BAB I PENDAHULUAN. A. Latar Belakang. Pembangunan merupakan upaya manusia dalam mengolah dan memanfaatkan sumber

9

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Pembangunan merupakan upaya manusia dalam mengolah dan memanfaatkan sumber daya yang dipergunakan bagi pemenuhan kebutuhan dan peningkatan kesejahteraan hidup manusia itu sendiri. Dengan memiliki cipta, rasa, dan karsa, manusia telah mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam untuk meningkatkan kemakmuran baik untuk generasi sekarang maupun untuk generasi yang akan datang. Dalam arti bahwa pemanfaatan sumber daya alam bagi kebutuhan generasi sekarang juga mempertimbangkan dan memperhatikan generasi mendatang dalam memenuhi kebutuhannya.1 Hal tersebut sesuai dengan konsep pembangunan berkelanjutan. Tanah merupakan salah satu sumber daya alam yang penting untuk kelangsungan hidup umat manusia, hubungan manusia dengan tanah bukan hanya sekedar tempat hidup, tetapi lebih dari itu tanah memberikan sumber daya bagi kelangsungan hidup umat manusia. Bagi bangsa Indonesia tanah adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan kekayaan nasional, serta hubungan antara bangsa Indonesia dengan tanah bersifat abadi. Oleh karena itu harus dikelola secara cermat pada masa sekarang maupun untuk masa yang akan datang.

1 Penjelasan Umum, UU No. 2 tahun 2012 Tentang Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

Universitas Sumatera Utara

10

Tanah merupakan faktor penting bagi keberlangsungan kehidupan manusia. manusia hidup dan melakukan aktifitas kesehariannya di atas tanah serta memperoleh bahan pangan dengan memanfaatkan tanah. Bahkan bagi negara indonesia tanah merupakan salah satu modal utama bagi kelancaran pembangunan. Tanah mempunyai manfaat bagi pemilik atau pemakainnya, sumber daya tanah mempunyai harapan di masa depan untuk menghasilakn pendapatan dan kepuasan serta mempunyai nilai produksi dan jasa. Komponen penting kedua adalah kurangnya

supply,

maksudnya di satu pihak tanah berharga sangat tinggi karena permintaannya, tapi di lain pihak jumlah tanah tidak sesuai dengan penawarannya. Komponen ketiga adalah tanah mempunyai nilai ekonomi. Suatu barang (dalam hal ini tanah). Harus layak untuk dimiliki dan di transfer. Tanah merupakan harta kekayaan yang bernilai tinggi karena nilai jualnya yang akan selalu bertambah akibat kebutuhan tanah yang semakin tinggi sedangkan jumlah tanah tidak pernah bertambah. Disadari atau tidak, tanah sebagai benda yang bersifat permanen (tidak pernah bertambah) banyak menimbulkan masalah jika di hubungkan pertumbuhan penduduk yang terus meningkat dan masalah pembangunan. Untuk memenuhi pembangunan pemerintah telah berusaha melalui jalur yang sah yakni pengadaan tanah maupun pencabutan hak atas tanah. Pengadaan tanah adalah setiap kegiatan untuk mendapatkan tanah dengan cara memberikan ganti rugi kepada yang melepaskan atau yang menyerahkan tanah.2 Bangunan,tanaman dan benda-benda yang berkaitan dengan tanah. Pelaksanaan pengadaan tanah merupakan persoalaan yang kompleks karenta terdapat berbagai tahapan dan proses yang harus di lalui serta adanya kepentingan pihak-pihak yang saling bertentangan . 2 Undang-Undang No. 2 Tahun 2012


