BAB I: PENDAHULUAN 4

RESENSI BUKU

1

SUBSTANSI BUKU

Menguraikan tata cara pengusulan angka kredit perencana (mulai dari penyusunan dokumen/bukti fisik angka kredit, cara klaim angka kredit, hingga menyiapkannya ke dalam surat pernyataan melakukan kegiatan dan DUPAK), dan strategi yang disarankan bagi para pemangku JFP. 2

OUTLINE BUKU • PENDAHULUAN • MEMAHAMI SISTEM JABATAN FUNGSIONAL PERENCANA • MENERJEMAHKAN TUGAS - TUGAS ADMINISTRATIF KE DALAM KEGIATAN DAN ANGKA KREDIT PERENCANA • PENYUSUNAN LAPORAN BUKTI FISIK DAN DOKUMEN USULAN ANGKA KREDIT PERENCANA • STRATEGI NAIK PANGKAT 2 TAHUN DALAM JABATAN FUNGSIONAL PERENCANA • PENUTUP • CD TENTANG PERATURAN JFP (SUPPLEMEN) 3

BAB I: PENDAHULUAN

4

• JFP adalah jabatan profesi, bukan jabatan alternatif ataupun jabatan pilihan , jabatan buangan bagi PNS dianggap tidak kompeten atau karena terbatasnya jabatan struktural atau jabatan fungsional lain. • Sistem birokrasi harus menciptakan kese-imbangan dalam memposisikan JFP dengan jabatan lain (termasuk dengan jabatan struktural). Keseimbangan bukan berarti harus sama dalam berbagai hal, tetapi lebih bersifat proporsional. • Di dalam unit kerja perencanaan, sinergitas antara pejabat struktural dan pejabat fungsional perencana bersifat komplementer, seperti minyak dan sumbu dalam lampu lentera. dan bukan bersifat substitusi atau saling menggantikan. • Pejabat struktural dalam unit kerja perencanaan bertanggungjawab atas koordinasi teknis kegiatan dan penggunaan sumber daya. Sedangkan, Pejabat Fungsional Perencana (PFP) bertanggungjawab terhadap substansi dan kualitas, serta penyelesaian laporan kegiatan perencanaan. 5

BAB II: MEMAHAMI SISTEM JABATAN FUNGSIONAL PERENCANA (disarikan dari Peraturan tentang JFP --- Buku Hijau --- tersedia dlm bentuk CD sebagai suplemen)

Jika Anda PFP, DAN ANDA MENCINTAI JIWA ANDA, MAKA BACALAH BUKU TENTANG JFP 6

Jenjang Jabatan dan Pangkat dalam JFP

JENJANG

PANGKAT, GOLONGAN RUANG

KREDIT KUM.

• PENATA MUDA, Golongan Ruang III/A; • PENATA MUDA TK. I, Golongan Ruang III/B

100 150

• PENATA, Golongan Ruang III/C; • PENATA TK. I, Golongan Ruang III/D

200 300

MADYA

• PEMBINA, Golongan Ruang IV/A • PEMBINA TK. I, Golongan Ruang IV/B; • PEMBINA UTAMA MUDA, Golongan Ruang IV/C

400 550 700

UTAMA

• PEMBINA UTAMA MADYA, Gol. Ruang IV/D; • PEMBINA UTAMA, Golongan Ruang IV/E

PERTAMA

MUDA

850 1050 7

SYARAT PENGANGKATAN DALAM JFP PENYESUAIAN/INPASSING DALAM JABATAN DAN ANGKA KREDIT • Seorang PNS yang telah melaksanakan tugas di bidang perencanaan pembangunan berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang dan pada saat ditetapkan Keputusan MENPAN No.16/KEP/M.PAN/3/2001 (tgl 19 Maret 2001) masih melaksanakan tugas perencanaan tersebut. • Berijasah serendah-rendahnya Sarjana (S1) • Pangkat serendah-rendahnya Penata Muda, golongan ruang III/a • Setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir. • Sudah tidak berlaku sejak bulan Maret 2003.

X

PENGANGKATAN PERTAMA KALI DALAM JABATAN PERENCANA • Status sebagai PNS (Pegawai Negeri Sipil) • Berijasah serendah-rendahnya Sarjana (S1) dengan kualifikasi pendidikan yang ditentukan untuk jabatan Perencana • Pangkat serendah-rendahnya Penata Muda, golongan ruang III/a. • Setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir • Telah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang perencanaan

PENGANGKATAN DARI JABATAN LAIN KE JABATAN PERENCANA • Status sebagai PNS (Pegawai Negeri Sipil) • Berijasah serendah-rendahnya Sarjana (S1) dengan kualifikasi pendidikan yang ditentukan untuk jabatan Perencana • Pangkat serendah-rendahnya Penata Muda, golongan ruang III/a. • Setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir • Telah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang perencanaan • Memiliki pengalaman dalam kegiatan perencanaan sekurangkurangnya 2 (dua) tahun • Usia setinggi-tingginya 5 (lima) tahun sebelum mencapai usia pensiun dari jabatan terakhir yang didudukinya 8

C. ANGKA KREDIT PERENCANA, MEKANISME PENGUSULAN DAN PENILAIAN ANGKA KREDIT DALAM JFP Unsur yang Dinilai dalam JFP UNSUR

UTAMA (>80%)

PENUNJANG (<20%)

