1
BAB I PENDAHULUAN
I.1.
Latar Belakang Riset dari Nielsen Advertising Information Services mencatat belanja iklan di Indonesia pada tahun 2015 mengalami pertumbuhan sebesar 7% (tujuh persen), total untuk TV dan media cetak, dengan nilai mencapai Rp.118.000.000.000.000,00 (seratus delapan belas triliun rupiah). Bahkan pada kuartal empat, pertumbuhan iklan untuk televisi dan media cetak mengalami peningkatan sebesar 17% (tujuh belas persen) dari tahun 2014. Menurut Direktur Eksekutif Media Nielsen Indonesia Hellen Katherina, pertumbuhan iklan itu mencerminkan kembali menguatnya kepercayaan diri pasar1. Kemajuan pesat di dunia bisnis memerlukan alternatif periklanan ketika penggunaan media cetak maupun elektronik tidak lagi efektif. Kesuksesan suatu kegiatan yang berskala besar kadangkala di tentukan oleh panitia/penyelenggara
yang
melakukan
kegiatan
tersebut.
Jasa
penyelenggara kegiatan secara praktis merupakan bentuk konkrit dari bisnis public relations. Baik oleh perusahaan itu sendiri atau dengan menyewa jasa penyelenggara kegiatan, pada prinsipnya memberdayakan sumber daya manusia untuk merancang sebuah kegiatan dengan tujuan mendatangkan
1 Republika.co.id, “Belanja Iklan di Indonesia Tumbu Tujuh Persen”, http://www.republika.co.id /berita/ekonomi/makro/16/02/11/o2e2pn313-belanja-iklan-di-indonesia-tumbuh-tujuh-persen. Diakses tanggal 15 Februari 2016.
2
benefit secara material atau pun non material bagi pengguna jasa maupun sasaran publik. Hampir semua pengguna jasa memiliki kegiatan yang sifatnya internal dan disusun secara internal. Untuk melaksanakannya, mereka biasanya menggandeng perusahaan jasa penyelenggara kegiatan demi efisiensi dan keberhasilan kegiatan tersebut. Hal ini dikarenakan keterbatasan sumber daya atau waktu yang dimiliki pengguna jasa, namun penggunaan jasa penyelenggara kegiatan juga dimungkinkan dengan alasan agar penyelenggaraannya profesional sehingga hasilnya sempurna. Sinergi antara perusahaan penyelenggara kegiatan dengan pengguna jasa adalah suatu kegiatan untuk menanamkan pengertian guna memperoleh goodwill, kerjasama dan kepercayaan pada gilirannya akan mendapat dukungan dari pihak lain. Jasa penyelenggara kegiatan merupakan salah satu sarana komunikasi dan pemasaran strategis yang dimanfaatkan oleh perusahaan, untuk kegiatan-kegiatan seperti product launching, press conference, atau acara-acara promosi. Tujuannya adalah untuk membantu perusahaan berkomunikasi dengan konsumennya dan konsumen potensial mereka. Saat ini bidang jasa penyelenggara kegiatan masih terbilang baru dan membutuhkan keahlian terutama dalam bidang organisasi dan komunikasi dalam kerangka hukum bisnis utamanya hukum perikatan guna menjamin tercapainya prestasi baik bagi pengguna jasa maupun perusahaan jasa penyelenggara kegiatan.