11

persoalaan perolehan tanah milik masyarakat untuk keperluan pembangunan guna kepentingan umum menjadi suatu persoalaan yang cukup rumit. Kebutuhan tanah baik untuk pemerintah maupun masyarakat yang terus bertambah tanpai di ikuti dengan pertambahan luas lahan menjadi masalah yang krusial. Masalah timbul karena adanya adanya berbagai bentrokan kepentingan. Di satu sisi pemerintah membutuhkan lahan untuk pembangunan fisik, di sisi lain masyarakat membutuhkan lahan

untuk pemungkinan

maupun sebagai sumber mata

pencharian. Untuk mengetahui arti penting pengadaan tanah. Pengadaan tanah berdasarkan Pasal 18 UUPA dan undang-undang No 2 Tahun 2012 adalah dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintah perlu menyelenggarakan pembangunan. Salah satu upaya pembangunan dalam kerangka pembangunan nasional yang diselenggarakan Pemerintah adalah pembangunan untuk Kepentingan Umum. Pembangunan untuk Kepentingan Umum tersebut memerlukan tanah yang pengadaannya dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip yang terkandung di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan hukum tanah nasional, antara lain prinsip kemanusiaan, keadilan, kemanfaatan, kepastian, keterbukaan, kesepakatan, keikutsertaan, kesejahteraan, keberlanjutan, dan keselarasan sesuai dengan nilai-nilai berbangsa dan bernegara. **Pengadaan tanah untuk pelaksanaan pembangunan demi kepentingan umum dilakukan melalui musyawarah dengan tujuan memperoleh kesepakatan mengenai pelaksanaan pembangunan di lokasi yang ditentukan. Beserta bentuk dan besar ganti kerugian. Proses musyawarah yang dilakukan oleh panitia pembebasan tanah dan pemegang hak ditujukan untuk memastikan bahwa pemegang hak memperoleh ganti kerugian yang layak terhadap tanahnya. Ganti kerugian itu dapat berupa uang , tanah pengganti(ruilslag),pemukiman kembali(relokasi) atau pembangunan fasilitas umum yang bermanfaat bagi masyarakat setempat. Di satu sisi proses pengadaan tanah bukan lah hal yang mudan dan sederhana. Untuk itu di perlukan tim


12

pengadaan tanah.3 Berdasarkan uraian di atas dan ketentuan-ketentuan yang ada, maka penulis berkeinginan mengkaji permasalahan tersebut dalam skripsi dengan judul “Tinjauan Yuridis Penerapan Hukum (Undang-Undang NO 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum) Di Kota Medan”.

B. Permasalahan Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas, maka yang menjadi permasalahan pokok dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut: 1. Apakah pelaksanaan pengadaan tanah di kota medan telah sesuai dengan ketentuan undang-undang?

2. Bagaimanakah penerapan hukum uu no 2 tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum? 3. Bagaimana prosedur pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum di Kota Medan?

C. Tujuan Penulisan Adapun tujuan penelitian dalam skripsi ini adalah untuk: 1. Untuk mengetahui apakah pelaksanaan pengadaan tanah itu sudah sesuai dengan 3

Muchsan, Ganti Rugi dalam Pengadaan Tanah, RajaGrafindo Persada, 2009, hal.72.


13

ketentuan undang-undang. 2. Untuk mempelajari penerapan hukum uu no 2 tahun 2012 tentang pengadaan tanah

untuk kepentingan umum. 3. Untuk mengetahui prosedur pengadaan tanah do kota Medan bagi pembangunan

untuk kepentingan umum yang sesuai dengan uu yang berlaku.

D. Manfaat Penulisan Sedangkan yang menjadi manfaat penelitian dalam hal ini adalah: 1. Secara teoritis untuk menambah literatur tentang perkembangan hukum agraria dalam kaitannya dengan pengadaan tanah bagi kegiatan pembangunan. 2. Secara praktis ini juga diharapkan kepada masyarakat dapat mengambil manfaatnya terutama dalam hal mengetahui dari pelaksanaan pengadaan tanah bagi kepentingan umum di Kota Medan.

E. Metodologi Penulisan Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari: 1. Sifat/materi penelitian Sifat/materi penelitian yang dipergunakan dalam menyelesaikan skripsi ini adalah bersifat deksriptif analisis mengarah pada penelitian yuridis normatif, yaitu suatu penelitian yang dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan yang tertulis atau bahan


14

hukum yang lain.4 2. Sumber data Sumber data penelitian ini diambil berdasarkan data primer, sekunder, dan tertier, melalui : Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, yakni : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, 2. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 3. Ketetapan MPR Nomor IX/MPR/2001 Tentang Pembaruan Agraria Dan Pengelolaan Sumber Daya Alam; 4. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata; 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria; 6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1961 Tentang Pencabutan Hak-Hak Tanah Dan Benda-Benda Yang Ada Di Atasnya; 7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia; 8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan;

