BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Anak merupakan bagian yang sangat penting dalam kelangsungan kehidupan suatu bangsa. Anak-anak merupakan bagian dari masyarakat yang masih memiliki ketergantungan terhadap orang lain, mempunyai kebutuhankebutuhan khusus, dan membutuhkan perawatan dan perlindungan agar mereka dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi dalam kehidupan. Di dalam implementasinya, anak merupakan sumber daya manusia bagi pembangunan suatu bangsa, penentu masa depan dan penerus generasi. Perhatian terhadap anak sudah lama ada sejalan dengan peradaban manusia itu sendiri, yang dari hari ke hari semakin berkembang. Anak adalah putra kehidupan, masa depan bangsa dan negara. Oleh karena itu anak memerlukan pembinaan, bimbingan khusus agar dapat berkembang fisik, mental dan spritualnya secara maksimal. 1 Namun demikian disadari bahwa kondisi anak masih banyak yang memprihatinkan. Hal ini dapat dilihat bahwa belum semua anak mempunyai akta kelahiran, belum semua anak diasuh oleh orang tua kandungnya, keluarga maupun orang tua asuh atau wali dengan baik, masih belum semua anak mendapatkan pendidikan yang memadai, masih belum semua anak mempunyai kesehatan optimal, masih belum semua anak dalam pengungsian, daerah konflik, korban bencana alam, anak-anak korban eksploitasi, kelompok minoritas dan anak-anak 1
Darwan Prinst, Hukum Anak Indonesia, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1997), hal 4.
1 Universitas Sumatera Utara
2
yang berhadapan dengan hukum seharusnya mendapatkan perlindungan khusus. Kondisi ini lebih diperparah lagi dengan adanya berbagai krisis ekonomi di Indonesia dan di negara-negara lain dan juga terjadinya berbagai bencana alam di berbagai negara, yang mengakibatkan banyaknya permasalahan-permasalahan yang terkait dengan kependudukan termasuk permasalahan-permasalahan di dalam perlindungan hak-hak anak korban bencana. Sebagai salah satu unsur yang harus ada di dalam negara hukum dan demokrasi, perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia termasuk di dalamnya perlindungan terhadap hak-hak anak yang diharapkan sebagai penentu masa depan bangsa dan sebagai generasi penerus harus mendapatkan pengaturan yang jelas. Hal ini perlu dilakukan, mengingat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa dianugerahi hak asasi untuk menjamin keberadaan harkat dan martabat kemuliaan dirinya sehingga HAM merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng. Oleh karena itu HAM harus dilindungi, dihormati, dipertahankan dan tidak boleh diabaikan, dikurangi atau dirampas oleh siapapun. Sejarah umat manusia penuh dengan peristiwa bencana.Dalam berbagai kitab suci banyak kisah-kisah mengenai bencana sebagai peringatan bagi umat manusia misalnya Banjir Nabi Nuh dan kaum Luth semuanya disertai dengan peristiwa bencana yang memusnahkan satu generasi. 2Peristiwa bencana senantiasa disertai dengan cerita tragis penderitaan manusia yang tidak habishabisnya.Menyisakan kerusakan alam dan materi yang tidak ternilai serta 2
Soehatman Ramli, Pedoman Praktis Manajemen Bencana (Disaster Management), (Jakarta: PT Dian Rakyat, 2010), hal 1.
Universitas Sumatera Utara
3
hancurnya peradaban manusia. 3Pada beberapa tahun terakhir ini sering sekali terjadi bencana alam yang melanda di berbagai negara.Bencana itu telah menyebabkan begitu banyak korban jiwa, fisik serta harta benda.Banjir, gempa bumi dan badai memaksa puluhan ribu orang mengungsi di seluruh dunia.Dalam beberapa tahun terakhir tanggapan masyarakat internasional terhadap bencanabencana itu semakin cepat dan lebih canggih.Tetapi, sampai kini dan karena penyaluran bantuan untuk menyelamatkan jiwa dilakukan tergesa-gesa, hanya sedikit perhatian tertuju pada hak-hak korban yang mengungsi.Bagi korban yang selamat, maka ia akan sangat merasa terbebani dengan adanya cacat fisik yang ia derita, kerugian material, dan juga keadaan psikologis mereka. Hal ini tentu akan terasa sangat berat apabila tidak ada penanganan yang serius dari pihak-pihak yang terkait. Korban tentunya akan merasa sangat terpukul dengan keadaan yang mereka alami, dan yang paling mengkhawatirkan adalah yang berasal dari kalangan anak-anak. Anak-anak masih sangat rentan kondisi psikologisnya, parahnya persentase jumlah koban yang berasal dari anak-anak di seluruh dunia lumayan besar, baik dalam angka kematian ataupun dampak lainnya.Misalkan dalam bencana tsunami, 37 persen dari jumlah korban meninggal adalah berasal dari anak-anak (lebih dari 90.000), anak-anak yang masih hidup kehilangan saudara dan teman-temannya dan 7.722 anak ditinggal kedua orang tua mereka.Dan kasus bencana terbaru yang terjadi adalah bencana Topan Haiyan yang melanda Filipina pada 8 November 2013, dimana data UNICEF
3
Ibid., hal 2.