SUB-UNSUR

• Pendidikan • Kegiatan Perencanaan • Pengembangan Profesi

• Mengajar/melatih/melakukan bimbingan • Mengikuti seminar/lokakarya di bidang perencanaan • Menjadi pengurus organisasi profesi • Menjadi anggota delegasi dalam pertemuan internasional • Menjadi Anggota Tim Penilai Jabatan Perencana; • Memperoleh gelar kesarjanaan lainnya • Memperoleh penghargaan/tanda jasa di bidang perencanaan. 9

Komposisi Persentasi Angka Kredit –

Ketentuan pasal 11 ayat 1 dan Lampiran II Kepmenpan : Jumlah angka kredit kumulatif minimal yang harus dipenuhi oleh setiap Perencana, harus berasal dari Unsur utama sekurang-kurangnya 80% dan dari unsur penunjang sebanyak-banyaknya 20%.

–

Dari angka kredit yg berasal dari kegiatan utama yang 80% tersebut : • Kegiatan utama sekurang-kurangnya 25% dan kegiatan pengembangan profesi sebanyak-banyaknya 75% dan minimal 12 angka kredit. (untuk perencana yang naik jadi Perencana Utama atau naik golongan jadi Pembina Utama Madya – IVd) • Kegiatan utama sekurang-kurangnya 30% dan kegiatan pengembangan profesi sebanyak-banyaknya 70% dan minimal 10 angka kredit. (untuk perencana yang naik jadi Perencana Muda atau naik golongan jadi Penata Muda Tk. I – IIIb) 10

Unsur Pendidikan  Mengikuti pendidikan formal dan memperoleh ijazah di dalam dan di luar negeri yang sesuai dengan bidang tugasnya. • Bukti fisik: (a) foto copy surat ijin belajar, (b) Foto copy ijazah yang dilegalisir • Dasar pemberian angka kredit: Gelar/Ijazah yang sesuai dengan bidang tugasnya mengacu pada Kep.Menpan • Untuk perencana yang memperoleh gelar sama atau lebih tinggi, namun tidak sesuai dengan bidang tugasnya, diperlakukan sebagai kegiatan penunjang. • Kesesuaian gelar/ijazah dan bidang tugasnya mengacu pada ketentuan Kep.Men PPN/Kepala Bappenas tentang Pedoman Penetapan Kualifikasi Pendidikan untuk JFP

11

 Mengikuti Diklat fungsional penjenjangan perencana, baik yang bersifat wajib dan teknis/substantif. • Bukti Fisik: Foto copy STPPL (mencantumkan Mata Diklat & jumlah jampel) dan Surat tugas • Diklat Penjenjangan dan Diklat Subtantif/Teknis Perencanaan (yang diakui/akreditasi Bappenas) diberikan AK sesuai ketentuan Kep.Menpan • Diklat Subtantif/Teknis yang belum diakreditasi oleh Bappenas pemberian AK harus sesuai dengan ketentuan Kepmen PPN/Kepala Bappenas tentang Pedoman Akreditasi dan Alih Kredit Diklat Perencanaan

12

Unsur Pendidikan No

SUB UNSUR

A.

UNSUR PENDIDIKAN

1.

Pendidikan Formal dg gelar/ijazah sesuai bidang tugasnya (berdasarkan PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA No.PER/60/M.PAN/6/2005 tentang Perubahan atas ketentuan Lampiran I dan atau Lampiran II Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Tentang Jabatan Fungsional dan angka kreditnya)

BUKTI FISIK

1) 2)

Jenjang Pendidikan a) b) c)

S1 S2 S3

AK

Foto copy surat ijin TB Foto copy ijazah yang dilegalisir

Pertama Kali

Jenjang lebih Tinggi

100 150 200

50 50

Pendidikan Formal dg gelar/ijazah tidak sesuai dengan bidang tugasnya

1) 2)

Foto copy surat ijin belajar Foto copy ijazah yang dilegalisir

a) S1 b) S2 c) S3

(Jenjang setingkat dan atau Jenjang lebih tinggi)

13

5 10 15

Unsur Pendidikan No

SUB UNSUR

2.

DIKLAT: Penjenjangan/wajib dan Teknis/Subtantif

-

Diklat yg diakui Bappenas

BUKTI FISIK

1) 2)

a) b) c) d) e) f) -

AK

Foto copy STPPL (Mata Diklat & jumlah jampel) Surat Tugas

> 960 jampel 641 – 960 jampel 461 – 640 jampel 161 – 460 jampel 81 – 160 jampel 30 – 80 jampel

Diklat yg belum diakui Bappenas

15 9 6 3 2 1 1)

2) Minimal 30 jampel

Foto copy STPPL (Mata Diklat & jumlah jampel) Surat Tugas Dikonversi dg mata diklat sesuai pedoman Akreditasi dan Alih kredit 14

UNSUR KEGIATAN PERENCANAAN:  Sub Unsur Indentifikasi Permasalahan (18 butir)  Sub Unsur Perumusan Alternatif Kebijakan (22 butir)  Sub Unsur Pengkajian Alternatif (17 butir)  Sub Unsur Penentuan Alternatif dan Rencana (17 butir)  Sub Unsur Pengendalian Pelaksanaan (5 butir)  Sub Unsur Penilaian hasil Pelaksanaan (27 butir)

15

UNSUR KEGIATAN PERENCANAAN • Apabila pada suatu unit kerja tidak terdapat perencana yang sesuai dengan jenjang jabatannya, maka perencana yang di bawah atau di atas jenjang jabatannya dapat melakukan kegiatan berdasarkan penugasan tertulis dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan. • Perencana yang melaksanakan tugas perencana di atas jenjang jabatannya, akan memperoleh angka kredit sebesar 80% dari angka kredit seharusnya. • Perencana yang melaksanakan tugas perencana di bawah jenjang jabatannya, akan memperoleh angka kredit yang sama (100%) dari angka kredit seharusnya. • Terhadap penugasan yang diberikan secara kelompok, jumlah anggota yang diperkenankan sebanyak-banyaknya 4 orang. Angka kredit diberikan kepada masing-masing perencana.