4 Bambang Sunggono. Metodologi Penelitian Hukum. Raja Grafindo Persada. Jakarta, 2003. hal. 32


15

9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; 10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum; 11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Jalan; 12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Jalan Tol; 13. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 1993 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan;

14. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1973 Tentang Plekasanaan Pencabutan Hak-Hak Atas Tanah Dan Benda-Benda Yang Ada Di Atasnya; 15. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum; 16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum; 17. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum; 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1975 Tentang Ketentuan-Ketentuan Mengenai Tata Cara Pembebasan Tanah;


16

19. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Panduan Umum Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur.

a. Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti: hasil-hasil penelitian, karya dari kalangan hukum dan sebagainya. Bahan hukum sekunder itu diartikan sebagai bahan hukum yang tidak mengikat tetapi menjelaskan mengenai bahan hukum primer yang merupakan hasil olahan pendapat atau pikiran para pakar atau ahli yang mempelajari suatu bidang tertentu secara khusus yang akan memberikan petunjuk ke mana peneliti akan mengarah. Yang dimaksud dengan bahan sekunder disini oleh penulis adalah doktrin–doktrin yang ada di dalam buku, jurnal hukum dan internet. b. Bahan hukum tertier atau bahan hukum penunjang mencakup: 1) Bahan-bahan yang memberi petunjuk-petunjuk maupun penjelasan terhadap hukum primer dan sekunder. 2) Bahan-bahan primer, sekunder dan tertier (penunjang) di luar bidang hukum seperti kamus, ensiklopedia, majalah, koran, makalah, dan sebagainya yang berkaitan dengan permasalahan. Baik bahan hukum primer maupun sekunder dikumpulkan berdasarkan topik permasalahan yang telah dirumuskan melalui studi kepustakaan, baik studi literatur maupun aturan perundang-undangan. Bahan Hukum Primer dan Sekunder juga dikumpulkan dengan cara menelusuri pustaka dan peraturan perundang-undangan melalui media internet kemudian dihubungkan, dikomparasikan secara hirarki sesuai


17

hirarki peraturan perundang-undangan pada pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan kemudian disimpulkan sehingga penulis dapat menyajikan dalam bentuk penulisan yang lebih sistematis untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan sesuai dengan tujuan daripada penulisan skripsi ini. Kemudian pengolahan bahan hukum yang diperoleh dilakukan dengan cara deskriptifanalitis, yaitu menganalisis bahan hukum dengan cara menentukan isi atau makna konsep hukum secara hirarki pada peraturan perundang-undangan, asas-asas dalam peraturan perundang-undangan dan pendapat para sarjana yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi obyek kajian. 3. Alat pengumpul data Alat yang dipergunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah melalui studi dokumen dengan penelusuran kepustakaan.

F. Tinjauan Pustaka 1. Pengertian Tanah Tanah dalam kehidupan manusia mempunyai arti yang sangat penting, oleh karena sebagian besar kehidupan manusia adalah bergantung kepada tanah. Manusia dilahirkan hidup dan bertempat tinggal mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sampai kepada akhir hayatnya di mana ia di kuburkan tidak terlepas ikatannya dengan tanah.oleh sebab itu,tanah menyangkut segala aspek magis, religius, sosioekono.mis, psikologis, hankamnas. Manusia akan hidup bahagia, jika di dalam memanfaatkan


