BAB I PENDAHULUAN. A. Latar Belakang Masalah Pemilihan umum diakui secara global sebagai sebuah arena untuk membentuk

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah Pemilihan umum diakui secara global sebagai sebuah arena untuk membentuk demokrasi perwakilan serta menggelar pergantian pemerintahan secara berkala. Pemilihan umum merupakan instrumen penting bagi negara-negara yang menganut sistem demokrasi, bukan hanya pengertian pemilihan umum sebagai suatu proses perwujudan nyata dari kedaulatan rakyat tetapi juga sebagai instrumen perubahan sosial politik dan pergantian kepemimpinan yang berlangsung secara berkala. Pemilihan umum bagi bangsa Indonesia memiliki arti yang penting dalam penyelenggaraan Negara. Untuk mencapai pemilihan umum yang demokratis harus dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Pada tanggal 9 April 2014 diselenggarakan pemilihan umum, termasuk diantaranya

pemilihan

umum

legislatif

daerah

Kota

Medan.

Sebelum

dilaksanakannya pemilihan umum para calon legislatif diberi kesempatan untuk melaksanakan kampanye dalam memperoleh dukungan dan pengenalan diri kepada masyarakat. Kampanye adalah kegiatan komunikasi yang dilakukan secara terlembaga. Penyelenggara kampanye umumnya lembaga atau organisasi. Lembaga

Universitas Sumatera Utara

tersebut dapat berasal dari lingkungan pemerintahan, kalangan swasta atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). 1 Terlepas siapapun penyelenggaranya, kampanye selalu memiliki tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Tujuan tersebut sangat beragam dan berbeda antara satu organisasi dengan organisasi lainnya. Terdapat beberapa jenis kampanye, salah satunya adalah kampanye pemilu. Kampanye Pemilu merupakan kegiatan-kegiatan penyampaian visi, misi, dan program oleh peserta pemilu pada masa kampanye, untuk mendapatkan kekuasaan dan kepercayaan dari masyarakat agar dapat menduduki jabatan-jabatan politik. Melalui kegiatan kampanye, para calon legislatif dan partai politik berupaya mempengaruhi

masyarakat dalam pengambilan keputusan, misalnya dalam

pelaksanaan pemilihan umum legislatif, calon legislatif mempengaruhi masyarakat dengan janji-janji agar mereka terpilih sebagai anggota legislatif. Pesan yang disampaikan oleh calon legislatif berupa ajakan dan ide yang mempengaruhi pemilih bahwa mereka layak untuk dipilih. Biasanya tiap-tiap calon legislatif akan berupaya menjatuhkan kandidat lain melalui kampanye untuk menarik perhatian pemilih bahwa mereka lebih baik dibandingkan calon lainnya. Kegiatan-kegiatan penyampaian visi, misi, dan program oleh calon legislatif pada saat kampanye dapat dilakukan melalui media cetak dan elektronik secara berulang-ulang berbentuk tulisan, gambar, animasi,

1

Antar Venus. 2004. Manajemen Kampanye Panduan Teoritis dan Praktis dalam Mengefektifkan Kampanye Komunikasi. Bandung: Simbiosis Rekatama Media. hal. 9.


promosi, suara, alat peraga kampanye, debat dan bentuk lainnya yang berisi ajakan, himbauan dan memberikan dukungan kepada peserta pemilihan umum. Menjelang pemilihan umum legislatif 2014 Komisi Pemilihan Umum merupakan lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri yang bertugas melaksanakan pemilihan umum, membuat aturan baru yang membatasi partai politik, calon anggota legislatif, dan calon Dewan Perwakilan Daerah memasang alat peraga kampanye yang tertuang dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2013. Peraturan tersebut dibuat dengan tujuan, agar ada perimbangan antar peserta pemilu dalam melakukan kampanye, agar peserta pemilu secara langsung terjun ke masyarakat daerah pemilihan masing-masing, serta tidak merusak nilai estetika kota. Agar tata kota tidak kotor harus ada penataan melalui pembatasan alat peraga kampanye. Dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2013 disebutkan, bahwa pelaksana kampanye adalah pengurus partai politik, calon anggota legislatif, juru kampanye dan orang yang ditunjuk oleh peserta pemilu. Pelaksana kampanye bertanggung jawab atas keamanan, ketertiban, dan kelancaran kampanye. Alat peraga kampanye yang digunakan calon legislatif hanya berupa spanduk tidak diperbolehkan dalam bentuk lainnya, hanya satu unit pada satu zona wilayah kampanye yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum bersama dengan Pemerintah Daerah. Alat peraga juga tidak diperbolehkan ditempatkan pada tempat