16

PENGUMPULAN ANGKA KREDIT BACK

Dalam Rangka Penyusunan RKP/D

IDENTIFIKASI MASALAH

Menganalisis hasil Pemb. Menentukan jenis permas. Menentukan faktor penyeb

LAPORAN (0,3+0,1+0,1)

PERUMUSAN ALTERNATIF KEBIJAKAN

Merumuskan tujuan realistis Rencana prog. Stra. sektoral

LAPORAN

(0,3)

PENGENDALIAN PELAKSANAAN

Merumuskan dan Menentukan ukuran Kemajuan pelaksanaan

LAPORAN

BAHAN-BAHAN PENYUSUNAN RKP/D

(0,3)

ATASAN LANGSUNG/KETUA TIM 17

Unsur Pengembangan Profesi Pengertiam Pengembangan Profesi: Kegiatan yang dilakukan oleh Pejabat Fungsional Perencana dalam rangka pengamalan ilmu dan pengetahuan, teknologi dan ketrampilan untuk meningkatkan mutu baik proses perencanaan dan profesioalisme pejabat fungsional perencana maupun dalam rangka menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi perencanaan pembangunan (berbagai sumber) Ketentuan Penilaian dalam Unsur Pengembangan Profesi:  60% untuk penulis utama dan 40% dibagi rata untuk semua penulis pembantu, serta  Jumlah penulis pembantu dibatasi sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang  Untuk semuan jenjang  Sifat pekerjaan: Work Order dan Mandiri (Inisiatif)

18

Pengertian Karya Tulis Ilmiah • Karya Tulis Ilmiah suatu tulisan yang membahas suatu masalah yang dilakukan berdasarkan penyelidikan, pengamatan, pengumpulan data yang didapat dari suatu penelitian, baik penelitian lapangan, laboratorium atau kajian pustaka dengan pendekatan/berpikir ilmiah (Totok Djuroto & Bambang Suprijadi: 2003). • Suatu karya tulis, apakah berbentuk laporan, makalah, buku maupun terjemahan, baru dapat disebut karya tulis ilmiah apabila sedikitnya memiliki 3 syarat: (a) isi kajiannya pada lingkup pengetahuan ilmiah, (b) Menggunakan metode llmiah, dan (c) Penulisannya memenuhi persyaratan tulisan ilmiah (Zainal Aqib: 2004) • Langkah berpikir Ilmiah: (a) merumuskan masalah, (b) mengkaji teori/berpikir rasional, (c) mencari data, (d) mengolah data, (e) menarik kesimpulan (Nana Sudjana & Ulung Laksamana: 2001)

19

Sub Unsur Pengembangan Profesi No

SUB UNSUR

A.

KARYA TULIS ILMIAH

1.

Karya Tulis Ilmiah: penelitian, pengkajian, survey yang dipublikasikan

2.

BUKTI FISIK

AK

a. Buku diterbitkan dan diedarkan nasional

Konsep buku dan buku yg diterbitkan

12,5/ Buku

b. Majalah yg diakui LIPI

Konsep artikel & majalah (ISSN)

6/artikel



8/buku



4/artikel

Karya Tulis Ilmiah: tinjauan dan ulasan gagasan sendiri yang dipublikasikan

20

Sub Unsur Pengembangan Profesi No 3.

SUB UNSUR

BUKTI FISIK

AK

Karya Tulis Ilmiah: tinjauan dan ulasan gagasan sendiri yang tidak dipublikasikan a. Dalam bentuk Buku

Konsep buku dan silabus yang memuat buku sbg referensi

7 /buku

b. Makalah

Konsep makalah dan silabus yang memuat buku sbg referensi

3,5 /Mklah

4.

Karya Tulis Ilmiah: Populer yang disebarluaskan media massa

Konsep artikel & media massa yang menerbitkan

2 /artikel

5.

Menyampaikan Prasaran: tinjauan gagasan/usulan ilmiah dlm forum ilmiah

Konsep makalah & daftar hadir peserta pertemuan

2,5 /mkalh

21

Sub Unsur Pengembangan Profesi No

SUB UNSUR

B.

MENTERJEMAHKAN/MENYADUR BUKU & BAHAN LAIN

1.

Terjemahan/saduran yang dipublikasikan

2.

BUKTI FISIK

AK



7 /buku



3,5 /artikel

a. Buku

Buku saduran, silabus dan surat keterangan

3 /buku

b. Makalah

Makalah saduran, silabus dan surat keterangan

1,5 /mklh

Terjemahan/saduran yang tidak dipublikasikan

22

Sub Unsur Pengembangan Profesi No C.