18

tanah dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku. Terutama di negara Indonesia yang merupakan negara Agraris, yang susunan kehidupan rakyatnya,termasuk perekono.miannya, terutama masi bercorak agraris, bumi air dan ruang angkasa, sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa, mempunyai fungsi yang amat penting untuk membangun masyarakat yang adil dan makmur. Di dalam undang-undang dasar 1945 (UUD 1945) dengan tegas di cantumkan pada pasal 33 ayat (3) tentang dasar pengaturan pertanahan ini, yang menyebutkan : “Bumi,air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”.5 Tanah sebagai sumber utama bagi kehidupan manusia yang telah dikaruniakan Tuhan kepada bangsa Indonesia harus dapat dikelola dan didayagunakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan dipergunakan secara seimbang antara hak dan kewajiban terhadap tanah tersebut.6 Jonh Salindeho menyebutkan antara lain tentang masyarakat dan hubungannya dengan tanah sebagai berikut : kita mengenal masyarakat dengan adanya manusia-manusia yang tidak mengasingkan diri dari kehidupan sekitarnya dan disitulah mereka terhubung dengan tanah dimana mereka membangun kehidupan sebagaimana layaknya.7 Defenisi lain tentang tanah diajukan oleh Schoeder. Menurut Schoeder tanah adalah suatu sistem tiga fase yang mengandung air,udara,bahan-bahan mineral dan organik,serta jasadjasad hidup, yang oleh karena adanya berbagai faktor alam dan lingkungan terhadap permukaan bumi dalam kurung waktu yang lama, dapat membentuk berbagai perubahan yang kemudian 5 Chadidjah Dalimunthe, Pengertian Tanah, Yayasan Pencerahan Mandailing, Universitas Sumatera Utara, Medan, 2005, hal 2. 6 Maria s.w. sumardjono, Tanah, Penerbit Kompas, Yogyakarta.2007, hal 23. 7 Jonh Salindeho, 1994:35.


19

tanah tersebut memiliki ciri-ciri morfologi yang khas. Kemudian sistem tersebut berperan menjadi tempat tumbuh dan berkembang berbagai macam tanaman.8 Tanah sebagai hak dasar setiap orang, keberadaannya dijamin dalam undang-undang dasar 1945. Penegasan lebih lanjut tentang hal itu antara lain diwujudkan dengan terbitnya undang-undang nomor 11 tahun 2005 tentang pengesahan Internasional Covenant on Economic,Social and Cultural Rights (Koven Internasional tentang hak-hak Ekonomi,Sosial dan Budaya). Sesuai

dengan

sifatnya

yang

multidimensi

dan

sarat

dengan

persoalan

keadilan,permasalahan tentang dan sekitar tanah seakan tidak pernah surut.9 Satu permasalahan belum terselesaikan, telah muncul permasalahan lain atau mungkun juga permasalahan yang sama muncul kembali di saat yang lain karena belum diperoleh cara yang tepat untuk mengatasinya. Sering dengan hal itu,gagasan atau pemikiran tentang permasalahan pertanahan juga terus berkembang sesuai dengan dinamika perkembangan masyarakat sebagai dampak perkembangan di bodang politik,ekonomi,dan sosial budaya. Berbagai permasalahan dan gagasan baru itu pada umumnya dibicarakan dalam forum ilmiah,semisal seminar,lokakarya, dan sebagainya.

2. Pengertian Pembebasan Hak Atas Tanah Dalam Peraturn Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1975 pasal 1 ayat (1) bahwa yang dimaksud dengan pembebasan tanah ialah melepaskan hubungan hukum yang semula terdapat di antara pemegang hak/penguasa atas tanahnya dengan cara memberikan ganti rugi sedang 8 Schoeder (1972). 9

Muchsan, Op.Cit, hal. 56.


20

dalam surat Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor Da/11/3/11/1972 dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan pembebasan tanah ialah pembelian, pelepasan hak, pemberian ganti rugi dan atau dengan hak apapun atas tanah beserta benda-benda yang ada diatasnya dengan maksud dipergunakan serta dimohon suatu haknya.10 Dalam S.K. Gubernur ini tidak dibedakan antara pembebasan tanah dan pelepasan hak. Apabila dari pihak penguasa/pemerintah maka pembelian tanah dari seseorang, adalah sebagai pembebasan tanah, dimana pihak pemerintah membebaskan tanah yang bersangkutan dari hak dan kekuasaan si pemegang haknya, sehingga tanah yang diinginkan benar-benar bebas dari kekuasaannya. Sedangkan dilihat dari sudut si pemegang hak, maka perbuatannya adalah berupa pelepasan hak atas tanah, yaitu si pemegang hak atas tanahnya, secara sukarela, melepaskan haknya, setelah ia mendapat ganti rugi yang layak atas tanah tersebut.11 Dalam Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 dan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 juncto Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006, Pelepasan Hak Atas Tanah atau Penyerahan Hak Atas Tanah adalah kegiatan melepaskan hubungan hukum antara pemegang hak atas tanah dengan tanah yang dikuasainya dengan memberikan ganti kerugian atas dasar musyawarah. Istilah pelepasan hak atas tanah lebih menunjuk keseimbangan dengan pemerintah karena orang yang akan dibebaskan haknya dengan sukarela melepaskan dan tidak ada penekanan, lain halnya dengan pembebasan hak atas tanah yang konotasinya orang yang haknya akan dibebaskan tidak seimbang. Baik pembebasan tanah maupun pelepasan hak hanya dapat dilakukan atas dasar persetujuan dari pihak pemegang hak baik mengenai tehnis pelaksanaannya maupun mengenai besar dan 10 11

