BAB I. PENDAHULUAN Sebelum kita mempelajari mengenai Hukum, ada baiknya kalau kita melihat terlebih dahulu aturan atau norma-norma yang ada disekitar kita/masyarakat. Sebagai subyek hukum dimasyarakat tentunya kita dihadapkan dengan beberapa aturan-aturan yang ada yang mengatur kehidupan kita dalam pergaulan di masyarakat. Masyarakat kita telah mengenal adanya norma yang merupakan aturan perilaku dalam suatu kelompok tertentu, dimana setiap anggota masyarakat mengetahui hak dan kewajiban di dalam lingkungannya, sehingga memungkinkan seseorang bisa menentukan terlebih dahulu bagaimana tindakan seseorang itu untuk dinilai orang lain, oleh karena itu norma adalah suatu kriteria bagi orang lain untuk menerima atau menolak perilaku seseorang. Beberapa norma yang ada dalam masyarakat yaitu, 1. Norma Agama, Merupakan peraturan yang diterima sebagai perintah, larangandan anjuran yang diperoleh dari Tuham YME, bersifat umum dan universal dan apabila dilanggar akan mendapat sanski hukum yang diberikan oleh Tuhan YME 2. Norma Kesusilaan, Merupakan aturan hidup yang berasal dari hati sanubari manusia itu sendiri, bersifat umum dan universal, apabila dilanggar setiap manusia tersebut akan menyesalkan dirinya sendiri. 3. Norma Kesopananan, Merupakan aturan hidup yang timbul dari pergaulan manusia , berupa suatu tatanan pergaulan masyarakat, apabila dilanggar oleh setiap anggota masyarakat akan dicela/diasingkan oleh masyarakat setempat.1 Tujuan dari norma-norma ini adalah untuk menjaga hubungan antara satu orang dengan yang lain agar berjalan dengan baik, untuk dapat mewujudkan hal ini maka ketiga norma tadi perlu dijabarkan dalam bentuk aturan kaidah yang dapat dan bertujuan untuk menjaga ketertiban masyarakat yaitu dalam norma hukum. 4. Norma Hukum, Merupakan aturan yang bersifat mengikat setiap orang, yang pelaksanaannya dapat dipertahankan dengan segala paksaan oleh alat-alat Negara untuk melindungi kepentingan manusia dalam pergaulan masyarakat. A. PENGERTIAN HUKUM Pengertian tentang hukum kalau dilihat tidak ada keseragaman para sarjana dalam memberikan definisinya, satu dan lainnya berbeda hal ini dikarenakan pengertian tentang hukum dipandang dari sudut yang berbeda, namun demikian kita dapat menarik benang 1
Advendi Simangunsong, Elsi Kartika Sari, Hukum Dalam Ekonomi, Jakarta, PT Gramedia Widiasrana Indonesia. halaman 2. Advendi Simangunsong, Elsi Kartika Sari, Hukum Dalam Ekonomi, Jakarta, PT Gramedia Widiasrana Indonesia. halaman 21.
merah dari beberapa definisi yang ada, beberapa pengertian hukum dari para sarjana yang ada yakni, - VAN KAN Hukum merupakan aturan yang bersifat mengikat memaksa untuk melindungi kepentingan manusia di dalam masyarakat. - UTRECHT Hukum merupakan himpunan peraturan (baik berupa perintah maupun larangan) yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan .Oleh karena itu pelanggaran petunjuk hidup tersebut dapat menimbulkan tindakan dari pihak pemerintah - WIRYONO KUSUMO Hukum merupakan keseluruhan peraturan baikyang tertulis maupun yang tidak tertulis yang mengatur tata tertib di dalam masyarakat dan terhadap pelanggarannya umumnya dikenakan sanski. Dari beberapa pendapat tersebut diatas maka dapat diambil simpulan mengenai pengertian hukum yaitu, • peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat, • peraturan itu bersifat mengikat dan memaksa, • peraturan itu diadakan oleh badan-badan resmi, • pelanggaran terhadap peraturan tersebut dikenakan sanski yang tegas. - Tujuan Hukum ; • mencapai keadilan, • kepastian Hukum . B. SUMBER HUKUM 1. Perundang-undangan, Produk hukum yang tertulis yang diciptakan oleh pihak yang berwenang untuk mengatur kehidupan manusia. 2. Perjanjian, Kesepakatan yang dibuat oleh pihak-pihak tertentu dan dapat dijadikan dasar hukum bagi yang membuatnya. 3. Traktat, Perjanjian antar Negara . dapat dibuat oleh dua Negara atau lebih. 4. Jurisprudensi, Putusan-putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap dan diikuti oleh hakim sesudahnya. 5. Kebiasaan, Merupakan nilai-nilai hukum/kaidah-kaidah hukum yang hidup dalam masyarakat, 6. Doktrin, Pendapat para sarjana yang merupakan sumber tidak langsung yang berguna di dalam perumusan perundang-undangan atau penafsiran sumber hukum tertentu oleh hakim lainnya.