ibadah, rumah sakit, ataupun tempat pelayanan kesehatan, gedung pemerintahan, lembaga pendidikan, jalan-jalan protokol, jalan bebas hambatan, sarana dan prasarana publik, taman dan pepohonan. Setelah penetapan peraturan tersebut, muncul permasalahan dari kalangan partai politik dan calon legislatif. Terjadi pro dan kontra, pihak yang setuju mengatakan bahwa peraturan tentang pembatasan alat peraga kampanye memang layak ditetapkan, karena jika alat peraga tidak dibatasi akan menguntungkan calon legislatif yang memiliki dana yang besar, karena akan memasang alat peraga dalam jumlah lebih besar dibandingkan dengan calon legislatif yang memiliki dana tebatas. Pembatasan alat peraga kampanye, akan membuat persaingan lebih sehat karena ada keseragaman pemasangan alat peraga kampanye. Dilain pihak, partai politik dan calon legislatif yang tidak setuju ditetapkannya peraturan dengan dibatasinya pemasangan alat peraga kampanye, mengatakan pembatasan alat peraga kampanye hanya menguntungkan calon legislatif yang sebelumnya sudah terpilih, kemudian mencalonkan lagi sebagai anggota legislatif periode berikutnya, karena sudah lebih dulu dikenal oleh masyarakat dibandingkan dengan calon legislatif yang baru dan belum dikenal masyarakat. Mereka juga mengatakan calon legislatif peserta pemilu tidak dapat dikenal masyarakat apabila alat peraga kampanye dibatasi. Kerugian lainnya apabila alat peraga dibatasi adalah sudah banyak calon legislatif dan partai politik mengeluarkan biaya untuk pembuatan


alat peraga kampanye. Dengan demikian, alat peraga yang sudah dibuat akan terbuang karena tidak dapat dipasang. Di Kota Medan zona pemasangan alat peraga kampanye telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum bersama Pemerintah Daerah pada tanggal 13 November 2013. Namun, sampai saat ini terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh partai politik dan calon legislatif peserta pemilu tahun 2014 di Kota Medan dalam pemasangan alat peraga kampanye. Sejak dikeluarkannya peraturan tersebut masih banyak calon legislatif menggunakan alat peraga kampanye berupa baliho yang seharusnya tidak boleh dilakukan. Begitu juga dalam pemasangan alat peraga kampanye, tidak dipasang sesuai dengan zona pemasangan alat peraga yang sudah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Medan. Adapun pemasangan alat peraga kampanye sesuai dengan zona yang sudah ditetapkan, calon legislatif banyak menggunakan baliho, dan menempelkan alat peraga kampanye di pepohonan dan sarana umum. Berdasarkan penjelasan diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut terhadap Implementasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2013 mengenai pembatasan pemasangan alat peraga kampanye, khususnya pada pemilihan legislatif Kota Medan di Kecamatan Medan Sunggal.

B. Perumusan Masalah Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Implementasi peraturan Komisi


Pemilihan Umum tentang pembatasan alat peraga kampanye kurang berjalan dengan baik dalam rangka mencapai tujuannya, karena masih banyak calon legislatif melanggar peraturan yang sudah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum. Maka dari perumusan masalah diatas dapat ditarik pertanyaan penelitian, yakni: “Mengapa masih banyak terdapat pelanggaran Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2013 di Kecamatan Medan Sunggal?”

C. Pembatasan Masalah Dalam melakukan penelitian, perlu membuat pembatasan masalah terhadap apa yang akan diteliti, dengan tujuan untuk memperjelas dan membatasi ruang lingkup penelitian dan hasil penelitian yang dihasilkan tidak menyimpang dari tujuan awal penulisan yang ingin dicapai. Penelitian ini hanya berfokus pada implementasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2013 tentang pembatasan alat peraga kampanye di kecamatan Medan Sunggal oleh calon legislatif Kota Medan daerah Pemilihan II. Di luar calon legislatif Kota Medan di Kecamatan Medan Sunggal tidak dibahas dalam penelitian ini.

D. Tujuan Penelitian Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah: 1. Untuk mengetahui pelanggaran yang menyebabkan tidak terlaksananya peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang pembatasan alat peraga kampanye di Kecamatan Medan Sunggal.


2. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab tidak terlaksananya peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang pembatasan alat peraga kampanye di Kecamatan Medan Sunggal.