Boedi Harsono “ Apek yuridis penyediaan tanah dalam rangka pembangunan (makala) 1990). Ibid hal 25-26.


21

bentuk ganti rugi yang diberikan terhadap tanahnya. Jadi perbuatan ini haruslah didasarkan kesukarelaan (voluntary) si pemegang hak. Apabila si pemegang hak tidak bersedia menyerahkan tanahnya, maka pihak Pemerintah melalui panitia khusus untuk itu, harus mengusahakan agar supaya tanah tersebut diserahkan secara sukarela. Andaikata juga hal yang demikian tidak terlaksana maka dapat digunakan lembaga pencabutan hak atas tanah bilamana tanah tersebut benar-benar diperlukan untuk kepentingan umum.12 Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1975 bilamana suatu instansi Pemerintah memerlukan tanah untuk suatu keperluan tertentu sedangkan di atas tanah tersebut masih dibebani dengan suatu hak tertentu harus mengajukan permohonan pembebasan hak atas tanah Kepada Gubernur Kepala Daerah

atau pejabat yang ditunjukannya, dengan

mengmukakan maksud dan tujuan penggunaan tanah. Dalam hal pihak swasta yang menginginkan pembebasan tanah maka ia harus memohon izin dari Gubernur Kepala Daerah untuk mempergunakan proses sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1975. Gubernur Kepala Daerah tingkat I dapat memberikan izin dimaksud setelah memperhatikan manfaat dan kegunaan proyek termaksud bagi kepentingan umum/rakyat banyak sesuai dengan rencana proyek yang harus mereka ajukan (Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1976).13 Permohonan pembebasan tanah dimaksud, diajukan dengan disertai keterangan-keterangan tentang: A. Status tanahnya (jenis/macam haknya, luas dan letaknya). B. Gambar situasi tanah. 12 13

Ibid hal 26. Maria s.w. sumardjono. Op. Cit, hal. 58.


22

C. Maksud dan tujuan pembebasan tanah dan penggunaan selanjutnya. D. Kesediaan untuk memberikan ganti rugi atau fasilitas-fasilitas lain kepada yang berhak atas tanah. Sebagaimana telah dikemukakan bahwa pembebasan tanah ini tidak hanya diperlukan untuk kepentingan Pemerintah semata-mata, akan tetapi juga dapat diperlakukan untuk kepentingan swasta. Menurut Pasal 11 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1975, pembebasan tanah untuk keperluan swasta pada asasnya harus dilakukan secara langsung antara pihak-pihak yang berkepentingan dengan ganti rugi dengan berpedoman kepada asas musyawarah. Hal ini kemudian diatur lebih lanjut di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1976 yang menentukan bahwa pembebasan tanah oleh pihak swasta untuk kepentingan pembangunan proyek-proyek yang bersifat menunjang kepentingan umum atau termasuk dalam bidang pembangunan sarana umum dan fasilitas sosial dapat dilaksanakan menurut acara pembebasan tanah untuk kepentingan Pemerintah sebagaimana diatur dalam Bab I, II DAN IV Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1975.14 Prosedur hukum pengadaan tanah untuk kepentingan umum dengan cara pembebasan tanah seperti diuraikan di atas telah diganti dengan Cara Pelepasan Hak Atas Tanah dengan Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993. Cara Pelepasan Hak/Penyerahan Hak atas dasar kesepakatan bersama yang dicapai melalui musyawarah juga digunakan jika pihak yang memerlukan tanah tidak memenuhi syarat sebagai subyek tanah yang bersangkutan. Misalnya, jika yang memerlukan tanah suatu instansi pemerintah, sedang tanah yang diperlukan berstatus 14

Ibid hal 38.


