BAB I PENDAHULUAN. A. Latar Belakang Masalah. Partai yang berkuasa di Parlemen Australia berganti rata-rata setiap lima tahun

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Partai yang berkuasa di Parlemen Australia berganti rata-rata setiap lima tahun sejak federasi berdiri pada 1901, akan tetapi masa bakti pemerintah sangat bervariasi dari tahun ke tahun. Partai Liberal memimpin koalisi dengan masa bakti paling lama, yaitu selama 23 tahun berturut-turut dari tahun 1949 hingga tahun 1972. Sebelum Perang Dunia II, beberapa pemerintahan bertahan kurang dari satu tahun, tetapi sejak 1945 hanya terjadi tujuh kali pergantian pemerintahan.

Partai Buruh tidaklah terlalu berhasil dalam pemilihan umum. Selama 88 tahun usia federasi Australia, partai tersebut hanya berhasil membentuk pemerintahan selama 25 tahun. Pemerintahan-pemerintahan Partai Buruh biasanya bersamaan dengan masa-masa krisis nasional, perang dunia, depresi, dan krisis minyak tahun 1970-an. Masa-masa berkuasa yang pendek biasanya diikuti oleh kekalahan yang besar. Pemerintahan Hawke adalah pemerintahan Partai Buruh pertama yang terpilih tiga kali dan berkuasa pada masa-masa dimana tidak ada krisis nasional. Jadi Partai

11 

Buruh

mempunyai

kesempatan

yang

terbatas

untuk

dapat

melaksanakan

kebijaksanaan-kebijaksanaanya.1

Di tahun 1972, Partai Buruh Australia di bawah kepemimpinan idealis pengacara Gough Whitlam berhasil memegang tampuk kekuasaan, sekaligus mengakhiri dominasi pasca perang koalisi Partai Liberal dan Partai Negeri. Selama tiga tahun berikutnya, pemerintah baru ini mengakhiri wajib militer, menghapus biaya universitas dan meluncurkan perawatan kesehatan yang gratis secara universal. Pemerintah ini juga menghapus kebijakan Australia Putih, melaksanakan kebijakan multibudaya, dan memperkenalkan perceraian “tanpa salah” dan gaji yang setara bagi wanita. Namun di tahun 1975, inflasi dan skandal menyebabkan Gubernur Jenderal membubarkan pemerintah yang sedang berkuasa. Dalam pemilihan umum berikutnya, Partai Buruh menderita kekalahan besar dan Koalisi Partai Liberal-Nasional berhasil memerintah sampai tahun 1983.2

Sejak 1970-an, di antara 1983 sampai 1996, pemerintah Partai Buruh Hawke– Keating memperkenalkan sejumlah reformasi ekonomi, seperti deregulasi sistem perbankan dan membuat sistem mengambang untuk dolar Australia.3 Setelah lama berkuasa selama 13 tahun akhirnya Partai Buruh kalah dalam pemilihan umum di  ͳ‹…Šƒ”†Šƒ—˜‡ŽǡBudayadanPolitikAustraliaȋ ƒƒ”–ƒǣƒ›ƒ•ƒ„‘” †‘‡•‹ƒǡͳͻͻʹȌǡͳͺǤ ʹSejarahKamiǡŠ––’ǣȀȀ™™™Ǥƒ—•–”ƒŽ‹ƒǤ…‘Ȁ‹†Ȁƒ„‘—–ȀŠ‹•–‘”›Ǥƒ•’š,ȋ……‡••‡† —‹ͳͲǡʹͲͳͳȌ ͵‹„‹†

12 

tahun 1996. Pemerintahan Koalisi Partai Liberal-Nasional di bawah pimpinan John Howard berhasil memenangkan pemilihan umum 1996, menjadikan John Howard sebagi perdana menteri ke-25 Australia. Selama menjabat, pemerintahan Koalisi Liberal-Nasional menetapkan beberapa reformasi, termasuk perubahan dalam sistem perpajakan dan hubungan industrial.

Perdana Menteri John Howard berkuasa selama empat periode, dan tercatat sebagai perdana menteri kedua terlama. Setelah Perdana Menteri Sir Robert Menzies yang telah berkuasa selama 16 tahun (1939-1941, 1949-1966), pemimpin Australia dari koalisi konservatif Partai Liberal-Nasional tersebut merupakan salah satu perdana menteri yang paling lama berkuasa dalam sejarah politik Australia.

