1
BAB I PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG MASALAH Hukum Perlindungan konsumen dewasa ini mendapat cukup perhatian karena menyangkut aturan-aturan guna mensejahterakan masyarakat, bukan saja masyarakat selaku konsumen saja yang mendapatkan perlindungan, namun pelaku usaha juga mempunyai hak dan kewajiban yang sama untuk mendapatkan perlindungan, masingmasing ada hak dan kewajiban. Namun pada prakteknya, konsumen memiliki resiko yang lebih besar daripada pelaku usaha, dengan kata lain hak-hak konsumen sangat rentan. Disebabkan posisi tawar konsumen yang lemah, maka hak-hak konsumen sangat riskan untuk dilanggar 1. Terhadap posisi konsumen tersebut, ia harus dilindungi oleh hukum. Karena salah satu sifat, sekaligus tujuan hukum adalah memberikan
perlindugan
(pengayoman)
kepada
masyarakat 2.
Perlindungan kepada masyarakat tersebut harus diwujudkan dalam bentuk kepastian hukum yang menjadi hak konsumen. perlindungan hukum bagi konsumen menjadi sangat penting, karena semakin pesatnya arus globalisasi yang salah satunya berdampak pada perkembangan perdagangan. Perkembangan pedagangan tersebut memberikan dampak terhadap usaha-usaha yang dilakukan oleh produsen untuk menarik minat 1
Abdul Hakim Barkatullah, 2010, Hak-hak Konsumen, Nusa Media, Bandung , hlm. 1 Ibid
2
2
konsumen dan untuk meraih keuntungan yang sebesar-besarnya. Untuk mencapai hal tersebut, beragam cara dilakukan produsen. Mengingat keadaan tersebut, perlindungan konsumen dianggap penting untuk melindungi hak-hak konsumen, karena dalam menarik minat konsumen dan untuk meraih keuntungan yang sebesar-besarnya, tidak jarang produsen menghalalkan segala cara, termasuk melanggar hak-hak yang seharusnya didapakan konsumen. hal ini tentu merugikan konsumen, padahal kedudukan konsumen menjadi penting karena konsumen tidak hanya sebagai pembeli (buyer) tetapi semua orang yang menikmati barang atau jasa. Masalah perlindungan konsumen di Indonesia masih dianggap sesuatu hal yang baru sehingga terdapat kemungkinan bahwa peraturan perundang-undangan ataupun segala sesuatu yang berkaitan dengan pelindungan konsumen belum begitu dipahami oleh segenap lapisan masyarakat. Gerakan Perlindungan Konsumen Indonesia ditandai dengan lahirnya Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) pada tahun 1973, namun Undang-undang perlindungan konsumen (UUPK) di Indonesia baru lahir pada 20 April 1999 dan diberlakukan pada 20 April 2000 3. Masa sebelum lahirnya UUPK di Indonesia, segala sesuatu mengenai hak hak konsumen dan atau segala sesuatu yang terkait dengan 3
Perlindungan Konsumen Jasa Parkir Di Kota Yogyakarta, http://alismario.blogspot.com/p/perlindungan-konsumen-jasa-parkir-di.html. diakses tanggal 1 November 2013 jam 11:02 WIB
3
kepentingan konsumen lebih banyak diatur dalam KUH Perdata. Peraturan
perundang-undangan
yang
secara
khusus
melindungi
konsumen belum ada saat itu, sehingga posisi konsumen tidak seimbang bahkan sangat lemah dibanding dengan posisi pelaku usaha. Kelahiran UUPK dapat dipandang sebagai upaya perlindungan konsumen dalam rangka penyelesaian masalah-masalah konsumen Indonesia. Secara garis besar UUPK melarang adanya usaha yang dapat menimbulkan resiko yang merugikan kosumen dalam mengkonsumsi barang dan jasa. Isi UUPK dalam pengaturannya lebih banyak mengatur tentang aturan main yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha, namun aturan-aturan itu dilakukan untuk melindungi hak-hak konsumen. Pengesahan UUPK membawa angin segar bagi konsumen, atau paling tidak ada beberapa catatan penting yang dapat memberikan kekuatan pada posisi konsumen terhadap pelaku usahaantara lain 4: 1) Diakuinya hak-hak konsumen sehingga posisi konsumen akan menjadi lebih kuat dalam hal perlindungan hukum dan kepastian hokum 2) Semangat small court (peradilan murah dan cepat) bagi sengketa kasus-kasus konsumen dengan produsen. 3) Adanya gugatan class action dalam kasus atau persolan konsumen. 4
Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, 2003, Hukum Tentang Perlindungan Konsumen, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hal. 24
4
Maksud memberikan
diberlakukannya perlindungan
UUPK
terhadap
tidak
lain
konsumen.