C. SISTIMATIKA HUKUM 1. Bentuk Hukum a. Hukum tertulis, yang memiliki bentuk fisik dan tertulis. Termasuk hukum tertulis, yaitu UUD 1945 Undang-Undang merupakan hak legislative DPR, Presiden hanya membahas dan mengesahkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, yang dibuat untuk mengisi kekosongan peraturan Peraturan Pemerintah sebagai pelaksana dari Undang-Undang Keputusan Presiden Peraturan Menteri, sebagai peraturan pelaksana Peraturan Daerah, yang disusun dan disahkan oleh Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kota/Kabupaten b. Hukum tidak tertulis, hukum yang tidak memiliki bentuk fisik tetapi diterapkan dalam masyarakat . Hukum yang tidak tertulis seperti, hukum adapt, norma-norma yang ada dalam masyarakat ( norma susila, norma agama, kebiasaan-kebiasaan yang ada dalam masyarakat ) 2. Peggolongan Hukum a. Hukum Publik, Mencakup peraturan-peraturan hukum yang mengatur kekuasaan dan kewenangna Negara, serta mengatur hubungan hukum antara anggota masyarakat dan Negara.Yang termasuk dalam hukum publik adalah Hukum Tata Negara Hukum Pajak Hukum Pidana Hukum Administrasi Negara b. Hukum Privat, Hukum privat mencakup peraturan-peraturan hukum yang mengatur tentang hubungan antara individu dalam memenuhi keperluan hidupnya, yang termasuk dalam hukum privat yaitu, Hukum Perdata Hukum Dagang D. PENGERTIAN EKONOMI Menurut M.Manulang ilmu Ekonomi adalah suatu ilmu yang mempelajari masyarakat dalam usahanya untuk mencapai kemakmuran (kemakmuran adalah suatu keadaan dimana manusia dapat memenuhi kebutuhannya baik barang-barang maupun jasa).
E. PENGERTIAN HUKUM EKONOMI Hukum Ekonomi menurut Sunaryati Hartono merupakan penjabaran hukum ekonomi pembangunan dan hukum ekonomi sosial sehingga hukum ekonomi tersebut mempunyai dua aspek, yaitu: 1. aspek pengaturan usaha-usaha pembangunan ekonomi dalam arti peningkatan kehidupan ekonomi secara keseluruhan, dan 2 aspek pengaturan usaha-usaha pembagian hasil pembangunan ekonomi secara merata diantara seluruh lapisan masyarakat, sehingga setiap warga negara Indonesia dapat menikmati setiap pembangunan ekonomi sesuai dengan sumbangannya kepada usaha pembangunan ekonomi tersebut F. HUKUM BISNIS Kegiatan Ekonomi pada saat ini mengalami perkembangan sangat pesat, hal ini disebabkan berbagai hal yang mempengaruhi antara lain meningkatnya pasar Internasional sebagai pasar bebas, lajunya investasi pada negara-negara berkembang.Pengaruh ini sangat dirasakan dalam kegiatan ekonomi di negara berkembang, sehingga dibutuhkan perangkat hukum yang dapat mengaturnya sesuai dengan kebutuhan kegiatan ekonomi yang semakin meningkat itu. Penyebutan hukum yang mengatur semua kegiatan ekonomi ini kita kenal ada berbagai macam, yaitu dengan penyebutan Hukum Dagang, Hukum Ekonomi, Hukum Bisnis. Pada perkembangan terakhir ini istilah hukum bisnislah yang sering dipakai.karena pelaku usaha di Indonesia pada saat ini sering memakai istilah bisnis Kata “Bisnis” berasal dari bahasa Inggris (business) yang berarti urusan, usaha atau melakukan kegiatan yang bermanfaat yang mendatangkan keuntungan dan berguna. Hukum Bisnis (Business Law ), merupakan keseluruhan dari peraturan-peraturan hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, yang mengatur hak dan kewajiban yang timbul dari perjanjian-perjanjian maupun perikatan-perikatan yang terjadi dalam praktik bisnis.Fungsi dari hukum bisnis salah satunya adalah sebagai sumber informasi yang berguna bagi pelaku usaha maupun paraktisi G. SUBYEK HUKUM Menurut hukum, setiap manusia ( persoon) yang berarti pembawa hak yaitu segala sesuatu yang mempunyai hak dan kewajiban dan ini disebut sebagai subyek hukum.Jadi yang dimaksud dengan subyek hukum adalah, 1. setiap mahluk yang berwenang untuk memiliki, memperoleh dan menggunakan hak dan kewajbannya dalam lalu lintas hukum. 2. subyek Hukum terdiri dari, manusia ( Natuurlijke Person ) badan Hukum ( Recht Person ) 1. MANUSIA ( Natuurlijke persoon ) Berlakunya seseorang sebagai pembawa hak (subyek hukum ) dimulai saat ia dilahirkan sampai pada saat ia meninggal dunia baru berakhir.Sebagai Negara Hukum, Indonesia mengakui setiap orang sebagai subyek hukum oleh Undang-Undang.