23

tanah hak, yaitu Hak Milik, Hak Bangunan atau Hak Pakai, maka pemegang hak atas tanah melepaskan tanah yang dikuasainya dengan memberikan ganti kerugian atas dasar musyawarah. Instansi Pemerintah yang memerlukan tanahnya akan memohon hak baru yang sesuai yaitu Hak Pakai yang tidak berjangka waktu sepanjang dipergunakan untuk keperluan instansi tersebut. Jika yang memerlukan badan hukum/perseroan terbatas sedang yang diperlukan berstatus tanah Hak Milik, maka cara yang ditempuh juga dengan pelepasan hak atas tanah namun apabila status tanah tersebut adalah Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai, maka cara yang ditempuh cukup dengan jual-beli, yang merupakan perbuatan hukum pemindahan hak. 3. Konsepsi Kepentingan Umum Konsep kepentingan umum harus dilaksanakan sejalan dengan terwujudnya Negara, dimana hukum merupakan sarana utama untuk mewujudkan kepentingan umum. Hukum tidak mempunyai pilihan lain kecuali disamping menjamin kepentingan umum juga melindungi kepentingan perorangan agar keadilan dapat terlaksana. Hal ini berarti bahwa hukum sendiri tidak dapat dipisahkan dari norma keadilan, karena hukum adalah pengejawantahan dari prinsip-prinsip keadilan.15 Reinach, sebagaimana pemikir lainnya Notonegoro, berpendapat bahwa kepentingan umum hendaknya seimbang dengan kepentingan Individu.16 Begitu pentingnya arti kepentingan umum dalam kehidupan bernegara yang dalam praktiknya berbenturan dengan kepentingan individu maka perlu didefinisikan dengan jelas. 15 Tholahah Hasan, Pertanahan Dalam Perspektif Agama Islam dan Budaya Muslim, STPN Yogyakarta, 1999, hal. 37. 16 Maria S.W. Soemardjono, Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi Dan Implementasi, Kompas, Jakarta, 2001, hal.11.


24

Satjipto Rahardjo berpendapat bahwa istilah kepentingan umum agar jelas dan memenuhi rasa keadilan masyarakat tidaklah cukup dipahami secara legalistic-formalistik, namun harus diintegrasikan menurut metode penemuan hukumnya. 17 John Salindeho memberikan pengertian kepentingan umum yaitu Termasuk kepentingan bangsa dan negara serta kepentingan bersama dari rakyat, dengan memperhatikan segi-segi sosial, politik, psikologis, dan Hankamnas atas dasar asas-asas Pembangunan Nasional dengan mengindahkan Ketahanan Nasional serta Wawasan Nusantara.18 I Wayan Suandra, Kepentingan umum pada dasarnya adalah segala kepentingan yang menyangkut kepentingan negara, kepentingan bangsa, kepentingan masyarakat luas dan kepentingan-kepentingan pembangunan yang sifatnya menurut pertimbangan Presiden perlu bagi kepentingan umum. 19 Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 menjelaskan kepentingan umum adalah kepentingan bangsa, Negara, dan masyarakat yang harus diwujudkan oleh pemerintah dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Karena suatu kegiatan dalam rangka pelaksanaan pembangunan mempunyai sifat kepentingan umum, apabila kepentingan tersebut menyangkut kepentingan bangsa dan negara, kepentingan masyarakat luas, kepentingan rakyat banyak/bersama, dan kepentingan pembangunan. Kepentingan bangsa dan negara, setidaknya memberikan penjelasan dari Undang 17 Ibid, hal. 32. 18 Jhon Salindeho, Op.Cit.hal. 1126. 19 I. Wayan Suandra, Masalah Hak Atas Tanah, Pembebasan Tanah dan Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, PT. Citra Adtya Bakti, Bandung, 1996, hal. 17.