E. Manfaat Penelitian Dalam penelitian ini, diharapkan mampu memberikan manfaat, baik bagi peneliti maupun bagi orang lain. Terutama untuk perkembangan ilmu pengetahuan. Adapun yang menjadi manfaat dalam penelitian ini adalah: 1. Penelitian ini diharapkan mampu menambah pengetahuan yang baru bagi peneliti serta manfaat dalam mengembangkan kemampuan berfikir peneliti untuk menulis suatu karya ilmiah. 2. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan kepada Komisi Pemilihan Umum dalam pembuatan peraturan yang berkaitan dengan kampanye Pemilu, agar apa yang sudah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum dapat berjalan dengan baik. Selain itu, sebagai masukan baru kepada Peserta Pemilu dalam melaksanakan peraturan yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum. 3. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi yang baik bagi masyarakat agar paham dan menyadari pentingnya peraturan Komisi Pemilihan Umum mengenai pedoman kampanye dalam pelaksanaan pemilihan umum.


F. Kerangka Teori Kerangka teori yang menjadi landasan berfikir dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: F.1. Kampanye Menurut Rogers dan Storey, “Kampanye adalah serangkaian tindakan komunikasi yang terencana dengan tujuan menciptakan efek tertentu pada sejumlah besar khalayak yang dilakukan secara berkelanjutan pada kurun waktu tertentu”. 2 Sedangkan Rajasundaram mengatakan, “Kampanye dapat diartikan sebagai pemanfaatan berbagai metode komunikasi yang berbeda secara terkoordinasi dalam periode waktu tertentu yang ditujukan untuk mengarahkan khalayak pada masalah tertentu berikut pemecahannya”. 3 Berdasarkan pengertian diatas, kampanye dibagi kedalam beberapa jenis. Membicarakan jenis-jenis kampanye pada prinsipnya adalah untuk membicarakan motivasi yang melatarbelakangi diselenggarakannya sebuah program kampanye. Motivasi tersebut pada gilirannya akan menentukan ke arah mana kampanye akan di gerakkan dan apa tujuan yang akan dicapai. Charles U. Larson membagi jenis kampanye kedalam tiga kategori, yaitu: 4

2

Antar Venus, Op.cit., hal.7. Ibid, hal.8. 4 Ibid, hal. 10-12. 3


1. Product-oriented campaigns atau kampanye yang berorientasi pada produk umumnya terjadi dilingkungan bisinis. Motivasi yang mendasarinya adalah memperoleh keuntungan finansial. 2. Candidate-oriented campaigns atau kampanye yang berorientasi pada kandidat umumnya dimotivasi oleh hasrat untuk meraih kekuasaan politik. Karena itu jenis kampanye ini dapat pula disebut sebagai political campaigns (kampanye politik) tujuannya antara lain adalah untuk memenangkan dukungan masyarakat terhadap kandidat-kandidat yang diajukan partai politik agar dapat menduduki jabatan-jabatan politik yang diperebutkan lewat proses pemilihan umum. Kampanye pemilu, kampanye penggalangan dana bagi partai politik, kampanye perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat merupakan contohcontoh kampanye jenis ini. 3. Ideologically or cause oriented campaigns adalah jenis kampanye yang berorientasi pada tujuan-tujuan yang bersifat khusus dan sering kali berdimensi perubahan sosial. Kampanye ini ditujukan untuk menangani masalah-masalah sosial melalui perubahan sikap dan perilaku public yang terkait. Secara umum siapapun yang terlibat dalam menggagas, merancang, mengorganisasikan dan menyampaikan pesan dalam sebuah kegiatan kampanye dapat disebut sebagai pelaku kampanye. Hal ini berarti kegiatan kampanye tidak dikerjakan oleh pelaku tunggal melainkan sebuah tim kerja. Zalman dkk. Membagi tim kerja kampanye dalam dua kelompok, yakni:

5

Leaders (pemimpin-pemimpin atau tokoh-tokoh) supporters (pendukung di tingkat akar rumput). Dalam kelompok leaders terdapat koordinasi pelaksana, penyandang dana, petugas administrasi kampanye, dan pelaksana teknis. Sementara dalam kelompok supporters terdapat petugas lapangan atau kader, penyumbang, dan simpatisan yang meramalkan acara kampanye. Thayer membedakan dua jenis pelaku kampanye (atau mediator), yakni: 6 5

Ibid, hal. 54.