John Howard pemimpin Partai Liberal Australia pertama kali diangkat sebagai perdana menteri pada 11 Maret 1996 setelah Koalisi Partai Liberal-Nasional memenangkan pemilihan umum 2 Maret 1996. Setelah kemenangannya tahun 1996 itu, posisi Howard tak tergoyahkan dalam pemilihan umum 1998, 2001, dan 2004 namun posisinya menurun dalam pemilihan umum 2007.4

Persaingan kedua partai dominan Australia memasuki babak baru pada pemilihan umum federal tahun 2007. Pada tahun 2007 John Howard selaku Perdana Menteri Australia menetapkan tanggal 24 September 2007 sebagai hari diadakannya  4PerubahanDiAustraliaKianTerlihatǡ

Š––’ǣȀȀ™ƒ•’ƒ†ƒǤ…‘Ǥ‹†Ȁ‹†‡šǤ’Š’ǫ‘’–‹‘α…‘̴…‘–‡–Ƭ˜‹‡™αƒ”–‹…Ž‡Ƭ‹†αͷʹ͵ͻǣ’‡”—„ƒŠƒǦ†‹Ǧƒ—•–”ƒŽ‹ƒǦ‹ƒǦ –‡”Ž‹Šƒ–Ƭ…ƒ–‹†αͳ͸ǣ‹–‡”ƒ•‹‘ƒŽƬ –‡‹†αʹͻȋ……‡•‡†‡‹ǡͳͻʹͲͳͳȌ

13 

pemilihan umum federal Australia pada akhir masa jabatannya. John Howard selaku pemimpin koalisi Partai Liberal-Nasional harus bersaing dengan kandidat dari Partai Buruh, Kevin Rudd. Sebelum diadakannya pemilihan umum keduanya telah berkampanye selama 12 bulan dari tanggal sebelum diadakannya pemilihan umum 2007. Kedua kubu saling bersaing menjanjikan kebijakan-kebijakan baru untuk menarik hati masyarakat Australia.

John Howard, Partai Liberal berjuang untuk mempertahankan jabatan sebagai perdana menteri, kepala negara federal (commonwealth) dari tujuh negara bagian (states). Sementara Kevin Rudd ketua opisisi berusaha keras untuk mendudukinya. Kedua pemimpin (John Howard dan Kevin Rudd) turun ke jalan berkampanye. Ke toko, sekolahan, taman tempat orang berkumpul, mengadakan konferensi media, berdebat di radio dan tv dan mengadvertensikan masing-masing kehebatan program dan rancana partainya. Keduanya mempunyai slogan dan janji, Slogan John Howard: "Go for Growth" sedangkan Kevin Rudd:”Between the past and the future".5 John Howard menyatakan “this country does not need new leadership, it does not need old leadership, it needs the right leadership”6, dalam konfrensi pers di Canberra untuk mencari dukungan.

 ͷƒŠ›‘‘‹–”ƒ ƒŒƒ”„ƒ†‹,PEMILUAUSTRALIA:FightingforSurvivalǡ

Š––’ǣȀȀƒ„ƒ”‹†‘‡•‹ƒǤ…‘Ȁ„‡”‹–ƒǤ’Š’ǫ’‹ŽαͳƬ†αʹͲͲ͹ͳͳʹͳͳ͹͵ͷͳͺȋ……‡••‡†‡‹ʹ͵ǡʹͲͳͳȌ ͸ ”ƒ”—•ƒŠƒ–‹ǡTaruhanPolitikJohnHoward.

Š––’ǣȀȀ†ƒ‹‡Ž’‹‡Ǥ™‘”†’”‡••Ǥ…‘Ȁ’‡”’—•–ƒƒƒȀŠ—„—‰ƒǦ‹–‡”ƒ•‹‘ƒŽȀ–ƒ”—ŠƒǦ’‘Ž‹–‹ǦŒ‘ŠǦ Š‘™ƒ”†Ȁȋ……‡••‡† —Ž‹ͳͳǡʹͲͳͳȌ

14 

Polling dari berbagai lembaga di Australia menunjukkan Partai Buruh lebih unggul dari koalisi Partai Liberal-Nasional. Keunggulan Partai Buruh Australia atas Partai Liberal yang berkuasa terus berlanjut setelah dalam hasil survei yang melibatkan 600 orang responden di Sydney dan Melbourne, sebanyak 60% responden menyatakan akan memilih Partai Buruh. Surat kabar “The Courier Mail” Brisbane yang mengutip hasil survei tersebut, Senin 17 September 2007, menyebutkan, hasil jajak pendapat itu merupakan kebalikan dari hasil survei yang sama pada September 2004 karena 48% responden menjatuhkan pilihan pada Partai Liberal, dan hanya 37% yang memilih Partai Buruh. 7 Pemimpin Oposisi Kevin Rudd terus unggul dalam serangkaian jajak pendapat.