SUB UNSUR

BUKTI FISIK

AK

BERPARTISIPASI DLM PENERBITAN BUKU/MAJALAH 1. Sebagai Redaktur (Keredaksian, diterbitkan nasional, diakui LIPI, 1 x tahun)

Majalah yang memuat Nama

2 /tahun

2. Sebagai Pengurus (Non keredaksian, diterbitkan nasional, diakui LIPI, 1 x tahun)

Majalah yang memuat Nama

1,5 /tahun

D.

BERPARTISIPASI DLM PEMAPARAN DRAFT/MODUL

1. Forum Intern (dalam satu lembaga)

Draft/Pedoman/Modul & Daftar Keangotaan

0,25 /kali

2. Forum Ekstern (antar lembaga)

Draft/Pedoman/Modul & Daftar Keangotaan

0,5 /kali 23

Sub Unsur Pengembangan Profesi No.

SUB UNSUR

E.

STUDI BANDING (DN & LN)

F.

KEGIATAN PENGEMBANGAN

BUKTI FISIK

AK

Laporan tertulis

0,25 /kegiatn

1. Bersifat Pembaharuan (perubahan sebagian besar/seluruhnya)

Laporan tertulis

2,5 /laporan

2. Bersifat Penyempurnaan (perubahan sebagian kecil)

Laporan tertulis

1,5 /laporan

24

UNSUR KEGIATAN PENUNJANG

• •

• • • • •

Mengajar Mengikuti seminar (untuk peserta sebanyak-banyaknya 2 kali/tahun; pembicara/moderator tidak terbatas.) Sbg. pengurus organisasi profesi Sbg. anggota delegasi Sbg. Anggota Tim Penilai JFP; Memperoleh gelar kesarjanaan lainnya Memperoleh penghargaan di bidang perencanaan.

25

MEKANISME PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT BACK

PERENCANA UTAMA (IV/D s.d IV/E)

 Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat  Sekretaris Utama Bappenas  Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Propinsi/Kabupaten/Kota  Pejabat Lain yang ditunjuk

Pejabat Yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit

MENEG PPN/ KEPALA BAPPENAS

SK PAK

PEJABAT PENGUSUL SEKRETARIAT TIM PENILAI

MINIMAL ESELON III

ATASAN LANGSUNG

TIM PENILAI

PERENCANA UTAMA 26

MEKANISME PENILAIAN DAN PENETAPANANGKA KREDIT BACK

PERENCANA PERTAMA s.d. MADYA  Eselon II yang menangani kepegawaian Bappenas  Eselon II yang membawahi unit perencanaan  Ketua Bappeda Propinsi atau Ketua Bappeda Kabupaten/Kota  Pejabat Lain yang ditunjuk

 Sekretaris Utama Bappenas  Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat  Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah

Pejabat Yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit

SK PAK

PEJABAT PENGUSUL MINIMAL ESELON III

ATASAN LANGSUNG

SEKRETARIAT TIM PENILAI

TIM PENILAI

PERENCANA PERTAMA s.d. MADYA 27

KENAIKAN PANGKAT/JABATAN BACK

Perencana dapat naik pangkat bila:

• > 2 tahun dalam pangkat terakhir (dimungkinkan naik pangkat dalam waktu 2 tahun) • Memenuhi angka kredit minimal untuk naik pangkat setingkat lebih tinggi • DP3 bernilai baik dalam 2 tahun terakhir

Perencana dapat naik jabatan bila:

• > 1 tahun dalam jabatan terakhir (dimungkinkan naik jabatan dalam waktu1 tahun) • Memenuhi angka kredit minimal untuk naik jabatan setingkat lebih tinggi • Lulus Diklat Fungsional Perencana • DP3 bernilai baik dalam 1 tahun terakhir 28

PEMBEBASAN SEMENTARA DARI JABATAN BACK

• Dalam 5 tahun sejak diangkat dalam pangkat terakhir tidak dapat mengumpulkan AK yang ditentukan • Dalam 1 tahun sejak diangkat dalam pangkat terakhir tidak dapat mengumpulkan AK sekurang-kurangnya 25 dari Kegiatan Unsur Utama bagi Perencana Utama/IV/e • Dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat • Diberhentikan sementara sebagai PNS • Ditugaskan secara penuh di luar Jabatan Perencana • Cuti di luar tanggungan negara, kecuali cuti melahirkan anak ke-4 dst • Menjalani tugas belajar lebih 6 bulan

29

PEMBERHENTIAN DARI JABATAN BACK

• Dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat dan mempunyai kekuatan Hukum (bukan penurunan pangkat) • Dalam jangka 1 tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya, karena dalam jangka 5 tahun tidak dapat mengumpulkan AK yang ditentukan • Dalam jangka 1 tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya, tidak dapat mengumpulkan AK sekurang-kurangnya 25 dari Kegiatan Unsur Utama bagi Perencana Utama/IV/e • Perencana yang pada saat menjalani pembebasan sementara karena hukuman sedang/berat, ditugaskan secara penuh di luar perencanaan dan menjalani cuti di luar tanggungan negara telah mencapai batas usia pensiun • Diberhentikan dengan hormat sebagai PNS 30

DIKLAT FUNGSIONAL PEJENJANGAN PERENCANA BACK

• Sebagai persyaratan untuk memangku jabatan fungsional perencana pada jenjang tertentu • Setiap Akhir Diklat Dilakukan Uji Kompetensi sebagai Syarat Kelulusan Peserta • Apabila Tidak Lulus Uji Kompetensi, diberikan Kesempatan Selama 2 Tahun Untuk Ikut Uji Komptensinya Saja • Sesuai Dengan Jenjang Jabatan Perencana, yaitu : – Pertama (7 minggu), – Muda (5 minggu) – Madya (3 minggu) dan – Utama (1 Minggu) 31