Instrumental mediator yang berfungsi sebagai komunikator anonim, dan consumatory mediator yang mempersentasikan lingkungan nyata dari situasi atau gagasan yang dikampanyekan. Consumatory mediator terdiri dari mereka yang pernah mengalami hal-hal yang dianjurkan atau mereka yang memiliki simpati keterlibatan mendalam tenang hal-hal yang dikampanyekan. Sedangkan instrumental mediator pada prinsipnya meliputi semua orang yang dapat dijadikan ‘penyambung lidah’ sumber atau penyelenggara kampanye (campaign makers). Mereka bisa jadi orang yang mendukung gagasan atau tujuan yang dikampanyekan, atau sepenuhnya orang netral yang sekadar melakukan kewajibannya karena terikat kontrak kerja dengan penyelenggara kampanye. Pengertian kampanye pemilu dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 disebutkan bahwa. “Kampanye pemilu adalah kegiatan peserta pemilu untuk meyakinkan para pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program peserta pemilu.” Kampanye pemilu adalah bagian dari demokrasi. Meskipun kritik terhadap partai yang disampaikan melalui karikatur sering memberikan kesan tidak baik, tetapi kampanye pemilu tidak dapat dianggap sebagai tidak legitim ataupun tidak bermoral. Kampanye pemilu merupakan instrumen yang sah di mana kelompok kepentingan politik berupaya menjelaskan kebenaran tujuannya kepada masyarakat umum. Kampanye politik mendapatkan legitimasi dari arti pemilu itu sendiri, karena pemilu adalah fondasi kebebasan individu. Kampanye politik

6

Ibid, hal. 55.


adalah suatu usaha yang terkelola, terorganisir untuk mengikhtiarkan orang dicalonkan, dipilih, atau dipilih kembali dalam suatu jabatan resmi. 7 Menurut Arnold Steinberg, Kampanye politik modern adalah cara yang digunakan para warga Negara dalam demokrasi untuk menentukan siapa yang akan memerintah mereka. Sedangkan Pfau dan Parrot mengatakan, Kampanye adalah suatu proses yang dirancang secara sadar, bertahap dan berkelanjutan yang dilaksanakan pada rentang waktu tentu dengan tujuan mempengaruhi sasaran yang telah ditetapkan. 8 Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang pemilihan umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan daerah, pada pasal 77 dan 78 disebutkan bahwa: Kampanye Pemilu merupakan bagian dari pendidikan politik masyarakat dan dilaksanakan secara bertanggung jawab, kampanye Pemilu dilaksanakan oleh pelaksana kampanye, kampanye Pemilu diikuti oleh peserta kampanye, kampanye Pemilu didukung oleh petugas kampanye. 9 Pelaksana, petugas dan peserta Kampanye pemilu Legislatif sebagaimana disebutkan dalam pasal 79, bahwa: Pelaksana Kampanye Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota terdiri atas pengurus partai politik, calon anggota DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, juru Kampanye Pemilu, orang seorang, dan organisasi yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota. Peserta Kampanye Pemilu terdiri atas anggota

7

Toni Andrianus Pito, SIP. Dkk. 2006. Mengenal Teori-Teori Politik Dari Sistem Politik Sampai Korupsi. Bandung: Penerbit Nuansa. Hal.185-186. 8 Ibid, hal 186-187.A 9 Lihat Undang-Undang Nomor 8 tahun 2012 tentang pemilihan umum anggota DPR, DPD dan DPRD, Pasal 77 dan 78.


masyarakat. Petugas Kampanye Pemilu terdiri atas seluruh petugas yang memfasilitasi pelaksanaan Kampanye Pemilu. 10 Terkait Materi dan Metode Kampanye, diatur dalam pasal 81 dan pasal 82, disebutkan bahwa: Materi kampanye Partai Politik Peserta Pemilu yang dilaksanakan oleh calon anggota DPR, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota meliputi visi, misi, dan program partai politik. Materi kampanye Perseorangan Peserta Pemilu yang dilaksanakan oleh calon anggota DPD meliputi visi, misi, dan program yang bersangkutan. Metode kampanye dapat dilakukan melalui pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, penyebaran bahan Kampanye Pemilu kepada umum, pemasangan alat peraga di tempat umum, iklan media massa cetak dan media massa elektronik, rapat umum, dan kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilu dan ketentuan peraturan perundangundangan. 11 Kampanye Pemilu dilaksanakan sejak 3 hari setelah calon Peserta Pemilu ditetapkan sebagai Peserta Pemilu sampai dengan dimulainya masa tenang. Kampanye Pemilu dilaksanakan selama 21 hari dan berakhir sampai dengan dimulainya masa tenang. masa tenang berlangsung selama 3 hari sebelum hari pemungutan suara. Selama masa tenang pelaksana, peserta, atau petugas Kampanye Pemilu dilarang menjanjikan atau memberikan imbalan kepada Pemilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya, menggunakan hak pilihnya dengan memilih Peserta Pemilu dengan cara tertentu sehingga surat suaranya

10

Ibid, Pasal 79 Ibid, Pasal 81 dan 82.