Editor Bidang Politik, Dennis Shanahan dalam laporannya di The Weekend Australian edisi 3-4 November 2007 mengatakan, setidaknya ada sedikit harapan baru bagi kubu Koalisi Partai Liberal-Nasional untuk bisa memenangkan pemilihan umum walaupun kubu Kevin Rudd juga membaik di daerah pemilihan Queensland dan Australia Selatan. Hasil survei khusus Newspoll terhadap 18 kursi paling marjinal kubu Koalisi di empat negara bagian New South Wales, Victoria, Queensland, dan Australia Selatan menunjukkan kubu Partai Buruh Australia

  7PartaiBuruhAustraliaTerusUngguliPartaiLiberalPimpinanPMHowardǡ

Š––’ǣȀȀ’‡…‡”ƒŠƒ‘Ž‹‡Ǥ™‘”†’”‡••Ǥ…‘ȀʹͲͲ͹ȀͲͻȀͳ͹Ȁ’ƒ”–ƒ‹Ǧ„—”—ŠǦƒ—•–”ƒŽ‹ƒǦ–‡”—•Ǧ—‰‰—Ž‹Ǧ’ƒ”–ƒ‹ǦŽ‹„‡”ƒŽǦ ’‹’‹ƒǦ’ǦŠ‘™ƒ”†Ȁȋ……‡••‡† —‹ʹ͵ǡʹͲͳͳȌ

15 

pimpinan Kevin Rudd dapat mencapai targetnya mendapatkan 16 kursi tambahan di pemilihan umum Federal 24 November 2007.8

Hasil pemilihan umum Australia yang dilaksanakan, Sabtu 24 September 2007, mengantarkan calon oposisi dari Partai Buruh, Kevin Rudd, menjadi pemenang. Kemenangan Partai Buruh itu sekaligus merupakan jawaban atas penantian selama sebelas tahun sejak kalahan Perdana Menteri Paul Keating pada pemilihan umum tahun 1996.

Data dari Komisi pemilihan Australia menyatakan Partai Buruh memperoleh 81 dari 150 kursi Majelis Rendah Parlemen. Kemenangan Rudd ini menandai perubahan generasi sekaligus peralihan kepemimpinan dari koalisi Partai LiberalNasional yang berhaluan kanan-tengah ke Partai Buruh yang berpandangan kiritengah. Dengan kemenangan itu, Rudd menjadi perdana menteri ke-26 Australia.9

Pemilihan umum Australia pada tahun 2007 memberikan gambaran bahwa setelah dominasi pemerintahan koalisi Partai Liberal-Nasional selama 4 periode pemilihan umum akhirnya Partai Buruh dapat memenangkan pemilihan umum.  ͺHarapanHowardMenangkanPemiluAustraliaMasihTerbuka,

Š––’ǣȀȀ„‡”‹–ƒǤƒ’ƒŽƒ‰‹Ǥ…‘Ȁ’‘Ž‹–‹Ȁ‹–‡”ƒ•‹‘ƒŽȀŠƒ”ƒ’ƒǦŠ‘™ƒ”†Ǧ‡ƒ‰ƒǦ’‡‹Ž—Ǧƒ—•–”ƒŽ‹ƒǦƒ•‹ŠǦ –‡”„—ƒǦ›‘Ͳ‹ʹ•‹ǤŠ–Žȋ……‡••‡†‡‹ʹ͵ǡʹͲͳͳȌ ͻEraKonservatifHowardBerakhirǡŠ––’ǣȀȀ™™™Ǥ•—ƒ”ƒ‡”†‡ƒǤ…‘ȀŠƒ”‹ƒȀͲ͹ͳͳȀʹͷȀƒ•ͲͷǤŠ–ȋ……‡••‡†

‡‹ʹ͵ǡʹͲͳͳȌ

 16 

Karena alasan inilah yang melatar belakangi penulis menulis skripsi dengan judul “Kemenangan Partai Buruh Atas Koalisi Partai Liberal-Nasional Pada Pemilihan Umum Australia Tahun 2007”.

B. Tujuan Penelitian Penelitian ini dilakukan selain sebagai syarat pelengkap studi tahap akhir, juga diantara lain bertujuan untuk : 1. Penelitian ini diharapkan dapat mengetahui bagaimana persaingan dua partai politik dominan di Australia. 2. Penelitian ini juga diharapkan untuk memahami bagaimana isu politik dapat mempengaruhi perilaku partai politik di Australia. 3. Penelitian ini juga untuk mengetahui bagaimana kebijakan politik mempengaruhi pilihan masyarakat dalam pemilihan umum di Australia.