Universitas Sumatera Utara
4
menunjukkan sekitar 4 juta anak menjadi korban. 4 Semua bencana yang terjadi tentunya akan menyebabkan trauma yang mendalam bagi para korbannya. Baik orang dewasa, maupun anak-anak. Pada awalnya, gejala trauma dari bencana pada anak dianggap sama dengan yang dialami oleh orang dewasa, hingga ditemukan satu hasil penelitian baru yang dilakukan oleh Terr (1979) yang mengemukakan pandangan bahwa anak akan merespon trauma dengan cara yang berbeda dengan orang dewasa. Hal ini menjadikan anak-anak sebagai salah satu kelompok yang paling rentan terdampak bencana alam karena secara fisik dan mental masih dalam pertumbuhan dan masih tergantung dengan orang dewasa. Mengalami kejadian yang sangat traumatis dan mengerikan akibat bencana seperti gempa bumi dan letusan gunung merapi dapat mengakibatkan stress dan trauma mendalam bagi anak. Pengalaman trauma yang dialami anak tersebut kalau tidak diatasi segera akan berdampak buruk bagi perkembangan mental dan sosial anak sampai dewasa. Di samping itu, dalam situasi pasca bencana, kehidupan yang serba darurat sering membuat orangtua kehilangan kontrol atas pengasuhan dan bimbingan terhadap anak-anak mereka. Keadaan ini dapat mengancam perkembangan mental, moral dan sosial anak, sekaligus menempatkan anak dalam posisi rentan terhadap
kemungkinan
tindak
eksploitasi,
penculikan,
kekerasan
dan
perdagangan. Kondisi tersebut diperparah lagi dengan rusaknya fasilitas kesehatan dan sanitasi serta lingkungan yang tidak sehat di tempat penampungan yang dalam 4
UNICEF Indonesia, “Jumlah Anak Korban Topan Haiyan Mencapai 4 Juta, UNICEF mengirimkan Bantuan”, sebagaimana dimuat dalam http://www.unicef.org/indonesia/id/media_21751.html, diakses pada tanggal 25 Februari 2014.
Universitas Sumatera Utara
5
perkembangan selanjutnya berdampak buruk terhadap kesehatan anak yang dalam jangka panjang dapat mempengaruhi perkembangan fisik dan kesehatan anak. Dalam situasi darurat anak-anak membutuhkan perlindungan khusus. Anak-anak yang telah menjadi yatim piatu atau terpisah dari keluarganya sangat berisiko terhadap penyiksaan, kekerasan, pengabaikan dan eksploitasi;tanpa perlindungan orang tua, mereka lebih rawan terhadap pengadopsian ilegal, perkawinan di bawah umur, dan perdagangan orang. Bahkan ketika anak-anak tidak dipisahkan dari keluarga mereka, tempat tinggal yang tidak aman, pengungsian, kehilangan pekerjaan, kehancuran sumber mata pencaharian, serta kematian pencari nafkah utama, meningkatkan kerentanan mereka dalam rumah tangga. Kesulitan ekonomi khususnya memicu risiko tambahan bagi anak-anak, yang dapat muncul pada tahap keadaan darurat. Di keluarga, mereka mungkin menjadi korban kekerasan dan akses yang kurang kepada kebutuhan pokok seperti tempat berlindung, makanan, air dan perawatan kesehatan. Kelangkaan sumber daya juga menempatkan anak-anak berisiko terhadap putus sekolah;banyak anak yang dipaksa untuk mendapatkan penghasilan–sering dalam pekerjaan berisiko tinggi seperti pertambangan dan pertanian. Anak-anak perempuan secara khusus menjadi korban dari pornografi anak atau bentuk lain eksploitasi seksual. 5 Berdasarkan kondisi itulah, maka banyak sekali pemangku kepentingan (stakeholder) baik dari unsur pemerintah dan non-pemerintah seperti lembaga swadaya masyarakat (lokal maupun internasional), perusahaan, organisasi massa dan masyarakat selalu mengambil bagian dalam upaya penanggulangan bencana 5
Erica Harper, International Law and Standard Applicable in Natural Disaster Situation = Perlindungan Hak-Hak Warga Sipil dalam Situasi Bencana, (Jakarta: Grasindo, 2009), hal 203.