11


tidak sah, memilih Partai Politik Peserta Pemilu tertentu, memilih calon anggota DPD tertentu. Larangan dalam kampanye dalam pasal 86 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 disebutkan bahwa: 1. Pelaksana, peserta, dan petugas Kampanye Pemilu dilarang: a. Mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. b. Melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. c. Menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan/atau Peserta Pemilu yang lain. d. Menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat; e. Mengganggu ketertiban umum. f. Mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau Peserta Pemilu yang lain. g. Merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye Peserta Pemilu. h. Menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan. i. Membawa atau menggunakan tanda gambar dan/atau atribut selain dari tanda gambar dan/atau atribut Peserta Pemilu yang bersangkutan. j. Menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye Pemilu. 2. Pelaksana kampanye dalam kegiatan Kampanye Pemilu dilarang mengikutsertakan: a. Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda, Hakim Agung pada Mahkamah Agung, dan hakim pada semua badan peradilan di bawah Mahkamah Agung, dan hakim konstitusi pada Mahkamah Konstitusi. b. Ketua, Wakil Ketua, dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan.


c. Gubernur, Deputi Gubernur Senior, dan deputi gubernur Bank Indonesia. d. Direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah. e. Pegawai negeri sipil. f. Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia. g. Kepala desa. h. Perangkat desa. 12 F.2. Alat peraga Kampanye Pengertian alat peraga kampanye dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2013, yaitu “Alat peraga kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, program, dan/atau informasi lainnya yang dipasang untuk keperluan Kampanye Pemilu yang bertujuan mengajak orang memilih Peserta Pemilu dan/atau calon anggota DPR, DPD dan DPRD tertentu.” Pemasangan alat peraga kampanye yang tercantum dalam Undang-Undang nomor 8 Tahun 2012 pasal 102, disebutkan bahwa: 1. KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan PPLN berkoordinasi dengan Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, kecamatan, desa atau nama lain/kelurahan, dan kantor perwakilan Republik Indonesia menetapkan lokasi pemasangan alat peraga untuk keperluan Kampanye Pemilu. 2. Pemasangan alat peraga Kampanye Pemilu oleh pelaksana Kampanye Pemilu dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. 12

Ibid, Pasal 86.


3. Pemasangan alat peraga Kampanye Pemilu pada tempat yang menjadi milik perseorangan atau badan swasta harus dengan izin pemilik tempat tersebut. 4. Alat peraga Kampanye Pemilu harus sudah dibersihkan oleh Peserta Pemilu paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara. 5. Ketentuan lebih lanjut mengenai pemasangan dan pembersihan alat peraga Kampanye Pemilu diatur dalam peraturan KPU. 13 F.3. Implementasi Definisi implementasi mengalami perubahan tersendiri seiring dengan perkembangan studi implementasi itu sendiri. Menurut Pressman dan Wildavsky, Implementasi dimaknai dengan beberapa kata kunci sebagai berikut: “Untuk menjalankan kebijakan (to carry out), untuk memenuhi janji-janji sebagaimana dinyatakan dalam dokumen kebijakan (to fulfill), untuk menghasilkan output sebagaimana

dinyatakan

dalam

tujuan

kebijakan

(to

produce),

untuk

menyelesaikan misi yang harus diwujudkan dalam tujuan kebijakan (to complete).” 14 Implementasi dipandang dalam pengertian yang luas mempunyai makna pelaksanaan Undang-Undang di mana berbagai aktor, organisasi, prosedur dan teknik bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan dalam upaya untuk meraih tujuan-tujuan kebijakan atau program-program. Implementasi pada sisi lain merupakan fenomena yang kompleks yang mungkin dapat dipahami sebagai suatu proses, suatu keluaran maupun sebagai suatu dampak. Pada tingkat abstasi 13

Ibid, Pasal 102 Budi Winarno.2012. Kebijakan Publik. Yogyakarta: C A P S. hal. 151