3
Di Indonesia sendiri, geliatnya sudah mulai terlihat dengan maraknya jasa penyelenggara kegiatan di berbagai kegiatan baik di sektor swasta maupun pemerintahan. Secara umum, bisnis ini masih jarang peminatnya dan dapat diartikan pula jarang pesaing sehingga merupakan peluang bisnis yang harus ditangkap. Peluang ini ditangkap oleh raksasaraksasa Internasional seperti J. Walter Thompson, Dentsu, BBDO, Ted Bates, O&M, Saatchi & Saatchi di Indonesia sedikit banyak telah memperkenalkan praktik-praktik kreatif yang sedikit lebih maju. Salah satu manfaat yang paling berarti dengan kehadiran perusahaan internasional adalah format yang mampu mempertemukan orang kreatif, orang pemasaran dan orang-orang media dalam satu meja yang membicarakan pemecahan-pemecahan terbaik dalam penyampaian pesan iklan2. Dalam melaksanakan jasa penyelengara kegiatan sebagai usaha formal,
perusahaan membutuhkan syarat-syarat tertentu agar dapat
melakukan kegiatannya seperti, memiliki izin usaha, adanya keharusan membayar pajak, tunduk terhadap kebijakan dari Negara, memiliki modal yang
besar
dan
keuntungannya
yang
relatif
besar,
memiliki
pengadministrasian dan pembukuan yang baik karena transaksi yang dilakukan banyak, beragam dan perlu dianalisis, memiliki struktur organisasi yang teratur serta kegiatan usaha lebih banyak dilakukan di daerah perkotaan. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-11/PJ.53/2003 tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai Atas Jasa Penyelenggara 2 Desain Grafis Indonesia, “Perkembangan Biro Iklan di Indoneisa", http://dgi-indonesia.com /perkembangan-biro-iklan-di-indonesia/. Diakses tanggal 15 Februari 2016
4
Kegiatan merupakan peraturan yang mewajibkan perusahaan jasa penyelenggara kegiatan membayar pajak atas kegiatannya, hal ini secara langsung memberikan hak kepada perusahaan jasa penyelenggara kegiatan untuk mendapat perlindungan hukum atas kegiatannya. Hukum bisnis mengatur tatacara dan pelaksanaan suatu urusan atau kegiatan perdagangan, industri, ataupun keuangan yang berhubungan dengan pertukaran barang dan jasa, kegiatan produksi maupun kegiatan menempatkan uang yang dilakukan oleh para entrepeneur dengan usaha dan tujuan tertentu dimana sudah mempertimbangkan segala risiko yang mungkin terjadi. Dengan Hukum Bisnis semua aspek yang saling berhubungan antara perusahaan jasa penyelenggara kegiatan dan pengguna jasa dapat dilindungi hak-hak dan kewajibannya serta menjamin adanya kepastian hukum. Bisnis jasa penyelenggara kegiatan merupakan bisnis yang sangat menguntungkan dengan margin laba berkisar 20-30% dari modal untuk sebuah acara3. Nilai bisnis yang tinggi dan peluang yang besar idealnya merupakan bisnis yang sehat apabila pendapatan yang lebih besar daripada pengeluaran, adanya sistem kerja yang jelas, bisa diduplikasi dengan membuat franchise atau pembuatan kantor cabang4. Banyaknya kegiatan yang dibuat dalam waktu sangat singkat, hubungan pertemanan yang kental tanpa disertai perikatan sebagai dasar penyelenggaraan kegiatan dan ketidaktahuan akan konsekuensi perjanjian terhadap hak dan kewajiban masing-masing pihak adalah sebagian masalah yang sering terjadi pada 3 4
Megananda Yudhi, Wijaya Johanes Arifin, 2009, 7 Langkah Jitu Membangun Bisnis Event Organizer, PT Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, hlm. 1 PT Proweb Indonesia, “Bisnis yang Sehat”, http://www.proweb.co.id/articles/manajemen /bisnis_yang_sehat.html. Diakses tanggal 15 Februari 2015
5
bisnis jasa penyelenggara kegiatan. Perlindungan hukum terhadap perusahaan jasa penyelenggara kegiatan dan pengguna jasa dalam perikatan jasa penyelenggara kegiatan adalah suatu keharusan agar hak dan kewajiban para pihak dapat diatur secara lengkap, konkret dan dilaksanakan sesuai dengan yang diperjanjikan. I.2.
Perumusan Masalah Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang dapat dikemukakan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut : 1.
Bagaimana pemenuhan hak dan kewajiban perusahaan jasa penyelenggara kegiatan dan pengguna jasa dalam perspektif hukum perikatan, apa saja kendala yang timbul serta bagaimana cara
mengatasi permasalahan tersebut ? 2.
Bagaimana
perlindungan
hukum
bagi
perusahaan
jasa
penyelenggara kegiatan dan pengguna jasa pada bisnis jasa penyelenggara kegiatan dalam kaitannya dengan keberlanjutan bisnis jasa penyelenggara kegiatan antara perusahaan jasa penyelenggara kegiatan dengan pengguna jasa ? I.3.
Tujuan Penelitian Penulisan tesis ini memiliki dua tujuan pokok, yaitu tujuan objektif dan tujuan subjektif, dengan penjelasannya adalah sebagai berikut :
I.3.1. Tujuan Objektif 1.
Untuk mengetahui sudut pandang dan implementasi pemenuhan hak dan kewajiban menurut perusahaan jasa penyelenggara kegiatan dan
6
pengguna jasa serta penyebab terjadinya kendala-kendala pada bisnis jasa penyelenggara kegiatan. 2.
