BAB I PENDAHULUAN 1. 1.
Latar Belakang. Perkembangan ekonomi islam telah menjadikan islam sebagai satu-satunya
solusi masa depan. Hal ini di tandai dengan semakin banyak dan ramainya kajian akademis serta bermunculannya lembaga perekonomian islam di Indonesia. Begitu pulak gerakan sosial untuk meningkatkan kecintaan masyarakat kepada zakat, infaq, shodaqoh dan wakaf yang menjadi bagian penting dalam keuangan publik islam. Salah satu sumber penerimaan Negara yang utama dalam islam adalah zakat. Namun dalam pengalokasiannya dana zakat hanya terbatas di gunakan untuk delapan golongan seperti yang ditentukan oleh firman Allah SWT dalam surat At-Taubah (9):60. Adapun pembiayaan pengeluaran Negara lainnya dapat dipenuhi dari sumber penerimaan Negara dari nonzakat. Sumber-sumber penerimaan dari non-zakat tersebut adalah kharaj, jizyah, fai,khums dan pajak. Zakat adalah komponen utama dalam sistem keuangan publik serta kebijkan fiskal utama dalam sistem ekonomi islam. Zakat merupakan keigatan wajib untuk semua umat islam serta salah satu elemen dalam sumber pendapatan nasional. Dan distibusinya ditujukan kedelapan golongan penerima zakat (mustahik), yaitu : fakir, miskin, fisabillah, ibnu sabil, amil, muaalaf, hamba sahaya, dan yantim piatu . Zakat memiliki implikasi dan andil yang menentukan pada kebangkitan peradaban islam dalam arti luas. Implikasi zakat dalam perekonomian yaitu, yaitu : zakat memenuhi kebutuhan masyarakat yang kekurangan. Kedua, zakat memperkecil
Universitas Sumatera Utara
jurang kesenjangan ekonomi. Ketiga, zakat dapat menekan jumlah permasalahan sosial, kriminalitas, gelandangan,, pengemis dan lain-lain. Keempat, zakat dapat menjaga kemampuan beli masyarakat agar dapat memelihara sector usaha. Dengan kata lain zakat menjaga konsumsi mayarakat pada tingkat yang minimal, sehingga perekonomian dapat terus berjalan. Dengan begitu zakat dapat memberikan pengaruh lahirnya ekonomi islam sebagai alternatif bagi ekonomi kapitalistik yang pada saat ini menguasai perekonomian global. Kebangkitan paling penting dalam islaam sebernarnya adalah kebangkitan ekonomi berintikan zakat dan ini sesuai dengan kebutuhan perekonomian Indonesia saat ini. Peranan zakat tidak hanya terbatas pada pengentasan kemiskinan. Akan tetapi untuk mengatasi permasalahan-permasalahan kemasyarakatan lainnya. Target utama dari
aplikasi
zakat
adalah
mengentaskan
kemiskinan
secara
keseluruhan.
Mengentaskan kemiskinan dengan mengentaskan penyebabnya (Qardhawi, 2005). Peranan zakat sangat signifikan dalam kehidupan manusia. Zakat merupakan suatu penggerak yang memberikan tunjangan kepada para pedagang atau profesi lain yang membutuhkan modal, yang tidak bisa didapatkan dari jalan lain (wulansari, 2014 : 3). Selain itu tindakan-tindakan untuk mereduksi kesenjangan pendapatan dan kekayaan akan lebih berhasil jika diperkuat dengan pengaktifan sistem ekonomi islam tentang zakat (Chapra, 2005). Islam memerintahkan setiap muslim yang mempunyai kelebihan tertentu untuk membayar zakat kepada fakir miskin. Zakat harus menjadi pelengkap
pendapatan
yang
cukup
dari
usahanya
sendiri.