14


yang paling tinggi, dampak implementasi mempunyai makna yang bahwa telah ada perubahan yang bisa diukur dalam masalah yang luas yang dikaitkan dengan program, undang-undang publik dan putusan yudisial. Ripley dan franklin berpendapat bahwa, Implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan (benefit), atau suatu jenis keluaran yang nyata (tangible output). Istilah implementasi menunjuk pada sejumlah kegiatan yang mengikuti pernyataan maksud tentang tujuan-tujuan program dan hasil-hasil yang diinginkan oleh para pejabat pemerintah.Implementasi mencakup tindakan-tindakan (tanpa tindakan-tindakan) oleh beberapa aktor, khususnya para birokrat, yang dimaksud untuk membuat program berjalan. 15 F.4. Tugas dan Tanggung Jawab Penyelenggara Pemilu Penyelenggara pemilu diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011. Dalam pasal 1, disebutkan bahwa: Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat, serta untuk memilih gubernur, bupati, dan walikota secara demokratis. Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu. Badan Pengawas Pemilu, selanjutnya disingkat Bawaslu, adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, selanjutnya disingkat Panwaslu Kabupaten/Kota, adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu

15

Ibid, hal. 152


Provinsi yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota. 16 Penyelenggara Pemilu berpedoman pada asas, mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas. Dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 juga disebutkan bahwa Komisi Pemilihan Umum harus bebas dari pengaruh dari pihak manapun dalam menjalankan tugas dan wewenangnya.

Tugas

dan

wewenang

KPU

Kabupaten/Kota

dalam

penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tercantum dalam pasal 10, meliputi: a. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal di kabupaten/kota. b. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan. c. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya. d. Mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya. e. Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi. f. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data Pemilu dan/atau pemilihan gubernur, bupati, dan walikota terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih. g. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara. 16

Lihat Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, Pasal 1.


h. Melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi di kabupaten/kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK. i. Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi. j. Menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan mengumumkannya. k. Mengumumkan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di kabupaten/kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya. l. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kabupaten/Kota. m. Mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkanterganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan. n. Menyelenggarakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat. o. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu. p. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau peraturan perundang-undangan. 17 Dalam menjalankan tugas Komisi Pemilihan Umum mempunyai tanggung jawab, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 pasal 37, 38 dan, 39, yaitu: 17

Ibid, Pasal 10.


a. Dalam hal keuangan bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan. b. Dalam hal penyelenggaraan seluruh tahapan Pemilu dan tugas lainnya memberikan laporan kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden. Dalam menjalankan tugasnya, KPU Provinsi bertanggung jawab kepada KPU, KPU Provinsi menyampaikan laporan kinerja dan penyelenggaraan Pemilu secara periodik kepada KPU, KPU Provinsi menyampaikan laporan kegiatan setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan gubernur kepada gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi. Dalam menjalankan tugasnya, KPU Kabupaten/Kota bertanggung jawab kepada KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota menyampaikan laporan kinerja dan penyelenggaraan Pemilu secara periodik kepada KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota menyampaikan laporan kegiatan setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota kepada bupati/walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 18 Tugas

dan

tanggung

jawab

Panitia

Pengawas

Pemilu

sebagai

penyelenggara pemilu tercantum dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 pada pasal 77, sebagai berikut: Tugas dan wewenang Panwaslu Kabupaten/Kota adalah: a. Mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota. b. Menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu. c. Menyelesaikan temuan dan laporan sengketa penyelenggaraan Pemilu yang tidak mengandung unsur tindak pidana. d. Menyampaikan temuan dan laporan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk ditindaklanjuti. e. Meneruskan temuan dan laporan yang bukan menjadi kewenangannya kepada instansi yang berwenang. f. Menyampaikan laporan kepada Bawaslu sebagai dasar untuk mengeluarkan rekomendasi Bawaslu yang berkaitan dengan adanya dugaan tindakan yang mengakibatkan terganggunya 18

Ibid,Pasal 37, 38 dan 39.


tahapan penyelenggaraan Pemilu oleh Penyelenggara Pemilu di tingkat kabupaten/kota. g. Mengawasi pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi Bawaslu tentang pengenaan sanksi kepada anggota KPU Kabupaten/Kota, sekretaris dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu yang sedang berlangsung. h. Mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu. i. Melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 19 Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Panwaslu Kabupaten/Kota dapat memberikan rekomendasi kepada Komisi Pemilihan Umum untuk menonaktifkan sementara dan mengenakan sanksi administratif atas pelanggaran, memberikan rekomendasi kepada yang berwenang atas temuan dan laporan terhadap tindakan yang mengandung unsur tindak pidana Pemilu. Terdapat dua lembaga pengawas penyelanggaraan pemilu membantu panwaslu Kabupaten/Kota dalam mengawasi pelaksanaan pemilu di tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan, yaitu Panwaslu kecamatan dan Panitia Pengawas Lapangan. Tugas dan wewenang Panwaslu Kecamatan sebagaimana tercantum dalam pasal 79 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 adalah: a. Mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah kecamatan yang meliputi: 1.Pemutakhiran data pemilih berdasarkan data kependudukan dan penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap. 2.Pelaksanaan kampanye. 3.Logistik Pemilu dan pendistribusiannya. 19

Ibid, Pasal 77.


b.

c. d. e. f.

g.