adalah Namun
untuk dalam
implementasinya ternyata masih belum sepenuhnya memberikan hasil yang maksimal. Salah satu yang masih sering diabaikan oleh pelaku usaha dalam praktek usahanya adalah penerapan klausula baku yang tidak sesuai dengan UU dalam kegiatan usaha. Baik format maupun isi dari klausula baku telah ditentukan sepenuhnya oleh pelaku usaha. Isi dan bentuk dari klausula tersebut tidak lagi memungkinkan untuk terjadinya tawar menawar ataupun negosiasi antar kedua pihak, baik dalam penerapan maupun pembuatannya. Konsumen hanya menjadi pihak yang mau tidak mau harus tunduk dan menerima isi dari klausula baku tersebut. Tentunya hal ini bertentangan dengan UUPK yang telah mengatur masalah penerapan klausula baku yang tidak boleh merugikan konsumen. UUPK telah mengatur bahwa setiap klausula baku tidak boleh berisi tentang: pengalihan tanggung jawab pelaku usaha, penolakan pengembalian
barang
yang
telah
dibeli
konsumen,
penolakan
pengembalian uang, mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau manfaat jasa yang dibeli konsumen dan memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi objek jual beli jasa, menyatakan tunduknya konsumen pada peraturan yang berupa aturan baru ataupun tambahan serta berbagai aturan lainnya (Pasal 18 UUPK).
5
Secara tegas UUPK telah mengatur mengenai perlindungan konsumen, khususnya penerapan klausula baku, namun dalam realitas prakteknya di lapangan belum tentu berjalan sesuai dengan yang telah diatur. Buktinya hingga kini berbagai peristiwa dalam transaksi yang mengundang
pertanyaan
tentang
perlindungan
konsumen
masih
seringkali ditemui, mulai dari dalam toko sampai pelataran perparkiran. Kenyataan ini merupakan salah satu masalah dalam perlindungan konsumen. Salah satu kebutuhan konsumen dewasa ini yang sangat penting adalah kebutuhan akan jasa parkir. jasa parkir saat ini menjadi kebutuhan yang cukup vital bagi masyarakat Indonesia, terutama masyarakat perkotaan mengingat saat ini begitu banyak masyarakat indonesia yang bepergian dengan menggunakan kendaraan pribadi, baik itu motor maupun mobil. Jasa parkir menjadi hal yang penting pada saat konsumen jasa parkir ingin melakukan aktivitas diluar rumah, seperti misalnya berbelanja atau bekerja, dan mau tidak mau kendaraan yang mereka pakai harus ditaruh di suatu tempat tertentu. Tentunya konsumen jasa parkir menginginkan kenyamanan dan keamanan di tempat mereka menaruh kendaraannya, jasa parkir merupakan solusi dari semua keinginan masyarakat perkotaan tersebut. Mengingat semakin pentingnya jasa parkir dewasa ini, tidak sedikit dari para pengusaha dibidang jasa yang memanfaatkan keadaan ini dengan menyediakan layanan berupa jasa parkir. Usaha perparkiran
6