25

Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), tercantum pada Penjelasan Umum butir ke-2 menyebutkan bahwa negara/pemerintah bukanlah subyek yang dapat mempunyai hak milik (eignaar), demikian pula tidak dapat sebagai subyek jual-beli dengan pihak lain untuk kepentingannya sendiri. 20 Dalam arti bahwa negara tidak dapat berkedudukan sebagaimana individu. Menurut Muhammad Yamin, bahwa negara sebagai organisasi kekuasaan dalam tingkatan-tingkatan tertinggi diberi kekuasaan sebagai badan penguasa untuk menguasai Bumi, Air dan Ruang Angkasa, dalam arti bukan memiliki. 21 Dengan demikian, negara hanya diberi hak untuk menguasai dan mengatur dalam rangka kepentingan kesejahteraan rakyat secara keseluruhan (kepentingan umum). Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kepentingan negara dalam paham ini cenderung seperti pada paham sosialis, yakni kepentingan negara bersifat umum. 22 atau Negara Indonesia cenderung menganut negara dengan paham sublimasi. Kepentingan masyarakat luas, dimana dalam menjabarkan kepentingan umum untuk masyarakat luas perlu mendapatkan pemahaman secara meluas dengan penjabaran yang rinci dalam peraturan operasional dilapangan agar kepentingan umum tidak salah sasaran. Dimana UUPA menegaskan tentang perlunya melindungi kepentingan masyarakat agraris, golongan ekonomi lemah dan pedesaan. Kepentingan rakyat banyak, dimana rakyat banyak merupakan perbandingan antara 20 Sunaryo, Tinjauan Yuridis-Kritis Terhadap Kepentingan Umum Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan, Makalah Disampaikan Dalam Seminar Kepentingan Umum Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan di Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, Tanggal 19 Maret 2004, hal. 7. 21 Muhammad Yamin, Jawaban Singkat Pertanyaan-Pertanyaan Dalam Komentar Atas UndangUndang Pokok Agraria, Edisi Revisi, Pustaka Bangsa Press, Medan, 2003, hal. 5 22

muchsan,op.cit.,hal 240.


26

rakyat penerima manfaat kegiatan untuk kepentingan umum yang direncanakan harus lebih banyak dibandingkan denganrakyat yang dibebaskan tanahnya untuk kepentingan umum. Oleh karenanya perlu dipertegas dan dijelaskan kepentingan rakyat banyak untuk pembakuan penafsiran arti rakyat banyak dalam pembebasan tanah untuk kepentingan umum. G. Sistematika Penulisan Sistematika penulisan ini dibagi dalam beberapa Bab, dimana dalam bab terdiri dari unit-unit bab demi bab. Adapun sistematika penulisan ini dibuat dalam bentuk uraian:

Bab

I.

Pendahuluan Dalam Bab ini memuat latar belakang penelitian,Perumusan Masalah, Tujuan Penulisan, Manfaat Penulisan,Keaslian penulisan, Tinjauan Kepustakaan, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan

Bab

II.

Gambaran umum tentang pengadaan tanah Dalam bab ini akan menguraikan tentang hak atas tanah menurut UUPA, memuat semua hal mengenai pengertian umum pengadan tanah serta defenisi dan bentukbentuk pengadaan tanah.

Bab III.

Perlindungan hukum dalam pengadaan tanah Dalam bab ini akan diuraikan membahas dan menguraikan defenisi kepentingan umum dalam pengadaan tanah, memuat hal mengenai landasan hukum pengadan tanah dan tata cara pelaksanaan pengadaan tanah dalam pembangunan


27

kepentingan umum. Bab

IV.

Pelaksanaan Pengadaan Tanah Dalam bagian ini akan menganalisis penerapan hukum pengadaan tanah dalam menjelaskan pokok-pokok pengadaan tanah, dan bagaimana proses musyawarah yang dilakukan untuk menetapkan ganti kerugian serta faktor-faktor penghambat berdasarkan studi kasus di flyover padang bulan medan.

Bab

V.

Kesimpulan dan Saran Bab ini memuat kesimpulan dan saran atas hal yang dibahas dan diuraikan dalam bab-bab sebelumnya sebagai hasil analisis penulisan dan permasalahan dalam skripsi ini.


BAB I PENDAHULUAN. A. Latar Belakang. Pembangunan merupakan upaya manusia dalam mengolah dan memanfaatkan sumber

Recommend Documents