C. Rumusan Masalah Dengan latar belakang permasalahan yang telah dikemukakan tersebut, maka muncul permasalahan mengenai: “Mengapa Partai Buruh yang selalu gagal dalam pemilihan umum federal sejak tahun 1996 dapat mengalahkan dominasi Koalisi Partai Liberal-Nasional pada pemilihan umum federal tahun 2007 di Australia?

17 

D. Kerangka Pemikiran Untuk membantu menjelaskan pokok permasalahan diatas, kerangka pemikiran yang digunakan adalah konsep partai politik dan teori Voting Behavior. Partai Politik Partai politik adalah organisasi politik yang menjalani ideologi tertentu atau dibentuk dengan tujuan khusus. Definisi lainnya adalah kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini ialah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik (biasanya) dengan cara konstitusionil untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan

mereka.10

Partai

politik

adalah

sarana

politik

yang

menjembatani elit-elit politik dalam upaya mencapai kekuasaan politik dalam suatu negara yang bercirikan mandiri dalam hal finansial, memiliki platform atau haluan politik tersendiri, mengusung kepentingan-kepentingan kelompok dalam urusan politik, dan turut menyumbang political development sebagai suprastruktur politik. Menurut Mark N. Hogopian partai politik adalah suatu organisasi yang dibentuk untuk mempengaruhi bentuk dan karakter kebijaksanaan publik dalam kerangka prinsip- prinsip dan kepentingan ideologis tertentu melalui praktek kekuasaan secara langsung dan partisipasi rakyat dalam pemilihan.11  ͳͲ—†‹ƒ”Œ‘‹”‹ƒǡDasarǦDasarIlmuPolitikǡȋ ƒƒ”–ƒǣǤ ”ƒ‡†‹ƒǡͳͻͺͻȌǡͳͷͻǤ ͳͳ …ŠŽƒ•—ŽƒŽǤTeori–TeoriMutakhirPartaiPolitikǡ‡†‹•‹”‡˜‹•‹ȋ‘‰›ƒƒ”–ƒǣ‹ƒ”ƒƒ…ƒƒ‘‰›ƒǡͳͻͻ͸Ȍǡ

š˜Ǥ

18 

Friedrich menyatakan, partai politik adalah sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan terhadap pemerintah bagi pimpinan partainya dan berdasarkan penguasaan ini memberikan kepada anggota partainya kemanfaatan yang bersifat idiil serta materil. Menurut Sigmund Neumann, partai politik adalah organisasi dari aktivis-aktivis politik yang berusaha untuk menguasai kekuasaan pemerintah serta merebut dukungan rakyat melalui persaingan dengan suatu golongan atau golongan lain yang mempunyai pandangan berbeda.12 R.H. Soltau menyatakan bahwa: “partai politik adalah sekelompok warga negara yang sedikit banyak terorganisir, yang bertindak sebagai suatu kesatuan politik dan yang dengan memanfaatkan kekuasaanya untuk memilih-- bertujuan menguasai pemerintahan dan melaksanakan kebijaksanaan umum mereka.”(A group of citizens more or less organized, who act as a political unit and who, by the use of their voting power, aim to control the government and carry out their general policies).13 Sistem kepartaian pada umumnya diklasifikasikan berdasarkan jumah partai yang ada pada suatu negara, yakni: satu partai, dua partai, dan multi-partaiǢ berdasarkan pada karakter partai-partainya: Kompetitif, Agregatif, Idiologis, Pluralitas, Monopolitis, Berorientasi pada Isu atau Pengikut, ataupun berdasarkan  ͳʹ‹”‹ƒ—†‹ƒ”Œ‘ǡDasarǦdasarilmupolitik.Edisirevisiȋ ƒƒ”–ƒǣ ”ƒ‡†‹ƒ—•–ƒƒ–ƒƒǡʹͲͲͺȌǡͶͲͶǤ ͳ͵‹”‹ƒ—†‹ƒ”Œ†‘ǡDasarǦDasarIlmuPolitikȋ ƒƒ”–ƒǣ ”ƒ‡†‹ƒǡͳͻͺͻȌǡͳ͸ͳǢ‡‰—–‹’’‡†ƒ’ƒ–

