BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Permasalahan Pembangunan nasional adalah suatu pencerminan kehendak yang terus menerus dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata serta dalam rangka mengembangkan kehidupan masyarakat dan penyelenggaraan negara yang maju dan demokratis berdasarkan pada Pancasila dan UUD 1945 1. Hal ini sesuai dengan tujuan nasional sebagaimana termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Setiap pembangunan nasional mempunyai tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, salah satunya adalah perkembangan yang terjadi dalam dunia usaha di suatu negara sangat mempengaruhi tingkat pertumbuhan ekonomi di negara tersebut. Para pelaku usaha yang produktif akan memberikan dampak yang positif terhadap pondasi perekonomian yang dapat meningkatkan laju
1
C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, Pokok-pokok Hukum Pasar Modal. Jakarta:Pustaka Sinar Harapan, 2002, hlm 37.
1
2
pertumbuhan ekonomi nasional. Keterbatasan dana yang biasanya digunakan sebagai modal seringkali menjadi hambatan bagi para pengusaha untuk mengembangkan usahanya dan juga bagi pemerintah untuk melakukan pembangunan. Atas dasar itulah dibentuk pasar modal dan pasar uang yang dimaksudkan sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan dalam segi pembangunan. Fungsi strategis dan penting pasar modal dan pasar uang membuat pemerintah sangat berkepentingan atas perkembangan dan kemajuan pasar modal ditambah dengan perkembangan pasar modal yang cukup pesat di Indonesia, membawa pengaruh yang positif terhadap perekonomian Indonesia sehingga masyarakat semakin mempunyai peluang untuk melakukan investasi baik investasi yang berjangka pendek, menengah, maupun investasi yang berjangka panjang oleh karenanya pasar modal berpotensi untuk penghimpun dana secara massif, sehingga dapat dimanfaatkan untuk memperbesar volum kegiatan pembangunan. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) menyebutkan bahwa pembangunan nasional merupakan usaha peningkatan kualitas masyarakat Indonesia yang dilakukan secara berkelanjutan berlandaskan kemampuan nasional dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memperhatikan tatanan global 2. Salah satu sasaran dalam pembangunan nasional adalah pembangunan ekonomi dimana pemerintah menitikberatkan pembangunan nasional berdasarkan sistem ekonomi kerakyatan, usaha bersama, asas kekeluargaan serta 2
Undang-undang No.25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) Tahun 2004-2009, BAB I, Pasal 1 ayat (2).
3
berdasarkan demokrasi ekonomi yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 amandemen ke-4. Tujuan dan arah Pembangunan Nasional Indonesia tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2004-2009 yang menetapkan Visi Pembangunan Nasional Tahun 2004-2009 adalah : 3 1. Terwujudnya kehidupan masyarakat bangsa dan Negara yang aman, bersatu, rukun, dan damai. 2. Terwujudnya kehidupan bangsa, dan Negara yang menjunjung tinggi hukum, kesataraan, dan Hak Asasi Manusia, serta; 3. Terwujudnya perekonomian yang mampu menyediakan kesempatan kerja dan penghidupan yang layak serta memberikan fondasi yang kokoh bagi pembangunan yang berkelanjutan. Agenda pembangunan nasional dituangkan dalam rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Nasional (RPJMN). Di dalam RPJMN, salah satu hal yang menjadi prioritas dan arah kebijakan pembangunan adalah peningkatan investasi. Salah satu wadah penyalur investasi masyarakat adalah kegiatan pasar modal, seperti tercantum dalam Bab XXXIV RPJMN tentang kerangka Ekonomi Makro dan
3
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009, Bagian I Permasalahan dan Agenda Pembangunan Nasional 2004-2009.
4
Pembiayaan
Pembangunan,
huruf
d
(Kebutuhan
Investasi
dan
Sumber
Pembiayaan),yaitu; “Kebutuhan investasi tersebut dibiayai terutama dari tabungan dalam negeri, baik pemerintah maupun masyarakat. Dana-dana masyarakat tersebut selain langsung diinvestasikan sendiri juga disalurkan melalui perbankan, pasar modal, atau lembaga keuangan lainnya seperti asuransi dan dana pensiun”. Untuk mencapai tujuan hukum yang diharapkan, maka fungsi hukum dalam pembangunan dapat dijabarkan bahwa hukum merupakan sarana pembaharuan masyarakat didasarkan atas anggapan adanya keteraturan atau ketertiban dalam usaha pembangunan atau pembaharuan merupakan sesuatu yang dianggap perlu. Disamping itu hukum dalam arti kaidah atau peraturan hukum dapat berfungsi sebagai alat (pengatur) atau sarana pembangunan dalam arti penyalur arah kegiatan manusia ke arah yang dikehendaki oleh pembangunan atau pembaharuan. Kedua fungsi tersebut diharapkan dapat dilakukan disamping fungsi hukum untuk menjamin adanya kepastian dan ketertiban. 4 Hukum itu sendiri secara jelasnya adalah keseluruhan asas dan kaidah yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat yang meliputi pula lembaga dan proses yang mewujudkan berlakunya kaidah tersebut dalam kenyataan.
