seperti pembunuhan yang dilakukan oleh Ad (14 tahun) terhadap ayah dan anak warga desa Ragajaya Bojong Gede. (Detik News, 28/07/2012). Ada juga RU, remaja berusia 16 tahun, yang melakukan perampokan di sebuah toko demi mendapatkan baju lebaran (Monde, 24/07/2012). Tidak hanya itu, dari Sumber berita yang sama pada Februari 2012 silam, terjadi penusukan oleh seorang bocah kelas enam SD terhadap teman sekolahnya yang kemudian dibuang di selokan dekat sekolah. Di Kota Depok tercatat angka kriminalitas anak sangat memperihatinkan. Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) mencatat sampai semester pertama tahun 2012 saja ada 139 anak yang terlibat aksi kejahatan. Saat ini, kota Depok dinilai sebagai kota paling rawan terhadap aksi kejahatan anak dibandingkan kota lain nya di Jabodetabek. Seperti yang dikatakan oleh Arist Merdeka Sirait dalam wawancara Selasa 9 Oktober 2012 yang dimuat dalam berita Okezone sebagai berikut: ”Dulu Bekasi, tapi sekarang justru Depok yang lebih rawan”. Tingkat kerawanan kota Depok terlihat dari banyaknya pristiwa kriminal yang melibatkan anak-anak, setidaknya beberapa bulan terakhir. “Seperti kasus ASS yang disekap dan diperkosa, lalu dikeluarkan oleh sekolahnya. Kemudian, kasus
narkoba, pembuangan bayi, dan sebagainya,”
jelasnya selaku Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak. Meningkatnya kerawanan sosial kota Depok yang sangat tinggi merupakan efek sosial dari
6
pembangunan Depok yang sangat pesat saat ini. Tingginya tingkat pembangunan fisik di Depok menurut Arist tidak di sertai dengan pembangunan sumber daya manusianya. “Di Depok itu, Pemerintahnya memaksimalkan pembangunan fisik, tapi masalah sosialnya tidak diperhatikan,” pungkasnya. (Okezone, 09/10/2012) Selain masalah-masalah di atas, dari berita media online 7 juga dapat kita ketahui bahwa Kota Depok juga bermasalah dalam hal pendidikan anak. Tercatat sebanyak 7.041 anak usia tujuh sampai 13 tahun di Kota Depok diketahui tidak sekolah, dan ada 1.009 anak usia sekolah di Kecamatan Pancoran Mas juga tidak dapat bersekolah. Masalah pendidikan di Kota Depok juga terkait dengan masalah pengentasan buta huruf. Dari pemberitaan media juga, dapat dicatat bahwa sebagai kota yang berbatasan dengan DKI Jakarta, Depok ternyata menjadi salah satu kota penyumbang rendahnya Angka Partisipasi Kasar (APK) pada semua jenjang pendidikan. Faktor utama rendahnya APK adalah masalah kemiskinan. Selain masalah pendidikan, masalah kesehatan anak juga perlu mendapat perhatian khusus dari Pemerintah Kota Depok. Dari data Dinas Kesehatan Kota Depok, hingga Juli 2008 terdapat 441 penderita gizi buruk di Depok. Data ini diperoleh melalui hasil wawancara Koran Antara kepada Kepala Dinas Kesehatan Kota Depok, Mien Hartati. Dalam pemberitaan Koran Antara tersebut dijelaskan Wahyu (6 tahun), bocah warga RT 02 RW 06 Kelurahan Pancoran Mas, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok, meninggal dunia akibat kekurangan gizi. Ketika meninggal, Wahyu hanya memiliki berat badan 10 kilogram. (Antara,12/ 10/2008). Selain masalah gizi buruk, Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Depok juga
7
http://kampus.okezone.com/read/2012/10/29/373/710735/7-041-anak-di-depok-tidak-sekolah
7
mengungkapkan data terkait tingginya tingkat penyakit gigi dan mulut pada anak usia sekolah di Depok. Hal itu terungkap dalam acara kemitraan Unilever dan Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Indonesia (FKG UI). Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Depok Hardiono menyebutkan, jumlah penderita penyakit gigi dan mulut untuk usia taman kanak-kanak (TK) mencapai 74 persen, anak usia sekolah dasar (SD) 81 persen, sekolah menengah pertama (SMP) 71 persen, dan usia sekolah menengah atas (SMA) 13 persen. (Okezone.com, 20/01/2011) Kasuskasus yang terjadi ini disebabkan karena banyak warga Depok yang masih hidup di bawah garis kemiskinan sehingga tidak memperhatikan masalah kesehatan dengan baik dan juga tidak mampu mencukupi kebutuhan gizi anaknya. Selain itu ketersediaan infrastruktur yang tidak mendukung tumbuh kembang anak seperti ruang untuk bermain anak yang belum tersedia dalam jumlah yang cukup karena belum menjadi prioritas pembangunan pemerintah Kota Depok, belum adanya rute yang aman bagi anak ke sekolah maupun ke tempat-tempat aktivitas anak lainnya, hingga masih dijumpai sebuah sekolah dasar yaitu SDN. 01 Pondok Cina yang berada di jalan utama Kota Depok Jl. Margonda Raya yang notabene bukan merupakan tempat belajar yang nyaman bagi anak, juga merupakan permasalahan yang ada di Kota Depok. Salah satu penyebab dari munculnya berbagai masalah sosial tersebut adalah belum adanya kebijakan pemerintah mengenai kabupaten dan kota layak anak yang mengintegrasikan sumber daya pembangunan untuk memenuhi hak anak. Diharapkan dengan lahirnya kebijakan kota layak anak dapat menciptakan keluarga yang sayang anak, rukun tetangga dan rukun warga atau lingkungan