ǤǤ‘Ž–ƒ—

19 

pada sumber dukungan, organisasi internasional dan cara bertindak suatu partai, seperti yang ditulis oleh Roy C. Macridis.14 Sedangkan Fungsi Partai Politik adalah Partai Politik sebagai sarana komunikasi politik, sarana artikulasi dan agregasi kepentingan, sebagai sarana sosialisasi

politik,

sarana

rekrutmen

politik,

sebagai

sarana

pembuatan

kebijaksanaan, partai politik sebagai sarana pengatur konflik, dan terakhir partai politik sebagai sarana pengkritik rejim yang berkuasa. Di Australia partai-partai politik dibentuk dengan kepentingan ideologi serta tujuan yang berbeda. Partai Buruh dan Koalisi Partai Liberal-Nasional memiliki ideologi yang berbeda. Masing-masing partai tersebut mewakili kepentingan masyarakat yang berbeda pula, dimana Partai Buruh mewakili kelas bawah dan Koalisi Partai Liberal-Nasional mewakili kelas atas dan menengah, sehingga kebijakan dan tujuan yang ingin dicapai oleh kedua partai ini juga pasti berbeda. Pada kampanye pemilihan umum kebijakan-kebiijakan yang diambil juga berbeda. Pada pemilihan umum 2007 Partai Buruh mengkritik program-program kerja koalisi partai Liberal-Nasional yang dinilai tidak memberikan kemajuan pada kancah perpolitikan Australia di dalam dan luar negeri. Program-program yang ditawarkan Partai Buruh menjadikan masyarakat Australia lebih mempercayai Partai Buruh untuk berkuasa menggantikan Koalisi Partai Liberal-Nasional.  ͳͶ …ŠŽƒ•—ŽƒŽǤTeoriǦTeoriMutakhirPartaiPolitikȋ‘‰›ƒƒ”–ƒǣǤ‹ƒ”ƒƒ…ƒƒ‘‰›ƒǡͳͻͻ͸Ȍǡšš‹Ǥ

20 

Perilaku Pemilih (Voting Behaviour) Perilaku pemilih menurut Jack C Plano adalah dimaksudkan sebagai suatu studi yang memusatkan diri pada bidang yang menggeluti kebiasaan atau kecenderungan pilihan rakyat dalam pemilihan umum, serta latar belakang mengapa mereka melakukan pemilihan itu. Perilaku pemungutan suara bergandengan dengan studi tentang pengaruh pola pemungutan suara seperti faktor-faktor afiliasi partai, ikatan keluarga dan teman, usia, agama, pekerjaan, kebangsaan, tempat tinggal, tingkat pendidikan, asosiasi pribadi atau perusahaan, status sosial, dan kepekaanya terhadap propaganda seperti terlihat dari pengaruh kampanye terhadap tempramen individu.15 Bone dan Raney menjelaskan perilaku pemilih diartikan dengan pernyataan sebagai: “In most study of voting behavior.., voting behavior is pictured as having the two dimensions. Preference…. Can be to measure his approval or disapproval of Democratic and Republican Parties, their perceived stands on issues, and the personal quality of their candidate. Activity has six main categories: organization activities, organization contributors, opinion leaders, voters, non voters, and apolitical”16. Dengan mengacu pada dua pandangan di atas, perilaku pemilih adalah tingkah laku atau tindakan individu dalam proses pemberian suara dalam penyelenggaraan pemilihan umum serta latar belakang seseorang melakukan  ͳͷ ƒ…ǤŽƒ‘ǡ‘„‡”–Ǥ‹‰‰•ǡ†ƒ‡Ž‡ƒǤ‘„‹ǡKamusAnalisaPolitikǡ‡–ƒƒ‡–‹‰ƒȋ ƒƒ”–ƒǣ

ƒŒƒ ”ƒˆ‹†‘‡”•ƒ†ƒǡͳͻͻͶȌǡʹͺͲ ͳ͸—‰Š‘‡ƒ†—•–‹ƒ‡›ǡPoliticalandVotersǡThirdEditionǤȋ‡™‘”ǣ… ”ƒ™Ǧ‹ŽŽ‘‘ƒ’ƒ›ǡ