4
5
Mochtar Kusumaatmadja, Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan, Alumni, Bandung, 2002, hlm.88. 5 Mochtar Kusumaatmadja dan Arief Sidharta, Pengantar Ilmu Hukum, Alumni, Bandung, 2000, hlm.4.
5
Pasar modal sendiri memiliki peran besar bagi perekonomian suatu negara karena pasar modal menjalankan dua fungsi sekaligus, fungsi ekonomi dan fungsi keuangan. Pasar modal dikatakan memiliki fungsi ekonomi karena pasar menyediakan fasilitas yang mempertemukan dua kepentingan yaitu pihak yang memiliki kelebihan dana (issuer). Dengan adanya pasar modal maka pihak yang memiliki kelebihan dana dapat menginvestasikan dana tersebut dengan harapan memperoleh imbalan (return) sedangkan pihak issuer (dalam hal ini perusahaan) dapat memanfaatkan dana tersebut
untuk kepentingan investasi tanpa harus
menunggu tersedianya dana dari operasi perusahaan. Pasar modal dikatakan memiliki fungsi keuangan karena pasar modal memberikan kemungkinan dan kesempatan memperoleh imbalan (return) bagi pemilik dana. 6 Pasar modal juga dapat didefinisikan sebagai pasar yang memperjualbelikan berbagai instrument keunagan (sekuritas) jangka panjang, baik dalam bentuk utang maupun modal sendiri yang diterbitkan oleh perusahaan swasta. . 7 Pasar modal menurut Pasal 1 ayat (13) Undang-undang No 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal (UUPM) adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Pasar modal itu sebagai pasar yang memperdagangkan efek dalam bentuk keuangan jangka panjang 6
Tjiptono Darmadji dan Hendy M. Fakhruddin, 2001, Pasar Modal di Indonesia. Jakarta: Penerbit Salemba Empat,hlm. 2. 7 Irsan Nasarudin dan Indra Surya, 2004. Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia Jakarta: Kencana,hlm. 13.
6
baik dalam bentuk modal (equity) dan utang. Efek itu sendiri adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang. 8 Instrument pasar modal dapat dibedakan atas surat berharga yang bersifat utang (bonds atau obligasi) dan surat berharga yang bersifat pemilikan saham (saham atau equity). Obligasi adalah surat utang jangka panjang, sedangkan saham adalah bukti penyertaan modal dalam perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas. Proses penerbitan obligasi melalui pasar modal dapat dilakukan dengan cara melakukan penawaran umum. Dengan pernyataan pendaftaran yang dinyatakan efektif, perusahaan dapat melakukan penawaran obligasi kepada masyarakat dimana penawaran obligasi dilakukan oleh sindikasi penjamin dan agen penjual. Jika yang menerbitkan adalah perusahaan yang baru menerbitkan sekuritas tempatnya adalah pasar perdana,sedangkan jika telat tercatat di bursa efek maka obligasi ditawarkan dan diperdagangkan di pasar sekunder. Sesudah penawaran umum dilakukan, maka perusahaan berkewajiban untuk menyampaikan laporan keuangan secara berkala, laporan tahunan dan tengah tahunan, laporan mengenai kejadian penting yang berkaitan. Pihak-pihak selain penerbit, penjamin dan agen penjual,ada pihak lain yang berperan penting berkenaan dengan penerbitan obligasi, yaitu wali amanat. Wali
8
Pasal 1 ayat 5 Undang-undang No.8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal.