PENGANGKATAN KEMBALI BACK

 Selesai menjalani hukuman disiplin tingkat berat berupa penurunan pangkat  Dinyatakan tidak bersalah oleh pengadilan  Selesai menjalani tugas di luar jabatan Perencana  Dibebaskan sementara karena cuti di luar tanggungan negara dan telah diangkat kembali pada instansi semula  Selesai tugas belajar lebih dari 6 bulan

32

TUNJANGAN PERENCANA BACK

JENJANG JABATANc

Perpres No. 44/2007

Perencana Utama

Rp.1.400.000,00

Perencana Madya

Rp.1.200.000,00

Perencana Muda

Rp. 750.000,00

Perencana Pertama

Rp. 325.000,00

33

BATAS USIA PENSIUN Perpres 17/2009, 28 April 2009:

Surat dari Sekretaris Kemmenterian Pan dan RB No. B/1943/S.PANRB/5/2013, perihal Penerapan Perpres 17/2013

PFP yang pada saat berlakunya Perpres ini telah menduduki JF Perencana Madya dan Utama dapat diperpanjang BUP nya sapai 60 tahun (pasal 1). • PFP selain sebagaimana pasal 1 tersebut, BUP nya berlaku ketentuan tentang BUP PNS (pasal 2). Penjelasan: Perpres 17/2009 dalam perkembanganya bermakna multitafsir (ada yang mangartikan bahwa PFP Madya dan Utama yang diangkat setelah Perpres 17/2009 dapat pula diperpanjang sd 60 tahun. Namun Penulis yang mengalami historis penyusunan Perpres tersebut selalu menjelaskan bahwa BUP s.d. 60 tahun adalah hanya berlaku bagi PFP Madya dan Utama yang diangkat sebelum tanggal Perpres 17/2009)

• Namun, kemudian pada tanggal 31 Mei 2013, ada surat dari Sekretaris Kemmenterian Pan dan RB No. B/1943/S.PANRB/5/2013, perihal Penerapan Perpres 17/2013, yang intinya adalah PFP Madya dan Utama dapat diperpanjang s.d. 60 tahun (tanpa memperhatikan kapan mereka diangkat) sepanjang masih tersedia formasi dan masih dibutuhkan oleh institusi. Salinan surat selengkapnya tersedia di CD.

•

34

BAB III. MENERJEMAHKAN TUGAS - TUGAS ADMINISTRATIF KE DALAM KEGIATAN DAN ANGKA KREDIT PERENCANA

35

Menerjemahkan Memo ke dalam Kegiatan JFP

Ini merupakan format disposisi dari atasan langsung Eselon II yg isinya meminta agar PFP menyiapkan memo balasan ttg tanggapan & masukan hsl kajian (dianggap sbg surat tugas) 36

Evaluasi Draft Kajian Penilaian Kebutuhan dan kapasitas untuk Penangan Perubahan Iklim Tentang sistematika kajian (pada Pendahuluan), kami mengusulkan agar ditambahkan output yang diharapkan dari kajian ini apa? Pernyataan output yang diharapkan dalam sebuah kajian penting untuk dinyatakan, karena akan menjadi guidance bagi peneliti untuk tetap fokus pada hasil yang akan dicapai, dan sebagai indikator capain kinerja yang terukur sebuah kegiatan kajian. Dilihat dari substansinya, tema dari kajian ini meliputi dua aspek, yaitu: (a) penilaian kebutuhan penanganan perubahan iklim, dan (b) penilaian kapasitas penanganan perubahan iklim. Proses berfikirnya, yang semestinya dilakukan terlebih dahulu adalah melakukan penilaian terhadap kapasitas penanganan, yaitu assesment terhadap kapasitas yang seharusnya ada (CSA) untuk menangani perubahan iklim dan assessment terhadap existing capacity (EC) dalam penangan perubahan iklim. Gap antara kapasitas yang seharusnya ada dengan existing capacity itulah merupakan kebutuhan thd penanganan perubahan iklim. GAP (kebutuhan) = CSA – EC. Diskusi mengenai kapasitas dan berbagai dimensinya, maka agar bahasan tentang kapasitas di dalam kajian lebih focus kepada substansi yang semestinya, beberapa pemikiran berikut dapat dijaidkan sebagai acuan dalam mempertajam bahasan ttg kapasitas: Milen (2006) mendefinisikan kapasitas sebagai “ ....ability of individuals,

organizations, or systems to perform appropriate functions effectively, effieciently and sustainability”. Kapasitas diartikan sebagai kemampuan individu, organisasi

atau sistem untuk menjalankan fungsi sebagaimana mestinya secara efisien, efektif dan terus menerus. Morgan (2006) mengartikan kapasitas sebagai kemampuan, keterampilan, pemahaman, sikap, nilai-nilai, hubungan, perilaku, motivasi, sumber daya, dan kondisi-kondisi yang memungkinkan setiap individu organisasi, jaringan kerja/sektor, dan sistem yang lebih luas, untuk melaksanakan fungsi-fungsi mereka dan mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan dari waktu ke waktu.