ͳͻ͹ͳȌǡʹǦ͵Ǥ

21 

tindakan tersebut. Tingkah laku atau tindakan individu dalam proses pemberian suara itu meliputi tiga aspek yaitu preferensi (orientasi terhadap isu, orientasi terhadap kualitas personal kandidat, identifikasi partai), aktivitas (keterlibatan dalam partai politik tertentu, keterlibatan dalam setiap kampanye, kehadiran dalam pemungutan suara) dan pilihan terhadap salah satu partai politik tertentu.17 Dieter Roth menjelaskan model-model teoritis mengenai perilaku pemilih dalam pemilihan umum. Dieter Roth berpandangan bahwa terdapat tiga macam pendekatan yang dapat menjelaskan perilaku pemilihan umum. Ketiganya tidak sepenuhnya berbeda, bahkan dalam banyak hal memiliki kesamaan dan saling berhubungan dalam kronologis dasar pemikirannya. Intisari dari ketiga pendekatan tersebut adalah: 1. Pendekatan sosiologis, terbagi atas model penjelasan “mikrososiologis” yang diilhami dari sosiolog Paul Lazarsfeld, Bernard Berelson dan Hazel Gaudet. Sedangkan “makrososiologis” dari Seymor Martin Lipset dan Rokkan. Menurut mikrososiologis, setiap manusia terikat alam lingkaran sosialnya, semisal keluarga, rekan-rekan, tempat kerja dan lain sebagainya. Model ini kemudian diterapkan dalam memahami perilaku memilih. Makrososiologis mengacu pada konflik-konflik mendasar yang biasa muncul di masyarakat yang keseimbangannya perlu  ͳ͹‡––› ƒƒ†ƒ——”‹‹†ƒ”™ƒ–ǡ HubunganAntaraKampanyeKandidatKepalaDaerahdanPerilaku

PemilihPartisipasiPolitikWanitaǡ Š––’ǣȀȀ’—•Ž‹–ʹǤ’‡–”ƒǤƒ…Ǥ‹†Ȁ‡Œ‘—”ƒŽȀ‹†‡šǤ’Š’Ȁ‹‘Ȁƒ”–‹…Ž‡Ȁ˜‹‡™ ‹Ž‡Ȁͳ͸ͻͷͺȀͳ͸ͻͶ͵ȋ……‡••‡†‡‹ʹ͵ǡʹͲͳͳȌ

22 

dipertahankan dalam sebuah demokrasi. Kajian ini mereka lihat dari studi empiris di Jerman. 2. Pendekatan sosial psikologis, pendekatan ini menerangkan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi keputusan pemilihan umum jangka pendek atau keputusan yang

yang

diambil

dalam

waktu

singkat,

yang

dijelaskan

lewat trias

determinan, yakni identifikasi partai, orientasi kandidat dan orientasi isu politik. 3. Pendekatan rasional-choice, menurut model ini yang menentukan dalam sebuah pemilihan umum bukanlah adanya ketergantungan dalam ikatan sosial tertentu, melainkan hasil penilaian dari warga yang cakap. Pusat perhatiannya terletak pada perhitungan biaya dan manfaat (cost and benefit).Penganjur model ini salah satunya adalah VO. Key yang melakukan penelitian di tahun 60-an dan menghasilkan karya The Responsible Electorate.18 Sedangkan menurut Affan Gafar, ada dua macam teori voting behavior yang dapat dikelompokkan dalam dua mashab besar. Pertama, pendekatan voting dari “mashab sosiologis” yang dipelopori oleh Columbia’s University Bureau of Applied Social Science. Kedua, pendekatan voting dari “mashab psikologis” yang dikembangkan oleh University of Michigan Survey Research Center.19

 18

DalamRothDieter,StudiPemiluEmpiris:Sumber,TeoriͲteori,danMetode(Jakarta:FriedrichNaumannͲStiftungͲ FurdieFriheit,2009)23Ͳ53 ͳͻˆƒ ƒˆˆƒ”ǡJavaneseVoters:ACaseStudyofElectionUnderaHegemonicPartySystemȋ‘‰›ƒƒ”–ƒǣ ƒŒƒŠ

ƒ†ƒ‹˜‡”•‹–›”‡••ǡͳͻͻʹȌǡͶǦͻ

23 

Penelitian mengenai perilaku memilih (voting behavior) pertama kali dilakukan oleh para peneliti dari Universitas Columbia, yang lalu dikenal dengan sebutan mazhab Columbia (Columbia School). Menurut model Columbia ini, perilaku memilih ditentukan oleh status sosial ekonomi, agama dan daerah tempat tinggal. Jadi, jika seseorang berada di status sosial ekonomi tertentu, berarti ia memilih partai politik tertentu. Jika ia beragama tertentu, ia akan memilih partai politik tertentu. Dan, jika ia tinggal di daerah tertentu (rural atau urban) ia maka akan memilih partai politik tertentu. Mazhab ini juga dikenal dengan nama “pendekatan sosiologis atau sosial struktural”.20 Setelah pendekatan sosiologis, kemudian muncul pendekatan “sosial psikologis” yang dilakukan oleh para peneliti dari University of Michigan. Berbeda dengan pendekatan sebelumnya yang lebih menekankan pada faktor kelompok sosial dimana individu berada (sosiologis), pada pendekatan sosial psikologis penekanan lebih pada individu itu sendiri. Menurut pendekatan sosial psikologis, ada tiga faktor yang berpengaruh terhadap perilaku memilih. Tiga faktor tersebut adalah identifikasi partai, orientasi isu atau tema dan orientasi kandidat. Identifikasi partai yang dimaksud disini adalah bukan sekedar partai apa yang dipilih tetapi juga tingkat identifikasi individu terhadap partai tersebut (misal lemah hingga kuat). Lalu, yang dimaksud dengan orientasi isu atau tema adalah tema atau isu-isu apa saja yang  ʹͲ ‘Šƒ‡•ƒ•‘‡”Ǥ•‹ǡVotingBehaviorǤŠ––’ǣȀȀ”—ƒ‰’•‹‘Ž‘‰‹Ǥ…‘Ȁ˜‘–‹‰Ǧ„‡Šƒ˜‹‘”