Universitas Sumatera Utara
6
khususnya untuk memenuhi kebutuhan anak-anak yang menjadi koban bencana. Perhatian dan bantuan dalam masa tanggap darurat bencana tersebut dari sisi jumlah dan jenis bantuan sangat banyak dan seringkali kalau tidak diorganisir dengan baik akan mengakibatkan tidak meratanya distribusi bantuan sehingga bantuan yang sifatnya temporer seperti makanan menjadi rusak dan tidak dapat dimanfaatkan. Bantuan tanggap darurat bencana alam tersebut dari sisi jenis bantuannya lebih banyak diprioritaskan pada bantuan logistik dan kalau sasarannya anak-anak program-program yang ditawarkan lebih banyak bersifat permainan-permainan yang bertujuan untuk mencegah sekaligus mengatasi trauma yang dihadapi anak akibat bencana alam. Bantuan dan maksud baik dari semua pemangku kepentingan tersebut akan menjadi lebih komprehensif dan efektif jika setiap program dan bantuan yang diberikan untuk anak berangkat dari sebuah landasan konsep yang kuat yang untuk selanjutnya dapat dipergunakan sebagai panduan dalam melakukan aksi-aksi nyata untuk membantu anak yang menjadi korban bencana. Bantuan logistik dan program permainan adalah salah satu upaya perlindungan anak dan upaya perlindungan anak dalam konteks bencana alam sangat luas sekali. Kondisi ini sangatlah perlu untuk diperhatikan tanpa kecuali. Hal semacam inilah yang melatar belakangi penulis untuk membahas dan menyusun sebuah skripsi yang berjudul: “Perlindungan Terhadap Anak-Anak Korban Bencana Ditinjau dari Konvensi Hak-Hak Anak dan Hukum Nasional.”
Universitas Sumatera Utara
7
B. Perumusan Masalah Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis mengemukakan permasalahan dalam penelitian ini adalah: 1. Bagaimana pengaturan terhadap hak-hak anak menurut hukum internasional dan hukum nasional? 2. Bagaimana
pengaturan
mengenai
bencana
dan
manajemen
penanggulangannya? 3. Bagaimana pengaturan mengenai perlindungan terhadap anak-anak korban bencana menurut Konvensi Hak-Hak Anak dan hukum nasional?
C. Tujuan dan Manfaat Penulisan 1. Tujuan Penulisan Adapun tujuan dalam meneliti permasalahan diatas adalah: a. Untuk mengetahui pengaturan mengenai hak-hak anak menurut hukum internasional dan hukum nasional. b. Untuk mengetahui pengaturan mengenai bencana dan manajemen penanggulangannya. c. Untuk mengetahui pengaturan mengenai perlindungan terhadap anakanak korban bencana menurut Konvensi Hak-Hak Anak dan hukum nasional. 2. Manfaat Penulisan Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat:
Universitas Sumatera Utara
8
a. Secara teoritis penulisan ini diharapkan berguna sebagai bahan untuk pengembangan wawasan dan kajian lebih lanjut bagi yang ingin mengetahui dan memperdalam tentang aspek Konvensi Hak-Hak Anak dan hukum nasional dalam perlindungan terhadap anak-anak korban bencana. b. Secara praktis hasil penelitian diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah dalam memberikan perlindungan yang lebih terjamin kepada anak-anak korban bencana, sesuai dengan aturan yang diatur dalam hukum nasional dan hukum internasional.