merupakan salah satu jenis usaha yang cukup menarik untuk diperhatikan mengingat kebutuhan akan jasa parkir telah menjadi bagian terpenting bagi masyarakat perkotaan. Salah satu yang menjadi perhatian dalam usaha perparkiran adalah masalah kualitas pelayanan dan prasarana parkir. Ketentuan Pasal 4 huruf a UUPK telah mengatur bahwa konsumen berhak mendapatkan kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan jasa. Untuk memenuhi hal tersebut, pengadaan sarana serta prasarana merupakan faktor yang sangat mendukung. Keberadaan sarana dan prasarana yang mendukung secara langsung akan berimplikasi pada kenyamanan dan kepuasan konsumen dalam mengkonsumsi barang ataupun jasa. Kebutuhan akan pengaturan perparkiran juga sangat dibutuhkan oleh masyarakat kota Yogyakarta mengingat pertambahan penduduknya yang sangat cepat. Hal ini dikarenakan biaya hidup di Jogyakarta yang relatif murah dibandingkan dengan kota-kota lain di Pulau Jawa, bahkan Indonesia. Selain itu, kota Yogyakarta juga terkenal sebagai kota pelajar. Ditambah lagi dengan banyaknya Perguruan Tinggi yang ada di Yogyakarta, baik negeri maupun swasta juga menjadi salah satu pemicu peningkatan pertumbuhan penduduk di Yogyakarta. Selain itu, Yogyakarta juga terkenal dengan pariwisatanya. Tercatat ada berbagai macam tempat wisata di Yogyakarta yang selalu ramai dikunjungi oleh wisatawan baik lokal maupun mancanegara. Salah
7
satunya adalah kawasan malioboro. Malioboro yang terletak di Jalan Malioboro adalah nama salah satu kawasan jalan dari tiga jalan di Kota Yogyakarta yang membentang dari Tugu Yogyakarta hingga ke perempatan Kantor Pos Yogyakarta. Secara keseluruhan terdiri dari Jalan Pangeran Mangkubumi, Jalan Malioboro dan Jalan Jend. A. Yani. Terdapat beberapa obyek bersejarah di kawasan tiga jalan ini antara lain Tugu Yogyakarta, Stasiun Tugu, Gedung Agung, Pasar Beringharjo, Benteng Vredeburg, dan Monumen Serangan umum 1 Maret. Jalan Malioboro sangat terkenal dengan para pedagang kaki lima yang menjajakan kerajinan khas jogja dan warung-warung lesehan di malam hari yang menjual makanan gudeg khas jogja serta terkenal sebagai tempat berkumpulnya para seniman yang sering mengekpresikan kemampuan mereka seperti bermain musik, melukis, hapening art, pantomim, dan lain-lain di sepanjang jalan ini 5. Sebagai salah satu destinasi tujuan para wisatawan, kawasan Malioboro tidak luput dari berbagai macam persoalan. Masalah kurangnya lahan parkir menjadi pekerjaan yang perlu dibenahi di kawasan Malioboro. Kurangnya lahan parkir menyebabkan kemacetan panjang di ruas jalan tersebut, terutama saat libur panjang atau saat akhir pekan akibat dari padatnya pengunjung kawasan malioboro. Fasilitas tempat parkir di kawasan malioboro pun dapat dikatakan sangat minim.