Tuntutan
ini
diimplementasikan dalam suatu sistem sosial ekonomi, sehingga dapat menyumbang
Universitas Sumatera Utara
pada ekspansi peluang kesempatan kerja sendiri dan mereduksi kesenjangan. Pembayaran pajak dari semua kekayaan diharapkan dapat membantu mengerahkan para pembayar zakat untuk memperoleh pendapatan dari kekayaan mereka demi membayar zakat tanpa mengurangi nilai kekayaan tersebut. Hal ini, akan membantu ketersediaan dana untuk tujuan-tujuan investasi, dengan demikian penumpukan harta akan cenderung berkurang, yang mengarah kepada peningkatan investasi dan lapangan kerja. Beik (2009 : 2) menyebutkan bahwa dalam beberapa tahun belakangan ini, di dunia Barat muncul sebuah konsep yang mendorong berkembangnya sharing economy atau gift economy, dimana perekonomian harus dilandasi oleh semangat saling berbagi dan memberi. Konsep ini merupakan modal penting dalam memacu peningkatan perekonomian dan mampu membuat perekonomian suatu negara lebih efisien. Maka sewajarnya jika umat Islam di Indonesia turut membantu perbaikan ekonomi dengan memaksimalkan zakat, infaq dan sedekah. Jumlah penduduk Indonesia yang besar, dengan komposisi 87% muslim dan asumsi 20% adalah muzaki atau pemberi zakat, membuat nilai potensi zakat berdasarkan penelitian Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) dengan Institut Pertanian Bogor pada tahun 2013 sekitar Rp 217 triliun. Zakat tersebut terdiri dari zakat maal, zakat perusahaan, zakat atau tabungan deposito perbankan syariah. Jumlah tersebut cukup signifikan untuk mengatasi kemiskinan. Namun kenyataannya, realisasi penyaluran zakat melalui Baznas dan lembaga amil zakat lainnya terungkap bahwa pada 2013 baru Rp 2,7 triliun atau hanya sebesar 1% dari potensi zakat yang
Universitas Sumatera Utara
ada. Data belum mencakup penyaluran zakat secara pribadi langsung ke mustahik atau penerima zakat (Hidayatullah : 2013). Sementara di Sumatera Utara, menurut Pimpinan Badan Amil Zakat Daerah Sumatera Utara mencatat telah mengumpulkan dana yang berasal dari zakat, infaq dan sedekah (ZIS) sekitar Rp 1,4 miliar hingga pertengahan Agustus 2011 yang akan disalurkan untuk membantu kaum fakir miskin dan pihak-pihak yang membutuhkan bantuan. Dengan rincian sebanyak Rp 600 juta berasal dari zakat dan Rp 800 juta dari infaq serta sedekah. Namun sedang diupayakan pengumpulan ZIS lebih banyak agar dapat membantu kaum fakir miskin dan pihak-pihak yang membutuhkan bantuan. Pada tahun 2010, dana ZIS yang terkumpul oleh Bazda Sumatera Utara mencapai Rp 1,7 milyar dengan rincian Rp 1,2 milyar dari zakat dan sekitar Rp 450 juta dari infaq dan sedekah (waspadaonline, 16 Agustus 2011). Di masa kini, pengelolaan zakat tidak lagi di kelola oleh Bait al-mal. Zakat dikelola oleh badan dan lembaga amil zakat, baik pemerintah maupun swasta. Pengalokasian, pendayagunaan, dan pendistribusian dana zakat akan lebih optimal jika dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat atau LAZ sebagai organisasi yang terpercaya, sebab mereka tidak hanya menyerahkan zakat begitu saja tetapi ikut mendampingi, memberikan pengarahan serta pelatihan agar dana zakat yang disalurkan benar-benar dapat dijadikan sebagai modal usaha sehingga penerima zakat tersebut dapat memperoleh pendapatan yang layak dan mandiri pada masa-masa selanjutnya (Sartika, 2008 : 77).