7
amanat berperan sebagai pihak yang mewakili kepentingan pemegang obligasi 9. Pasal 50 ayat (1) UUPM menyebutkan yang dapat melakukan kegiatan usaha sebagai wali amanat adalah bank umum dan pihak lain yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Pasal 51 ayat (1) UUPM melarang wali amanat mempunyai hubungan dengan afiliasi dengan Emiten, kecuali hubungan afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal pemerintah. Berdasarkan Pasal 51 ayat (2) UUPM wali amanat itu sendiri berwenang untuk mewakili kepentingan pemegang obligasi di dalam maupun di luar pengadilan. Wali amanat wajib membuat kontrak perwaliamanatan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Bapepam atau yang saat ini kita kenal dengan nama Otoritas Jasa Keuangan, yang isinya memuat saat jatuh tempo; jaminan; agen pembayaran; tugas dan fungsi wali amanat. Wali amanat berkewajiban memberikan ganti rugi kepada pemegang obligasi atas kerugian yang disebabkan kelalaiannya dalam melaksanakan tugasnya. Emiten setelah dinyatakan efektif pernyataan pendaftarannya mempunyai kewajiban untuk selalu menyampaikan informasi penting yang berbentuk laporan berkala dan laporan kejadian penting. Kelalaian menyampaikan laporan berkala dan kejadian penting merupakan pelanggaran (UUPM Pasal 86 ayat 1) dan mengakibatkan dijatuhkannya sanksi oleh Bapepam sesuai dengan Pasal 102 UUPM. Kewajiban emiten tidak berhenti hanya menyampaikan laporan,tetapi juga harus memenuhi syarat substansial, yaitu informasi yang disampaikan harus benar, lengkap 9
M. Irsan Nasarudin dan Indra Surya, Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia, Jakarta: Prenada Media, 2004, hlm 220.
8
dan akurat. Jika syarat-syarat demikian tidak terpenuhi maka emiten atau siapa saja pihak yang bertanggung jawab untuk menyampaikan informasi akan dikenakan sanksi karena melanggar Pasal 90 huruf c UUPM dan bisa dikategorikan sebagai tindakan penipuan. Berdasarkan
Peraturan
Nomor
X.K.4.,
emiten
berkewaiiban
untuk
menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum kepada Bapepam. Laporan tersebut dibuat secara berkala per tiga bulan disampaikan selambat-lambatnya tanggal 15 bulan berikutnya. Jika terjadi perubahan penggunaan dana,emiten harus menyampaikan hal itu kepada Bapepam dan mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atau wali amanat untuk obligasi. Sedangkan mengenai laporan keuangan berkala menurut Peraturan Nomor X.K.2 adalah laporan keuangan tahunan dan laporan keuangan tengan tahunan dan dilaporkan kepada Bapepam. Sekalipun sudah ada peraturan tentang kewajiban emiten dan peranan wali amanat di dalam mewakili kepentingan pemegang efek yang bersifat utang, tetap terjadi masalah di dalam peranan Wali Amanat dalam mewakili kepentingan pemegang obligasi. Contoh yang terkait di dalam peranan wali amanat adalah kasus Dana Pensiun Garuda Indonesia. Dana Pensiun Garuda Indonesia adalah sebuah badan hukum yang berfungsi sebagai pengelola dana untuk pembayaran pensiun karyawan Garuda Indonesia. Dana ini diperoleh dari iuran Pemberi Kerja, yaitu PT Garuda Indonesia dan iuran dari peserta, yaitu karyawan PT Garuda Indonesia, dimana iuran ini
9
dibayarkan setiap bulannya oleh PT Garuda Indonesia kepada Dana Pensiun Garuda Indonesia (“DPGA”). Iuran pensiun ini kemudian dikelola oleh Pengurus DPGA, dimana instrumen investasi Dana Pensiun diatur dengan Keputusan Menteri Keuangan (KMK), yaitu instrumen apa saja yang dapat dipakai oleh Dana Pensiun. Salah satu instrumen investasi yang diperbolehkan adalah obligasi, baik yang dikeluarkan oleh Negara maupun oleh perusahaan swasta / BUMN. Berdasarkan hal tersebut, DPGA pada tahun 1999 membeli obligasi PT Tjiwi Kima, yang pada waktu itu mendapat rating “A” dari perusahaan pemeringkat PT PEFINDO. Pembelian obligasi ini dilakukan di pasar sekunder, artinya dibeli di pasar modal melalui perusahaan sekuritas, karena obligasi ini diterbitkan pada tahun 1996. Pembayaran bunga obligasi setiap 6 bulan, berjalan lancar sampai dengan munculnya berita tentang kesulitan Grup Sinar Mas untuk membayar hutangnya sebesar US $ 12 milyar. Dengan adanya permasalahan tersebut, seluruh anak perusahan Sinar Mas Grup dianggap tidak mampu membayar hutangnya, termasuk pinjaman berupa obligasi yang diterbitkan di Indonesia. Dengan kejadian ini, maka DPGA tidak memperoleh bunga yang seharusnya diterima dari Tjiwi Kimia, sehingga melalui Asosiasi Dana Pensiun Indonesia ( ADPI), DPGA bersama-sama dengan Dana Pensiun lain mengusahakan agar terhadap obligasi yang dikeluarkan di Indonesia dapat dikecualikan dari class action yang diajukan oleh sindikasi perbankan luar negeri.