5
Jalan Malioboro, http://id.wikipedia.org/wiki/Jalan_Malioboro, diakses tanggal 1 November 2013 jam 11:04 WIB
8
Saat ini, keluhan sebagai ungkapan ketidakpuasan dari konsumen jasa parkir masih seringkali dijumpai. Keluhan-keluhan tersebut adalah sebagai indikasi masih adanya ketimpangan dalam masalah pelayanan terhadap konsumen jasa parkir. Konsumen jasa parkir, dalam hal pelayanan dan keamanan pada umumnya mengeluhkan kendaraan yang mereka parkirkan biasanya dibiarkan terkena sinar matahari maupun hujan. Selain itu konsumen juga mengeluhkan sikap juru parkir yang seringkali berlaku kasar dalam memperlakukan kendaraan yang diparkirkan, sehingga tidak jarang kendaraan yang diparkirkan menjadi lecet ataupun tergores saat diparkirkan. Hal lain yang menjadi perhatian dalam pengelolaan parkir adalah mengenai penarikan retribusi parkir dan Karcis Parkir. Permasalahan ini paling banyak terjadi di Kawasan Malioboro. Seringkali penarikan tarif Parkir tidak sesuai dengan ketentuan pada saat konsumen pengguna jasa parkir akan meninggalkan lokasi parkir. Selain itu, karcis parkir yang sudah ditentukan dan dicetak oleh pemerintah seringkali disalahgunakan oleh beberapa oknum juru parkir. Karcis Parkir yang sudah tercetak nominal tarif parkir diganti oleh oknum-oknum juru parkir yang tidak bertanggungjawab sehingga merugikan konsumen pengguna jasa parkir. Kemudian hal lain yang menjadi permasalahan pengelolaan perparkiran di Malioboro adalah karcis parkir yang seringkali tidak diberikan. Karcis parkir tentunya sangat penting bagi konsumen pengguna jasa parkir
9
karena dapat menjadi bukti bahwa mereka telah menggunakan layanan jasa parkir di tempat tersebut. Kemudian hal lainnya juga yang tidak kalah penting dalam pengelolaan parkir adalah masalah keamanan. Masalah keamanan kendaraan masih menjadi keluhan masalah bagi konsumen jasa parkir. Selain masalah keamanan kendaraan, masalah keamanan terhadap perlengkapan kendaraan juga masih menjadi masalah yang tidak terselesaikan. Padahal hak-hak konsumen terhadap keamanan dalam penggunaan jasa telah diatur dalam pasal 4 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Selain itu Perda Kota Yogyakarta Nomor 18 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perparkiran juga mengatur mengenai masalah keamanan dalam penggunaan jasa parkir di kota Yogyakarta. Tentunya juga perlu dikaji lebih lanjut mengenai hubungan perjanjian antara pemerintah dan juru parkir serta hubungan perjanjian antara juru parkir dengan konsumen pengguna jasa parkir di Kawasan Malioboro dalam pelaksanaan pengelolaan parkir di Kawasan Malioboro. Tujuannya agar mengetahui kaitan antara hubungan tersebut dengan hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam layanan jasa parkir di Kawasan Malioboro. Munculnya masalah-masalah tersebut membuat penulis tertarik untuk
melakukan
penelitian
dan
pengkajian
mengenai
“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN PENGGUNA JASA
10
PARKIR DI TEPI JALAN UMUM KAWASAN MALIOBORO KOTA YOGYAKARTA”.
B.
RUMUSAN MASALAH Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan tersebut, peneliti merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :
1. Bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum bagi konsumen pengguna jasa parkir di tepi jalan umum kawasan malioboro terkait hak-hak yang wajib didapatkan konsumen? 2. Faktor-faktor
apa
saja
yang menyebabkan
sulitnya pelaksanaan
perlindungan hukum bagi konsumen pengguna jasa parkir di tepi jalan umum kawasan malioboro serta bagaimana solusinya ? 3. Bagaimana upaya yang dapat dilakukan konsumen pengguna jasa parkir di tepi jalan umum kawasan malioboro terkait pelanggaran hak-haknya ?
C.
