1
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Proses pembangunan di Indonesia telah dimulai jauh sebelum Indonesia memperoleh kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Pada masa penjajahan proses pembangunan tersebut telah mulai dilakukan meskipun pembangunan di Indonesia pada masa itu merupakan pembangunan yang sifatnya guna kepentingan penjajah di Indonesia bukan pembangunan guna kemajuan bangsa Indonesia itu sendiri. Dalam pembangunan sebuah negara, termasuk di Indonesia, keberadaan tenaga kerja merupakan sebuah kebutuhan yang mendasar. Dengan adanya tenaga kerja, roda perekonomian dalam sebuah negara dapat berjalan sesuai rencana yang telah dibuat sehingga dapat mencapai target yang telah ditetapkan untuk jangka waktu tertentu. Tanpa adanya tenaga kerja mustahil hal tersebut dapat terlaksana. Tenaga kerja merupakan ujung tombak dalam proses pembangunan sebuah negara. Pada hakikatnya, hubungan antara pemberi kerja dengan tenaga kerja merupakan sebuah hubungan hukum yang bersifat privat antara pemberi kerja dengan pekerja namun disini terjadi sosialisering proses dimana pemerintah turut campur dalam pengaturan mengenai hubungan kerja antara pemberi kerja dengan pekerja dikarenakan hal tersebut merupakan sebuah hubungan yang menyangkut kepentingan dari banyak orang sehingga pemerintah
2
merasa perlu untuk turut campur drenaalam usaha memberikan perlindungan hukum baik bagi pemberi kerja maupun bagi pekerja. Perubahan dari hukum privat menjadi hukum publik tersebut membawa konsekuensi bahwa hubungan antara pekerja dengan pemberi kerja bukan lagi sebagai sebuah hubungan antara individu yang bersifat privat antar para pihak tetapi juga melibatkan pihak lain yaitu negara.5 Guna memberikan perlindungan hukum baik bagi pemberi kerja maupun tenaga kerja, pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang disebut dengan tenaga kerja memiliki pegertian yakni setiap orang yang melakukan pekerjaan dimana hasil pekerjaan tersebut berupa barang atau jasa dimana hal tersebut dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dirinya sendiri maupun msyarakat. Masih dalam undang-undang yang sama juga diberikan pengertian dari pekerja/buruh yakni setiapka orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Dari kedua pengertian mengenai tenaga kerja dan pekerja tersebut, dapat dilihat bahwa pekerja merupakan bagian dari tenaga kerja dimana pekerja tersebut bisa bekerja untuk dirinya sendiri atau bekerja untuk orang lain/pemberi kerja. Tenaga kerja di Indonesia dapat digolongkan kedalam dua kelompok besar yakni tenga kerja formal dan tenaga kerja informal. Selain penggolongan tersebut, tenaga kerja formal masih bisa digolongkan lagi 5
Hari Supriyanto, 2004, Perubahan Hukum Privat ke Hukum Publik (Studi Hukum Perburuhan di Indonesia), Universitas Atmajaya Yogyakarta, Yogyakarta, hlm. 73
3
menjadi dua kelompok tenaga kerja, yakni tenaga kerja yang bekerja untuk sektor swasta yang biasa disebut dengan karyawan dan tenaga kerja yang bekerja untuk sektor pemerintah yang biasanya disebut sebagai pegawai. Tenaga kerja dalam sektor formal tersebut biasanya dituntut untuk memenuhi kriteria-kriteria tertentu dan memiliki tingkat pendidikan yang dipersyaratkan sebelumnya. Sementara itu, tenaga kerja di sektor informal biasanya merupakan tenaga kerja yang tidak memerlukan persyaratan pendidikan tertentu yang harus dipenuhi. Baik pihak swasta/pengusaha maupun pemerintah memerlukan tenaga kerja guna mencapai tujuan dari perusahaan maupun pemerintah yang pada akhirnya akan ikut mempengaruhi pembangunan bangsa Indonesia. Disini bukan hanya pengusaha maupun pemerintah saja yang membutuhkan tenaga kerja tapi juga pihak tenaga kerja membutuhkan pekerjaan yang diberikan/disediakan baik oleh perusahaan maupun oleh pemerintah sebagai pemberi kerja guna mendapatkan upah yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Jadi disini tampak adanya hubungan saling bergantung satu sama lain. Pada perkembangan selanjutnya, banyak hal berkenaan dengan ranah tenaga kerja ini yang menimbulkan permasalahan, misalnya dalam hal jumlah lapangan kerja yang terbatas yang tidak sebanding dengan jumlah tenaga kerja
yang
membutuhkan
pekerjaan.