Memo beserta lampirannya ini, dapat dijadikan sebagai bukti fisik melakukan kegiatan perencanaan butir II.F.13 (KepmenPAN No. 16/M.PAN/3/2001, tentang JFP dan 37 Angka Kreditnya) dengan nilai 0,2

Menerjemahkan Tugas Menyiapkan Draft Pidato Pimpinan

38

Sesuai butir III.A.5, Lampiran KepmenPAN: Menyampaikan prasaran berupa tinjauan gagasan dan usulan ilmiah dalam pertemuan ilmiah bidang 39 perencanaan pembangunan dengan nilai 2,5

Tugas Penyiapan Bahan Rapat Pimpinan

40

dan seterusnya, ada sekitar 26 halaman slide

41

Bisa Di-Klaim dg 2 Cara: Sbg kegiatan pengembangan profesi, butir III.A.5. lampiran 1, KepmenPAN: Menyampaikan prasaran berupa tinjauan gagasan dan usulan ilmiah dalam pertemuan ilmiah bidang perencanaan pembangunan dengan nilai 2,5.

Butir : III.D.V: Berpartisipasi secara aktif dalam pemaparan (ekspose) draft pedoman/modul di bidang perencanaan pembangunan, Forum ekstern Nilai 0,5

Bukti Slide Papaparn

42

Tugas Menghadiri Rapat • Ada disposisi memo dr pimpinan (misal: wakili sy, hadir bersama sy, harap hadir bersama si X, dsb) • Dalam rapat PFP harus aktif menyampaikan ide-ide terkait substansi rapat. Notulensi tiak bisa dijadikan sebagai bukti fisik usulan AK • Ide-ide terkait substansi rapat disusun dalam bentuk makalah... • Makalah jangan hanya 2 sd 3 halaman, tetapi minimal ada: latar belakang, tujuan, permasalahan, analisis substansi, alternatif solusi permasalahan, dan rekomendasi • Makalah bisa disusun setelah rapat dan disampaikan kepada pimpinan dan koordinator rapat • Makalah tersebut bisa diklaim sebagai kegiatan pengembangan profesi, butir III.A.5. lampiran 1, KepmenPAN: Menyampaikan prasaran berupa tinjauan gagasan dan usulan ilmiah dalam pertemuan ilmiah bidang perencanaan pembangunan dengan nilai maks 2,5.

43

BAB IV: PENYUSUNAN LAPORAN BUKTI FISIK DAN DOKUMEN USULAN ANGKA KREDIT PERENCANA

44

Penyusunan Bukti Fisik Sub Unsur Pendidikan Pendidikan Bergelar 1

Surat Tugas Belajar atau Surat Ijin Belajar

Butir : I.A.1 Lampiran 1 KemmenPAN 16/2001

45

Diklat Non Gelar

2

Surat Tugas

Butir : II.B.6 Lampiran 1 KemmenPAN 16/2001

46

SURAT PERNYATAAN TELAH MENJALANI PENDIDIKAN/DIKLAT Yang bertanda tangan di bawah ini : Nama NIP Pangkat/golongan ruang/TMT Jabatan Unit Kerja

: : : : :

Ir. Yahya Rachmana Hidayat, MSc. Ph.D. 19620323 198903 1 003

: : : : :

Dr. Ruminto, SE, MA 19670829 199203 1 002 Pembina Utama Muda / IVC /01-10-2011 Perencana Madya Pusbindiklatren

IVC Kepala Pusbindiklatren Pusbindiklatren Bappenas

Menyatakan bahwa : Nama NIP Pangkat/golongan ruang/TMT Jabatan Unit Kerja

Tugas Sekretariat Tim Penilai adalah memastikan bahwa Bukti Fisik benar-benar sudah ada/dilampirkan, dan Uraian Butir Kegiatan telah sesuai dengan kode butir . ANgka kredit yang di klaim sesuai dengan kode butir. Selanjtnya, berilah tanda V pada kolom Sekretariat. Apabila tidak sesuai, maka Tim Sekretariat dapat meminta kelengkapan/revisi surat pernyataan

Telah melakukan Kegiatan Perencanaan Pembangunan sebagai berikut : No. Tanggal

Uraian Butir Kegiatan

Kegiatan

1

3/19/2013 Lulus Pendidikan Doktor di Univ. Negeri Jakarta

2

5/12/2012

Mengikuti Diklat Perencanaan (RKP dan LAKIP) di UNJ

Pembangunan

Kode Butir Pelaksana Keg.

Pendidikan Sekolah dan memperoleh I.A.1 ijasah/gelar, Doktor (S3) Pendidikan dan Pelatihan Kedinasan … II.B.6 Lamanya antara 30-80 jam

Satuan Hasil Nilai Sekretariat Penilai-1 Penilai-2

semua jenjang

ijasah

50.00

semua jenjang

STTP

1.00

dst …… Total

51.00

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Jakarta, …………………………. Atasan Langsung Nama Pejabat NIP.