ȋ……‡••‡† —‹ͳͲǡʹͲͳͳȌ

24 

diangkat oleh partai politik tersebut. Sedangkan, yang dimaksud orientasi kandidat adalah siapa yang mewakili partai politik tersebut. Menurut pendekatan sosial psikologis, tiga faktor itulah (identifikasi partai, orientasi tema dan orientasi kandidat) yang akan menentukan perilaku memilih.21 Faktor psikologis yang mempengaruhi pilihan atas calon presiden adalah persepsi tentang kualitas kepribadian calon sebagaimana tersosialisasi oleh media massa dan ditangkap oleh masyarakat pemilih.22 Setelah pendekatan sosial psikologis, muncul pendekatan baru yang dinamakan dengan “pendekatan ekonomis”. Pendekatan ekonomis biasa juga disebut dengan pendekatan rational-choice. Berdasarkan pendekatan ini, manusia diasumsikan adalah seorang pemilih yang rasional. Individu mengantisipasi setiap konsekuensi yang mungkin muncul dari pilihan-pilihan yang ada. Lalu, dari pilihan-pilihan tersebut, individu akan memilih pilihan yang memberi keuntungan paling besar bagi dirinya.23 Rational choice theory has been used to provide insights into the actions of voters, lobbyists, bureaucrats and politicians. It has had its broadest impact upon political analysis in the form of what is called institutional public choice theory.24

 21 ibid 22

SaifulMujani,ArahBaruPerilakuPemilihKita(Jakarta:Kompas,20September2004)

ʹ͵ ‘Šƒ‡•ƒ•‘‡”Ǥ•‹ǡVotingBehaviorǤŠ––’ǣȀȀ”—ƒ‰’•‹‘Ž‘‰‹Ǥ…‘Ȁ˜‘–‹‰Ǧ„‡Šƒ˜‹‘”

(AccessedJuni10,2011) 24

AndrewHeywood,PoliticalTheoryAnintroduction,SecondEdition(London:MacmillanPressLtd,1999),246

25 

Pendekatan Rational Choice kemudian dikembangkan oleh Morris P Fiorina dalam model keputusan pemilihan umum restospektif. Dalam model ini tampak bahwa teori perilaku pemilihan umum yang rasional dan pendekatan sosial psikologis sejatinya dapat dikombinasikan dan dikomplementasi-kan satu sama lain.25 Fiorina mendokumentasikan pentingnya retrospective

voting termasuk

variable-

variable evaluasi pemilih: dari kondisi ekonomi, kebijakan luar negeri, kinerja presiden, dan kondisi politik lain yang relevan dalam model perilaku pemilih yang juga termasuk variabel seperti penjelas tradisional sebagai identifikasi partai dan posisi masalah. Dia menyimpulkan bahwa "efek dari evaluasi retrospektif tentang pemberian suara yang pervasive, meskipun sering tidak langsung" berdampak terhadap loyalitas partisan atau harapan mengenai kinerja masa depan.26 Fiorina berpandangan bahwa kondisi evaluasi ekonomi bagi para pemilih berkaitan erat dengan identifikasi partai dan isu yang diangkat oleh partai politik. Seperti yang kemudian telah dijelaskan oleh Anthony Downs. Anthony Downs spatial model mengenai perilaku politik, sub-set rational choice, mengandaikan suatu 'kebijakan ruang' di mana aktor-aktor politik, calon,dan pemilih dapat mengukur di mana mereka berdiri dalam kaitannya dengan aktoraktor politik lainnya. Anthony Downs menggambarkan partai-partai sebagai vote 25

SubhanAgung,MACETNYAMESINPARPOL:StudiPergeseranPerilakuMemilihKonstituenGolkarpadaPemilu LegislatifdanPilpres2004,http://www.subhanagung.net/2010/08/macetnyaͲmesinͲparpolͲstudiͲpergeseran.html (accessedJuni20,2011) 26

MorrisPFiorina.RetrospectiveVotinginAmericanNationalElections(London:YaleUniversityPress,1981), 175