D. Keaslian Penulisan Penulisan skripsi ini yang berjudul: “PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK-ANAK KORBAN BENCANA DITINJAU DARI KONVENSI HAKHAK ANAK DAN HUKUM NASIONAL” merupakan tulisan yang masih baru yang berasal dari hasil pemikiran penulis sendiri tanpa adanya jiplakan dari hasil tulisan milik orang lain. Dan belum ada tulisan dalam bentuk skripsi yang membahas tentang hal ini. Demikian juga dengan pembahasan yang diuraikan berdasarkan pemeriksaan oleh Perpustakaan Universitas Cabang Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara/Pusat Dokumentasi dan Informasi Hukum Fakultas Hukum USU tertanggal 5 Desember 2013, karya tulis berjudul sama belum pernah ditulis sebelumnya. Hanya saja, tidak dapat dipungkiri ada beberapa penelitian yang menyinggung mengenai perlindungan anak, yaitu perlindungan anak dari tindakan eksploitasi menurut hukum internasional serta tinjauan hukum
Universitas Sumatera Utara
9
internasional terhadap hak asasi anak khususnya anak terlantar dan anak jalanan, tetapi
tidak
ada
mengenai
perlindungan
terhadap
anak-anak
korban
bencana.Dengan ini penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan keasliannya, baik secara ilmiah ataupun secara akademik.
E. Tinjauan Kepustakaan 1. Anak Pengertian tentang anak sangatlah luas. Dalam berbagai kesempatan pertemuan, formal maupun informal, mulai dari pertemuan-pertemuan resmi di hotel-hotel atau di kantor-kantor, balai-balai pertemuan, ataupun obrolah-obrolan santai di warung kopi atau di teras rumah, orang dewasa dapat dengan mudah mencurahkan pemahamannya tentang anak. Semua pemahaman ini baik dan hampir semuanya menaruhkan harapan terbaiknya pada anak-anak.Berikut ini adalah beberapa pemahaman tersebut. Pemahaman pertama, merupakan pemahaman yang paling sering diungkapkan, bersifat rohaniah.Anak dimaknai sebagai anugerah atau karunia Tuhan, titipan ilahi, amanah Tuhan yang harus dijaga, dilindungi, diperhatikan, dan dibesarkan dengan penuh kasih sayang. 6 Pemahaman kedua, adalah pemahaman tentang anak ketika berhadapan dengan orang tua sebagai penerus keturunan.Anak adalah penerus keluarga, melanjutkan garis keturunan dari orang tua.Hingga kapanpun dan dimanapun, status sebagai anak dari orang tua tidak bisa dihilangkan. Meskipun sudah 6
J E Gunarso Pasaribu, dimuat dalam Skripsi “Aspek Hukum Internasional dalam Perlindungan Hak-Hak Anak”, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, hal 8.
Universitas Sumatera Utara
10
menjadi nenek dan kakek, status sebagai anak dari ayah dan ibu, tidak akan bisa dilepaskan. 7 Pemahaman ketiga merupakan pemahaman yang paling sering luput dari perhatian. Yaitu anak sebagai manusia yang mempunyai hak yang sama dengan orang dewasa lainnya. Sebagai manusia, anak dilahirkan merdeka dan mempunyai hak asasi.Sama dengan manusia lainnya, anak dikarunia akal budi dan hati nurani. 8 Hasil Simposium Bahasa Indonesia dinyatakan, anak adalah: 9 1. Keturunan 2. Manusia yang kecil 3. Binatang yang masih kecil 4. Pohon kecil yang tumbuh pada umbi atau rumpun tumbuhan besar 5. Orang yang berasal dari, atau dilahirkan di suatu negeri atau daerah 6. Orang yang termasuk suatu golongan pekerjaan, keluarga 7. Bagian yang kecil pada sesuatu benda 8. Yang lebih kecil daripada yang lain Berdasarkan Pasal 1 Konvensi Hak-hak anak, “Untuk tujuan Konvensi ini, seorang anak berarti setiap manusia di bawah usia 18 tahun, kecuali apabila menurut hukum yang berlaku bagi anak tersebut ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal.”