47

Penyusunan Bukti Fisik Sub Unsur Perencanan LAPORAN KAJIAN PENYUSUNAN PAGU INDIKATIF KECAMATAN KABUPATEN KARIMUN I. LATAR BELAKANG (di-klaim 0,1 sesuai butir II.A.11. Lampiran 1 KepmenPAN 16/2001). II. MAKSUD DAN TUJUAN (di klaim sebesar 0,2, sesuai butir II.B.20, karena kegiatan kajian ini dikategorikan sebagai perencanaan kegiatan (proyek) sektor tunggal). III. SASARAN (Apabila sasaran-sasaran yg ditetapkan tercapai, maka tujuan kajian akan efektif. Oleh sebab itu, aspek sasaran ini masuk kategori butir II.F.2 (menyusun desain awal efektifitas tujuan, dengan nilai AK sebesar 0,1)). IV. KELUARAN (Keluaran merupakan indikator output dari hasil kajian. Oleh sebab itu, aspek Keluaran dalam konteks ini, dikategorikan sebagai butir II.F.1, menyusuan desain awal efektifitas pelaksanaan dengan nilai angka kredit sebesar 0,2.). V. METODOLOGI DAN PROSEDUR KEGIATAN KAJIAN (di klaim sebesar 0,3, sesuai butir II.D.17, merumuskan prosedur pelaksanaan). VI. Dst..... VII. Dst.... .... XII. KESIMPULAN, REKOMENDASI KEBIJAKAN, DAN TINDAK LANJUT YANG DIPERLUKAN (di klaim 0,1 angka kredit sesuai butir II.F.25). 48

SURAT PERNYATAAN MELAKUKAN KEGIATAN PERENCANAAN Yang bertanda tangan di bawah ini : Nama NIP Pangkat/golongan ruang/TMT Jabatan Unit Kerja

: : : : :

Dr. H.T.S. ARIF F, S.Sos., M.Si ..............

: : : : :

Dr. Adi Paz man ........... III d /01-10-2011 Perencana Muda Bappeda Kabupaten Karimun

IVC Kepala Bappeda Kab. Karimun Bappeda Kabupaten Karimun



1

2/2/2013


Kegiatan

Ka jia n Pe nyusuna n Pa gu Indika tif Ke ca ma ta n Ka bupa te n ka rimun

a b c d e

la ta r be la ka ng Pe mbua ta n Dia gra m da n Ta be l Me nyusun la nda sa n ke ra ngka te oritis da n mode l Me la kuka n studi pusta ka /llite ra ur Me nyusun spe sifika si mode l

f

Memasukkan data ke dalam model yang akan dipakai

g

Me rumuska n tujua ntujua n re a listis ya ng da pa t dica pa i da la m Ke gia ta n Ka jia n Pe nyusuna n PIK Ka bupa te n Ka rimun

h i j k l

m

Kode Butir Ke g. II.A.11 II.A.10 II.B.1 II.B.2 II.B.3

Pe la ksa na

Satuan Hasil

Pe re nca na La pora n Pe rta ma Pe re nca na 19 La pora n/ Pe rta ma Ta be l/Gra fik Pe re nca na 2 La pora n Ma dya Pe re nca na 13 La pora n Muda Pe re nca na La pora n Muda

Nilai

1.90 0.48 2.60 0.10

II.B.7

0.20

II.B.20

Pe re nca na La pora n Muda

0.20

Me rumuska n krite ria II.C.1 untuk me nila i a lte rna tif

Pe re nca na 12 La pora n Pe rta ma

1.20

me nulis sa ra n a lte rna tif pe la ksa na a n Me rumuska n prose dur pe la ksa na a n Me nyusun de sign a w a l e fe ktifita s pe la ksa na a n Progra m Me nyusun de sa in a w a l e fe ktifita s tujua n Me nulis sa ra n me nge na i tinda k la njut ya ng dipe rluka n da la m pe re nca na a n proye k se ktor tungga l

Pe re nca na La pora n Ma dya Pe re nca na 2 La pora n Muda

II.D.17

0.20 0.60

II.F.1


0.20

II.F.2


0.10

II.F.25


0.10

Tota l

T o t a l

Pe nila i-1 Pe nila i-2

0.10


II.D.1

Se kre ta ria t

7.98

7.98

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Karimun, ......Februari 2013 Kepala Bappeda, .................................. NIP: ..................

49

Penyusunan Bukti Fisik Sub Unsur Pengembangan Profesi 1

3

2

4

50

5

Sesuai butir III.A.5, Lampiran KepmenPAN: Menyampaikan prasaran berupa tinjauan gagasan dan usulan ilmiah dalam pertemuan ilmiah bidang 51 perencanaan pembangunan dengan nilai 2,5

SURAT PERNYAT AAN MELAKUKAN KEGIAT AN PENGEMBANGAN PROFESI PERENCANAAN Yang bertanda tangan di bawah ini

:

Nama NIP Pangkat/golongan ruang/TMT Jabatan Unit Kerja

: : : : :

Menyatakan bahwa

:

Nama NIP Pangkat/golongan ruang/TMT Jabatan Unit Kerja

: : : : :

Ir. Yahya Rachmana Hidayat, MSc. Ph.D. .............


Haryanto, SE, MA 19670829 199203 1 002 Pembina Utama Muda / IVC /01-10-2011 Perencana Madya Pusbindiklatren

Telah melakukan Kegiatan Perencanaan Pembangunan sebagai berikut : No. Tanggal 1

2

3

4

9/27/2012

9/27/2012

9/27/2012

9/27/2012

9/27/2012

Kegiatan


Karya Tulis/Karya Ilmiah di bidang perencanaan pembangunan (Membuat karya tulis ilmiah, hasil penelitian, pengkajian, survei dan atau survei dalam bidang perencanaan yang dipublikasikan)

Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional, berjudul "Strategi Efektif Berkarir dalam JFP"


Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional, berjudul "Transfer of Training"


Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional, berjudul "Metode Penyusunan Pagu Indikatif Kecamatan"


Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional, berjudul "Pengembangan Kapasitas Kelembagaan"

Karya Tulis/Karya Ilmiah di bidang perencanaan pembangunan

Menyampaikan prasaran berupa tinjauan gagasan atau usulan ilmiah dalam pertemuan ilmiah dibidang perencanaan

Kode Butir Keg.