Universitas Sumatera Utara
Di Indonesia terjadi perkembangan mengenai pengelolaan zakat. Pemerintah juga sudah mengeluarkan Undang-Undang zakat terbaru nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Bahwa Undang-Undang ini secara khusus memberikan gambaran tentang tujuan dari pengelolaan zakat untuk kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan (pasal 3 ayat 2). Undang-undang No. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat dan Undang-undang No. 17 tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga Undang-undang No. 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Dasar hukum ini diperkuat lagi dengan Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 581 tahun 1999 tentang pelaksanaan Undang-undang No 38 tahun 1999 dan Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat dan Urusan Haji Nomor D/tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat. Undang-undang tersebut menyiratkan tentang pentingnya peningkatan kinerja BAZ dan LAZ sehingga menjadi amil zakat yang profesional, amanah, terpercaya dan memiliki program kerja yang jelas dan terencana sehingga mampu mengelola zakat dengan baik. Salah satu lembaga yang secara mendalam berfungsi sebagai pengurangan kemiskinan dan membantu dalam pembangunan ekonomi Indonesia adalah PKPU (Pos Keadilan Peduli Umat). PKPU dapat menjadi partner pemerintah dalam mencapai MDG‟s (Millenium Development Goals) tahun 2015. Karena programprogram yang digagas dan yang dijalankan oleh PKPU mewakili delapan tujuan utama dari program MDG‟s tersebut. Sejarah PKPU dimulai pada pertengahan tahun 1997 negara-negara ASEAN terpuruk oleh krisis ekonomi regional yang disebabkan oleh depresiasi mata uang
Universitas Sumatera Utara
Rupiah terhadap dollar Amerika. Indonesia merupakan Negara terparah diantara semua Negara ASEAN di asia. Krisis tersebut sudah merambah ke berbagai bidang, seperti politik, moral, pendidikan, sains-teknologi, budaya, dan religi. Pendekatan multidispliner untuk menangani krisis masih sangat kurang. Mungkin karena egois sektoral yang kuat. Menyikapi krisis yang berkembang sejumlah anak bangsa dengan ketetapan hati yang kuat mereka bergandeng tangan dan bergerak menyumbangkan tenaga dan fikirannya melakukan aksi sosial di beberapa penjuru tanah air.Menindak lanjuti aksi tersebut, mereka mengagas entitas kepedulian public yang bias bergerak secara sistematis. Maka PKPU berdiri ada tanggal 10 Desember 1999 dengan berbadan hukum Yayasan. Kemudian pada pada tangal 8 Oktober 2001 PKPU mendedikasikan diri dibidang sosial. Pada saat sekarang berdasarkan SK Menteri Agama No 441, PKPU telah ditetapkan sekaligus dikukuhkan sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS). Pada tahun 2010 menjadi Organisasi Sosial Nasional berdasarkan SK Menteri Sosial RI, pada tahun 2008 PKPU ikut serta dalam NGO in Special consultative status with economic social council at United Nation. Namun ada banyak kendala-kendala yang dihadapi oleh PKPU diantara kendala tersebut adalah kurang baiknya aktivitas penghimpunan dan kurangnya keterbukaan serta sosilaisasi tentang keberadaan PKPU sehingga PKPU kurang dikenal oleh masuarakat dibandingkan dengan lembaga amil zakat (LAZ). Kemudian masalah kedua yang dihadapi adalah bentuk bantuan yang seringkali tidak sesuai dengan apa yang disalurkan oleh muzzaki dengan apa yang dibutuhkan dengan
Universitas Sumatera Utara
mustahiq. Maka dari itu para mustahiq lebih memerlukan bantuan dalam berbentuk uang dibandingkan dengan barang, hal ini dikarenakan uang lebih bersifat fleksibel dapat digunakan kapan saja pada saat dibutuhkan. Dari banyaknya uraian diatas maka penulis tertarik untuk menulis tentang PKPU dengan judul “Analisis Respon Masyarakat Terhadap PKPU di Kota Medan”. 1. 2.
Perumusan Masalah Dari uraian diatas mengenainalisis respon masyarakat terhadap eksistensi
PKPU di Kota Medan dapat dirumuskan masalah sebagai berikut : 1. Bagaimana respon masyarakat terhadap PKPU di Kota Medan? 2. Bagaimana eksistensi PKPU di Kota Medan dalam menyalurkan bantuan sosial? 1. 3.
Tujuan Penelitian Dalam penelitian ini yang menjadi tujuan penelitian adalah : 1. Menganalisis respon masyarakat terhadap PKPU medan 2. Menganalisis eksistensi PKPU di Kota Medan dalam menyalurkan bantuan sosial.
1. 4.
Manfaat penelitian Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat
untuk menggambarkan
respon masyarakat terhadap PKPU dan eksistensi PKPU dalam menyalurkan bantuan sosial baik dalam konteks teori maupun praktik. Secara teori diharapkan bermanfaat sebagai :
Universitas Sumatera Utara
a.
Kajian
ekonomi syariah sebagai lembaga keadilan
penyaluran
bantuan dalam bentuk zakat, sedekah, infaq, dan sebagainya, b.
Peran PKPU terhadap mustahik maupun muzakki sebagai lembaga penyalur,
c.
Sebagai bahan referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya,
d.
Menambah dan pembanding hasil-hasil penelitian yang sudah menyangkut topik yang sama.
Selanjutnya secara praktik diharapkan bermanfaat sebagai : a. Pengambilan keputusan untuk lebih mengetahui PKPU dalam mewujudkan bantuan sosial yang lebih adil sesuai dengan ekonomi syariah.
Universitas Sumatera Utara