Menyusun cara pemenuhan hak dan kewajiban pada bisnis jasa penyelenggara kegiatan sesuai dengan hukum perikatan yang berlaku di Indonesia maupun di luar Indonesia sehingga hak dan kewajiban para pihak dapat diatur secara lengkap, konkret dan dilaksanakan sesuai dengan yang diperjanjikan
I.3.2. Tujuan Subjektif 1.
Penelitian ini ditujukan untuk tentang
perlindungan
hukum
menambah pengetahuan penulis terhadap
perusahaan
jasa
penyelenggara kegiatan dan pengguna jasa dalam perikatan penggunaan jasa. 2.
Penelitian ini dilakukan untuk memperluas wacana pemikiran dan pengetahuan penulis dalam hukum perdata, khususnya mengenai Hukum Perikatan.
3.
Penelitian ini dilakukan sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Jakarta.
I.4.
Manfaat Penelitian Ada beberapa manfaat dari penelitian ini yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis, dengan uraian sebagai berikut :
I.4.1. Manfaat Teoritis Secara teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi atau masukan bagi perkembangan hukum perikatan khususnya
7
hukum bisnis pada jasa penyelenggara kegiatan sehingga hak dan kewajiban para pihak dapat dilindungi, berkelanjutan dan meningkatkan kerjasama para pihak serta menjadikan bisnis jasa penyelenggara kegiatan sebagai bisnis yang menjanjikan. I.4.2. Manfaat Praktis 1.
Manfaat untuk penulis Dapat mengetahui teori dan implementasi hukum perikatan dalam bisnis jasa penyelenggara kegiatan, sehingga dapat memotivasi untuk menjadi pengguna jasa, perusahaan jasa penyelenggara kegiatan maupun konsultan di bidang hukum bisnis khususnya jasa penyelenggara kegiatan.
2.
Manfaat untuk praktisi Dapat
menjadi
salah
satu
sumber
informasi
untuk
mengimplementasikan dalam bisnis jasa penyelenggara kegiatan sehingga
dapat
menjalankan
bisnis
dengan
sehat
yaitu
menguntungkan dan berkelanjutan. 3.
Manfaat untuk pembaca Dapat meningkatkan pengetahuan tentang bisnis jasa penyelenggara kegiatan dalam kerangka hukum perikatan.
4.
Manfaat untuk penelitian selanjutnya Dapat memberikan referensi yang baik dalam penelitian hukum perikatan khususnya hukum bisnis pada jasa penyelenggara kegiatan.
8
I.5.
Keaslian Penelitian Beberapa penelitian sejenis, yaitu : Tesis “Analisis Yuridis Atas Pembatalan Perjanjian Kerjasama Event Organizer Dengan Pengguna Jasa (studi pada CV. Bintang Mandiri In 7 Wedding Organizer & Decoration di Medan)” oleh Siti Ayu Revani Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Skripsi “Akibat Hukum Hubungan Kerjasama Antara EO (Event Organizer) dan Manajemen Band Di Surakarta (studi kasus di PT Musikita Surakarta)”
oleh
Slamet
Setyawan
Fakultas
Hukum
Universitas
Muhammadiyah Surakarta dan Skripsi “Penyelesaian Sengketa Antara Pihak Manajemen Artis Dengan Penyelenggara Acara Konser Musik (Event Organizer) Di Makassar” oleh Mutmainna Natsirb Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar. Penelitan-penelitian tersebut menitikberatkan pada sengketa yang timbul dan akibat hukumnya terhadap pemberi dan penerima jasa pada satu kegiatan semata. Tesis “Perlindungan Hukum Terhadap Perusahaan Jasa Penyelenggara Kegiatan Dan Pengguna Jasa Dalam Perikatan Penggunaan Jasa” fokus pada bagaimana perlindungan hukum bisnis jasa penyelenggara kegiatan berkaitan dengan pihak yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan pemberi dan
penerima
jasa
yang
sangat
mempengaruhi
terlaksananya
penyelenggaraan kegiatan dalam beberapa penyelenggaraan kegiatan (berulang-ulang) dan dalam waktu yang relatif lama, agar dapat bertahan lama dan berkembang di Indonesia sebagaimana perusahaan serupa dari luar negeri dapat bertahan dan berkembang hingga puluhan tahun bahkan telah mulai menguasai pasar yang besar dan luas di Indonesia.