Pelaksana

Satuan Hasil

Nilai

III.A.1. Semua a Jenjang

Buku

12.50


Buku

12.50


Buku

12.50


Buku

12.50

III.A.5

Semua Jenjang

Makalah

T o t a l

Sekretariat

Penilai-1 Penilai-2

2,5

50.00

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Jakarta,

Nopember 2012 .............. NIP: ............

52

Penyusunan Bukti Fisik Sub Unsur Penunjang SURAT PERNYATAAN MELAKUKAN KEGIATAN PENUNJANG Yang bertanda tangan di bawah ini : Nama NIP Pangkat/golongan ruang/TMT Jabatan Unit Kerja

: : : : :

Ir. Yahya Rachmana Hidayat, MSc. Ph.D. ............

: : : : :

Haryanto, SE, MA



19670829 199203 1 002

Pembina Utama Muda / IVC /01-10-2011 Perencana Madya Pusbindiklatren


1

9/12/2012

Mengajar/melatih/membimbing di bidang perencanaan pembangunan

a

2

2/12/2013

Mengikuti seminar/lokakarya di bidang perencanaan pembangunan

b

3

2/12/2013

Menjadi pengurus organisasi profesi

c

4

2/12/2013

Menjadi anggota delegasi dalam pertemuan interna sional

a

Keanggotaan dalam Tim Penilai Jabatan Perencana

a

5

2/12/2013

Kode Butir Keg.


Kegiatan

Pengajar 4 jampel di Diklat FP Pertama di Unpad untuk Mata Diklat IV.A.1 Perencanaan Pembangunan Sebagai Pembicara IV.B.a Wakil ketua AP2I periode 2013-2015 Sebagai anggota delegasi Pengembangan kurikulum dikpim Perencana di Belanda Aktif sebagai Anggota Tim Penilai Pusat

Pelaksana Satuan Hasil

Nilai

Semua Jenjang

4 Jampel

0.08

Semua Jenjang

kali

3.00

IV.C

Semua Jenjang

Tahun

1.00

IV.D

Semua Jenjang

1 kali

2.00

IV.E

Semua Jenjang

1 kali

1.00

T o t a l

Sekretariat

Penilai-1 Penilai-2

7.08

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Jakarta,

Maret 2013

Kepala Pusbindiklatren,

.......... NIP: ..............

53

Apa yang Mesti Anda Lakukan Setelah Lulus Diklat JFP • Menunggu sertifikat uji kompetensi yg diterbitkan oleh LPEM FE UI dan Bappenas (LPEM akan mengirimkan sertifikat uji kompetensi) ..kalau Anda lulus (nilai uji kompetensi minimal 70) maka Bappedan akan menerbitkan BAPAK • Menunggu BAPAK yang diterbitkan oleh Bappenas cq. Pusbindiklatren • Menyampaikan BAPAK beserta salinan Sertifikat Uji Kompetensi kepada Pembina Kepegawaian cq. Biro SDM/Karo Kepegawaian/Kepala BKD, melalui memo atasan langsungnya Eselon II, dengan substansi memo pengusulan untuk dianggkat sebagai PFP sesuai jenjang diklat yang diikutinya. • Memantau SK pengangkatan • Apabila SK pengangkatan sudah terbit, maka Argokredit anda sudah mulai jalan dan Anda harus mulai memahamai sistem JFP, Sistem Penilaian AK, dan sistem administrasi pengusulan AK perencana.

54

BAB V. SRATEGI NAIK PANGKAT DALAM 2 TAHUN DALAM JFP

PARA PERENCANA PEMBANGUNAN NASIONAL/DAERAH

55

Strategi Cepat Naik Pangkat/ Jabatan dalam JFP • Fahami konsep dan sistem JFP • Membiasakan diri untk tertib dalam administrasi dan dokumentasi atas tugas-tugas sehari-hari (surat tugas/disposisi/laporan hasil penugasan) • Menentukan Target (kapan naik pangkat/ jabatan) • Kerja secara tim akan lebih menguntungkan • Self assessment setiap 3 bulan (melakukan rekapitulasi : surat tugas, surat pernyataan melakukan kegiatan & laporannya, DUPAK) • Konseling: Kepada Biro Perencanaan/Kepegawaian/ Pusbindiklatren/PFP seniors • Membangun Nettworking • Pro aktif dalam tugas perencanaan • Tentukan Target 56

57

BAB VI. PENUTUP

FOR PLANNERS, Let’s Building our Planning Units for Indonesia’s Prosperity 58

Kegiatan Perencana

• Pendidikan • Perencanaan • Pengembanga n Profesi • Penunjang

Surat Tugas

• Suart tugas • Disposisi/M emo • SK, • dll

Surat Pernyataan melakukan Kegiatan • Dilampiri dg Laporan atau dokumen /bukti melakukan tugas

DUPAK

• Rekapitulasi kegiatan yang disuslkan

59

60

61

BAB I: PENDAHULUAN 4

Recommend Documents