10
Adapun hal yang menarik untuk diteliti adalah apabila emiten melakukan wanprestasi di dalam penerbitan obligasi maka harus dilihat sejauh mana wali amanat bertanggung jawab terhadap kerugian yang dialami pemegang obligasi. Berdasarkan Pasal 53 UUPM wali amanat wajib memberikan ganti kerugian kepada pemegang efek bersifat utang apabila wali amanat terbukti lalai dalam menjalankan kewajibannya
seperti
yang
terdapat
di
undang-undang
dan
perjanjian
perwaliamanatan. Atas dasar tersebut maka harus jelas apakah kerugian yang dialami oleh pemegang obligasi dikarenakan kesalahan emiten,wali amanat atau kedua pihak tersebut. Penelitian yang penulis lakukan mengenai pertanggungjawaban yuridis wali amanat di dalam penerbitan obligasi dalam hal emiten melakukan wanprestasi ini sepengetahuan penulis belum dibahas sebagai suatu objek penelitian sehingga penulis tertarik untuk membuat penelitian dengan judul : “Tanggungjawab Wali Amanat Terhadap Pemegang Obligasi Dalam Hal Emiten Melakukan Wanprestasi” B. Identifikasi Masalah Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas,maka terdapat 2 (dua) pokok permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini. Permasalahanpermasalahan dimaksud adalah :
11
1. Bagaimanakah tanggungjawab wali amanat terhadap pemegang obligasi berkenaan dengan kerugian yang disebabkan oleh emiten yang melakukan wanprestasi? 2. Bagaimanakah tanggungjawab wali amanat dalam penyelesaian sengketa antara pemegang obligasi dengan emiten yang melakukan wanprestasi? C. Keaslian Penelitan Berdasarkan pengetahuan dan hasil penelusuran yang penulis lakukan terhadap data kepustakaan pada Perpustakan Fakultas Hukum UGM dan Perpustakaan UGM, penulis belum menemukan permasalahan yang sama dengan penelitian ini. Beberapa karya tulis ilmiah yang ditemukan tidak menitik beratkan permasalahannya kepada pertanggungjawaban yuridis wali amanat dalam penerbitan obligasi dalam hal emiten melakukan wanprestasi. Setidaknya ada tiga penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian penulis, yang perlu dicantumkan, yakni : 1. Penelitian yang dilakukan oleh Berlianty Teng, dengan judul tesis : Peran dan Tanggungjawab Wali Amanat Sebagai Salah Satu Lembaga Penunjang Pasar Modal Dalam Penerbitan Obligasi. 2. Zulkifli, dengan judul tesis : Tanggungjawab Wali Amanat Dalam Hal Emiten Mengalami Event of Default.
12
3. Harwanto, dengan judul tesis : Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Wali Amanat Sesuai dengan Undang-Undang Pasar Modal No.8 Tahun 1995 dan Hambatan-Hambatannya Dalam Praktek Penerbitan Obligasi. Dari penelusuran yang penulis lakukan, dapat dikemukakan bahwa penelitian yang membahas tentang Tanggungjawab Wali Amanat jumlahnya sangat minim. Oleh karena itu, secara umum berdasarkan penelurusan kepustakaan yang penulis lakukan, dapat dikatakan bahwa penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian terdahulu. Walaupun demikian, studi-studi terdahulu jelas sangat bermanfaat bagi penelitian ini dan besar kemungkinan pada bagian tertentu penelitian ini juga merupakan kelanjutan dari penelitian-penelitian terdahulu. D. Tujuan Penelitian Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini terhadap masalah hukum yang dipilih adalah: 1. Untuk mengetahui pertanggungjawaban yuridis wali amanat di dalam prakteknya terhadap pemegang obligasi dalam hal emiten melakukan wanprestasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal. 2. Untuk mengetahui metode penyelesaian sengketa apa sajakah yang dapat ditempuh oleh pemegang obligasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal.
13
D. Manfaat Penelitian Manfaat yang diharapkan dapat diberikan dalam penelitian ini adalah: 1. Manfaat Teoritis Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum yang berkaitan dengan bidang hukum ekonomi, khususnya hukum pasar modal. 2. Manfaat Praktis Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi para praktisi dan pihak-pihak yang terkait untuk memahami lebih jauh kedudukan wali amanat di dalam kegiatan pasar modal.