7
Ibid. Ibid. 9 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia: Edisi Ketiga, (Jakarta: Penerbit Balai Pustaka, 2007), hal 41. 8
Universitas Sumatera Utara
11
Pengertian ini membatasi definisi anak berdasarkan tingkat umur.Ini adalah definisi yang paling umum dan diakui secara internasional. Pembatasan usia hingga 18 tahun tidak mengikat semua negara. Hal ini dapat dilihat perbedaan dalam hukum di beberapa negara penetapan batasan umur seorang anak tidak sama. Konvensi Hak-hak anak memberi ruang bagi tiap negara untuk membuat aturan khusus tentang pembatasan usia. Itulah sebabnya tiap-tiap negara mempunyai batasan usia yang berbeda. Seperti di Korea dan Jepang misalnya, batasan usia anak adalah 20 tahun. Di Inggris, Australia, Srilanka dan beberapa negara lain batasan usia anak ditetapkan 16 tahun. Kebanyakan negara mengikuti pembatasan usia anak 18 tahun seperti negara Amerika Serikat, Belanda, Malaysia, Filipina, Taiwan, Iran, Kamboja, dan lain-lain. 10 Pada umumnya komunitas hak anak internasional menerima bahwa usia 18 tahun merupakan usia yang sesuai untuk menentukan masa dewasa. 11 Di Indonesia, pembatasan usia anak diatur dalam UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Secara resmi, berdasarkan UU ini, “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.” 2. Bencana Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bencana mempunyai arti sesuatu yang menyebabkan atau menimbulkan kesusahan, kerugian atau penderitaan. Sedangkan bencana alam artinya adalah bencana yang disebabkan oleh alam. 10
Disadur dari buku Sri Widoyati Wiratmo Soekito dalam Marlina, Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice, (Bandung: Refika Aditama, 2009), hal 73-74. 11 Stephanie Delaney, Melindungi Anak-Anak dari Eksploitasi Seksual & Kekerasan Seksual dalam Situasi Bencana & Gawat Darurat, (Medan: ECPAT Internasional, 2006), hal 10.
Universitas Sumatera Utara
12
Menurut Pasal 1 Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Bencana merupakan pertemuan dari tiga unsur, yaitu ancaman bencana, kerentanan, dan kemampuan yang dipicu oleh suatu kejadian. Menurut United Nation Development Program (UNDP), bencana adalah suatu kejadian yang ekstrem dalam lingkungan alam atau manusia yang secara merugikan mempengaruhi kehidupan manusia, harta benda atau aktivitas sampai pada tingkat yang menimbulkan bencana. 12 Jika dilihat dari Buku Karakteristik Bencana yang dikeluarkan oleh BAKORNAS PB, maka yang termasuk dalam bencana alam yaitu banjir, tanah longsor, kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, angin badai, gelombang badai/ pasang, gempa bumi, tsunami, dan letusan gunung api. Jenis dan karakteristik bencana alam yang terjadi tentunya berbeda antar satu jenis bencana dengan bencana alam lainnya.Terkadang terdapat beberapa bencana alam yang terjadi dalam satu kejadian seperti misalanya angin badai/ angin topan/ puting beliung disertai dengan banjir, atau banjir disertai dengan tanah longsor dan lainnya. Menurut Asian Disaster Reduction Center (2003), bencana adalah suatu gangguan serius terhadap masyarakat yang menimbulkan kerugian secara meluas
12
Soehatman Ramli, Op. Cit., hal 10.
Universitas Sumatera Utara
13
dan dapat berdampak serius bagi masyarakat. Berbagai material maupun dampak dari bencana alam yang muncul kerap kali diluar kendali manusia. 13
F. Metode Penelitian 1. Jenis Penelitian Sebagaimana lazimnya penulisan dalam penyusunan dan penulisan karya tulis ilmiah yang harus berdasarkan fakta-fakta dan data-data obyektif (benar dan layak dipercaya), demikian halnya dalam menyusun dan menyelesaikan penulisan penelitian ini sebagai karya tulis ilmiah juga menggunakan
pengumpulan
data
secara
ilmiah
(metodologi),
guna
memperoleh data-data yang diperlukan dalam penyusunannya sesuai dengan yang telah direncanakan semula yaitu menjawab permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya. Secara umum, menurut Soerjono Soekanto dalam penelitian ilmu hukum dikenal dua jenis penelitian yaitu: 14 a. Penelitian Yuridis Normatif meliputi: i. Penelitian terhadap asas-asas hukum ii. Penelitian terhadap sistematika hukum iii. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum b. Penelitian Yuridis Sosiologis atau Empiris meliputi: i. Penelitian terhadap identifikasi hukum ii. Penelitian terhadap efektivitas hukum 13
“Mengenal Bencana”, sebagaimana dimuat dalam http://www.sobatbumi.com/solusi/view/425/Mengenal-Bencana, diakses pada 28 Februari 2014. 14 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI Press, 2005), hal 43.