4.Pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara hasil Pemilu. 5.Pergerakan surat suara dari TPS sampai ke PPK. 6.Proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh PPK dari seluruh TPS. 7.Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan. Menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap tahapan penyelenggaraan Pemilu yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu. Menyampaikan temuan dan laporan kepada PPK untuk ditindaklanjuti. Meneruskan temuan dan laporan yang bukan menjadi kewenangannya kepada instansi yang berwenang. Mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu. Memberikan rekomendasi kepada yang berwenang atas temuan dan laporan mengenai tindakan yang mengandung unsur tindak pidana Pemilu. Melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 20

Sementara tugas dan wewenang Pengawas Pemilu Lapangan dalam pasal 81 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 adalah: a. Mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilu di tingkat desa/kelurahan yang meliputi: 1.Pelaksanaan pemutakhiran data pemilih berdasarkan data kependudukan dan penetapan daftar pemilih sementara, daftar pemilih hasil perbaikan, dan daftar pemilih tetap. 2.Pelaksanaan kampanye. 3.Logistik Pemilu dan pendistribusiannya. 4.Pelaksanaan pemungutan suara dan proses penghitungan suara di setiap TPS. 5.Pengumuman hasil penghitungan suara di setiap TPS. 6.Pengumuman hasil penghitungan suara dari TPS yang ditempelkan di sekretariat PPS. 7.Pergerakan surat suara dari TPS sampai ke PPK, dan 20

Ibid, Pasal 79


b.

c.

d. e.

f. g.

8.Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan. Menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap tahapan penyelenggaraan Pemilu yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu. Meneruskan temuan dan laporan dugaan pelanggaran terhadap tahapan penyelenggaraan Pemilu kepada instansi yang berwenang. Menyampaikan temuan dan laporan kepada PPS dan KPPS untuk ditindaklanjuti. Memberikan rekomendasi kepada yang berwenang atas temuan dan laporan tentang adanya tindakan yang mengandung unsur tindak pidana Pemilu sesuai dengan peraturan perundangundangan. Mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu; dan Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh Panwaslu Kecamatan. 21

Tanggung jawab Panitia Pengawas Pemilu sebagaimana tercantum dalam pasal 105, disebutkan bahwa: Dalam menjalankan tugasnya, Panwaslu Kabupaten/Kota bertanggung jawab kepada Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota menyampaikan laporan kinerja dan pengawasan penyelenggaraan Pemilu secara periodik kepada Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota menyampaikan laporan kegiatan pengawasan setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota kepada bupati/walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. 22 G. Metode Penelitian Metode Penelitian adalah cara yang akan ditempuh oleh peneliti untuk menjawab permasalahan penelitian atau rumusan masalah. Metode dan langkah-

21

Ibid, Pasal 81

22

Ibid, Pasal 105.


langkah dalam penelitian ini menyangkut jenis penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data. G.1. Jenis Penelitian Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif diartikan sebagai suatu penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu fenomena/peristiwa secara sistematis sesuai dengan apa adanya. Penelitian deskriptif dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai keadaan saat ini. 23 Jenis penelitian ini digunakan karena peneliti ingin membuat deksripsi atau gambaran secara sistematis dari data yang terkumpul dan fakta yang terjadi di lapangan kemudian di analisis. G.2. Lokasi Penelitian Lokasi penelitan dalam penelitian ini dilakukan di Kecamatan Medan Sunggal yang terdiri dari 6 zona dan lokasi pemasangan alat peraga kampanye, yaitu Sunggal, Lalang, Tanjung Rejo, Sei Sekambing B, Simpang Tanjung dan Babura. Pemilihan lokasi penelitian di Kecamatan Medan Sunggal karena di daerah ini peneliti melihat banyak pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye. G.3. Sumber Data Sumber data dalam peneltian ini dikelompokkan menjadi dua bagian, yakni data primer dan data sekunder:

23

Nyoman Dantes. 2009. Metode penelitian, Yogyakarta: Andi Offset. Hal.58.