Juga
permasalahan
mengenai
pemenuhan hak-hak dari pekerja yang seharusnya diberikan oleh pemberi kerja. Adanya kebutuhan akan pekerjaan yang mendesak membuat para
4
pekerja sering mengabaikan hak-hak dasar yang seharusnya mereka peroleh meskipun sebenarnya mengenai hak-hak tersebut telah diatur dalam peraturan perundang-undangan sebagai sebuah bentuk perlindungan hukum bagi para pekerja. Hal tersebut semakin diperparah dengan adanya sikap dari pemberi kerja yang memanfaatkan keadaan tersebut guna kepentingan dan keuntungannya sendiri dengan melakukan eksploitasi terhadap pekerja dengan tidak memberikan hak-hak dari pekerja itu sesuai yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan. Pemerintah sebagai sebuah organisasi yang memiliki tujuan tersendiri yang ingin dicapai juga membutuhkan tenaga kerja. Dari jajaran pemerintah pusat hingga pemerintah daerah memerlukan tenaga kerja yang sangat besar jumlahnya. Kebutuhan akan tenaga kerja oleh pemerintah tersebut dipenuhi dengan melakukan proses rekrutmen pegawai yang dilakukan dalam jangka waktu tertentu sesuai denga kebutuhan dalam periode tersebut. Pengangkatan pegawai di pemerintahan diatur dalam UndangUndang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang merupakan pengganti dari Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian. Yang dimaksud dengan Aparatur Sipil Negara menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (selanjutnya akan disebut sebagai UU ASN dalam penulisan ini) merupakan sebuah profesi bagi
5
pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Dari pengertian tersebut dapat dilihat bahwa ada dua jenis pegawai di pemerintahan menurut Undang-Undang ASN tersebut, yakni Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Menurut UU ASN Pasal 1 angka 3 yang disebut sebagai Pegawai Negeri Sipil (selanjutnya akan disebut sebgai PNS dalam penulisan ini) yaitu warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. Sedangkan yang dimaksud dengan Pegawai Pemerintah dengan Perjanian Kerja (selanjutnya akan disebut sebagai PPPK dalam penulisan ini) yaitu warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan. Penerimaan calon PPPK dilakukan oleh Instansi Pemerintah melalui penilaian secara objektif berdasarkan kompetensi, kualifikasi, kebutuhan Instansi Pemerintah, dan persyaratan lain yang dibutuhkan dalam jabatan tersebut berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu. Sedangkan mengenai pengangkatan PPPK ditetapkan melalui ketetapan Pejabat Pembina Kepegawaian. Pengangkatan PPPK merupakan sebuah prosedur yang memiliki karakteristik tersendiri dalam hubungan kerja yang timbul antara pekerja dan pemerintah
sebagai
pemberi
kerja.