8
yang peduli anak, kelurahan dan desa layak anak dan kecamatan atau kabupaten/ kota yang layak bagi anak sebagai prasyarat untuk memastikan bahwa anak-anak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik, terlindungi hak-haknya dan terpenuhinya kebutuhan fisik dan psikologisnya. Untuk mewujudkan kota layak anak tersebut, maka pemerintah kabupaten/ kota perlu melakukan berbagai upaya pengintegrasian sumber daya, isu-isu perlindungan dan peningkatan kualitas anak ke dalam dokumen perencanaan dan mengimplementasikannya dalam pembangunan, baik oleh pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/ kota. Oleh karena itu maka perlu adanya panduan kebijakan kota layak anak yang disusun dengan baik. Kota layak anak sendiri merupakan sistem pembangunan kota yang mengintegrasikan komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk pemenuhan kebutuhan anak. Selain itu kota layak anak juga menjadi kota yang menjamin hak setiap anak sebagai warga kota dan untuk mempersiapkan generasi penerus, hal ini perlu direncanakan dari masa kini terutama mempersiapkan generasi yang akan datang yang berasal dari anak-anak yang ada pada masa kini. Di pihak lain Pemerintah Kota Depok telah menunjukan perhatiannya bagi pendidikan anak-anak dengan program “Depok Kota Layak Anak”. Kota Depok terus berbenah diri untuk menjadi kota layak anak. Sejumlah upaya telah dilakukan salah satunya dengan membentuk rukun warga (RW) layak anak sejak tahun 2011. Kota Depok telah memulai pembentukan RW layak anak di tiga RW sebagai percontohan; RW 06 di Kelurahan Tanah Baru di Kecamatan Beji, RW 20
9
Kelurahan Cilangkap di Kecamatan Tapos, RW 17 Kelurahan Tugu di Kecamatan Cimanggis. Sementara untuk awal tahun 2012 ada 11 RW yang mempersiapkan wilayahnya sebagai RW layak anak. Dari 11 RW itu sudah terbentuk 6 RW layak anak dan 5 RW lainnya sedang dalam persiapan. Diantara 6 RW layak anak yang sudah terbentuk itu, satu RW telah melakukan Launching RW layak anak, yaitu RW 09 kelurahan Bhakti Jaya Kecamatan Sukmajaya. Pada tahun 2012 Pemerintah Kota Depok juga memberi apresiasi kepada stakeholder yang memberikan hak-hak anak. Ace Hardware selaku penyediaan play ground dan aktivitas untuk anak-anak setiap sabtu dan minggu. Bella Casa Residance karena menyediakan play ground dan sarana sport untuk anak-anak seluas 3.000 meter. Samsat Kota Depok selaku penyediaan play ground dan perpustakaan. Kepedulian Pemerintah kota Depok terhadap pendidikan anak-anak tampak dalam misinya “Mewujudkan SDM yang unggul kreatif , religius.” Maka salah satu program yaang perlu mendapat perhatian adakah mempersiapkan generasi penerus yang tangguh , mandiri dan berpengetahuan. Dijelaskan pula, bahwa program kota layak anak menjamin hak setiap anak sebagai warga kota dengan memprioritaskan peningkatan kualitas anak karena anak merupakan aset, investasi, kekayaan dan kesejahteraan bangsa di masa depan. Program Depok Kota Layak Anak merupakan turunan dari program Dunia Layak Anak atau World Fit For Children secara internasional dan Indonesia Layak Anak secara nasional. Kota layak anak sendiri merupakan program pemerintah yang berlandaskan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan
10
Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia nomor 11 tahun 2011. Program Depok Kota Layak Anak merupakan program yang dirasa tepat oleh Pemerintah Kota Depok dalam mengatasi masalah-masalah sosial yang terjadi di masyarakat khususnya kekerasan terhadap anak. Meningkatnya Kota Depok menjadi kota rawan kriminalitas baik terhadap anak maupun yang dilakukan oleh anak, baik secara langsung maupun tidak langsung telah menimbulkan citra negatif terhadap Pemerintah Kota Depok itu sendiri. Tidak dapat dipungkiri juga bahwa sebagian besar masyarakat memiliki cara pandang yang negatif terhadap pemerintah. Hal ini dikarenakan Pemerintah Kota Depok dianggap telah gagal dalam membangun kota yang layak dan nyaman bagi perkembangan dan peningkatan kualitas anak. Untuk memperbaiki cara pandang tersebut maka pemerintah kota Depok melalui instansi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Depok terlebih dahulu perlu melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai program Depok Kota Layak Anak ini. Melalui program ini, Pemerintah Kota Depok berharap dapat mengurangi masalah-masalah sosial yang terjadi di masyarakat khususnya terhadap anak-anak sehingga terciptanya lingkungan kota yang nyaman bagi pertumbuhan dan perkembangan anak. Dalam menjalankan program Depok Kota Layak Anak, Sub Bidang Perlindungan Anak Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Depok terlebih dahulu melakukan komunikasi berupa kegiatan-kegiatan sosialisasi yang ditujukan kepada masyarakat Kota Depok. Hal ini dilakukan karena komunikasi merupakan interaksi sosial yang mana digunakan untuk
11
menyampaikan ide, opini, dan perasaaan, yang mana dalam proses penyampaian tersebut, melewati komponen komunikator, pesan, media, komunikan, dan efek. Kajian komunikasi yang dilakukan dalam hal ini dapat digolongkan ke dalam jenis komunikasi publik, yaitu suatu proses komunikasi dimana pesanpesan yang disampaikan oleh pembicara dalam situasi tatap muka di depan khayalak yang lebih besar,8 dan juga komunikasi massa, yaitu proses komunikasi yang berlangsung dimana pesannya dikirim dari sumber yang melembaga kepada khalayak yang sifatnya masal melalui alat-alat yang bersifat mekanis seperti radio, televisi, surat kabar, dan film.9 Dalam suatu kegiatan komunikasi publik ataupun komunikasi massa, tidak terlepas dari apa yang dinamakan kajian ilmu public relations. Public relations merupakan metode komunikasi yang meliputi berbagai teknik komunikasi, dimana dalam kegiatannya terdapat suatu usaha untuk mewujudkan hubungan yang harmonis antara organisasi atau lembaga dengan publiknya.
Fungsi
utama
public
relations
adalah
menumbuhkan
dan
mengembangkan hubungan baik antar lembaga (organisasi) dengan publiknya, baik publik internal maupun eksternal, dalam rangka menanam pengertian, menumbuhkan motivasi dan partisipasi publik dalam upaya untuk menciptakan iklim pendapat (opini publik) yang menguntungkan organisasi.10 Public relations memiliki peran ganda dimana satu pihak ia harus menjaga citra baik terhadap 88
Deddy Mulyana, Ilmu Komunikasi suatu pengantar, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, Cetakan ke-15, 2011, hal. 82 99 10
Hafied Cangara, Pengantar Ilmu Komunikasi, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hal. 35
Firsan Nova, Crisis Public Relations, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hal. 49
12
lembaga ataupun organisasi yang diwakilinya dan pihak lain ia harus berhadapan dengan berbagai situasi yang kurang menguntungkan seperti opini publik yang negatif, kontroversial, pertentangnan hingga menghadapi saat yang paling genting dan krisis terhadap kepercayaan dan citra. Oleh sebab itu, dalam menjalankan peran ini maka dibutuhkan sebuah taktik atau yang sering disebut sebagai strategi komunikasi. Di dalam suatu instansi pemerintahan terdapat bagian yang disebut Public Relations Government atau yang lebih dikenal di Indonesia sebagai Hubungan Masyarakat. Hubungan Masyarakat dalam suatu lembaga Pemerintahan memiliki peran
yang
sangat
strategis
yaitu
sebagai
corong
pemerintah
untuk
mempublikasikan semua kebijakan kegiatan pembangunan yang ada di Pemerintahan. Hal ini juga terdapat di dalam lembaga pemerintah Kota Depok, dimana terdapat Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol Pemerintah Kota Depok yang mempunyai fungsi pokok, yaitu : mengamankan kebijakan pemerintah Kota Depok; memberikan pelayanan dan menyebarluaskan pesan atau informasi mengenai kebijakan hingga program-program kerja kepada masyarakat; menjadi komunikator dan sekaligus sebagai mediator yang proaktif dalam menjembatani kepentingan instansi pemerintah di satu pihak dan menampung aspirasi serta memperhatikan keinginan-keinginan publiknya di lain pihak; dan juga berperan serta dalam menciptakan iklim yang kondusif dan dinamis demi mengamankan stabilitas dan keamanan politik pembangunan, baik jangka pendek maupun jangka panjang.