Namun tidak semua manusia selalu cakap untuk melakukan perbuatan hukum ( handelings bekwaam ) dalam hukum dapat dibedakan dari segi perbuatan-perbuatan hukum yaitu, a. Cakap Hukum Cakap melakukan hukum adalah orang dewasa menurut hukum dan berakal sehat b. Tidak Cakap Hukum Berdasarkan Pasal 1330 KUH Perdata tidak cakap hukum adalah, - Orang-orang yang belum dewasa - Orang yang dibawah pengampuan (curatele ) 2. BADAN HUKUM (Rechts Persoon) Badan Hukum (rechts persoon) merupakan sekumpulan orang yang mengadakan kerja sama yang merupakan satu kesatuan dan memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh hukum.,yaitu, a. memiliki kekayaan yang terpisah dari kekayaan anggota-anggotanya, b. mempunyai tujuan tertentu c. hak dan kewajiban badan hukum terpisah dari hak dan kewajiban para anggotanya Syarat pendirinnya, a. didirikan dengan akta notaris, didaftarkan di kantor Panitera Pengadilan Negeri setempat, b. dimintakan pengesahan Anggaran Dasar kepada Menteri kehakiman dan HAM, sedangkan khusus untuk badan hukum Dana Pensiun, pengesahan Anggaran Dasar dilakukan oleh Menteri Keuangan, d. diumumkan dalam Berita Negara. Macam-macam Badan Hukum 1. Badan Hukum Public ( Publiec Rechts Persoon ) Merupakan badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum publik atau yang menyangkut kepentingan publik atau orang banyak atau negara umumnya. Badan hukum ini merupakan badan-badan negara yang dibentuk oleh yang berkuasa berdasarkan perundang-undangan yang dijalankan secara fungsional oleh eksekutif atau pemerintah atau badan pengurus yang diberikan tugas untuk itu, seperti : Negara Republik Indonesia dasarnya adalah Konstitusi yang tertulis dalam bentuk Undang Undang Dasar, kekuasaannya diberikan kepada Presiden dan pembantu-pembantunya (para menteri), Pemerintah Daerah Tingkat I, II, Bank Indonesia dan Perusahaanperusahaan Negara. 2. Badan Hukum Privat (Privat Rechts Persoon) Merupakan badan hukum yang didirikan berdasarkan Hukum sipil atau Perdata yang menyangkut kepentingan pribadi orang didalam badan hukum itu. Badan hukum itu merupakan badan swasta yang didirikan orang untuk tujuan tertentu yaitu mencari
keuntungan, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan dan lain-lainnya sesuai menurut hukum yang berlaku secara sah, contoh : PT, Koperasi, Yayasan, Badan Amal. H. OBYEK HUKUM Merupakan benda (zaak) yang berarti segala sesuatu yang berguna bagi subyek hukum (orang) atau segala sesuatu yang menjadi pokok permasalahan dan kepentingan bagi para subyek hukum . Macam obyek hukum yaitu, 1. benda yang bersifat kebendaan, yaitu suatu benda yang sifatnya dapat dilihat, diraba dan dirasakan dengan panca indra. Seperti benda berwujud, (bergerak dan tidak bergerak) dan benda tidak berwujud. 2. benda yang bersifat tidak kebendaan yaitu, suatu benda yang hanya dirasakan oleh panca indera dan tidak dapat dilihat tetapi dapat direalisasikan menjadi suatu kenyataan.seperti, merek perusahaan, paten, ciptaan dibidang musik. Hukum Benda, Adalah keseluruhan peraturan yang mengatur mengenai hubungan hukum antara seseorang dengan benda. Hak Kebendaan, - adalah suatu hak yang memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda, yang dapat dipertahankan terhadap setiap orang - adalah hak mutlak atas suatu benda dimana hak itu memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda dan dapat diperalihkan terhadap siapapun