TUJUAN PENELITIAN Dalam penulisan ini, adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai oleh penulis meliputi 2 hal yaitu : 1. Tujuan Objektif a. Untuk mengetahui pelaksanaan perlindungan hukum bagi konsumen pengguna jasa parkir di kawasan malioboro oleh Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta
11
b. Untuk mengetahui upaya-upaya yang dapat ditempuh oleh konsumen pengguna jasa layanan parkir apabila terjadi pelanggaran terhadap hak-haknya sebagai konsumen dan bagaimana solusi dari permasalahan tersebut. 2. Tujuan Subjektif Untuk memperoleh data dan bahan-bahan yang berguna dalam penulisan hukum sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum di fakultas hukum Universitas Gadjah Mada.
D.
MANFAAT PENELITIAN Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik untuk kepentingan akademik maupun kepentingan praktis, yaitu : 1. Manfaat akademis Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas cakrawala pengetahuan pada umumnya dan mengenai ilmu hukum dagang terutama masalah pelaksanaan perlindungan hukum bagi konsumen jasa parkir pada khususnya. 2. Manfaat praktis Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat kepada seluruh masyarakat, agar tidak hanya mengetahui tetapi juga mengerti dan memahami tentang perlindungan hukum bagi konsumen pengguna jasa parkir.
12
E.
KEASLIAN PENELITIAN Berdasarkan penelusuran kepustakaan di perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada,telah terdapat beberapa penelitian yang terkait dengan penelitian hukum yang dilakukan oleh penulis, namun terdapat beberapa substansi yang berbeda, dan apabila terdapat kesamaan maka hal tersebut terjadi bukan atas kesengajaan dari penulis. Penelitian dan Penulisan Hukum yang dilakukan penulis ini, dimaksudkan untuk menyempurnakan penelitian yang telah ada sebelumnya. Adapun beberapa penelitian hukum yang memiliki keterkaitan atau kesamaan topik dengan penelitian dan penulisan hukum yang dilakukan oleh penulis, diantaranya yaitu : 1. Anindityas Elok Fidelia, 2006. Melakukan penelitian mengenai “Perlindungan Konsumen Pemanfaat Jasa Parkir Di Kota Yogyakarta”. penelitian tersebut menitikberatkan pada peran Pemerintah Daerah dan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta
tentang
perparkiran
dalam
memberikan
perlindungan konsumen pemanfaat jasa parkir di tepi jalan umum (on street Parking) yang ada di Kota Yogyakarta. 2. Aninditya Sukma Nhariswarieyaningsih, 2011. Melakukan penelitian mengenai “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pengguna Jasa Layanan Parkir Terhadap Penggunaan Klausula Baku Dalam Karcis di Kota Semarang”. Penelitian
13
ini
lebih
menitikberatkan
pada
hukum
perlindungan
konsumen pengguna jasa parkir yang berada di tempat parkir khusus (off street parking) dan dikaitkan mengenai pencantuman klausula baku pada karcis di Kota Semarang. 3. Cahya Wahyudi, 2011. Melakukan penelitian mengenai “perlindungan hukum bagi konsumen pengguna jasa parkir diluar badan jalan di kota tasikmalaya”. Penelitian ini lebih menitikberatkan pada perlindungan hukum bagi konsumen pengguna jasa layanan parkir diluar badan jalan di Kota Tasikmalaya
terkait
dengan
diberlakukannya
klausula
eksenorasi dalam karcis parkir yang dikeluarkan oleh Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya dan tata cara penyelesaian sengketa apabila terjadi kerusakan atau kehilangan kendaraan yang di parkir di lingkungan parkir.
Secara praktis, penulisan hukum yang ditulis oleh penulis memiliki permasalahan yang berbeda. Penulis menitikberatkan padapelaksanaan perlindungan hukum bagi konsumen pengguna jasa parkir di Tepi Jalan Umum Kawasan Malioborooleh Pemerintah Kota Yogyakarta serta bentuk dan upaya yang dapat dilakukan konsumen terkait pelanggaran dan kerugian yang ditimbulkan akibat dari penggunaan jasa parkir di kawasan Malioboro.