13
Melihat fungsi dan tugas dari Humas dan Protokol Kota Depok di atas, seharusnya dalam pelaksanaan program Depok Kota Layak Anak yang adalah program langsung dari Pemerintah Kota Depok menjadi tanggung jawab dari Bagian Humas dan Protokol Kota Depok. Namun pada kenyataannya, program Depok Kota Layak Anak dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Depok, khususnya oleh Sub Bidang Perlindungan Anak. Hal ini dilakukan oleh Pemerintah Kota Depok dengan mempertimbangkan bahwa program Depok Kota Layak Anak, yang merupakan program lintas sektoral dan jangka panjang ini, akan lebih efektif dan tepat sasaran bila dilaksanakan oleh Sub Bidang Perlindungan Anak Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Depok, karena program ini lebih mempunyai keterkaitan yang erat dengan program-program yang sedang dijalankan oleh Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana sehingga dalam pelaksanaannya diharapkan agar program ini dapat dijalankan secara berkesinambungan. Selain itu yang juga menjadi alasan adalah adanya kesamaan tujuan dari program Depok Kota Layak Anak, yaitu meningkatkan kualitas hidup anak dengan menciptakan lingkungan kota yang layak bagi tumbuh dan kembang anak, dengan salah satu visi dan misi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Depok, yaitu meningkatkan kualitas hidup keluarga dalam hal ini anak. Dalam menjalankan program Depok Kota Layak Anak, Sub Badan Perlindungan Anak Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Depok melakukan komunikasi kepada masyarakat dengan melakukan
14
kegiatan-kegiatan sosialisasi. Kegiatan-kegiatan sosialisasi ini direncanakan dengan melakukan beberapa langkah-langkah perumusan strategi komunikasi. Strategi pada hakikatnya adalah perencanaan (planning) dan manajemen (management) untuk mencapai suatu tujuan.11 Tetapi untuk mencapai suatu tujuan tersebut strategi tidak hanya berfungsi sebagai peta jalan semata melainkan harus menunjukan bagaimana taktik operasionalnya. Jika strategi komunikasi ini dilakukan dengan efektif dan tepat sasaran maka tujuannya pun akan dapat tercapai. Hal ini sejalan dengan peran dan fungsi public relations itu sendiri, yakni dapat merumuskan langkah-langkah dalam melakukan suatu strategi komunikasi.
1.2
Perumusan Masalah Berdasarkan penjelasan di atas, maka rumusan masalahnya adalah “
Bagaimana strategi komunikasi Sub Bidang Perlindungan Anak Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Depok melalui program Depok Kota Layak Anak?”
1.3
Tujuan Penelitian Tujuan penulis melakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi
komunikasi Sub Bidang Perlindungan Anak Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Depok Pemerintah Kota Depok melalui Sosialisasi Program Depok Kota Layak Anak bagi masyarakat Depok. 11
Onong Uchjana Effendy, Ilmu, Teori dan Filsafat Komunikasi, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, Edisi ke-3, 2007, hal. 300
15
1.4
Manfaat Penelitian
1.4.1 Manfaat Teoritis Diharapkan dapat memberi manfaat dalam mengembangkan dan memperluas pemikiran di bidang ilmu komunikasi, dan ilmu Public Relations. 1.4.2 Manfaat Praktis Dalam penelitian yang telah penulis lakukan, penulis memberikan manfaat untuk pihak Pemerintah Kota Depok khususnya Sub Bidang Perlindungan Anak Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Depok, guna menentukan bagaimana strategi komunikasi yang efektif dan efisien dalam sosialisasi program Depok Kota Layak Anak.