26 

maximizing

machines, yang

ingin mengembangkan segala kebijakan

dan

menawarkan prospek terbaik untuk memenangkan kekuasaan. Atas dasar ini, ia menjelaskan perilaku partai

politik

dan gambaran

sistem kepartaian

tertentu.27

Anthony Downs percaya bahwa persaingan pemilihan umum menciptakan, pada dasarnya, sebuah pasar politik, di mana politisi bertindak sebagai pengusaha yang berusaha mencapai kekuasaan pemerintah, dan individu (para pemilih) berperilaku seperti konsumen, suara diberikan untuk partai yang kebijakannya paling dekat mencerminkan

preferensi mereka.

(Anthony

Downs

believed

that

electoral

competition creates, in effect, a political market, in which politicians act as entrepreneurs bent upon achieving government power, and individual voters behave rather like consumers, voting for the party whose policies most closely reflect their preferences).28 Downs berusaha untuk menetapkan “aturan perilaku umum realistis bagi pemerintah rasional yang mirip dengan aturan tradisional digunakan untuk konsumen rasional dan produsen” dalam teori ekonomi.29 Karena “pemerintah rasional”-dibentuk oleh partai politik rasional yang bersaing untuk memenangkan jabatan.

 27

AndrewHeywood,PoliticalTheoryAnintroduction,SecondEdition(London:MacmillanPressLtd,1999),247

28

Ibidpage249

29

Downs,Anthony.AnEconomyTheoryofDemocracy(NewYork:Harper&Row,1957),3

 27 

E. Hipotesa Dengan melihat permasalahan serta dikaitkan dengan kerangka pemikiran yang digunakan, maka kesimpulan sementara yang dapat diambil adalah: x

Program-Program (Orientasi Kebijakan) yang ditawarkan Partai Buruh menyebabkan kemenangan pada pemilihan umum federal 2007.

x

Program-program kebijakan Koalisi Partai Liberal-Nasional, seperti war of terror, dan penolakan ratifikasi Protokol Kyoto, mempengaruhi kekalahannya pada pemilihan umum 2007.

F. Metode Pengumpulan Data Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian yang bersifat studi kepustakaan atau library research. Dengan mengumpulkan, menganalisa dan mempelajari data yang diambil dari buku-buku, jurnal, artikel, website resmi, surat kabar, makalah serta berbagai media lain. Juga sumber lain yang relevan dengan penelitian ini sehngga bersifat ilmiah. Sedangkan dalam metode penulisan, penulis menggunakan metode descriptive dan argumentative. Penggunaan metode ini diharapkan dapat memberikan gambaran serta menjawab pokok permasalah yang telah dirumuskan. G. Jangkauan Penelitian Untuk mengindari melebarnya jangkauan penelitian, maka penulis membatasi penelitian ini dari tahun 1996, saat koalisi partai Liberal-Nasional berhasil memenangkan pemilihan umum Australia mengakhiri kekuasaan Partai Buruh yang 28 

telah menjabat selama 13 tahun. Koalisi partai Liberal-Nasional memenangkan pemilu hingga tiga periode berikutnya. Kemudian pada tahun 2007 ternyata masyarakat Australia lebih memilih partai Buruh untuk membentuk pemerintahan.

H. Sistematika Penulisan Sistematika penulisan skripsi ini akan terbagi menjadi lima bab, yakni sebagai berikut : Bab Pertama, menjelaskan pendahuluan dari penulisan skripsi ini yaitu: Latar Belakang Masalah, Tujuan Penulisan, Rumusan Masalah, Kerangka Dasar Pemikiran, Hipotesa, Metode Pengumpulan Data, Jangkauan Penelitian, dan Sistematika Penulisan. Bab Kedua, menjelaskan tentang dinamika pemilihan umum Australia sejak tahun 1996 hingga 3 periode pemilihan umum selanjutnya hingga kemenangan Partai Buruh pada pemilihan umum federal 2007 . Bab Ketiga, menjelaskan tentang program-program kampanye yang ditawarkan Partai Buruh sehingga dapat memenangkan pemilihan umum, serta persepsi masyarakat Australia dan kepercayaan terhadap Kevin Rudd dalam pemilihan umum federal tahun 2007. Bab Keempat, menjelaskan program-program kampanye yang ditawarkan Koalisi Partai Liberal-Nasioanal sehingga gagal memenangkan pemilihan umum federal. 29 

Bab Kelima, merupakan bab yang menjadi kesimpulan dari seluruh bab sebelumnya, yakni Bab I, Bab II, Bab III, dan Bab IV sekaligus menjadi penutup.

30