Universitas Sumatera Utara
14
Metode penulisan yang dipergunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (yuridis normatif) yang dilakukan dan ditujukan pada norma-norma hukum yang berlaku.Dalam penelitian ini, metode yuridis normatif yang digunakan adalah norma-norma hukum internasional dan hukum nasional yang tertuang dalam bentuk Konvensi dan Peraturan PerundangUndangan. 2. Sumber Data Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Adapun data sekunder yang dimaksud adalah sebagai berikut : a. Bahan hukum primer, yaitu semua dokumen peraturan yang mengikat dan ditetapkan oleh pihak-pihak yang berwenang yang relevan dengan masalah penelitian berupa konvensi internasional yaitu Konvensi Hak-Hak Anak, serta perundang-undangan nasional yaitu Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2004-2009. b. Bahan hukum sekunder, yaitu semua dokumen yang merupakan tulisantulisan atau karya-karya para ahli hukum dalam buku-buku teks, jurnal, makalah, surat kabar, majalah, internet dan lain-lain yang berkaitan dengan masalah penelitian. c. Bahan hukum tersier, yaitu semua dokumen yang berisi konsep-konsep dan keterangan-keterangan yang mendukung bahan hukum primer dan bahan
Universitas Sumatera Utara
15
hukum sekunder seperti kamus hukum, kamus bahasa, ensiklopedia, dan lain-lain. 3. Teknik Pengumpulan Data Teknik
pengumpulan
data
dilakukan
dengan
cara
penelitian
kepustakaan (Library Research), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau yang disebut dengan data sekunder. Adapun data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini antara lain berasal dari bukubuku koleksi pribadi maupun pinjaman dari perpustakaan, makalah, jurnal serta artikel baik yang diambil dari media cetak maupun media elektronik, termasuk peraturan perundang-undangan. Tahap-tahap pengumpulan data melalui studi pustaka adalah sebagai berikut: a. Melakukan inventarisasi hukum positif dan bahan-bahan hukum lainnya yang relevan dengan objek penelitian. b. Melakukan penelusuran kepustakaan melalui artikel-artikel media cetak maupun elektronik, dan peraturan perundang-undangan. c. Mengelompokkan data-data yang relevan dengan permasalahan. d. Menganalisa data-data yang relevan tersebut untuk menyelesaikan masalah yang menjadi objek penelitian. 4. Analisis Data Data sekunder yang telah disusun secara sistematis kemudian dianalisa dengan menggunakan metode deduktif dan induktif.Metode deduktif dilakukan dengan membaca, menafsirkan dan membandingkan, sedangkan metode
Universitas Sumatera Utara
16
induktif dilakukan dengan menerjemahkan berbagai sumber yang berhubungan dengan topik penelitian ini, sehingga diperoleh kesimpulan yang sesuai dengan tujuan penelitian yang telah dirumuskan.
G. Sistematika Penulisan Sistematika Penulisan ini terdiri dari 5 Bab, masing masing bab terdiri dari: BAB I
:
PENDAHULUAN Bab ini menguraikan tentang Latar Belakang, Perumusan Masalah,
Tujuan
dan
Manfaat
Penulisan,
Keaslian
Penulisan, Tinjauan Kepustakaan, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan. BAB II
:
ANAK DAN HAK-HAKNYA MENURUT HUKUM INTERNASIONAL DAN HUKUM NASIONAL Bab ini menguraikan tentang Konvensi Hak-Hak Anak Sebagai Acuan Internasional Dalam Perlindungan Hak Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Sebagai Acuan Perlindungan Anak di Indonesia, Pentingnya Perlindungan Terhadap Hak Anak, Instrumen Hukum Internasional Tentang Perlindungan Hak-Hak Anak.
BAB III
:
TINJAUAN UMUM TERHADAP BENCANA DAN MANAJEMEN PENANGGULANGANNYA Bab ini menguraikan tentang Pengertian dan Jenis-Jenis Bencana, Penyebab serta Dampak-Dampak Bencana,
Universitas Sumatera Utara
17
Manajemen Management),
Penanggulangan Aspek
Hukum
Bencana Internasional
(Disaster Dalam
Penanganan Bencana. BAB IV
:
PERLINDUNGAN ANAK-ANAK KORBAN BENCANA DITINJAU DARI KONVENSI HAK-HAK ANAK DAN HUKUM NASIONAL Bab ini menguraikan tentang Perlindungan Anak-Anak Korban Bencana Menurut Konvensi Hak-Hak Anak, Perlindungan
Anak-Anak
Korban
Bencana
Menurut
Hukum Nasional, Pihak-Pihak yang Bertanggungjawab Dalam Menjamin Perlindungan Terhadap Anak-Anak-Anak Korban Bencana, Perlindungan Terhadap Anak-Anak Korban Bencana Topan Haiyan di Filipina. BAB V
:
KESIMPULAN DAN SARAN Merupakan bab terakhir yang menguraikan tentang kesimpulan dan saran.
Universitas Sumatera Utara