Pengangkatan
dilakukan
untuk
6
menunjukkan seorang pekerja yang bekerja di lingkup instansi pemerintahan. Jadi pengangkatan disini lebih bersifat administratif. Dalam hal ini, pengangkatan tetap dilakukan meskipun sudah ada perjanjian kerja antara pekerja dan pemerintah. Dalam UU ASN disebutkan mengenai berbagai hak dari PPPK itu sendiri, misalnya mengenai penggajian dan tunjangan, pemberian kesempatan untuk pengembangan kompetensi, pemberian penghargaan dan perlindungan bagi PPPK. Selain itu UU ASN juga mengatur mengenai penegakan disiplin bagi PPPK dan mengenai pemutusan hubungan kerja antara instansi pemerintah dengan PPPK itu sendiri. Pengaturan mengenai Manajemen PPPK ini selanjutnya akan diatur melalui Peraturan Pemerintah. Pembentukan peraturan perundang-undangan pada hakikatnya merupakan sebuah bentuk usaha dari pemerintah guna memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat, termasuk didalamnya pemberi kerja dan pekerja. Menurut Sudikno Mertokusumo, yang disebut dengan perlindungan hukum yakni perlindungan yang diberikan oleh hukum terhadap hak dan kewajiban subyek-subyek hukum, sehingga kepentingan dari satu pihak tidak melanggar kepentingan dari pihak lain.6 Masalah perlindungan hukum merupakan sebuah hal yang krusial dalam kaitannya dengan hubungan kerja antara pemberi kerja dengan pekerjanya. Dalam hubungan tersebut timbul hak dan kewajiban dari para
6
Sudikno Mertokusumo, 2002, Mengenal Hukum (Suatu Pengantar), Liberty, Yogyakarta, hlm 110
7
pihak yang perlu dipenuhi sehingga tercipta hubungan yang harmonis antara pekerja dan pemberi kerja. Begitu juga halnya dengan pembentukan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara bertujuan guna memberikan perlindungan hukum bagi pegawai pemerintah, yakni PNS dan PPPK juga untuk
melaksanakan
manajemen
aparatur
sipil
negara
berdasarkan
kompetensi dan kualifikasi yang diperlukan sejalan dengan tata kelola pemerintahan yang baik. Hal yang menarik dari diterbitkannya Undang-Undang Aparatur Sipil Negara tersebut yakni apakah undang-undang tersebut telah cukup memberikan perlindungan hukum terutama bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Pengaturan mengenai perlindungan hukum bagi pekerja atas dasar perjanjian kerja juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan maka menarik juga untuk dibahas bagaimana perbandingan perlindungan hukum bagi PPPK dalam Undang-Undang Aparatur Sipil Negara dengan perlindungan pekerja atas dasar perjanjian kerja dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Berdasarkan hal tersebut diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian
dengan
judul
“PERLINDUNGAN
HUKUM
PEGAWAI
PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA DALAM UNDANGUNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA”
8
B. Rumusan Masalah 1. Apakah Undang-Undang Aparatur Sipil Negara telah memberikan perlindungan hukum bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja? 2. Bagaimana perbandingan perlindungan hukum bagi pekerja dalam Undang-Undang
Aparatur
Sipil
Negara
dengan
Undang-Undang
Ketenagakerjaan?
C. Tujuan Penelitian Melaui penelitian ini, Penulis memiliki tujuan untuk : 1. Tujuan Objektif Tujuan objektif dari penelitian ini adalah : a. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. b. Untuk mengetahui bagaimana perbandingan perlindungan hukum bagi pekerja dalam Undang-Undang Aparatur Sipil Negara dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan. 2. Tujuan Subyektif Penelitian ini dilakukan sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Master pada Program Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.
9
D. Manfaat Penelitian Penelitian ini dilakukan dengan harapan dapat memberikan manfaat bagi : 1. Ilmu Pengetahuan Penelitian ini diharapkan dapat melengkapi dan menjadi acuan bagi civitas akademika dalam mempelajari ilmu pengetahuan tentang ilmu hukum, khususnya hukum ketenagakerjaan. 2. Pembangunan Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam mengambil kebijakan di bidang ketenagakerjaan dan menjadi tambahan pengetahuan bagi masyarakat mengenai hukum ketenagakerjaan terutama yang berhubungan dengan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.
E. Keaslian Penelitian Berdasarkan penelusuran kepustakaan di perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, penelitian mengenai perlindungan hukum terhadap Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dalam UndangUndang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara belum pernah dilakukan.