1. Data primer adalah data yang diambil oleh peneliti sendiri dari sumber utama, berupa wawancara dan observasi. 2. Data sekunder adalah data yang sudah tersedia kemudian dikutip oleh peneliti dalam penelitiannya. Data ini berasal dari buku, berita, dan peraturan perundang-undangan. G.4. Teknik Pengumpulan Data Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah melalui penelitian lapangan (field research). Salah satu metode pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, yaitu suatu kegiatan dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan pada para responden. Wawancara dalam penelitian ini adalah wawancara bebas terpimpin. Dimana model wawancara bebas terpimpin yaitu diartikan sebagai wawancara yang menggunakan pedoman wawancara (daftar pertanyaan) namun berupa kalimat-kalimat yang tidak permanen atau mengikat. 24 Adapun responden yang diwawancara dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 1. Pihak Komisi Pemilihan Umum Kota Medan 2. Pihak Panitia Pemilihan Kecamatan Medan Sunggal 3. Pihak Panitia Pengawas Pemilu Kota Medan

24

Iin Tri Rahayu dan Tristiadi Ardi Ardiani. 2004. Observasi dan Wawancara. Malang: Bayu Media Publishing. Hal. 79.


4. Pihak Panitia Pengawas Kecamatan Medan Sunggal 5. Pihak DPD Partai Golongan Karya Kota Medan 6. Pihak DPD Partai Keadilan Sejahtera Kota Medan 7. Pihak DPD Partai Demokrat Kota Medan 8. Pihak DPD Partai Persatuan Pembangunan Kota Medan 9. Pihak DPD Partai Nasdem Kota Medan 10. Pihak Polisi Pamong Praja Kota Medan 11. Beberapa calon Legislatif Kota Medan Daerah Pemilihan II 12. Pihak Kecamatan Medan Sunggal 13. Pihak Kelurahan di Kecamatan Medan Sunggal Teknik pengumpulan data lainnya adalah observasi. Observasi merupakan suatu teknik pengumpulan data yang dijalankan dengan cara mengadakan penelitian secara teliti, dengan jalan pencatatan dan pengamatan secara sistematis. 25 Dalam melaksanakan observasi, peneliti menggunakan jenis non participant observation, dimana peneliti tidak ikut menjadi objek yang di observasi. Peneliti mengamati bagaimana pemasangan alat peraga kampanye di Kecamatan Medan Sunggal. Kemudian di catat dan di dokumentasikan dengan pengambilan gambar alat peraga kampanye menggunakan kamera. Observasi dilakukan sekali dalam seminggu yang dimulai tanggal 6 Januari 2014 sampai pada 7 April 2014. 25

Imam Gunawan, S. 2013. Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik. Jakarta: PT. Bumi Aksara. hal.143.


G.5. Teknik Analisa Data Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisa deskriptif kualitatif yang dimulai dari analisis berbagai data yang terhimpun dari suatu penelitian, kemudian bergerak kearah pembentukan kesimpulan kategoris atau ciri-ciri umum tertentu. 26 Dalam penelitan ini peneliti berusaha untuk menyimpulkan data yang sudah dikumpulkan melalui wawancara dan observasi yang dilakukan secara mendalam. Data yang sudah diperoleh kemudian dideskripsikan dan dianalisis dengan menggunakan teori-teori yang ada selama dan setelah pengumpulan data.

H. Sistematika Penulisan BAB I: PENDAHULUAN Pada bab ini berisi tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Teori, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan. BAB II: DESKRIPSI OBYEK PENELITIAN Pada bab ini berisi deskripsi Kecamatan Medan Sunggal, Panitia Pemilihan Kecamatan Medan Sunggal, zona dan lokasi penetapan pemasangan alat peraga kampanye di Kecamatan Medan Sunggal dan Nama calon legislatif daerah pemilihan II.

26

Burhan Bungin. 2001. Metode Penelitian Sosial: Format-format Kuantitatif dan Kualitatif. Surabaya: Airlangga University Press


BAB III: IMPLEMENTASI PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PEMBATASAN ALAT PERAGA KAMPANYE OLEH CALON LEGISLATIF KOTA MEDAN DI KECAMATAN MEDAN SUNGGAL Pada Bab ini berisi penyajian data dan analisa data yang diperoleh dari pengumpulan data tentang Implementasi Peraturan Komisi pemilihan Umum mengenai pembatasan alat peraga kampanye di Kecamatan Medan Sunggal.

BAB IV: PENUTUP Pada Bab ini berisi kesimpulan yang diperoleh dari hasil pembahasan pada bab-bab sebelumnya dan saran.


BAB I PENDAHULUAN. A. Latar Belakang Masalah Pemilihan umum diakui secara global sebagai sebuah arena untuk membentuk

Recommend Documents